• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Anies Baswedan Hadiri Program Revolusi Putih di SDN 12 Cilandak

Anies Baswedan Hadiri Program Revolusi Putih di SDN 12 Cilandak
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri program pembagian susu dan telur gratis di SD Negeri 12 Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Acara ini bagian dari program revolusi putih yang digerakkan oleh bidadari Indonesia, barisan relawan Anies-Sandi dalam kampanye Pilkada Jakarta lalu.
Kehadiran Anies dalam acara tersebut, sekaligus menandakan bahwa Pemprov DKI siap memulai program yang diusulkan oleh partai Gerindra tersebut mulai tahun anggaran 2018.
“Program ini diselenggarakan oleh masyarakat untuk masyarakat. Dan pemerintah memfasilitasi dan mendukung. Tentu pemerintah sendiri memiliki program tetapi contoh kolaborasi ini yang musti kita dorong terus,” kata Anies saat ditemui usai acara, Jumat (24/11/2017).
Kendati saat ini program revolusi putih masih menggunakan dana mandiri dari masyarakat, nantinya Pemprov DKI juga akan memberikan dana untuk program tersebut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Wakil Gubernur Sandiaga Uno mengungkapkan, saat ini, program revolusi putih sendiri sudah dimasukkan ke dalam anggaran dua produk pangan, yakni subsidi susu dan ikan beku dalam RAPBD DKI 2018. Dalam pos anggaran yang bisa diakses di apbd.jakarta.go.id dana yang dialokasikan mencapai Rp885 miliar.
Masuknya program revolusi putih dalam APBD tak lepas dari saran pengusaha Hashim Djojohadikusumo, adik ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang bertandang ke Balai Kota beberapa waktu lalu.
Hashim mengusulkan pada Gubernur Anies Baswedan agar program revolusi putih direalisasikan pada tahun 2018, menggunakan APBD.
“Ini perlu diajukan ke untuk dimasukkan ke dalam RAPBD tahun depan. Kan ini tahun fiskal berarti mulai 2018. Secepatnya,” ujar Hashim usai bertemu Anies, Kamis (26/10/2017).
Gerakan Revolusi Putih merupakan pemikiran Prabowo Subianto dan Partai Gerindra untuk membangun karakter bangsa yang sehat dan kuat.
Program tersebut diklaim sudah berjalan di awal terbentuknya Partai Gerindra di tahun 2008. Salah satu caranya, kata Hashim, adalah dengan menjadikan susu sebagai konsumsi rakyat Indonesia setiap harinya.
Sumber

Gerindra Masih Menggodok 4 Orang Kandidat di Pilgub Jabar

Gerindra Masih Menggodok 4 Orang Kandidat di Pilgub Jabar

Ketua DPP Partai Gerindra Sodiq Mujahid mengatakan, Partai Gerindra sedang serius menggodok empat orang kandidat calon gubernur (Cagub), Jawa Barat 2018, nanti.

“Kami masih menggodok empat orang kandidat pada Pilgub Jabar. Dimana dari empat kandidat itu, tidak ada nama Dedy Mizwar,” ujar Sodiq kepada Okezone, Jumat (24/11/2017).

Ia menjelaskan, empat kandidat tersebut, nantinya akan diajukan kepada tim koalisi Gerindra dalam Pilgub Jabar.

 “Mudah-mudaha nanti ada respons dan solusi terbaik dengan tim koalisi, terkait Cagub Pilgub Jabar,” pungkasnya.

Sekadar informasi, Partai Demokrat telah resmi menjatuhkan pilihannya kepada Deddy Mizwar dan Akhmad Syaikhu dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat 2018 mendatang.

Langkah itu diambil setelah Majelis Tinggi Partai Demokrat terpincut dengan kedua sosok calon tersebut. Partai berlambang bintang mercy itu pun mengajak Partai Gerindra agar bergabung dalam koalisi dengan PAN dan PKS.

“Kami yang berkoalisi memasangkan paket Demiz-Syaikhu ini berharap Gerindra bisa bergabung,” kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Asep Wahyuwijaya saat dikonfirmasi Okezone, hari ini.

 

Sumber


Gerindra Minta Iktikad Baik Polri Soal Kasus Viktor

Andre Rosiade

Wakil Sekjen Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan, pihaknya sudah lama menahan diri soal kasus Viktor Laiskodat. Namun, keputusan Polri yang tidak melanjutkan kasus ini membuat Gerindra kecewa.

“Kami sudah menahan diri meski VL (Viktor) terang-benderang menjelek-jelekkan partai tertentu, termasuk Gerindra. Selama ini kami sudah menyerahkan ke proses hukum, tetapi kami melihat belum ada itikad baik dari Polri. yang ada, petinggi Polri menyatakan karena VL dilindungi hak imunitas,” kata Andre kepada Republika.co.id, Jumat (24/11).

Menurut Andre, pernyataan Polri yang menyebut Viktor memiliki hak imunitas sangat melukai dan tidak bisa diterima. “Kami minta dan mengingatkan Kapolri  untuk benar-benar dan bersungguh-sungguh menyelesaikan kasus ini,” kata Andre.

