• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Prabowo Belum Mau di Bawah Mega

PDIP mengklaim bahwa Prabowo Subianto sebagai salah satu tokoh yang sudah merapat ke Megawati untuk menjadi pendampingnya. Namun kubu Prabowo meyakini Ketua Dewan Pembina Gerindra itu masih ingin sederajat dengan Mega.

“Pak Prabowo tetap sebagai capres Gerindra, belum mau turun gunung. Hal ini yangn kita perjuangkan bersama-sama,” kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani saat dihubungi INILAH.COM, Jakarta, Rabu (31/12).

Beberapa bulan lalu, diakui Muzani, Prabowo telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati. Namun pertemuan itu dikatakannya sekadar menyatukan persepsi. Di samping itu, utusan-utusan Megawati juga pernah datang ke Gerindra untuk melakukan komunikasi.

“Saya lupa kapan pertemuan itu terjadi. Komunikasi yang selama ini terjalin hanya begitu-begitu saja. Tidak benar jika dikatakan Gerindra sudah merapat ke PDIP,” ujarnya.

Gerindra sendiri belum menentukan siapa pendamping yang tepat untuk Prabowo. Yang jelas, cawapresnya harus bisa meningkatkan popularitas Prabowo di Pilpres 2009.

“Saya juga belum tahu waktu pengumuman cawapres Prabowo apakah sesudah Pileg atau sebelum. Tapi saya berharap sebelum Pileg,” cetusnya.

Direktur Pro Mega Center, Mochtar Mohammad, menyatakan sejumlah Ketua Umum partai seperti Suryadarma Ali, Prabowo dan Hidayat Nur Wahid sudah merapat ke Mega untuk melakukan penjajakan dengan PDIP, seminggu lalu. Hal itu dikatakannya saat bertandang ke Gorontalo, Rabu ini. (Inilah.com)


Bawaslu Gembira Komisioner KPU Sumsel Dipecat

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyambut baik sikap tegas Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memecat tiga komisioner KPU Sumatera Selatan.

“Kami bergembira KPU memiliki niat baik. Ini untuk mewujudkan kredibilitas penyelengaraan pemilu,” ujar Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini kepada wartawan di Hotel Milenium, Jakarta, usai mengikuti acara pelantikan anggota Panwaslu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Rabu (31/12/2008).

Pembentukan Dewan Kehormatan (DK) KPU sendiri tidak lepas dari rekomendasi Bawaslu sejak tiga bulan lalu. Bawaslu, waktu itu, menenggarai ada beberapa komisioner KPU yang melanggar kode etik sehingga perlu diproses agar kredibilitas penyelenggaraan pemilu bisa dipertahankan.

DK KPU dibentuk pada 24 Desember 2008 dengan Ketua Jimly Asshiddiqie, sekretaris Endang Sulastri, dan tiga anggota. DK KPU menggelar sidang perdana pada 30 Desember kemarin. Dalam sidang tersebut DK KPU memutuskan memecat Ketua KPU Sumsel dan tiga komisionernya karena terbukti melanggar kode etik KPU.

DK KPU masih akan bersidang sekali lagi pada 7 Januari 2008 untuk menyidangkan kasus KPU Sulawesi Utara, Papua, dan Sumatera Barat. “Kasusnya sama, dugaan terlibat sebagai pengurus parpol,” ujarnya. (Okezone.com)


Gerindra: Ini Hadiah Tahun Baru yang Mengharukan

Vonis bebas terdakwa pembunuhan Munir yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Muchdi Pr, disambut gembira oleh Gerindra. Bebasnya Muchdi dianggap sebagai hadiah tahun baru yang mengharukan bagi partai berlambang kepala Garuda tersebut.
“Ini berita gembira dan hadiah tahun baru yang mengharukan,” ujar Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon saat dihubungi detikcom, Rabu (31/12/2008).

Menurut Fadli, bebasnya Muchdi menunjukkan peradilan di Indonesia masih bisa bersikap independen dan jernih dalam melihat persoalan. “Ini membuktikan peradilan kita tidak takut intervensi kepentingan asing melalui segelintir LSM yang memang merupakan kepanjangan kepentingan asing,” tandas Fadli.

Gerindra, lanjut Fadli, berharap agar kasus Muchdi ini menjadi pelajaran bagi pemerintah. Menurutnya, kasus Munir ini merupakan bagian dari upaya pihak asing untuk melemahkan institusi intelejen dan militer.

“Kita berharap ini menjadi suatu pelajaran agar peradilan kita jangan sampai diintervensi kekuatan-kekuatan asing yang menginginkan negara kita lemah. Dan sudah saatnya pemerintah mengawasi LSM-LSM yang merupakan kepanjangan tangan asing, yang menerima dana-dana asing,” ucapnya (Detik.com)


Performa SBY Kecewakan Rakyat

Berbagai kalangan melontarkan kritik tajam atas performa pemerintahan Presiden SBY selama 2008. Fokus kritik masih di seputar komitmen SBY dalam memberantas korupsi yang dianggap mengecewakan. Kalau tak memperbaiki kinerjanya, SBY pasti ditinggal rakyat.

