• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

KPU Akan Atur Dana Kampanye Caleg

“Nanti kewajiban caleg melaporkan aktivitas cash flow dana kampanye ke partai.”

Putusan Mahkamah Konstitusi menerapkan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak akan mendorong kompetisi antar calon. Efeknya tentu saja, para calon berlomba-lomba mengumpulkan dana kampanye.
Komisi Pemilihan Umum menyadari itu dan berencana mengatur dana kampanye calon meski Undang-undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu hanya mengatur dana kampanye partai. Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary berpikiran dana kampanye caleg harus dilaporkan ke partai.

“Kalau menurut KPU, ya peserta Pemilu tetap partai. Jadi yang wajib lapor dana kampanye ya partai. Mungkin itu bisa jadi masukan bahwa nanti kewajiban caleg melaporkan aktivitas cash flow dana kampanye ke partai,” ujar Hafiz di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu, 24 Desember 2008.

Sampai Desember ini, KPU masih menyiapkan peraturan audit dana kampanye partai. Keterlambatan ini sudah dikritik sejumlah pemerhati Pemilu, karena putaran kampanye Pemilu 2009 sudah semakin dekat tapi KPU belum kunjung membuat aturan audit dana kampanye. (vivanews)


Gerindra Ubah Strategi Sikapi Putusan MK

“Strategi kita harus berubah karena aturan suara terbanyak,” kata Fadli Zon.

Partai Gerakan Indonesia Raya akan mengubah strategi menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan calon dipilih berdasarkan suara terbanyak. Sebelumnya, strategi Gerindra mengacu pada aturan Undang-undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.

“Strategi kita harus berubah karena aturan suara terbanyak,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, usai mengikuti prosesi pemakaman ibunda Prabowo Subianto, Dora Marie Sumitro, di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Desember 2008.

Sebelumnya, Gerindra mengikuti apa yang menjadi aturan yang berlaku. “Kami tidak menetapkan sendiri. Tentu kita akan mengikuti rule of the game. Karena sesuai suara terbanyak, sosialisasi baru lagi akan dilakukan lagi,” ujarnya.

Fadli Zon sendiri menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi itu. Menurutnya, akan “Ada kompetisi bebas, positif dan baik dari segi partai,” ujarnya. (vivanews)


Lonceng Kematian Politisi ‘Katrolan’

Lagi-lagi MK menciptakan terobosan dalam kehidupan berdemokrasi. Rekrutmen wakil rakyat yang selama ini bertumpu pada pola nomor urut sesuai selera parpol, kini tak berlaku lagi. Para politisi ‘katrolan’ dan senior terpaksa saling berebut suara terbanyak.

Dengan aturan baru ini, tak hanya kader katrolan saja yang terdesak. Elit politik gaek pun merasa terancam. Wajah-wajah lama kerap menghiasi nominasi anggota DPR pada nomor urut jadi. Sedangkan politisi junior biasanya harus sabar antre di nomor urut besar, kecuali segelintir kelompok yang harus dikatrol.

Namun, Mahkamah Konstitusi, dalam amar putusan mengenai uji materi UU Pemilu 23 Desember kemarin, membatalkan pemberlakuan pasal 214 huruf a, b, c, d dan e. Pasal tersebut dianggap hanya menguntungkan para caleg yang berada di nomor urut jadi yakni 1, 2, dan 3. Sedangkan, caleg yang berada di nomor urut buntut meski mendapatkan suara terbanyak, tapi perolehan suaranya itu diberikan kepada nomor urut jadi.

Hakim konstitusi Arsyad Sanusi menjelaskan, pasal 214 huruf a, b, c, d, e yang menentukan pemenang adalah yang memiliki suara di atas 30 persen dan menduduki nomor urut lebih kecil adalah inskontitusional, bertentangan dengan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Pasal tersebut dinilai tidak adil karena mengandung standar ganda yang memaksakan pemberlakukan hukum yang berbeda dalam kondisi yang sama.

“Yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing caleg,” kata Arsyad.

KPU sendiri mengaku siap untuk menjalankan putusan MK. Rujukan hukum ini nantinya akan dijadikan KPU sebagai payung dalam menjalankan pemilu.

“KPU akan mengacu dan melaksanakan putusan MK. Itu tidak akan mempengaruhi kerja-kerja KPU,” ujar anggota KPU Andi Nurpatti.

Tanggapan parpol pun beragam. Sebagian mengaku tidak mempermasalahkan putusan sidang yang dipimpin Mahfud MD tersebut. Partai Demokrat misalnya menyambut baik putusan tersebut.

“Partai Demokrat termasuk konsisten mendukung penetapan calon terpilih dengan model suara terbanyak,” ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum kepada INILAH.COM.

Anas menambahkan kebijakan internal partai sudah menetapkan para caleg yang akan terpilih harus berdasarkan suara terbanyak. “Dengan keputusan MK tersebut membuat dasar hukum suara terbanyak menjadi kian kuat dan pasti,” cetus mantan anggota KPU itu.

