Jakarta – Fraksi Partai Gerindra mengimbau kepada seluruh anggota DPR untuk tidak mengikuti arus pemerintah yang ingin menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pasalnya saat ini sudah terlihat sinyalemen pemerintah ingin menjadikan DPR sebagai tumbal
“DPR tidak boleh menjadi tumbal dari kebijakan yang tidak jelas dan ini merusak DPR. DPR akan dijadikan sasaran oleh masyarakat bila ikut pemerintah. Saya lihat ada upaya pengalihan tanggung jawab oleh pemerintah,” ujar Ahmad Muzani di Gedung DPR, Senayan, Kamis (22/3/2012).
Menurutnya, saat ini terlihat pemerintah ingin lepas tangan dan membebani DPR. Sebab kenaikkan BBM ini bisa ditekan asalkan pemerintah mau melakukan penghematan diberbagai bidang.
“Pemerintah mau enaknya saja dan tak mau ambil cara lain seperti penghematan dari subsidi listrik, pengurangan belanja pegawai dan masih banyak cara lain. Pemerintah tak mau kreatif dan tak mau sosialiasikan dengan masyarakat,” ungkapnya.
Sekjen Partai Gerindra ini mengaku menyesalkan sikap pemerintah yang saat ini mendorong DPR agar mendukung rencana kenaikkan BBM itu. “Semua dilaksanakan pemerintah, subsidi, lifting, impor minyak dilakukan pemerintah. Nah ketika soal kenaikkan BBM, minta dukungan DPR. Bisa-bisa DPR jadi tumbal dan sasaran kemarahan masyarakat. Pemerintah jangan selundupkan kepentingan kebijakan yang tidak jelas,” ujarnya.
(.inilah.com)