• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

KPU Diminta Netral Soal Spanduk Kampanye

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk bertindak netral dalam melakukan penertiban spanduk kampanye yang dipasang partai politik (parpol) maupun calon anggota legislatif (caleg). Pemasangan spanduk belakangan mulai tidak terkendali sehingga merusak estetika parpol.

“Saya berharap, dalam melakukan penertiban pihak KPU jangan tebang pilih. Untuk partai tertentu ditertibkan, tetapi pada partai lainnya tidak,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono, di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Senin (22/12/2008).

Hal tersebut, kata Agung, berakibat upaya penertiban terhadap spanduk kampanye yang dipasang sembarang tempat oleh pengurus parpol maupun caleg, tidak dapat berjalan dengan lancar. Pengurus parpol atau caleg tidak akan lagi memasang spanduk di lokasi yang memang tidak diijinkan oleh peraturan atau perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan kampanye.

“Tapi kalau dilakukan dengan tebang pilih, saya pastikan langkah penertiban itu tidak bisa maksimal. Karena tentunya pengurus parpol tidak memperdulikan larangan yang ada. Sebab pengurus parpol mempertanyakan, kenapa parpol tertentu boleh tapi partai mereka tidak boleh?” paparnya.

Agung menilai, semaraknya pemasangan spanduk kampanye itu sebenarnya memiliki dampak positif juga bagi pelaksanaan pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. “Saya melihat ada posisi positifnya atas semaraknya pemasangan spanduk kampanye ini. Tentunya nanti dapat mendorong animo masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di dalam pemilihan umum mendatang,” ujarnya.

Artinya, terang Agung, agenda besar pemilihan umum dapat tersosialisasikan dengan adanya pemasangan spanduk oleh parpol maupun caleg. “Tentunya akan terasa sepi jika masa kampanye tidak dibarengi pemasangan spanduk oleh parpol maupun caleg. Jadi kita berpikir positif saja, maraknya pemasangan spanduk ini nantinya dapat menekan angka golput,” pungkasnya. (okezone)


KPU : Pilkada Ulang Ganggu Pemilu 2009

Pemilihan kepala daerah (pilkada) dipastikan tidak akan selesai pada 2008. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan sejumlah pemungutan ulang pilkada akibat sengketa hasil. Hal itu membuat risau KPU karena pilkada ulang itu mengganggu tahapan Pemilu 2009.

Beberapa pemungutan ulang pilkada telah diputuskan untuk segera dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum di daerah masing-masing. Yang paling mencuat adalah pilkada Provinsi Jawa Timur yang pemungutan ulang direncanakan 21 Januari 2009. Hal yang sama juga terjadi di kecamatan di Timor Tengah Selatan untuk Pilkada Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemudian, pilkada Kabupaten Tapanuli Utara bahwa MK memutuskan pemungutan suara ulang di sejumlah kecamatan.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menyatakan, pada prinsipnya, KPU pasti akan melaksanakan putusan MK tersebut. Namun, waktu yang ditentukan dinilai mepet karena berlangsung mendekati pemilu legislatif yang jatuh pada 9 April 2009. ”Sebenarnya bukan masalah pelaksanaannya kapan. Namun, prosesnya itu yang dikhawatirkan mengganggu tahapan Pemilu 2009,” ujar Hafiz di Jakarta kemarin (21/12).

Menurut Hafiz, jika pemungutan ulang dilakukan pada medio Januari hingga Februari, praktis KPU daerah hanya punya waktu dua bulan tersisa membantu tahap pemilu. Problem yang mengganjal tidak hanya di situ, tidak tertutup kemungkinan ada gugatan ulang dari hasil pilkada ulang tersebut. ”Itu selalu menjadi bahan pembahasan kami,” ujarnya.

Dia menjelaskan, hasil yang diputuskan MK tersebut adalah keputusan baru. Dalam hal itu, MK mencoba mengakomodasi pemungutan ulang setelah adanya pemungutan putaran kedua. Meski begitu, KPU tidak akan menetapkan putusan MK tersebut dalam aturan internal KPU. ”Dasar hukumnya kami tetap laksanakan putusan MK saja,” jelasnya.

Dia kembali menegaskan, KPU telah meminta KPU daerah terkait untuk segera melaksanakan putusan MK tersebut. ”Putusan ini (MK) final dan mengikat. Tentu KPU harus melaksanakan,” tegasnya. ”Mudah-mudahan, pelaksanaan tidak mengganggu proses pemilu (legislatif),” harapnya.

Undang-Undang No 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 233 ayat (3) menyebutkan, dalam hal terjadi pilkada putaran kedua, pemungutan suara akan diselenggarakan selambat-lambatnya Desember. (jawapos)


Gerindra: Muchdi Aktif, Energi Baru

Partai Gerindra sangat bersyukur dengan keputusan pengadilan yang menyatakan Muchdi Pr tidak bersalah. Sebagai Waketum Gerindra, Muchdi diharapkan dapat bergabung kembali. “Kita berharap aktif kembali sebagai waketum. Ini merupakan energi baru,” kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani saat dihubungi INILAH.COM, Jakarta, Rabu (31/12).

