• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Gerindra Tak Kekurangan Kader

Gerindra Tak Kekurangan Kader

Wacana sejumlah kader Gerindra yang membuka diri menyambut mantan Ketua Golkar Luwu, Andi Mudzakkar (Cakka), tidak diterima seluruh kader.

Ketua DPC Gerindra Gowa, Darmawangsa Muin menyampaikan terlalu dini menawari Cakka bergabung ke partainya.

“Apalagi disaat beliau sudah memastikan dukungannya ke IYL. Bahkan dia (Cakka, red) menjadi salah satu calon kuat pendampingnya (di Pilgub),” kata Darmawangsa, Jumat, 7 Juli.

Anggota DPRD Sulsel ini mempertanyakan bila sekiranya Gerindra tidak bersama Ichsan YL dipilgub. “Maka Cakka akan berganti partai lagi dong…hehehe,” bebernya.

Dia sendiri menegaskan partainya tidak kekurangan figur dan kader mumpuni. Baginya, paling elok setelah usungan Gerindra jelas di pilgub, DPD baru melakukan pendekatan dan perekrutan kepada tokoh-tokoh yang sevisi dengan keputusan partai dan Prabowo Subianto terkait usungan pilpres mendatang.

“Intinya saya tidak setuju jika Gerindra ditawarkan kesana kemari. Gerindra tidak kekurangan kader,” pungkasnya.

 

Sumber


Gerindra Kantongi Lima Balon Gubernur

Gerindra Kantongi Lima Balon Gubernur 1

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumatera Selatan (Sumsel) sudah menerima lima bakal calon (Balon) Gubernur yang telah mengambil formulir penjaringan.

Terakhir, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sumsel Febuar Rahman yang mengambil formulir penjaringan balon Gubernur Sumsel periode 2018-2023 di DPD Gerindra, Jum’at (7/7).

Sebelum Febuar Rahman, empat balon Gubernur yang lebih dulu mengambil formulir penjaringan ke DPD Gerindra Sumsel antara lain mantan Panglima Kodam II/Sriwijaya Mayor Jenderal TNI (Purn) Iskandar M. Sahil.

Kemudian Ketua DPW Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sumsel Syahrial Oesman, Sarjan Tahir dan kontestan Pilkada Gubernur Sumsel 2013, Herman Deru.

“Sekarang ini sudah ada lima (Balon Gubernur Sumsel). Termasuk Febuar Rahman yang mendaftar hari ini,” ungkap Ketua DPD Gerindra Sumsel Syaifudin Aswari Rivai seperti diberitakan RMOLSumsel.com.

Dia menjelaskan, pendaftaran penjaringan DPD Gerindra Sumsel masih menerima balon Gubernur hingga 21 Juli mendatang. Selanjutnya pengembalian formulir dimulai pada 24-29 Juli dan tidak boleh diwakilkan.

“Setelah itu akan ada evaluasi dan survei internal partai. Selanjutnya beberapa nama yang masuk akan diajukan ke DPP. Karena disini DPD hanya sebagai pengantar,” jelas Bupati Lahat ini.

Sementara Wakil Ketua DPD Gerindra Sumsel Solehun mengungkapkan, bahwa setelah Febuar Rahman ada nama Walikota Pangkalpinang Muhammad Irwansyah yang bakal mendaftar.

“Walikota Pangkalpinang sudah konfirmasi. Namun belum terjadwal,” tandasnya.

 

Sumber


Agenda Pansus Hak Angket Sepertinya Menyudutkan KPK

Agenda Pansus Hak Angket Sepertinya Menyudutkan KPK

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan agenda Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini terkesan menyerang lembaga antirasuah itu. Pansus Hak Angket saat ini tengah berada di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung untuk menemui para terpidana korupsi atau koruptor.

“Sekarang ini mengesankan bahwa beberapa agenda yang diselenggarakan oleh Pansus Hak Angket sepertinya agak menyudutkan Kuningan,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juli 2017.

Pansus Hak Angket sendiri terdiri dari tujuh fraksi termasuk Gerindra. Muzani menuturkan pihaknya berharap hak angket ini melakukan upaya-upaya untuk penguatan terhadap KPK, bukan melemahkannya.

Ia berujar partainya tegas menolak bila pansus hak angket KPK ini malah melemahkan KPK. “Pasti Gerindra tidak setuju,” ucapnya.

Selain ke Sukamiskin, dua hari lalu, Pansus Hak Angket mengunjungi kantor Badan Pemeriksa Keuangan untuk meminta laporan keuangan dan kinerja KPK dari 2006-2016. Dari pertemuan itu, Pansus Hak Angket mengantongi tiga indikasi kesalahan KPK.

Selain bertemu dengan BPK dan para terpidana korupsi, Pansus Hak Angket juga menjadwalkan untuk menggelar rapat dengar pendapat dengan pakar hukum tata negara. Selain itu akan ada pula pertemuan dengan kepolisian dan mengundang KPK.

Ketua Pansus Hak Angket, Agun Gunanjar, mengatakan tujuan hak angket ini untuk menyelidiki KPK mulai dari posisinya dalam sistem tata negara, dugaan penyalahgunaan anggaran, dugaan konflik antara penyidik dan komisioner, bagaimana operasional KPK dalam menjalankan tugaas dan fungsinya. Agun berkali-kali membantah bahwa hak angket ini bertujuan untuk melemahkan KPK.

