• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Gerindra Bandung Tak Ingin Kader Abal-abal

gerindra-bandung-tak-ingin-kader-abal-abal_m_134945

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Bandung masih menjaring kader terbaiknya untuk maju dalam Pilwalkot 2018. Dari penjaringan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan apakah maju nomor satu atau dua.

Ketua DPC Gerindra Kota Bandung Edi Heriyadi mengatakan, hasil penjaringan tergantung dari elektabilitas calon yang mendaftar ke Partai Gerindra. Sebab, kata dia, partainya tidak mau memiliki kader partai yang abal-abal.

Menurutnya, pihaknya mencari calon yang elektabilitas melebihi kandidat yang akan diusung PKS atau mitra koalisi. “Selain itu kita juga akan melihat keunggulan dari tiap kader yang akan mendaftar,” ungkap Edi, Jumat (2/6).

Edi menyampaikan bahwa elektabilitas yang tinggi dari hasil lembaga survei yang sama, akan membuat keputusan tersebut bersifat netral.

“Kita akan mencoba itu. Kita memberikan waktu sampai Agustus. Artinya, para calon nanti pada September atau Oktober sebelum kita memproses ke Jakarta untuk mendapatkan pengesahan atau rekomendasi dari Jakarta. Mudah-mudahan selesai di Oktober,” ungkapnya.

Dia mengatakan, akan bekerjasama dengan lembaga survei dan menghitung calon-calon yang daftar ke Gerindra. Setelah itu, kata dia, akan dilakukan survei untuk mengetahui mana yang paling baik dari antara calon-calom tersebut.

“Nanti kita pelajari juga dari fakta-fakta integritasnya dan data-data pendukungnya. Mungkin dari masukan-masukan juga akan dipertimbangkan. Masukan-masukan daripada PAC, Ranting yang kita miliki di Gerindra. Dan itu yang akan menjadi pertimbangan kita. Dan pasti akan ada satu orang yang layak jadi WaliKota,” pungkasnya

 

Sumber


Pendapat Partai Gerindra Tentang Kasus Persekusi

Pendapat Partai Gerindra Tentang Kasus Persekusi

Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, berpendapat apa yang belakangan ramai diberitakam media massa bukanlah suatu tindakan yang disebut persekusi. Sufmi Dasco meminta kepolisian profesional menyikapi maraknya aksi yang disebut persekusi itu.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut Sufmi Dasco, persekusi berarti pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Adapun dunia internasional dalam mengartikan persekusi selalu dikaitkan dengan sentimen kebencian rasisme.

Yang terjadi di berbagai kasus di Jakarta, menurut kami, tidak tergolong persekusi karena tidak ada sentimen kebencian rasisme,” kata Sufmi Dasco dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Minggu, 4 Juni 2017.

Menurut Sufmi Dasco, warga yang mendatangi seseorang biasanya bukan karena soal identitas, tapi lebih karena perbuatan seseorang tersebut yang menyinggung orang lain. Bila terjadi pelanggaran hukum, ranahnya pidana biasa seperti penganiayaan sebagaimana diatur Pasal 351 sampai 355 KUHP atau perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur Pasal 368 KUHP.

Sufmi Dasco meminta polisi profesional dan adil serta mengacu pada KUHP dalam bertugas. “Bukannya mengikuti opini sebagian orang.” iA menuturkan sampai saat ini tidak ada istilah tindak pidana persekusi dalam hukum positif Indonesia. “Istilah persekusi terlalu seram dan terlalu berlebihan jika dikaitkan dengan kasus-kasus di Jakarta,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyinggung polisi yang terkesan terlalu cepat saat mengurus masalah persekusi ini. Namun, polisi lambat dalam mengusut dugaan makar atau ancaman pembunuhan terhadap Wakil Ketua DPR Fadli Zon.  “Polri tidak boleh berat sebelah, hanya menindak pihak tertentu tetapi membiarkan pelanggaran hukum yang  lain”.
Aksi persekusi dilakukan oleh sekelompok organisasi kemasyarakatan. Targetnya adalah orang-orang yang dianggap menghina agama Islam dan ulama. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mencatat tingginya kasus persekusi sejak 27 Januari hingga 31 Mei lalu. Sedikitnya ada 59 korban persekusi.

Kasus persekusi yang paling menonjol yaitu  bocah berusia 15 tahun berinisial PMA yang tinggal di Cipinang, Jakarta Timur. Dia menjadi korban persekusi sekelompok orang yang tergabung dalam sebuah ormas. Seorang dokter wanita di Solok, Sumatera Barat, Fiera Lovita, juga mengalami persekusi oleh kelompok sama. Ia terpaksa mengungsi ke Jakarta.

 

Sumber


Gerindra Minta Polisi Adil Tangani Kasus Persekusi

Gerindra Minta Polisi Adil Tangani Kasus Persekusi

Anggota Komisi III DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta Polri bersikap profesional dan adil dalam mensikapi apa yang disebut persekusi.

“Hendaknya dalam menjalankan tugas Polri, hanya mengacu pada KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan Perundang-undangan Pidana Indonesia lainnya dan bukannya mengikuti opini sebagian orang,” kata Dasco melalui keterangan tertulisnya, Minggu 4 Juni 2017.

Politikus Gerindra ini menjelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persekusi diartikan sebagai pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang, atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas haknya.

“Sementara, di dunia internasional yang dimaksud dengan persekusi, selalu dikaitkan dengan sentimen kebencian rasisme,” ucapnya.

