Pram juga menyoroti masalah tim sukses kampanye yang berasal dari BUMN. Menurut dia, sebenarnya tak perlu dibuatkan surat edaran agar orang BUMN tidak terlibat dalam dukung mendukung capres tertentu. Sebab, harusnya ada
kesadaran bahwa seseorang yang pada posisi jabatan publik, termasuk komisaris BUMN harusnya mengundurkan diri.
“Sekarang ini hal itu harus menjadi kesadaran. Kalau masih mau menjadi tim sukses, ya monggo-monggo saja namun tak boleh formal,” pinta pria berkacamata tersebut.
Dia menjelaskan, begitu tim sukses dari BUMN diformalkan, dia akan menjadi sangat gampang menjadi akses bagi seorang calon untuk masuk ke BUMN yang bersangkutan.
“Kalau itu (edaran) sudah dikeluarkan, dan sebenarnya larangan di aturan pilpres juga ada, ya harusnya yang seperti inilah yang dilaporkan Bawaslu ke kepolisian,” pinta Pram.
Sementara itu, saat ditanya soal tim sukses bayangan, Pram mengutamakan mesin resmi partai karena mesin PDIP masih sangat efektif, demikian juga mesin Partai Gerindra. “Bahkan saya keliling di Jatim, kalau di lapangan yang segera muncul itu bentuk gambar calon kita beraneka ragam. Itu karena setiap tim mandiri bukan karena ada dropping logistik dari pusat,” pungkasnya.(Detik.com)