Hal senada juga dilontarkan Partai Amanat Nasional (PAN). Sekjen DPP PAN Zulkifli Hasan mengaku bersyukur keluarnya putusan tersebut. Sebab, pihaknya sudah sejak lama menginginkan caleg suara terbanyak yang seharusnya melenggang ke kursi legislatif.

“Kita baru merayakan syukuran bahwa yang disuarakan PAN selama ini dikabulkan MK,” ujar Zulkifli.

Partai yang selama ini disebut moderat, PKS, malah memberi tanggapan lain. Partai bernomor urut delapan ini menilai putusan itu bisa memicu konflik jika KPU tidak segera mengeluarkan aturan terkait.

“Suara terbanyak bisa menimbulkan persaingan sesama caleg dalam satu partai. Nanti sesama anggota bisa saling mengugat mengenai hasil suara,” kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq.

Apalagi, kata dia, masalah lain yang mungkin timbul adalah jika pemilih hanya menyontreng tanda gambar partai dalam kertas suara. Tidak jelas suara tersebut akan jatuh kemana, apakah ke caleg nomor urut pertama, kedua, atau ketiga.

“Harus ada peraturan KPU yang mengatur hal-hal itu. KPU jangan terlambat melakukan sosialisasi,” tegasnya.

Di satu sisi, putusan MK memang menyesakkan dada para elit sepuh yang terbiasa enak-enakan menerima limpahan suara. Tetapi di sisi lain, sikap MK itu memberi peluang bagi caleg-caleg muda untuk memaksimalkan masa kampanye. Setidaknya harapan untuk dapat memenangi kompetisi terbuka lebar.

Mau tidak mau, putusan MK ini memang memberi dampak pada regenerasi figur politisi. Akselerasi terhadap proses regenerasi tentu sangat diharapkan dapat terjadi. Impiannya, bukan wajah itu-itu lagi yang duduk di kursi legislatif.(Inilah.com)


Prabowo-Titiek Mesra Saat Melayat

Meninggalnya ibunda Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dora Sigar, membuat mantan istri Prabowo, Siti Hardijanti atau Mbak Titiek ikut melayat. Bahkan keduaya masih terlihat hangat dan mesra.

Sejak tiba di rumah duka Jl Metro Kencana IV, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Titiek langsung disambut Prabowo dan adiknya Hashim Djojohadikusumo. Salam cium pipi kanan dan kiri keduanya langsung bertemu. Senyuman juga masih tertebar pada kedua mantan pasutri ini. Bahkan hingga hendak pulang, Prabowo menghantar hingga mobil tanpa rasa canggung.

“Titik katanya mau ke Paris yah,” kata Prabowo sembari berjalan menghantarkan mantan istrinya ini pulang. Kemudian disambut anggukan dan jawaban “Iyah.”

Prabowo dan Titiek kemudian terlibat percakapan kecil hingga menuju pagar halaman rumah Prabowo. Kemudian salam cipika-cipiki kembali mengiringi perpisahan kedua mantan pasutri ini, hingga Titiek memasuki mobil VW Carravelle warna hitam yang sudah menunggu di depan pagar.

Saat ditanya komentarnya tentang ibunda Prabowo, Titiek enggan memberikan. “Ngga usah yah, sudah malam,” ujar Titiek. Prabowo pun juga menimpali “Ngga usah-ngga usah, sudah-sudah,” ujar Prabowo sambil menutup pintu mobil.

Sebelumnya, keluarga Cendana, Bambang Trihatmojo juga melayat ke rumah duka. Suami artis Mayangsari yang memakai kemeja biru kotak-kotak ini tiba pukul 22.41 WIB. Begitu juga capres PBR Rizal Ramli yang tiba pukul 22.54 WIB dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin. Bambang Tri meninggalkan rumah duka pukul 23.00 WIB. Tidak ada statement yang keluar dari putra mantan presiden Soeharto ini. Dia hanya bersalaman dengan Hashim dan langsung masuk ke mobilnya. (Inilah.com)


KPU Siap Tetapkan Caleg dengan Suara Terbanyak

Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan sistem nomor urut dan menggunakan sistem suara terbanyak untuk menentukan calon legislatif di pemilu 2009.

“KPU harus laksanakan keputusan MK,” ujar anggota KPU Andi Nurpati di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2008).

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, menurut Andi, KPU akan mengacu pada keputusan MK.

“Penentuan Anggota DPR, DPD dan DPRD harus mengunakan suara terbanyak, tidak lagi melihat nomor urut, ” jelasnya.

Menurut Andi, keputusan MK tidak akan menggangu kinerja KPU dalam penyelenggaraan pemilu. “Tidak akan menggangu, karena baru akan ditetapkan pada pleno penetapan calon terpilih,” tegasnya.

MK telah mengabulkan permohonan uji materi UU 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum pasal 214 huruf a, b, c, d, e mengenai sistem nomor urut, dengan demikian penentuan calon legislatif harus mengacu pada putusan MK dengan menggunakan suara terbanyak. (Detik.com)


830 Pages« First...10...812813814...820...Last »