• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

DPT Bisa Nambah, Pendaftaran Pemilih Baru Terakhir Februari

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU ternyata masih ada kemungkinan bertambah. Jika memang diketahui masih ada pemilih yang belum terdaftar, maka DPT akan bertambah.

“Kalau benar ada yang belum terdaftar, kita persilakan. Bahasanya bukan pemutakhiran tapi update,” ujar Ketua KPU Abdul Hafid Ansyari di kantornya Jl Imam Bonjol, Jakarta, Senin (12/1/2009).

Menurut Hafid, hal itu diatur dalam peraturan pemeritah pengganti UU (Perpu) yang draftnya telah diajukan ke Presiden SBY. Perpu itu juga mengatur tentang audit dana kampanye, penetapan caleg dengan suara terbanyak, dan mekanisme contreng dua kali.

“Menurut perusahaan rekanan KPU untuk kertas suara, tidak masalah. Asal tidak lebih dari 10 persen (jumlah pemilih). Kan dalam kontrak itu disebut ada adendum boleh ada penambahan 10 persen. Jadi misalnya KPU pesan 10 juta, lalu bisa nambah 1 juta tanpa kontrak baru,” jelasnya.

Hafid mengatakan, maksimal pendaftaran pemilih yang baru hingga bulan Februari. Karena berkaitan dengan pengadaan logistik.

Apakah ini atas dasar permintaan parpol?
“Tidak hanya parpol tapi caleg dan masyarakat juga. Kan selama ini banyak parpol yang ngomong konstituen saya banyak yang belum terdaftar,” jawabnya.

Hafid menjelaskan mekanismenya adalah panitia pemungutan suara (PPS) yang akan dibentuk pada Januari bisa menandatangani konstituen yang belum terdaftar atau mereka yang belum terdaftar bisa berinisiatif mendatangi PPS. (Detik.com)


KPU Targetkan H-5 Pemilu Logistik Sampai di TPS

KPU menargetkan H-5 pemilu seluruh logistik pemilu telah sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pengadaan logistik itu tidak akan dilakukan dengan penunjukan langsung.

“Kita merencanakan awal Maret sudah terdistribusi. 5 Hari sebelum pemilihan sudah sampai di TPS,” ujar Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dalam sambutannya di Raker KPU dan KPU Provinsi di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Senin (12/1/2009).

Pengadaan logistik, lanjut Hafiz, tetap akan mengacu pada Keppres 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. “Jangan berpikir penunjukan langsung karena waktunya masih cukup,” ucapnya.

Mengenai perpres yang dimintakan KPU terkait pengadaan logsistik, Hafiz menerangkan ada dua hal yang diatur di situ. Pertama adalah pemendekan masa pelelangan dengan cara memasukkan hari libur ke dalam perhitungan.

“Lelang tetap berjalan, tapi hari libur dihitung hari kerja,” terangnya.

Kedua adalah kemungkinan penunjukan langsung dalam kondisi yang sangat mendesak. “Jika lelang tidak mungkin lagi dilaksanakan karena ada faktor eksternal dan internal,” lanjutnya.(detik.com)


Pengamat: SBY Bohongi Rakyat Soal Kinerja Bidang Ekonomi

Penurunan harga BBM yang kembali dilakukan pemerintah per 15 Januari dinilai sarat muatan politis. Tindakan pemerintah ini dinilai untuk menutupi kinerjanya di bidang ekonomi yang buruk.

“Penurunan BBM ini dilakukan untuk menutupi kinerja pemerintah yang gagal di bidang ekonomi. Pemerintah hanya memanfaatkan momen penurunan harga minyak dunia, dan SBY sebenarnya tidak bekerja apa-apa untuk penurunan ini. Ini membohongi rakyat,” ujar pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens saat berbincang dengan detikcom, Senin (1/12/2009).

Boni menilai, momen penurunan BBM ini jelas-jelas digunakan untuk menaikkan popularitasnya menjelang Pemilu 2009. Ia pun yakin BBM juga akan diturunkan lagi jika SBY bisa melangkah menuju Pemilihan Presiden 2009.

“Saya menduga setelah pemilu legislatif April 2009 akan diturunkan lagi, bisa saja menjadi Rp 4000. Ini digunakan untuk menciptakan sentimen positif di tengah masyarakat bahwa naik turunnya BBM seolah-olah kerja pemirintah,” tegas penulis buku ’10 Dosa Politik SBY’ ini.

Meski demikian, lanjut Boni, niat SBY untuk mendongkrak popularitasnya lewat penurunan harga BBM tidak akan berhasil. Sebab masyarakat Indonesia sudah cedas melihat realitas politik sekarang ini.

