• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Gerindra Siap Laporkan Rekening Kampanye

Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra merupakan satu dari 17 partai yang belum melaporkan rekening dana kampanyenye ke Komisi Pemilihan Umum. Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, menyatakan Gerindra sedang mempersiapkan laporan itu. “Sudah ada jadwalnya,” kata Fadli saat dihubungi VIVAnews.

Fadli menyatakan, Gerindra bukan mengakhir-akhirkan laporan. Kesibukan partai dan pengurus yang sebagian besar menjadi calon legislator yang membuat pelaporan belum bisa dilakukan.

“Di Gerindra sendiri, kampanye lebih banyak dilakukan oleh caleg karena mekanisme yang diputuskan berdasarkan suara terbanyak. Jadi dana kampanye, banyak berasal dari kantong pribadi tiap caleg,” kata Fadli. “Misalnya, caleg naik pesawat ke daerah-daerah, itu dari hasil tabungan dan kerja sendiri.”

Sehingga, Fadli meminta Komisi Pemilihan Umum membuat aturan teknis mengenai dana kampanye pribadi tersebut. KPU diminta jangan terpaku pada aturan di Undang-undang saja. “Harus dilihat realitasnya di lapangan,” kata calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Barat I itu.

Selain rekening kampanye, Fadli Zon juga meminta KPU mempersiapkan sosialisasi Pemilu dengan baik. “Dana kampanye tidak lebih penting dari kerja utama KPU untuk melakukan sosialisasi. Semua ada waktunya,” katanya. (vivanews)


Bawaslu Kritik Caleg Tak Sosialisasikan Pemilu

Para caleg berlomba-lomba memasang poster dan spanduk yang berisi foto diri untuk pemilu mendatang. Namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengkritik para caleg ini karena dianggap tidak memberikan informasi tata cara pelaksanaan Pemilu pada masyarakat.

“Para caleg lebih menampang foto tapi gagal mensosialisasikan pemilu seperti tanggal berapa pemilu itu, bagaimana cara memilih dan lainya,” ujar anggota Bawaslu Bambang Cahya Widodo di sela-sela media gathering KPU di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (13/1/2008) malam.

Bambang menambahkan partai-partai juga kurang melakukan sosialisasi tata cara pelaksanaan pemilu. Bambang juga menyayangkan waktu kampanye yang panjang ini tidak memberikan pelajaran politik bagi masyarakat.

Bawaslu mengaku telah menyoroti caleg dan partai yang dinilai membodohi publik. Namun ia enggan menyebutkan nama.

“Itu rahasia tapi ada partai yang sudah diingatkan. Beberapa partai masih mengenakan pola-pola mana,” imbuhnya.(Detik.com)


Sosialisasikan Pemilu, KPU Jadikan Mars Pemilu NSP Ponsel

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggandeng provider telepon selular untuk mensosialisasikan Pemilu. Rencananya KPU akan menjadikan mars pemilu sebagai nada sambung pribadi (NSP).

“Kita juga sudah menjalin kerjasama dengan Depkominfo dan sedang menjajaki kemungkinan agar provider ponsel menjadikan mars pemilu sebagai NSP,” ujar anggota KPU Endang Sulastri di sela-sela acara media gathering KPU di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (13/1/2008) malam.

Endang berharap penggunaan NSP mars pemilu bisa mengingatkan masyarakat akan pesta politik tersebut. Lagu mars yang digunakan sama dengan lagu mars pada pemilu 2004.

Selain itu KPU juga akan menggunakan sarana SMS untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilu. “Dengan SMS agar bisa menyampaikan ke pemegang telepon untuk mengingatkan tanggal pemilu,” ungkap pengajar tetap di UMJ ini.

KPU juga mengajak instansi pemerintah untuk melakukan pemasangan spanduk pemilu. Hal ini akan mulai dilakukan pada bulan Februari 2009.

“Kita sudah kirim surat ke pemerintah agar bisa mengimbau ke instansi supaya bisa dipasang spanduk. Kita berharap ini jadi momen nasional,” pungkasnya. (Detik.com)


KPU Diminta Cermat Ubah DPT

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tidak gegabah dalam mengubah Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2009. Perubahan DPT ini dinilai dapat mengganggu tahapan pemilu legislatif yang akan dilaksanakan 9 April mendatang.
Selain itu, DPT juga erat kaitannya dengan jumlah surat suara yang dicetak oleh perusahaan pemenang tender.

Anggota Badan Pengawas Pemilu, Wirdianingsih mengatakan, menurut undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu pasal 145 ayat (2),  jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah DPT ditambah 2 persen DPT sebagai cadangan.

“Jika surat suara dicetak lebih dari itu, KPU bisa dipidana,” kata Wirdianingsih di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (13/1/2009).

Bawaslu juga beranggapan, tidak tepat ikhwal banyaknya penduduk belum terdaftar, dijadikan dalih oleh KPU untuk mengubah DPT. Karena pada proses sebelumnya DPT juga sudah pernah diubah KPU dengan alasan serupa.

“Oke satu sisi mungkin betul banyak (pemilih) yang belum terakomodir (Dalam DPT) tapi apa masalahnya, jangan-jangan karena kesalahan teknis KPU dalam melakukan pemutakhiran. Itu tidak bisa dijadikan pembenaran, ” kata anggota Bawaslu lainnya, Bambang Eka Cahya Widodo.

Senin (11/1/2009) kemarin, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari lembaganya akan melakukan pemutakhiran data pemilih dalam waktu dekat. Dia beralasan banyak pemilih dan juga konstituen partai politik yang belum terdaftar. Sebagai payung hukum pelaksanaan pemutakhiran tersebut, KPU telah mengajukan draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).  (okezone)


Jelang Pemilu, TNI Jauhi Parpol

Dephan maupun TNI sudah berkomitmen menjelang pemilu nanti tetap terjaga netralitasnya.

Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menyatakan, selain melaksanakan anggaran pertahanan yang lebih efektif dan efisien, Dephan dan TNI juga bertekad untuk tidak terlibat dalam urusan partai politik yang akan mempengaruhi netralitas TNI pada Pemilu 2009.

Kami baik Dephan maupun TNI sudah berkomitmen menjelang pemilu nanti tetap terjaga netralitasnya, dan terpelihara sesuai mandat UU Pertahanan negara maupun UU TNI,” ujar Panglima TNI Djoko Santoso, usai rapat dengan Menteri Pertahanan di kantor Dephan, Jakarta, Selasa, 13 Januari 2009.

Menurut Panglima, TNI dengan orang-orang diluar TNI tidak ada hubungannya dengan organisatoris atau organisasi poltik, dan TNI tidak ada kompetensi untuk memberi pengarahan tentang masalah politik. “Ini negara demokrasi siapapun ponya hak politik, tetapi tidak melibatkan tentara,” tuturnya singkat. (vivanews)


850 Pages« First...10...812813814...820...Last »