PPATK Berharap Dapatkan Data Rekening Parpol dan Caleg

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyerahkan data rekening partai politik dan caleg yang sudah terkumpul. Meski tak ada kewajiban untuk menyerahkan data rekening tersebut, Ketua PPATK Yunus Husein mengatakan, pihaknya bersedia membantu melakukan pemantauan atas aliran uang terkait dana kampanye. Saat ini, PPATK hanya melakukan kerjasama melalui penandatanganan MOU dengan Bawaslu. Hal tersebut dikatakan Yunus, saat ditemui di gedung PPATK, Jakarta Pusat, Selasa (27/1).

“Tolonglah, kalau KPU sudah terima laporan rekening parpol dan caleg diberitahu juga ke kami (PPATK). Jangan percaya begitu saja dengan rekening itu. Pasti mereka pakai jalur lain. PPATK bisa membantu melihat aliran uangnya, dengan bekerjasama dengan penyedia jasa keuangan,” kata Yunus.

PPATK pernah mengusulkan kepada KPU agar para caleg diminta membuat surat kuasa substitusi untuk KPU. Dengan kuasa substitusi, KPU bisa menyerahkan kuasa tersebut kepada PPATK untuk kepentingan memeriksa rekening parpol dan caleg. “Kita kan perlu tahu rekeningnya ada dimana. Atas dasar prinsip market discipline, nanti bisa saja diumumkan caleg mana yang tidak mau menyerahkan kuasa. Ini kan bisa jadi indikasi kecurigaan, kenapa tidak mau memberi kuasa,” ujar Yunus.

Yunus mengaku pesimistis dengan langkah kerjasama KPU dan Ikatan Akuntan Indonesia. Sebab, dengan jumlah rekening yang mencapai 20.000, tidak sebanding dengan jumlah akuntan yang tersebar di seluruh daerah Indonesia.

Dengan dikantonginya data rekening dan nama caleg, PPATK bisa meminta penyedia jasa keuangan untuk mendeteksi transaksi yang bersangkutan.”Data rekening saja serahkan. Kalau tidak, bank kan tidak tahu mana rekening punya caleg, mana yang tidak. Kalau kita beritahu, mudah mendeteksinya,” kata Yunus.(Kompas.com)