• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Gerindra Siap Lampaui Suara PKS

Termotivasi hasil survei politik, Partai Gerindra menyatakan siap ‘menaklukkan’ PKS di Pemilu 2009. Tak hanya dalam soal perolehan suara partai, tetapi juga dalam kompetisi di pilres. Gerindra bahkan berambisi mengusung capres sendiri.

“Kita nggak takut karena sebetulnya posisi di antara PKS dan Gerindra sama tapi jangan lupa Gerindra ingin mencalonkan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres,” kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani saat dihubungi INILAH.COM, Jakarta, Kamis (18/12).

Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry mengatakan perolehan suara nasional Gerindra kemungkinan besar akan menyamai PKS, berkisar antara 7 hingga 10 persen.

Peluang Gerindra di 2009 diperkirakan semakin besar jika partai Prabowo Subianto itu mampu membangun jaringan sedahsyat iklan-iklannya di televisi, maka bukan tak mungkin partai itu menjadi ancaman serius bagi parpol besar.

“Kita anggap hasil itu sebagai kabar gembira saja tetapi tidak boleh terlena juga,” ujar Muzani menanggapi hasil survei LSN itu.

Meski tergolong partai baru, target Gerindra harus mampu mengusung capres sendiri di Pilpres 2009. Prediksi LSN yang menyatakan Gerindra lolos parliamentary threshold dijadikan sebagai penyemangat.

Gerindra, lanjut Muzani, akan bekerja keras untuk mencapai targetnya tersebut. Salah satu cara yang digunakan Gerindra untuk meningkatkan popularitasnya dengan gencar beriklan di televisi.
“Tren kampanye bendera untuk Gerindra yang berumur belum lama tidaklah efektif. Suatu hal yang lazim kita beriklan di media yang menjangkau luas masyarakat (televisi),” paparnya. (inilah.com)


Gerindra Diprediksi Taklukkan PKS

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) diperkirakan dapat menjadi ‘kuda hitam’ sekaligus ancaman serius bagi partai politik besar pada Pemilu 2009.

“Jika partai Prabowo Subianto itu mampu membangun jaringan sedahsyat iklan-iklannya di televisi, maka bukan tak mungkin partai itu menjadi ancaman serius bagi parpol besar,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar S Bakry di Jakarta, Selasa (16/12).

Umar Bakry mengatakan perolehan suara nasional Partai Gerindra kemungkinan besar akan menyamai Partai Keadilan Sejahtera (PKS), berkisar antara tujuh hingga 10 persen.

“Partai Gerindra diprediksi mampu menggembosi kantong-kantong suara Partai Golkar dan menggerus sebagian konstituen PDI Perjuangan,” katanya.

Sementara itu, PKS yang semula diperkirakan banyak pengamat dapat menjadi penantang serius bagi Partai Demokrat, PDI Perjuangan dan Partai Golkar, kata Umar, diramalkan perolehannya tidak akan terlalu melejit.

PKS, yang pada Pemilu 2004 meraih 8.325.020 suara atau 7,34 persen dan menempatkan 45 wakilnya di DPR, diperkirakan tidak akan memperoleh suara di atas 10 persen.

“Kecenderungan pragmatisme yang dikembangkan PKS belakangan ini tampaknya dapat menjadi bumerang bagi ambisinya untuk menjadi partai papan atas,” kata Umar.

Sementara itu PAN, PPP, dan PKB, menurut Umar, tampaknya tetap harus berpuas diri dengan predikat partai kelas menengah.

“Jika bisa mempertahankan perolehan kursi sebagaimana yang mereka peroleh dalam Pemilu 2004 sudah merupakan prestasi yang hebat buat ketiga partai ini,” katanya.

Menurut dia, PAN, PPP, dan PKB kemungkinan hanya mampu mendulang suara antara empat hingga tujuh persen. Yang jelas, mereka berpeluang lolos Parliamentary Threshold (PT).

Umar memperkirakan hanya 10 parpol yang lolos PT yakni Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Golkar, PKS, PPP, PAN, PKB, Gerindra. Dua “jatah” lainnya kemungkinan diperebutkan lima parpol yakni Hanura, PKNU, PBR, PBB dan PDS.

“Kelima parpol ini berpeluang lolos PT kalau mau bekerja keras membangun dukungan. Saat ini upaya mereka masih minim,” katanya.
Hanura, kata Umar, belakangan nampak kurang greget dibandingkan pada awal pendiriannya. PKNU terlihat kurang serius dalam memperluas basis dukungan di luar Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara PBR, PBB, dan PDS masih kurang kreatif dalam merebut simpati calon pemilih. (inilah.com)


Prabowo Akan Tetap Perjuangkan Petani

Berbeda dengan Partai Demokrat yang menjadikan isu antikorupsi dalam iklan politiknya, serta sembako murah seperti diusung PDIP, calon Presiden Partai Gerindra Prabowo Subiyanto tetap bertekad memperjuangkan petani dan nelayan.

