Satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo belum terlihat signifikan. Ini mengacu pada berbagai program ekonomi kerakyatan dan janji pembukaan lapangan kerjaan baru.
Heri Gunawan selaku Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menilai secara obyektif, mengukur kinerja suatu pemerintahan harus didasari pada janji-janji saat kampanye. Pada hal ini pemerintahan era Jokowi-JK belum serius menepati janjinya. Slogan ‘Ayo Kerja dan kerja’ tidak berdampak pada sektor tenaga kerja.
Heri selaku Politisi Partai Gerindra menjelaskan dalam waktu satu tahun, ekonomi nasional menunjukan pesimistik alias kendur.
Pertama, Peningkatan pengangguran memperkuat indikasi bahwa ekonomi nasional sedang tidak baik. Sesuai data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat 300 ribu orang atau naik sebesar 0,81 persen. Jumlah pengangguran terus meningkat.
Kedua, dari data Badan Pusat Satistik (BPS), saat ini, ekonomi hanya tumbuh 4,67%. Pertumbuhan ekonomi nasional terpuruk dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
Ketiga, hingga saat ini, realisasi investasi terbilang sangat minim dan hanya berkontribusi di bawah 2% pada pertumbuhan PDB. Sedangkan investasi asing yang masuk tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja. Terbukti, dari data BKPM, telah terjadi penurunan serapan tenaga kerja sekitar 50 ribu orang pada triwulan yang lalu. Ini juga menunjukan kinerja investasi tidak maksimal.
Keempat, Sedangkan investasi asing yang masuk tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja. Terbukti, dari data BKPM, telah terjadi penurunan serapan tenaga kerja sekitar 50 ribu orang pada triwulan yang lalu. Laju inflasi yang tertinggi di ASEAN.
Kelima, peningkatan jumlah pengangguran 2015 disumbang dari tenaga kerja di sektor pertanian. Nilai tukar petani dan nelayan yang sangat buruk dan bisa dibilang anjlok.
Yang terakhir yang paling parah yaitu utang luar negeri yang membengkak. Sampai triwulan II-2015, Utang luar negeri yang harus dibayar sudah membengkak di atas USD 300 miliar, terdiri dari ULN sektor publik sebesar USD 134,6 miliar (44,2% dari total ULN) dan ULN sektor swasta sebesar USD 169,7 miliar (55,8% dari total ULN).
Ini adalah catatan merah untuk kepemimpinan Jokowi-JK. Slogan Kerja Kerja Kerja belum mampu memberi arti yang signifikan. Hal ini bisa menjadi tolak ukur kinerja Jokowi-JK bahwa selama satu tahun pertama ini, pemerintah Jokowi-Kalla dengan Kabinet Kerjanya belum mampu membuktikan janji-janji perubahan ekonomi nasional sesuai Tri Saksi dan Nawa Cita.