Karena, kasus Viktor adalah pertaruhan ujian terhadap netralitas polri dalam menghadapi pemilu 2019. “Bagaimana mungkin polri dapat dipercaya dalam menjaga Pemilu 2019, jika Polri dalam menangani masalah VL yang terang-benderang melakukan penghasutan, melakukan ujaran kebencian dan dugaan penistaan agama tidak bisa menuntaskannya,” kata Andre.

Sebelumnya, Mabes Polri membantah telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dugaan kasus penistaan yang melibatkan politikus Partai Nasdem Viktor Laiskodat. Bareskrim Polri masih menyelidiki laporan kasus tersebut.

“Beredarnya berita di media yang menyatakan kasus penistaan yang melibatkan saudara VL sudah dihentikan oleh penyidik Bareskrim tidak benar,” kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Rikwanto di Jakarta, Kamis (23/11).

Rikwanto menegaskan penyidik Bareskrim Mabes Polri masih menyelidiki laporan dugaan penistaan yang menyeret Ketua Fraksi Partai NasDem tersebut. Ia mengungkapkan penyidik masih memerlukan beberapa keterangan saksi yang hadir di lokasi kejadian.

“Termasuk juga dari saksi ahli bahasa,” ujarnya.

Mantan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya itu menuturkan penyidik akan koordinasi dengan DPR RI terkait Undang-Undang MD3 lantaran Viktor tercatat sebagai anggota parlemen. Selanjutnya, Rikwanto menyatakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terlebih dahulu akan menangani laporan dugaan kode etik yang dilakukan Viktor.

 

Sumber


Alasan Menunggu MKD Viktor tak Masuk Akal

Alasan Menunggu MKD Viktor tak Masuk Akal

Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule mengatakan pihaknya telah mendatangi Bareskrim Polri untuk minta kejelasan akan laporannya terkait ujaran kebencian yang dilakukan oleh politikus Nasdem Viktor Laiskodat. Iwan mendesak penyidik untuk segera mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

“Tapi kata penyidiknya minggu depan baru dikasih,” ujar Iwan kepada Republika.co.id, Kamis (23/11).

Oleh karena itu pihaknya masih menunggu SP2HP tersebut. Namun Iwan memastikan jika Gerindra akan terus memantau kasus Viktor agar tidak menguap begitu saja. “Iya itu pasti, kami akan terus mendesak mengawal (laporan),” tegasnya.

Menurut Iwan, pernyataan polisi yang menunggu hasil sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas hak imunitas Viktor sebagai anggota DPR sangat tidak masuk akal. Sebab, kasus yang dilaporkannya mengenai dugaan pidana yang dilakukan Viktor saat berpidato di NTT.

Ia menilai, dua hal tersebut berbeda. Iwan melanjutkan, Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan apakah di dalam pidato Victor ada unsur pidananya, sedangkan MKD mengadili perihal dugaan pelanggaran etik yang dilakukan anggota DPR tersebut.

“Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan serta menghentikan sebuah kasus pidana harus mengacu pada KUHAP, sedangkan MKD tidak,” katanya.

Seperti diketahui Kamis (23/11), Mabes Polri memberikan penjelasan kembali bahwa kasus Viktor Laiskodat tidak dihentikan. Hanya saja, karena Viktor seorang anggota DPR sehingga penyidik tengah menunggu keputusan dari sidang MKD.

“Proses selanjutnya ditangani MKD DPR duli karena yangbersangkutan anggota DPR, sehingga perlu diuji oleh MKD apakah pernyataannya itu dalam kapasitas sebagai anggota,” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rikwanto dalam siaran persnya.

 

Sumber


Pilgub Jatim, Koalisi Gerindra tak Bergantung pada Khofifah

Pilgub Jatim, Koalisi Gerindra tak Bergantung pada Khofifah

Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Jawa Timur Agus Maimun membantah anggapan koalisi Gerindra, PAN, dan PKS menunggu pemilihan wakil Khofifah untuk bersikap pada Pilgub Jatim 2018. Menurut Agus, ketiga partai yang berkoalisi tidak bergantung pada koalisi lainnya untuk menentukan siapa yang akan diusung pada Pilgub Jatim 2018.

“Tidak, itu saya jawab dengan tegas tidak. Karena kita tidak bergantung pada poros siapapun atau poros apapun tapi kita hitung-hitungan sendiri,” kata Agus kepada Republika, Senin (20/11).

Agus kemudian menegaskan, saat ini koalisi ketiga partai tersebut sudah mengantongi nama-nama yang akan diusung pada Pilgub Jatim 2018. Bahkan, menurutnya, pengumuman pasangan calon yang diusung ketiga partai tersebut bisa lebih cepat dari pengumuman pasangan calon wakil Khofifah.

Namun demikian, Agus belum membocorkan kapan ketiga partai tersebut akan mengumumkan nama pasangan yang diusungnya pada Pilgub Jatim 2018. Agus hanya menegaskan keputusan yang diambil ketiga partai tersebut berdasarkan hitung-hitungan sendiri, dan bukan atas keputusan koalisi lainnya.

“Belum (akan diumumkan), kita harus bertemu dulu semuanya. Tapi bahwa hitungan, inisiatif itu sudah kita hitung semua. Jadi saya kira penyampaian ke publik tinggal teknis saja setelah semua mekanisme terlewati,” kata Agus.

 

Sumber


814 Pages« First...8910...20...Last »