 

Sumber


Kenaikan Dana Bantuan Parpol Belum Signifikan

Kenaikan Dana Bantuan Parpol Belum Signifikan

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyambut baik rencana pemerintah yang akan menaikkan dana bantuan partai politik menjadi Rp1.000 per suara dari semula Rp108 per suara. Fadli bahkan menilai besaran kenaikan dinilai belum memadai untuk membantu Parpol membiayai kebutuhan kaderisasi dan pendidikan parpol.

“Sejak awal dana parpol ini harus ada kenaikan dan dan harusnya itu signifikan (kenaikannya) saya sih yang mendorong harusnya bisa Rp5 ribu per suara bukan Rp1.000,” katanya di Kompeks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (5/7).

Sebab, besaran Rp1.000 per suara tersebut sudah pernah diberlakukan pada periode pemerintahan sebelumnya. Namun diturunkan kembali menjadi Rp108 per suara.

“Makanya kalau sekarang kembali lagi ke Rp1.000 itu tidak kenaikan, sebaiknya lima ribu kalau bisa 10 ribu. Karena itu kan bagian untuk pendidikan demokrasi kita,” ujarnya.

Sebab Fadli menegaskan, partai politik adalah bagian dari pilar demokrasi yang penting. Di sisi lain pembiayaannya besar dan partai politik dalam aturannya tidak diperkenankan memiliki badan usaha.

“kalau cuma segitu ya tanggung. Supaya kita juga mengurangi usaha pencarian-pencarian dana ke yang lain. Itu salah satu cara untuk mematangkan demokrasi,” katanya.

Menurut Wakil Ketua DPR tersebut, pemaksimalan besaran dana bantuan partai politik juga dinilai bisa menekan korupsi yang dilakukan oleh Parpol. Sebab, hal tersebut juga telah dipraktekkan di beberapa negara lainnya yang anggaran untuk Parpolnya cukup besar.

“Sudah pasti tidak akan korupsi dong dana itu kan dipakai untuk partai politik untuk membiayai kegiatan sehari-hari,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan telah menyepakati besaran kenaikan bantuan dana partai politik sebesar Rp1000 suara. Kenaikan ini rencananya mulai berlaku tahun depan.

“Sekarang kita berupaya mengusulkan Rp 1.000 dari sebelumnya Rp 108, kan wajar. Soal nanti disetujui Menkeu (menteri keuangan) dan badan anggaran (Banggar) DPR, kita tunggu,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (3/7).

Tjahjo mengatakan usulan kenaikan dana bantuan akan dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2017. “Kami tahap pengusulan. Ini kan mau dibahas di RAPBNP, tunggu nanti disahkan di anggaran,” ujarnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Soedarmo juga membenarkan usulan kenaikan tersebut. Saat ini Kemendagri kata dia, tengah menggodok revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009.

Adapun dengan bantuan parpol sebelumnya, sembilan partai yang memperoleh kursi DPR hasil Pemilu 2009 mendapat bantuan mencapai Rp 9,2 miliar.

Sedangkan apabila dikonversikan kepada partai peraih kursi DPR hasil Pemilu 2014 jumlahnya mencapai Rp 13,2 miliar. Dengan kenaikan Rp 1.000, 10 parpol tersebut akan mendapat bantuan Rp 130 miliar.

 

Sumber


Politikus Gerindra Khawatir Penusuk Brimob di Masjid Ingin Adu Domba Umat Islam

Politikus Gerindra Khawatir Penusuk Brimob di Masjid Ingin Adu Domba Umat Islam

Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sodik Mujahid menyatakan rasa simpati serta belasungkawa kepada dua anggota Brimob yang menjadi korban penusukan di Masjid Faletehan, beberapa waktu lalu. Sodik juga berharap pihak kepolisian sungguh-sungguh mewaspadai dan mencegah gerakan yang sudah mengancam aparat serta masyarakat sipil.

“Tolong diselediki lebih sungguh-sungguh dan diumumkan lebih detail kepada publik backgroud kelompok terorist ini yang sesungguhnya,” ujar Politikus Partai Gerindra tersebut, saat dihubungi melalui pesan singkat, Ahad (2/7).

Sodik meragukan teroris yang melakukan serangan di dalam masjid adalah jaringan Islam. Sebab sangat tidak mungkin, apabila teroris tersebut benar-benar dari jaringan Islam dia tega merusak nama baik masjid. Bahkan serangan dilancarkan sesaat setelah menunaikan shalat.

Kemudian Sodik juga meminta kepada para tokoh dan pemimpin agar mengedukasi masyarakat untuk mewaspadai kelompok ini, siapapun mereka, apapun metovasinya, dan siapapun pemggeraknya.

“Kalau tidak dilakukan di dalam masjid, saya bisa berpendapat seperti itu. Tapi ketika serangan dilakukan di dalam masjid selesai shalat jumat saya meragukan hal itu,” tambahnya.

Selain itu, Sodik juga meragukan teroris tersebut adalahkelompok yang merasakan dan protes atas ketidakadilan aparat kepolisian. Oleh karena itu dia meminta agar kelompok jaringan teroris ini diusut dengan tuntas tidak setengah-setengah. Sehingga, kata Sodik, masyarakat pun menjadi tahu siapa dan apa motif mereka melakukan serangan du masjid.

“Saya khawatir ini adalah kelompok ekstrim yang akan mengadu domba umat Islam dengan bangsa Indonesia, dengan negara dan juga dengan aparat keamanan,” tegasnya.

 

Sumber


805 Pages« First...8910...20...Last »