“Kami tetap konsisten memperjuangkan petani dan nelayan sebab 60 persen rakyat Indonesia berasal dari sana,” ujar Prabowo usai menghadiri debat bersama Capres Mahasiswa di kampus UGM Yogyakarta, Rabu (10/12/2008).

Disinggung mengenai rencana koalisi dengan partai lain, putera begawan ekkonomi Sumintro ini mengaku sangat terbuka bagi parpol mana pun, selama memiliki kesamaan visi kerakyatan serta nasionalisme.

“Komunikasi jalan terus kok. Sebab syarat 20 persen itu kami akui cukup berat,” katanya.

Diminta komentarnya mengenai hasil survei Puskaptis yang menempatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Sri Sultan Hamengku Buwono X pada posisi teratas sebagai capres dan cawapres, Prabowo mengaku belum melihat hasil survei tersebut. “Hasil survei? Saya belum lihat,” kelitnya. (okezone)


Prabowo Gaet Dukungan Relawan Satria

Dukungan bagi Prabowo Subianto terus mengalir. Terakhir, ribuan anggota Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2009.

Dukungan politik itu diungkapkan dalam acara ‘Deklarasi Satria’, di Gedung YTKI Jakarta, Kamis (11/12). Menurut juru bicara Satria, Alfie Dasaat, Satria merupakan gabungan dari kelompok pemuda, petani, nelayan, dan kalangan profesional yang merasa satu visi dengan konsep-konsep yang ditawarkan oleh Prabowo dan Partai Gerindra.

“Para Satria siap mengantarkan mantan Letjen (Purn) Prabowo Subianto menuju kursi RI-1,” kata Alfie Dasaat.

Menanggapi hal itu, Prabowo menyatakan dukungan itu sebagai bagian dari aspirasi masyarakat yang harus dihargai. Pasalnya Satria ini tumbuh dari bawah dan atas kesadaran mereka sendiri mendukung dirinya.

Mantan Pangkostrad itu juga mengaku para relawan ini mendukung dirinya secara sukarela dan tanpa imbalan apa pun, karena dirinya juga tidak mau dan tidak mampu membayar orang untuk mendukung dirinya.

“Saya terjun ke dunia politik dengan modal kejujuran dan hati yang tulus, bukan uang atau harta. Jadi siapa pun yang satu visi dengan saya untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri dan besar, maka akan saya terima dengan tangan terbuka,” terang Prabowo pada wartawan Kamis (11/12), di Jakarta.

Putra begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo ini mengaku belum mau bicara tentang pencalonannya sebagai presiden lebih dulu, sebab baginya itu masih terlalu dini. Dirinya masih ingin melihat perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerndra) dalam pemilu legislatif nanti.

Karena itu, Prabowo tak mau terlalu pagi berkampanye sebagai capres. “Kalau ditanya kesiapan, jelas sebagai kader bangsa saya harus siap menjadi seorang pemimpin karena sebagai kader bangsa prinsipnya kita harus siap memimpin dan dipimpin. Namun saya juga harus bisa mengukur diri dan melihat seberapa besar perolehan suara partai,” ucap Prabowo.
Selain diusung oleh Gerindra, Prabowo juga mendapat dukungan dari berbagai kalangan seperti para petani yang tergabung dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan persatuan pedagang tradisional Indonesia. Bahkan mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) belakangan juga mendukung Prabowo sebagai capres. (inilah.com)


Pemilu Bisa Jadi Hari Penghakiman

Pada orde reformasi, pemilihan umum bukan seharusnya lagi didefinisikan sebagai pesta demokrasi. Pemilu seharusnya menjadi hari penghakiman bagi para partai politik oleh masyarakat.

Hal ini diungkapkan oleh pejabat Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Asmara Nababan dalam keterangan pers mengenai evaluasi kinerja legislatif dalam fungsi legislasi di Warung Daun Menteng Jakarta, Kamis (4/12).

Menurut Asmara, pada saat pemilu itulah masyarakat akan menjadi hakim bagi partai-partai politik yang tidak memihak kepada masyarakat dan jelas-jelas menghambat kemajuan hak asasi manusia.

“Pada orde reformasi, pemilu adalah hari penghakiman di mana rakyat menghakimi partai-partai yang tidak mengerjakan tugasnya dengan sebenarnya,” ujar Asmara. “Masyarakat harusnya didorong untuk menjadi hakim yang adil agar wakil rakyat itu membuat produk yang tidak menghambat HAM,” lanjut Asmara.

Asmara mengingatkan bahwa tanggung jawab DPR untuk memajukan HAM adalah perintah konstitusi. Elsam hari ini merilis hasil analisisnya yang menunjukkan bahwa dari 129 UU yang berhasil disahkan oleh DPR, hanya 18 UU yang sejalan dengan semangat HAM, seperti termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. (kompas