JAKARTA – Lembaga Survei Indonesia (LSI) membantah survei yang menempatkan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Presiden saat ini, dibiayai oleh orang yang terpilih tersebut.
Direktur Eksekutif LSI, Saiful Mujani, mengatakan survei yang dilakukan lembaganya adalah kerjasama dan didanai oleh Fastcomm. “Yang bayar survei kami Fastcomm, bukan Prabowo,” kata Saiful, dalam jumpa pers rilis hasil surveinya di kantor LSI, Menteng, Jakarta, Kamis (23/2/2012).
Karena itu, kesimpulan bahwa Prabowo terpilih menjadi presiden jika Pemilihan Presiden dilakukan sekarang ini, sebagian datanya berasal dari hasil pihak Fastcomm pada tahun lalu.
Peneliti utama LSI, Burhanuddin Muhtadi, menambahkan jumpa pers yang digelarnya tidak mungkin dihadiri aktivis HAM, Usman Hamid, jika surveinya didanai Prabowo.
“Kalau saya sih, kalau yang bayar Prabowo, nggak akan ada Usman Hamid,” ujar Burhanuddin dengan berguyon.
Sebagaimana diketahui, Usman Hamid yang merupakan aktivis HAM sangat vokal mengkritik dan kecewa dengan hasil survei LSI dalam jumpa pers itu.
Kekecewaan itu dikarenakan survei LSI ini hanya terfokus pada wawancara ke responden tentang calon presiden dari sisi fisik dan kefigurannya, bukan latar belakangnya.
Menurutnya, seharusnya LSI juga memaparkan dalam surveinya tentang dosa-dosa pelanggaran HAM yang diduga dilakukan Prabowo.
“Kami ingin LSI menjadi bagian dari politik melawan lupa, mengajak para korban untuk bekerja lebih baik melawan lupa. Jangan sampai republik ini dipegang kembali oleh sosok yang keliru. Seharusnya, ditanyakan kepada korban atau keluarga dari orang-orang yang dihilangkan, pasti jawabannya tidak akan seperti ini,” tegas Usman.
(tribunnews.com)