“Ini tidak akan membawa manfaat positif, dia (SBY) justru akan menelanjangi dirinya sendiri. Rakyat tahu kalau kinerja ekonomi berhasil, harga kebutuhan pokok juga akan turun. Tidak perlu sekolah tinggi untuk mengerti bahwa ini bermuatan politis,” tandasnya.

Pemerintah menurunkan lagi harga BBM mulai 15 Januari 2009. Harga premium turun dari Rp 5.000 per liter menjadi Rp 4.500 per liter. Untuk solar dari Rp 4.800 menjadi Rp 4.500 per liter. Sedangkan minyak tanah tetap Rp 2.500 per liter.(Detik.com)


Penambahan Pemilih Diusulkan Masuk Perpu

Penambahan pemilih jelas perlu payung hukum. Solusinya hanya Perpu.

Komisi Pemilihan Umum berencana mengubah daftar pemilih tetap (DPT) untuk kedua kalinya. Namun pengubahan ini, kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, harus diatur dalam peraturan presiden pengganti undang-undang.

Usulan mengenai penambahan pemilih itu telah diajukan KPU ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. KPU beralasan, banyak pihak yang memberikan masukan bahwa banyak pemilih yang belum terdaftar.

“Kalau itu memang banyak dan itu menyangkut partisipasi pemilih, kalau memang diakomodasi jelas perlu payung hukum,” kata Hafiz di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin, 12 Januari 2009. Jadi “Ini dimasukkan sekalian dalam Perpu itu.”

Penambahan pemilih ini belum diketahui jumlahnya. Namun, jika memang ada penambahan, Hafiz menyatakan tak akan mengganggu pengadaan logistik surat suara. KPU dan rekanan memiliki perjanjian bisa menambah surat suara asal tidak melebihi angka 10 persen dari jumlah kontrak.

Usulan pengubahan daftar pemilih ini membuat Perpu nanti akan mengatur tiga hal pokok. Pertama mengenai pengaturan yang membolehkan contreng dua kali pada surat suara, kedua, mengenai audit dana kampanye, dan ketiga, mengenai pengubahan daftar pemilih.

Audit dana kampanye, seperti diatur Undang-undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, dilakukan sampai ke tingkat kabupaten. Aturan ini menyulitkan karena membutuhkan auditor yang sebukit. Nah, KPU mengusulkan, audit hanya dilakukan sampai tingkat provinsi, dengan catatan, partai-partai di tingkat kabupaten/kota melaporkan ke tingkat provinsi. (vivanews)


Provinsi Minta KPU Perjelas Tata Cara Penandaan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi meminta KPU Pusat segera membuat aturan yang terkait tata cara pemberian suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 mendatang.

Beberapa KPU provinsi mengaku bingung dengan tata cara penandaan, karena sebelumnya KPU pernah menyosialisasikan penandaan dalam kertas suara hanya satu kali. Namun belakangan setelah keluarnya putusan MK, berkembang wacana bahwa penandaan dua kali juga dianggap sah. Padahal KPU provinsi sudah terlanjur menyosialisasikan pada masyarakat bahwa penandaan itu hanya satu kali.

“Ini merepotkan karena wacananya sudah berkembang, tapi regulasinya belum ada. Maka regulasi harus segera dibuat bagi KPU untuk melakukan sosialisasi. Tidak mungkin kami sosialisasi berdasarkan omongan orang, bahwa penandaan itu boleh lebih dari satu kali,” kata Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara Turunan B Gulo sebelum rapat koordinasi KPU dengan KPU Provinsi di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (12/1/2009).

Sementara anggota KPU Papua Barat Northbertus juga mengaku bingung terkait penandaan ini. Kebingungan ini tidak hanya pada tingkat KPU Provinsi, namun juga sampai tingkat PPK dan PPS.

Ditanya mengenai persiapan pengadaaan logistik, Turunan mengatakan, KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakuakan proses lelang pengadaan logistik pada Desember lalu. Di antaranya kotak suara, bilik suara, mur, baut, kunci, anak kunci, kalulator.

“Pengadaan suara di Sumut tidak akan mekanisme penunjukkan langsung, tapi melalui proses lelang,” ujar Turunan.

KPU Papua Barat melalui Sekretaris Jenderalnya, Thamrin Payapo, mengatakan pengadaan kotak dan bilik suara di KPU Papau Barat telah selesai. Besaran logistik untuk kotak dan bilik Rp3 miliar. Biaya tersebut telah mencakup distribusi ke kabupaten/kota.

“Jadi kami tidak akan menggunakan penunjukkan langsung. Kecuali ada force major, seperti gempa dan sebagainya. Hanya sedikit kendala kami, yakni distribusi karena kondisi wilayah geografis. Terutama ke kedalaman dan kepulauan,” ungkapnya. (okezone)


850 Pages« First...10...813814815...820...Last »