Dasco berpendapat, yang terjadi di berbagai kasus di Jakarta tidak tergolong persekusi, karena tidak ada sentimen kebencian rasisme. Orang yang didatangi ramai-ramai oleh warga biasanya, bukan karena identitas rasnya, melainkan karena perbuatannya yang menyinggung pribadi orang lain.

“Jika pun terjadi pelanggaran hukum, tuduhan yang dapat dikenakan adalah pidana biasa seperti penganiayaan sebagaimana diatur Pasal 351 sampai 355 KUHP, atau perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur Pasal 368 KUHP,” paparnya.

Dasco mengungkapkan, sampai saat ini tidak ada istilah tindak pidana persekusi dalam hukum positif Indonesia. “Istilah persekusi terlalu seram dan terlalu berlebihan, jika dikaitkan dengan kasus-kasus di Jakarta,” ucapnya.

Di antara berbagai kegaduhan saat ini, menurutnya, yang paling penting Polri bersikap adil dalam menegakkan hukum. Polri tidak boleh berat sebelah, hanya menindak pihak tertentu, tetapi membiarkan pelanggaran hukum yang dilakukan pihak lain.

“Jangan kasus penggerudukan disikapi dengan gerak cepat, tetapi kasus dugaan makar menyatakan suatu daerah akan merdeka, atau pun kasus dugaan ancaman pembunuhan terhadap Wakil Ketua DPR Fadli Zon sangat lambat diusut,” katanya.

 

Sumber


Ramai Peminat, Gerindra Perpanjang Masa Pendaftaran Balon Wali Kota

Ramai Peminat, Gerindra Perpanjang Masa Pendaftaran Balon Wali Kota

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Makassar Arif Bahagiawan mengatakan, akan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon wali kota Makassar satu pekan kedepan. Hal tersebut dikatakan Arif Bahagiawan saat dikonfirmasi di Sekretariat DPC Gerindra, Jalan Nuri, Kecamatan Mamajang, Makassar, Selasa (2/5/2017) kemarin.

“Kita akan perpanjang 1 Minggu pendaftaran calon wali kota Makassar karena DPD akan melakukan survey secara serentak di 12 kabupaten,” ungkapnya kepada KABAR.NEWS.

Arif Bahagiawan membeberkan alasan partainya memperpanjang masa pendaftaran. Dikatakan oleh Arif, Partai Gerindra lebih awal membuka pendaftaran untuk menjaring bakal calon wali kota yang bakal diusung pada kontestasi Pilkada Serentak 2018 mendatang.

“Partai Gerindra lebih awal membuka pendaftaran, kita start awal,” kata Arif usai Haris YL mengambil formulir pendaftaran yang saat itu diwakili oleh LO-nya, Andi Sugeng Mappanyompa.

Partai Gerindra tercatat sebagai partai yang pertama kali membuka daftar penjaringan bakal calon (Balon) wali kota Makassar. Pendaftaran dibuka Sejak tanggal 10 April hingga 10 Mei melalui Desk Pilkada.

Sejauh ini, desk pilkada telah menjaring 6 nama bakal calon untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut melalui tahapan yang sudah ditentukan oleh partai, kemudian selanjutnya akan diserahkan ke DPD sebelum akhirnya dikirim ke tingkat DPP.

Adapun calon yang telah mengambil formulir di desk pilkada DPC Gerindra Makassar yakni, Hj Nunung Dasniar (kader Partai Gerindra), Andi Mustaman (Direktur STIE Wirabhakti), Irman Yasin Limpo (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel), Andi Rachmatika Dewi (Ketua DPC Partai NasDem Makassar), Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto (Wali Kota Makassar) dan Haris Yasin Limpo (Direktur PDAM Kota Makassar).

 

Sumber


Perjalanan Hak Angket KPK Masih Panjang

Perjalanan Hak Angket KPK Masih Panjang

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sodik Mudjahid menegaskan sikap Fraksi Gerindra menolak hak angket terhadap KPK dalam kasus kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).

Sodik menilai hak angket yang diajukan saat ini menghambat proses kerja yang dilakukan KPK, serta berdampak pada pelemahan lembaga dan kinerja KPK. Sodik mengatakan perjalanan hak angket KPK masih panjang.

“Apalagi banyak syarat yang masih harus dilalui seperti keabsahan keputusan paripurna kemarin, kelengkapan semua fraksi, persetujuan paripurna terhadap pansus dan lain-lain,” kata Sodik kepada Republika.co.id, Selasa (2/5).

Usulan hak angket ini berawal dari penolakan KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani dalam kasus dugaan korupsi e-KTP pada 18 April 2017. Secara resmi, ada empat fraksi yang menolak, yakni PKB, Gerindra, PKS, dan Demokrat.

Sodik menilai intervensi politik tetap ada batasnya. Fraksi Gerindra memahami perlu ada pengawasan dan pengaturan ulang hak dan kinerja KPK, tapi tidak boleh menghambat kinerja serta melemahkan institusi KPK dalam perjuangan pemberantasan korupsi.

Sodik mengapresiasi pihak kepolisian dan KPK yang sudah menangkap Miryam S Haryani pada Senin (1/5). Ia menilai penangkapan kembali Miryam menghilangkan kesan bahwa perempuan ini disembunyikan oleh pihak tertentu.

Serupa, Sodik mengingatkan polisi agar juga menuntaskan teror penyiraman air keras yang dilakukan pada penyidik KPK Novel Baswedan. “Kepada polisi, jangan lupa tangkap juga teroris ke Novel Baswedan,” ujarnya.

 

Sumber


800 Pages« First...8910...20...Last »