• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Lima: Keputusan MK Menyisakan Kerumitan

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sedikit menyisakan kerumitan. Dia menyatakan, keputusan tersebut tidak dengan mudah langsung aplikatif.

“Perlu penyisiran atas pasal-pasal teknis lain terkait dengan ketentuan baru ini,” katanya di Jakarta, Kamis (26/12/2008).

Ray mencontohkan, terkait dengan pemberian suara, dengan sistem suara terbanyak memilih lambang parpol jelas tidak relevan. Bila tetap dinyatakan sah memilih gambar parpol, pertanyaannya kemudian, kemana suara tersebut dialihkan.

“Dengan begitu pula apakah sistem BPP masih relevan dan lain-lain,” ujarnya.

Namun di sisi lain keputusan tersebut, kata Ray, memastikan model penetapan caleg terpilih. Karenanya, kemungkinan konflik akibat cara penetapan berakhir sudah.

Selain itu, keputusan itu juga membuat secara perlahan membawa sistem pemilu menuju sistem distrik, dan sedikit banyak tak sejalan dengan nafas sistem proporsional yang saat ini dianut.

“Sebagai catatan, distrik belum tentu tepat untuk sistem pemilu kita,” jelasnya. (Okezone.com)


Sistem Suara Terbanyak Tak Pengaruhi Caleg Perempuan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sistem suara terbanyak tidak perlu dirisaukan oleh politisi perempuan, terutama bagi calon anggota legislatif (caleg) perempuan. Pasalnya, keputusan tersebut tidak akan berpengaruh terlalu besar bagi caleg perempuan.

“Kalau toh tidak diubah dan  masih menggunakan sistem terbuka sangat terbatas (dengan pasal 214), potensi terpilihnya juga tidak besar. Karena parpol sudah sejak awal tidak serius mencalonkannya,” ujar Direktur Eksekutif Cetro Hadar Gumay saat berbincang dengan okezone via telepon, Kamis (25/12/2008).

Keseriusan partai politik (parpol), sambung dia, terlihat dari berapa parpol yang mencalonkan perempuan sebanyak 30 persen di setiap daerah pemilihan (dapil) serta berapa banyak parpol yang memberlakukan sistem pencalonan zipper di dapilnya.

“Coba lihat berapa banyak parpol yang mencalonkan perempuan 30 persen di setiap dapilnya? Tidak ada. Kemudian berapa banyak parpol yang memberlakukan sistem pencalonan ?zipper’ di setiap dapilnya? Hanya PDIP dan Golkar,” terangnya.

Oleh karena itu, Hadar membantah pernyataan politisi perempuan yang mengatakan putusan MK tersebut, merupakan penggembosan terhadap perjuangan wanita dan tidak sensitif gender.

“Saya kira tidak juga, Saya kira mereka tidak perlu khawatir karena tidak memberikan efek yang besar,” tandasnya. (Okezone.com)


Gerindra: MK Permudah Kerja KPU

Penghapusan pola nomor urut dalam penetapan caleg terpilih sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi membuat peluang setiap caleg lebih besar. Penerapan sistem suara terbanyak ini juga mempermudah kerja KPU dalam penghitungan perolehan suara caleg.

“Saya kira kerjaan KPU lebih ringan karena berpedoman suara terbanyak,” kata Sekjen Partai Gerindra saat dihubungi INILAH.COM, Jakarta, Rabu (24/12).

Sebelumnya, ujar Muzani, Gerindra mengunakan sistem nomor urut. Sejak ditetapkannya keputusan MK itu, Gerindra harus mengubahnya menjadi suara terbanyak.

Saat ini, lanjut Muzani, semua caleg di setiap tingkatan memiliki bobot yang sama. Setiap caleg memiliki peluang yang sama untuk bisa berhasil meraih kursi.

Muzani menambahkan, Gerindra mendorong setiap calegnya untuk meningkatkan produktivitas kampanye. Caleg yang berada di nomor urut bawah harus terus melakukan sosialisasi mengenai dirinya dan partai. Begitu pula dengan caleg nomor jadi tidak boleh bersantai-santai karena bisa tersalip oleh caleg nomor urut bawah.

