Program bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan kepada rakyat miskin beberapa bulan terakhir dinilai kubu Mega-Pro sebagai kendaraan politik saja menjelang pemilihan presiden.
“Hal tersebut dipertegas dengan rencana penghentian program tersebut pada 2010, yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani di hadapan Dewan Perwakilan Daerah (DPD),” ujar Anggota Tim Kampanye Nasional, Megawati-Prabowo, Fadli Zon dalam keterangan persnya di Badan Pemenangan Presiden, Jalan Cik Di Tiro, Jakarta, Minggu (21/6).
Program BLT, kata dia, harus diteruskan mengingat saat ini, 100 juta masyarakat dengan penghasilan rendah di bawah Rp 20.000/hari. Bahkan, menurutnya, program BLT seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan bersamaan dengan penciptaan jutaan lapangan kerja.
Sementara itu, anggota Fraksi PDI-P di Komisi VI DPR RI, Hasto Kristyanto, berpendapat program BLT merupakan program yang memiliki anggaran khusus dan disetujui DPR. Sehingga menurutnya, tidak ada perubahan dalam bentuk konsistensi atau sikap dari fraksi PDI-P terhadap BLT.
“Dari PDI-P setuju, namun caranya kita tidak sependapat. Hal itu yang membuat harga diri rakyat terinjak-injak hanya untuk mendapatkan dana BLT,” terang Hasto. Hasto menerangkan, ia lebih setuju dengan pemberian BLT plus jadi tidak hanya diberi umpan, tapi juga diberi kail, misalnya proyek padat karya.
Lebih jauh ia menerangkan, dana yang dibutuhkan untuk program BLT plus paling tidak Rp 1 miliar pertahunnya. “Fraksi PDIP, siap memperjuangkan UU yang akan memberdayakan desa. Alokasi anggaran desa, sekurang-kurangnya 15 persen dari APBN tengah kami perjuangkan. Sehingga desa juga mempunyai pusat ekonomi yang menjadi penopang bagi tenaga kerja,” tuturnya.(Kompas.com)