Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia mulai hari Senin kemarin, (05/05/2014). Dalam pelaksanaan UN tersebut terjadi beberapa permasalahan, salah satu diantaranya adalah munculnya nama salah satu calon presiden dalam soal UN Bahasa Indonesia.
Permasalahan lainnya adalah adanya soal dan jawaban yang tidak lengkap. Sebagai contoh ada siswa yang mendapatkan soal tidak ada nomor 13 dan 14 padahal di lembar jawaban ada nomor tersebut. Ada juga laporan mengenai soal bahasa indonesia SMP terpisah dalam 2 amplop berbeda. Amplop pertama adalah sampul bersegel yang hanya berisi soal UN nomor 13 s/d 38, sedangkan nomor soal yang lainnya nomor 1-12 dan no 39-50 ada diluar sampul bersegel.
Hal tersebut menyebabkan proses ujian menjadi terganggu karena pihak pengawas harus meralat dan menganulir soal-soal yang bermasalah tersebut. Adanya proses tersebut bahkan menunda pelaksanaan ujian hingga satu jam.
Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon menyatakan keprihatinan terhadap permasalahan UN SMP yang terjadi kemarin. “Kekacauan yang terjadi dalam pelaksanaan UN kemarin tentu saja sangat disayangkan. Permasalahan yang terjadi pada UN SMA kemarin kembali terulang pada UN SMP. Ini menunjukkan Kemendikbud tidak belajar dari kesalahan sebelumnya.”
“Perlu dipertanyakan pula kredibilitas tim pembuat soal, apakah mereka benar-benar ahli dalam bidang tersebut? Adanya soal yang mencantumkan nama Jokowi menimbulkan pertanyaan, apakah ada muatan politis dalam UN kali ini? Begitu juga dengan banyaknya soal yang tidak lengkap, bagaimana proses supervisi soal-soal tersebut? Seharusnya ada tim yang mengecek apakah soal-soal tersebut apakah sudah layak untuk didistribusikan atau tidak. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari Kemendikbud.” tutur Fadli.
Fadli juga mengatakan bahwa adanya kekacauan dalam pelaksanaan UN kemarin sangat merugikan siswa, “Adanya penundaan pelaksanaan UN karena pengawas harus menganulir soal yang bermasalah membuang banyak waktu, banyak siswa yang bingung dan gelisah sehingga merugikan mereka secara mental. Pada akhirnya karena menanggung beban psikologis, para siswa tidak dapat mengerjakan soal secara maksimal. Sangat disayangkan bila mereka menjadi korban dari ketidakprofesionalan pemerintah.”
“Kondisi seperti ini akan terus berulang jika pemerintah terutama Kemendikbud tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Diperlukan kepemimpinan yang bersih, jujur, tegas, dan amanah untuk membenahi permasalahan-permasalahan bangsa termasuk di dalamnya masalah dalam bidang bidang pendidikan. Kondisi carut-marut dalam pelaksanaan UN seperti ini tidak akan terjadi apabila calon presiden yang diusung oleh Partai Gerindra yaitu Bapak Prabowo Subianto menadapat mandat dari rakyat untuk memimpin negeri ini.” tutup Fadli.
Partai Gerindra
Partai Gerindra adalah partai politik yang mempunyai visi untuk menjadi partai politik yang mampu memberikan kesejahteraan pada rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang berlandaskan nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah NKRI. Hingga saat ini, Gerindra adalah satu-satunya partai politik yang mempunyai program kerja yang jelas dan terukur yang dituangkan dalam 6 Program Aksi Transformasi Bangsa Partai Gerindra. Dari banyaknya penghargaan yang diterima partai Gerindra diantaranya adalah penghargaan dari Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai partai politik dengan transparansi keuangan terbaik.