“Tadinya diperkirakan si A, si B, dan si C yang akan jadi anggota dewan, ternyata harus direvisi. Semua caleg harus giat bekerja,” paparnya.

Tidak bisa dipungkiri dengan dihapuskannya sistem nomor urut akan menimbulkan persaingan sesama caleg dalam satu partai. Misalnya, kata Muzani, seorang ketua DPC atau DPD yang berada di nomor urut jadi kalah suara dengan sesama caleg nomor bawah. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik.

“Masak seorang yang mengurus dan menentukan kebijakan partai kalah dengan seorang yang bukan dari struktur pengurus partai. Semua caleg harus bisa menerima kenyataan ini dan bersaing sehat,” ujarnya. (inilah)


Prabowo: Ibu Pejuang yang Tangguh

Calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku ikhlas atas meninggalnya ibundanya tercinta, Dora Sigar Sumitro. Di mata Prabowo, ibundanya merupakan sosok wanita pejuang.

“Ibu saya itu pejuang yang tangguh. Ia setia menemani ayah saya selama di pengasingan. Melalui dia juga, kekeluargaan tetap utuh,” ujar Prabowo di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu (24/12/2008).

Dia juga mengucapkan terimakasih atas semua pihak yang sudah membantu proses perawatan jenazah mulai dari Singapura sampai Indonesia.

“Saya mengucapkan terimakasih atas bantuan semua pihak baik yang saya tahu maupun yang tidak saya kenal selama proses pembawaan jenazah mulai Singapura sampai Indonesia dan sampai pemakaman hari ini. Kepada semuanya saya ucapkan terimakasih semoga Tuhan membalas semua kebaikan bapak-bapak dan Ibu-ibu,” kata Prabowo.

Kalimat tersebut diucapkan Prabowo selepas kebaktian pelepasan jenazah di rumah duka, Jl Metro Kencana IV Nomor 27 Pondok Indah. “Kami sekeluarga sudah ikhlas menerima kepergian ibunda,” kata mantan menantu Soeharto ini.

Prabowo menceritakan, ibunya juga pemain bridge yang tangguh. Ibunya juga mengajarkan kesederhanaan dan tanggung jawab.

Ibu Dora meninggalkan empat orang anak, salah satunya Prabowo.(Detik.com)


KPU: Sistem Suara Terbanyak Lebih Kualitatif

Meski masih kontroversial, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memberlakukan sistem suara terbanyak, sekaligus menghapus sistem nomor urut seperti diatur pasal 214 UU No 10 Tahun 2008 tentang pemilu, dinilai KPU sebagai sebuah kemajuan.

“Tahun ini kita kualitatif, jadi lebih enak. Kalau kemarin mungkin jadi perdebatan. Misalnya si A suara terbanyak 40 persen, yang satu 30 persen, Tapi quotanya cuma satu, yang dapat itu 30 persen karena nomor urutnya satu. Kalau sekarang tidak harus seperti itu,” ujar anggota KPU Syamsul Bahri di Kantornya, Jalan Imam Bonjol Jakarta, Rabu (24/12/2008).

Syamsul menambahkan, dengan keputusan MK ini secara otomatis keterwakilan pemilih perempuan sebanyak 30 persen tidak berlaku lagi.

“Memang diatur dalam UUD 1945 bahwa keterwakilan perempuan 30 persen. Tapi berdasarkan ketetapan ini, pasal ini tidak ada artinya dan sudah tidak berpengaruh lagi,” jelas dia.

Namun demikian, dalam keputusannya Selasa 23 Desember kemarin, MK memutuskan tetap mempertahankan Pasal 55 Ayat (2) UU Pemilu tentang ketentuan kuota perempuan sebesar 30 persen dan zipper system yang mengharuskan sekurang-kurangnya satu perempuan bakal calon pada setiap tiga orang bakal calon. (vivanews)


830 Pages« First...10...811812813...820...Last »