Para calon legislatif dan calon presiden maupun wakil presiden resah gelisah. Pasalnya, dugaan manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) seperti yang terjadi dalam Pilkada Jatim bisa terulang kembali dalam pemilu legislatif nanti.
Capres PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP Partai Golkar M Jusuf Kalla, capres Gerindra Prabowo Subianto, Capres Blok Perubahan Rizal Ramli dan capres Hanura Wiranto, secara jujur mengakui sangat khawatir dan resah dengan dugaan manipulasi DPT itu karena akan menodai demokrasi dan merusak kepercayaan rakyat.
Para caleg juga skeptis akan pemilu yang jurdil dan luber karena dugaan manipulasi DPT. Megawati, Prabowo, Rizal Ramli dan politisi lain rencananya akan bertemu Senin (23/3) hari ini untuk membahas situasi ini.
Para analis politik menyebut kemungkinan manipulasi DPT itu sebagai kebusukan moral. Jika KPU tidak segera membenahi urusan DPT ini, dikhawatirkan Pemilu 2009 melahirkan DPR dan presiden busuk.
“Masalah ini bukan soal salah dan benar lagi, tapi soal kebusukan moral. Daripada melahirkan DPR dan Presiden yang busuk, lebih baik Pemilu kita undur,” kata pengamat politik dan Ketua Pedoman Indonesia M Fajroel Rahman.
Para analis juga menyerukan agar Presiden SBY bertanggung jawab atas dugaan manipulasi DPT Pilkada Jatim. “Yang paling bertanggung jawab adalah Presiden SBY, bukan menteri. Karena presiden sebagai pemegang kekuasaan. Ini adalah tanggung jawabnya dan dia tak bisa mengawasi,” kata pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin.
Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri menyatakan tim Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (KaJi) telah memberikan dokumen palsu terkait dugaan manipulasi DPT di Pilkada Jatim. Namun, Khofifah membantahnya. Cagub Jatim yang merasa dicurangi itu mengaku memiliki dokumen asli, bukan palsu!
Selama memperjuangkan membongkar kecurangan Pilkada Jatim, Khofifah mengaku diping pong berkali-kali oleh Panwaslu dan Polda Jatim. Panwaslu menolak menerima laporan dan menyarankan tim KaJi melaporkan ke Polda Jatim, sementara Polda Jatim juga menolak menerima laporan karena harus Panwaslu yang menjadi pelapor.
Manipulasi DPT, ungkap Fadjroel Rachman, berpotensi terjadi di KPU dalam pemilu leguslatif nanti. Masyarakat dan parpol menjadi tak percaya lagi pada penyelenggara pemilu, yakni KPU. “Ini persoalan etis. Sudah hilang kepercayaan orang saat ini, mereka menduga jangan-jangan DPT itu tak asli,” tegasnya.
Kasus Pilkada Jatim adalah tamparan bagi penyelenggara pemilu. Bahkan sejumlah analis sempat mengimbau pemerintah untuk mengambil keputusan agar jadwal pemilu ditunda. Selain itu, kasusnya diproses hukum lebih lanjut, sehingga tingkat kepercayaan baik masyarakat maupun parpol bisa pulih atau membaik kembali. (inilah.com)