Muzani mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghormati keputusan tersebut. Masyarakat dalam negeri maupun luar negeri menyoroti jalannya persidangan sejak awal sampai akhir. Hal ini, ujarnya, menunjukkan persidangan dilakukan sangat transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi.

“Hakim sulit untuk membuktikan keterlibatan Muchdi Pr. Keputusan ini dari sebuah lembaga peradilan yang dihormati. Oleh karena itu harus kita hormati pula,” paparnya.

Dengan keputusan itu, Muzani belum memikirkan akan mengelar suatu perayaan. Saat ini, Gerindra hanya bisa mengucapkan syukur. (Inilah.com)


Bawaslu Menduga Ada Kejanggalan

Tender Tinta Pemilu 2009

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menginvestigasi dugaan ‘permainan’ tender tinta.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menginvestigasi dugaan ‘permainan’ dalam proses tender pengadaan tinta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum. Maka itu, Badan pengawas akan menggandeng lembaga pemantau pemilu untuk mendalami dugaan penyimpangan ini.
“Bawaslu akan menginvestigasi apakah ada permainan dalam proses itu,” ujar anggota Badan Pengawas Pemilu, Agustiani Tio, usai diskusi di Kantor Pemilihan Umum, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 19 Desember 2008.

Seperti diketahui, Komisi telah membagi proses prakualifikasi tinta menjadi empat paket. Untuk paket satu dan dua pemenangnya ada tiga perusahaan. Sedangkan, paket tiga dan empat pemenangnya hanya ada dua perusahaan. Padahal, syarat minimal agar bisa diteruskan prosesnya adalah pemenang dengan tiga perusahaan. Karena itu harus diulang.

Komisi memang membuka kembali tender tinta untuk paket tiga dan empat. Tetapi, tender senilai Rp 20 miliar yang dibuka itu ternyata menggunakan metode pascakualifikasi. Padahal, mekanismenya masih dalam proses prakualifikasi. “Akibatnya, perusahaan yang tadi tidak lolos prakualifikasi bisa langsung ikut penawaran (tender),” ujar Agustiani.

Menurut Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Yuna Farhan, Komisi dinilai tertutup ketika melakukan proses prakualifikasi tender. “Kami bingung dengan apa yang dilakukan KPU. KPU sudah menandatangani dan mendeklarasikan pakta integritas, itu konsekuensinya KPU  harus transparan dalam proses,” ujar Yuna. (vivanews)


Kepak Partai Gerindra Singgah di SD di Depok

Larangan kampanye ke instutusi pendidikan oleh UU bukan halangan partai menggalang simpati masyarakat di lingkungan sekolah. Berbagai cara dilakukan untuk mensiasatinya.

Seperti yang dilakukan oleh Partai Gerindra. Lewat organisasi sayap kepemudaannya, Tunas Indonesia Raya (Tidar),  Jumat (19/12/2008) pagi ini mereka bagi-bagi beasiswa kepada 65 murid SDN Pondokcina 3, Depok.

“Tidak munafik, kami memang organisasi sayap Partai Gerindra,” ujar Ketua Umum Tidar, Arya Djojohadikusumo, kepada wartawan di SDN Pondokcina 3 Jalan Yahya Nuh No 2 Pondok Cina.

Arya yang juga kerabat dekat Prabowo menyangkal jika pemberian beasiswa kali ini merupakan bagian dari kampanye partai. Meski sebagai organisasi sayap, pihaknya tidak diberi pesanan khusus oleh partai maupun capres Gerindra, Prabowo.

“Ini bukan kampanyelah. Tapi jika dari aksi ini masyarakat tertarik dengan Partai Gerindra kami tidak bisa melarang. Apalagi puluhan bendera Tidar yang berlogo sama dengan partai berada di sepanjang jalan dan lingkungan sekolah,” tambahnya.

Selain ‘tebar pesona’ di SDN Pondokcina 3, Tidar juga akan melakukan hal yang sama di SD-SD di Jabar, Jateng, Yogyakarta dan Jatim.

Kegiatan belajar mengajar di SDN itu saat ini ditiadakan karena siswa baru selesai ujian dan hari Senin mendatang akan menerima raport.

Panitia membangun panggung hiburan dengan sound system yang keras di tengah lapangan. Para murid juga dimobilisir mengikuti acara penyerahan beasiswa.

“Kemarin kami melakukan ini di SD N Palmerah 11, Jakarta Barat,” kata Arya. (detik.com)


850 Pages« First...10...834835836...840...Last »