Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, anggaran Badan Inteligen Negara (BIN) sebesar Rp 1,4 triliun yang telah ditetapkan dalam APBN tidak cukup dan perlu penambahan. Hal ini karena beban kerja BIN amatlah berat.
“Jauh dari cukup. Anggaran BIN Rp 1,4 triliun, yang mana sebelumnya Rp 900 miliar. Memang ada tambahan anggaran tapi tidak sesuai dengan beban kerja BIN yang begitu berat,” kata Muzani kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
Oleh karena itu, Fraksi Partai Gerindra tak akan keberatan untuk menambah anggaran BIN.
“Kalau soal anggaran, Komisi I DPR tidak keberatan untuk menambahkan anggaran guna peningkatan efektivitas koordinasi. Kita terus mendorong peningkatan anggaran BIN,” kata Sekjen Partai Gerindra ini.
“Komisi I sudah memberikan lampu hijau untuk itu karena intelijen bertindak secara tiba-tiba, karena sifat pekerjaannya dan kita pahami itu. Tapi jangan sampai mendadak, intelijen disalahkan seperti kasus Sampang, yang dikatakan oleh Presiden SBY,” lanjutnya.
Lebih jauh, Muzani mengatakan, penambahan anggaran BIN itu juga untuk peningkatan sumber daya manusia BIN dalam melakukan tugas pendeteksian dini. Agar tercipta peningkatan SDM intel di seluruh Indonesia supaya ada kecepatan.
“Ada akurasi terhadap semua yang didapat BIN dan tidak abal-abal dan itu tentunya memerlukan SDM yang bagus, yang pasti membutuhkan anggaran. Menurut saya keamanan harus dikelola agar kondusif dan biaya pengelolaan keamanan menjadi mahal di mana situasinya tidak menentu,” pungkasnya. [bal]
Reporter: Muhammad Sholeh/merdeka.com