• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Dituduh Dukung Terorisme, Gerindra Laporkan Pemilik 11 Akun Media Sosial Kepada Bareskrim Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Dituduh Dukung Terorisme, Gerindra Laporkan Pemilik 11 Akun Media Sosial Kepada Bareskrim

Dituduh Dukung Terorisme, Gerindra Laporkan Pemilik 11 Akun Media Sosial Kepada Bareskrim

Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra Habiburokhman melaporkan pemilik 11 akun media sosial ke Bareskrim Polri, Selasa (15/5/2018).

Pelaporan itu merujuk pada 11 akun media sosial yang menuding Partai Gerindra sebagai partai pendukung terorisme.

Habiburokhman menilai hal tersebut sangat mencoreng nama baik Partai Gerindra yang sudah dibangun selama ini.

Apalagi berdekatan dengan kejadian aksi terorisme di Surabaya.

“Ada akun-akun yang memfitnah Partai Gerindra,” ujar Habiburokhman di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (15/5/2018).

“Tuduhan itu bisa menimbulkan kebencian golongan masyarakat kepada kami Partai Gerindra. Ini berbahaya,” imbuhnya.

Selain itu, Partai Gerindra juga dituding sebagai partai yang menghambat penyelesaian revisi UU Antiterorisme di DPR.

“Seolah-olah Gerindra ini bertanggung jawab terhadap tidak sahnya UU Antiterorisme,” kata dia.

Dari pelaporan ini pihak Gerindra melaporkan pemilik akun Facebook dengan nama KataKita, Lambe Nyinyir, Teras Hosang, Nyoman Suanda Santra, Amrit Punjambi, Yusuf Muhammad, Sudirman Kadir, Herlina Batur-Batur, Helmy Rijaalul Ghod, dan Derek Manangka.

Sementara satu akun lainnya yakni yakni akun Twitter dengan nama akun @vaiyo (#JakartaBerduka).

Kesebelas akun dilaporkan atas pelanggaran Pasal 27 UU ITE terkait pencemaran nama baik di media sosial dan Pasal 28 UU ITE terkait dengan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan.

 

Sumber

 

 


Fadli Zon Sebut Pamer Kaus #2019GantiPresiden ‘Asyik’ Brilian

Fadli Zon Sebut Pamer Kaus #2019GantiPresiden 'Asyik' Brilian

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan pamer kaus #2019GantiPresiden oleh Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat, Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) merupakan ide brilian. Fadli menyebut pamer kaus oleh pasangan Sudrajat-Asyik merupakan hal yang etis dan demokratis.

Pasangan Sudrajat-Syaikhu saat debat Pilkada Jabar, Senin lalu (14/5) mengkampanyekan slogan serta kaos bertuliskan #2019GantiPresiden usai memberikan pernyataan penutup.

“Ya tidak ada masalah dong, itu kan bagus sekali apa yang dilakukan pak Sudrajat-Syaikhu. Kalau mau ganti presiden di 2019 pilihlah Sudrajat-Syaikhu di 2018,” kata Fadli di Gedung DPR RI, Selasa (15/5).

Hal ini membuat pendukung pasangan calon lainnya protes. Fadli menuding para pendukung ini tidak mengerti demokrasi.

“Orang yang ricuh saja tidak mengerti demokrasi, kalau misalnya kandidat lain mengatakan ‘pilih ini, nanti Jokowi jadi presiden lagi’. Apa yang salah dari itu. Ini harus belajar demokrasi

Sebelumnya, Sudrajat-Ahmad Syaikhu menyampaikan jika mereka menang maka 2019 akan ganti Presiden.

“2019 kita akan ganti Presiden, Asyik menang,” kata Sudrajat saat debat kedua Pilgub Jabar di Balairung Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (14/5) malam.

Tak hanya itu, Syaikhu juga membawa kaos bertuliskan #2019Ganti Presiden. Sontak kericuhan antara sesama pendukung paslon sempat membuat repot pembawa dan panitia acara debat.

 

Sumber


Gerindra Senang Prabowo Didukung Buruh KSPI

Gerindra Senang Prabowo Didukung Buruh KSPI

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) resmi mendukung Ketum Gerindra Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. Gerindra menyambut baik dukungan tersebut.

“Momentum pas hari buruh ada KSPI, ini kan kelompok buruh-buruh memanfaatkan momentum hari buruh ini untuk mendeklarasikan capres mereka. Kan itu sah-sah aja dalam demokrasi,” ujar Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi Selasa (1/5/2018).

Dasco optimistis dengan dukungan para buruh itu bakal menambah amunisi suara untuk Prabowo di Pilpres 2019. Meski begitu, kontrak politik yang diteken Prabowo dengan massa buruh KSPI itu juga dinilai sebagai tantangan bagi Gerindra.

