LENSAINDONESIA.COM: Polemik perubahan penganggaran ratusan juta rupiah Proyek Hambalang “Single Year” menjadi “Years” terkait kasus Hambalang II, masih dianggap sebagian kalangan DPR RI, membingungkan. Anggota Komisi X DPR dari Partai Gerindra, Nuroji membantah dirinya tahu banyak soal itu.
“Yang saya tahu, saya 2010 itu masih di komisi VI. Perubahan-perubahan jadi multi year itu 2011. Kalau penganggaran 2010 itu, belum ada saya di komisi X,” tegas Nuroji.
Anggaran itu, menurut Nuroji Rp 500 M di 2012. Sedangkan Panja (Panitia Kerja) di Februari Rp 600 M itu tahun 2010. “Tahun 2011 kan belum ada penganggaran lagi. Kalau pun ada anggaran, itu ditunda (untuk Hambalang, red) dan dialihkan ke PON,” tambah Nuroji.
Tentang itu, Nuroji mempertegas, “Saya sudah ikutin. Penganggaran Rp 600 M itu di 2010 untuk 2011 (realisasinya), tapi proseskan 2010,” katanya lagi saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Jum’at ( 30/08/2013).
Menurut Politisi Partai Gerindra ini, pencairan anggaran itu tahun 2011. “Jika yang dibahas Panja kan sesudah kasus itu, di 2012. Setelah ada Panja, kita tidak ada pencairan lagi. Yang ada, pembahasan baru, kita alihkan kalau enggak salah untuk keperluan biaya PON dan segala macem,” tandasnya.
Nuroji juga memperjelas soal pencairan anggaran ada di kementerian. “Kalau di kita kan cuma penganggarannya saja,” tandasnya.
Lebih jauh, dia mengatakan soal penganggaran Rp 600 M pada November 2010 untuk 2011. Untuk pencairan anggaran 2012, bikinnya 2011. Nah, itu sudah tidak ada penganggaran lagi. Bahkan, kita komisi menolak menambah anggaran yang diminta menteri. Usul pihaknya, dialihkan ke biaya PON dan lain-lain.
“Ke PON Rp 318 M dan lain-lain, karena ada beberapa event waktu itu. Nah itu, yang saya ikutin,” katanya.
Dia juga menjelaskan bahwa 2011 untuk anggaran 2012. Jadi ada Rp 318 M untuk PON diambil dari anggaran yang dialokasikan untuk Hambalang. Cuma oleh Kemenkeu ditolak untuk dialihkan. Nah, itu baru timbul masalah.
“Kita enggak menemukan nama-nama 15 orang ini. Enggak tahu itu bocoran dari mana,” paparnya, menanggapi merebaknya kabar ada laporan hasil audit BPK menyebut 15 nama anggota DPR “kecipratan” korupsi proyek Hambalang itu. Sementara itu, pihak BPK pun membantah ada nama 15 anggota DPR itu. @endang
Sumber: lensaindonesia.com