Dalam hal pemberangusan korupsi, Ketua Lembaga Studi Kapasitas Nasional (LSKN) Hartojo Wignjowijoto mengingatkan pemberantasan korupsi di Indonesia diduga telah ‘diperalat’ Presiden SBY sebagai alat politik untuk tebar pesona pada Pilpres 2009. Padahal pemberantasan korupsinya pun baru sebatas ‘kulit pisang’ alias di permukaan.

“Iya untuk promosi supaya dipilih kembali. Sebab tidak ada presiden di Indonesia yang memberantas korupsi,” kata Hartojo dalam sebuah diskusi di Jakarta.

Pemberantasan korupsi dalam masa pemerintahan SBY dinilai tidak sampai menebang akar korupsi. “Namun memang mengesankan, misalnya ketika SBY membiarkan besannya sendiri, Aulia Pohan, ditangkap oleh KPK,” ujar Hartojo.

Sementara pengamat ekonomi, Faisal Basri menilai krisis energi masih menghantui bangsa ini di era SBY. Faisal mengkritik ketidakbecusan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dalam menangani permasalahan energi nasional.

Dia meminta Presiden SBY untuk segera memberhentikan Menteri Energi dan Sumber Daya Miniral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro dari kabinetnya.

Karena, menurut Faisal, dengan tetap berperannya orang yang tidak memiliki ideologi dalam kabinet, secara tidak langsung ia akan mengotori pemerintahan yang sedang berjalan.

“Saya yakin dia (Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro-red) itu kotor, dan siapa yang melindungi atau membiarkan ‘hantu’ itu tetap di kabinet, dia juga ikut kotor. Jadi SBY ikutan kotor juga jika tetap mempertahankannya,” tandas Faisal Basri terpisah.

Sikap Purnomo yang dengan santainya menanggapi keluhan masyarakat terhadap mahalnya harga elpiji pun sungguh sangat menyedihkan. Di mata Faisal, Purnomo telah lepas tanggung jawab terkait langkanya elpiji.

“Apalagi Purnomo mengatakan bahwa pemerintah telah menyerahkan sepenuhnya mekanisme harga elpiji nonsubsidi tersebut ke Pertamina,” tandas Faisal.

Seharusnya pemerintah bisa berperan langsung untuk perbaikan sistem energi nasional yang saat ini sedang tidak stabil. Para analis mencatat, sepanjang kepemimpinan Purnomo Yusgiantoro sebagai Menteri ESDM, terbukti ia juga tidak pernah beres dalam mengurusi listrik.

“Itu juga si Evita Legowo, Dirjen Migas, apa maksudnya menyatakan bahwa bukan tugas pemerintah yang menetapkannya. Gila saja orang seperti itu masih dibiarkan dalam kabinet,” cetus Faisal.

Para pengamat mengharapkan pemerintah bersikap tegas dan efisien dalam mengatasi permasalahan krisis keuangan global yang sedang terjadi.

Berdasarkan fundamental perekonomian yang ada, para analis yakin seharusnya pemerintahan sekarang bisa mensejahterakan rakyatnya. Masalah ekonomi dipersepsikan publik menjadi persoalan terbesar yang tidak bisa diatasi duet SBY.

Hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) pimpinan Umar S Bakry akhir tahun ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa masalah ekonomi belum bisa diatasi dengan baik oleh pemerintahan SBY.
Publik dan pengamat mendesak agar pemerintahan SBY mampu memperbaiki perekonomian pada 2009 agar demokratisasi tak sekedar ritual yang melelahkan. (inilah.com)


Kursi Presiden 2009 Ditentukan Cawapresnya

Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) mencatat, beberapa calon presiden yang berencana maju pada pilpres mendatang, sangat ditentukan oleh calon wakil presiden yang akan mendampinginya.

“Capres ke depan ditentukan oleh cawapresnya seperti yang dapat kita lihat dari hasil survei. Untuk pemilu 2009 tidak akan memunculkan calon baru karena waktu menjelang pemilu tinggal enam bulan,” kata Direktur Eksekutif Puskaptis  Husin Yazid, di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (30/12/2008).

Menurut Yazid, survei yang dilakukan Puskaptis, peluang capres tersebut merujuk pada nama SBY, Megawati Soekarnoputri, dan kemungkinan Jusuf Kalla. “Kalau Golkar mau mengusulkan JK jadi Capres 2009, tetap saja harus melihat siapa yang menjadi cawapresnya,” imbuh Yazid.

Berdasarkan hasil survei Puskaptis, jika SBY dipasangkan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono, kemungkinan terpilih adalah 30,78 persen, sedangkan jika dipasangkan kembali dengan JK, keduanya hanya dipilih 19,90 persen.

“Sementara Megawati apabila dipasangkan dengan Hidayat Nur Wahid memperoleh 40,21 persen, ini berbeda jauh jika dia dipasangkan dengan Sutiyoso yang hanya mendapatkan 11,19 suara,” jelasnya. (okezone)


838 Pages« First...10...813814815...820...Last »