“Kita terima saja karena pasti menambah dukungan suara,” ucap Dasco.

“Ini sebenarnya hal yang berat juga buat kita, ada juga harapan dari KSPI untuk Pak Prabowo memperjuangkan nasib buruh sementara dengan aturan-aturan pemerintah saat ini, ketika Pak Prabowo jadi presiden itu juga tidak gampang seperti membalikkan telapak tangan,” urai Dasco.

Sebelumnya diberitakan, deklarasi dukungan dari KSPI untuk Prabowo ini digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada Selasa (1/5). Dalam kesempatan itu Prabowo juga meneken 10 tuntutan yang disampaikan oleh KSPI.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2018.
Dalam sambutannya, Prabowo berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan KSPI. Dia pun banyak berbicara sejumlah hal, dari cerita pengabdiannya selama menjadi prajurit hingga permintaannya agar tak membenci asing. Salah satu poin kontrak politik dengan KSPI yakni mencalonkan Presiden KSPI Said Iqbal sebagai Menteri Tenaga Kerja.

 

Sumber

 


Tindakan Massa #2019GantiPresiden Bukan Persekusi

Tindakan Massa #2019GantiPresiden Bukan Persekusi

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menilai tindakan yang dilakukan kelompok massa berkaus #2019GantiPresiden terhadap orang-orang berkaus #DiaSibukKerja pada acara Car Free Day, di Jakarta, Minggu (29/4) bukan tindakan persekusi.

“Kalau itu dianggap persekusi itu tidak dianggap persekusi,” kata Ferry di Pakubuwono, Jakarta Selatan, Senin (30/4).

Menurut Ferry orang yang mengenakan kaus #DiaSibukKerja seharusnya tahu diri, mengingat jumlahnya sedikit kala itu. Korban dugaan intimidasi itu, kata Ferry, seharusnya juga tidak mendatangi kerumunan massa berkaus #2019GantiPresiden yang jumlahnya lebih banyak.

Ia menilai orang berkaus #DiaSibukKerja itu terkesan memprovokasi karena sengaja berjalan melewati kelompok massa #2019GantiPresiden.

“Karena itu bisa juga sengaja memprovokasi, juga bisa ini sengaja menghampiri kerumunan orang yang lebih besar,” kata Ferry.

Ferry mengimbau kepada massa #GantiPresiden2019 agar lebih hati-hati dalam melancarkan aksinya. Hal ini, kata dia, bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak lawan yang ingin menggiring isu tersebut.

Sebelumnya, dalam sebuah video yang viral di media sosial, terlihat sekelompok orang berkaus #2019GantiPresiden mengintimidasi orang-orang berkaus #DiaSibukKerja.

Mereka mengumpat dan memprovokasi orang berkaus #DiaSibukKerja dengan pernyataan-pernyataan merendahkan.

“Dibayar berapa?” tuding salah seorang dari massa #2019GantiPresiden.

Lalu mereka melambai-lambaikan sejumlah uang kepada pria berkaos #DiaSibukKerja. Namun pria itu menjawab bahwa dirinya tidak dibayar.

Terlihat juga massa #2019GantiPresiden mengintimidasi seorang ibu yang berkaus #DiaSibukKerja dan anak laki-lakinya. Sang anak menangis karena takut dan sang ibu pun memarahi orang-orang yang mengintimidasinya.

 

Sumber


Demo May Day Besok Tidak Terkait #2019GantiPresiden

Demo May Day Besok Tidak Terkait #2019GantiPresiden 1

Rencana demo besar-besaran puluhan ribu buruh dari Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) pada May Day besok (Selasa, 1/5) mendapat dukungan dari elit parpol.

“Saya sebagai sahabat, dan aktivis, kami mendukung. Mungkin akan berpartisipasi besok,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono dalam konferensi pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (30/4).

Selain Ferry, menurut rencana aksi massa buruh dari SPSI ini juga melibatkan beberapa wakil rakyat di Senayan di antaranya dua pimpinan DPR, Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

Ferry menekankan bahwa aksi May Day besok sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan agenda politik tertentu.

“Ini tidak ada kaitannya dengan #2019GantiPresiden,” tegasnya.

Ferry menjelaskan, demo besok murni untuk memperjuangkan kepentingan buruh. Setidaknya ada tiga tuntutan yang disuarakan buruh SPSI. Yakni, pertama mengenai penolakan atas Perpres 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing (TKA), PP 78 tentang Pengupahan, dan revisi UU 13/2003 Tentang Tenaga Kerja

 

Sumber


835 Pages« First...8910...20...Last »