JAKARTA – Sekjen DPP Gerindra yang juga Sekretaris FPG DPR RI AhmadMuzani meminta kepada pemerintah untuk tidak mudah menyebut sesorangatau masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM sebagai makar. Itu terlalu menyederhanakan masalah dan berbahaya. Seharusnya pemerintah memahami kesulitan masyarakat akibat dampak dari kenaikan BBMtersebut.
“Pemerintah enak saja menaikkan harga BBM karena beban APBN dianggapberat. Sementara pemerintah tidak pernah berusaha menaikkan produksi minyak, tidak meningkatkan investasi Migas, tak pernah mengaudit distribusi BBM dan sebagainya,” tandas Muzani pada wartawan di GedungDPR RI Jakarta, Senin (5/3).
Sejauh itu menurut Muzani akan terjadi inflasi 2,7 %, sementara sebanyak 135 juta penduduk Indonesia penghasilannya di bawah Rp 450ribu/bulan. Itu artinya dengan kenaikan BBM itu lanjut Muzani, akan menurunkan daya beli masyarakat, transportasi dan kebutuhan sembako juga akan naik antara 20-30 %. Dengan demikian, maka kesulitan danjumlah rakyat miskin akan bertambah besar.
“Untuk itu Gerindra tolak kenaikan harga BBM,” tambah Muzani. Sikap Gerindra ini kata Muzaani akan disosialisasikan ke fraksi-fraksi DPR RI untuk menolak kenaikan BBM. Apalagi, pemerintah selama ini selalu beralasan sebanyak 77 % subsidi tidak tepatsasaran. Padahal, 44% subsidi tersebut untuk pengendara sepeda motor di Jabodetabek, dan 55 % untuk kendaraan pribadi yang harganya dibawah Rp 100 juta.
“Apakah mereka tak layak disubsidi?” tanya Muzani. Berbarengan dengan itu, menurut Muzani, pemerintah tak pernah serius menggarap transportasi massal, managemen Migas yang buruk, karena bocor di mana-mana. Kebijakan itu melanggar UU No. 22/2011 tentangAPBN 2012, dan Perpres No. 15/2012 tentang harga jual eceran dan konsumen penggunaan jenis BBM tertentu menggantikan Perpres no.55/2005 yang sudah diubah dengan Perpres No.9/2006.
Pada Perpres No.15/2012 hanya minyak tanah ditetapkan sebesar Rp 2500,-, bensin Rp 4500,- dan minyak solar Rp 4300,-.Padahal ada tambahan fiskal 6% dari APBN setara dengan Rp 86,1triliun. Juga bisa melakukan efisiensi birokrasi. Sementara menaikkan harga BBM bersubsidi Rp 1500,- hanya akan menghasilkan tambahan alokasi anggaran Rp 60 triliun, sehingga masih sisas Rp 26 triliun.
“Jadi, kami tetap akan menolak kenaikan harga BBM ini,” janji Muzani.
Sementara itu FPKS berharap pemerintah tak paranoid menghadapi demo kenaikan harga BBM. Demo adalah hal yang wajar.
“Saya kira ini paranoid, ketakutan yang berlebihan. BBM naik kan dirasakan berat bagi masyarakat. Saya katakan agak paranoid, kalau unjuk rasa jangan dihubungkan dengan kenaikan harga BBM,” kata Wakil Ketua Komisi IIIDPR.
Demo kenaikan harga BBM itu biasa saja. Karena itu, tak pantas mengaitkannya dengan penggulingan pemerintahan SBY-Boediono, atau makar.
“Saya bilang demo BBM itu bagian dari demokrasi. Saya menyayangkan kemudian menghubungkan dengan penggulingan. Penggulingan ada mekanisme konstitusi di DPR,” kata Nasir lagi.
Namun demikian bukan berarti PKS ada di belakang demo, meski PKS menolak kenaikan harga BBM, namun PKS tetap akan mendukung terjaganya pemerintah sampai tahun 2014. “Kita tetap mendukung pemerintahan sampai 2014,” ujarnya meyakinkan.
(beritasore.com)