• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

“Penundaan Pemilu Melanggar Hukum”

‘Justru kalau pemilu ditunda, KPU melanggar hukum,’ kata Ketua Komisi Pemilihan Umum.

Permintaan mantan Presiden Abdurrahman Wahid agar pemilu ditunda hingga 2010, ditanggapi dingin Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Keberatan yang diajukan tokoh yang akrab disapa Gus Dur itu, tidak cukup kuat.
“Justru kalau pemilu ditunda, KPU melanggar hukum,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum, Abdul Hafiz Anshary kepada VIVAnews melalui telepon, Kamis 25 Desember 2008. Alasan keberatan Gus Dur karena persiapan Komisi yang belum mencukupi kebutuhan itu, menurut Hafiz, tidak tepat.

Hafiz melanjutkan, Komisi sudah melakukan tahapan pemilu sesuai ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan tiap tahapan itu, kata Hafiz, tidaklah mudah. Butuh waktu lama dan itu semua sudah dilalui Komisi.

“Sekarang pengadaan logistik hampir selesai dan hampir memasuki masa kampanye rapat umum,” ujar alumnus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Penundaan pemilu, kata dia, hanya mungkin bila terjadi hal-hal luar biasa. Selain itu jika pemilu ditunda bisa terjadi kevakuman kepemimpinan. Sebab, masa jabatan anggota dewan dan Presiden akan habis pada 2009.

“Undang-undang kita tidak mengatur adanya Pejabat Presiden jika sampai 20 Oktober 2009, belum ada yang terpilih,” ujar Hafiz.

Seperti diberitakan, Gus Dur berasalan Komisi Pemilihan Umum belum melakukan persiapan matang untuk menggelar pemilu pada 2009.

“Saya meminta KPU untuk menunda Pemilu hingga tahun depan. Karena persiapan-persiapan selama ini belum memenuhi ketentuan. Banyak sekali persiapan yang belum selesai,” ujar Gus Dur. (vivanews)


Pemilu Dapat Putar Roda Perekonomian

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis, berpendapat, Pemilu 2009 dapat memutar roda perekonomian nasional meski didera krisis keuangan global.

“Investasi partai politik  dan calon anggota legislatif (caleg), menyebabkan produksi beberapa produk barang meningkat cepat,” kata Harry yang juga caleg DPR RI dapil Provinsi Kepri, di Tanjungpinang, Kamis (25/12).

Dia menyatakan nilai investasi politik caleg bervariasi. Investasi politik caleg tingkat kabupaten/kota mencapai puluhan juta rupiah, sedang caleg tingkat DPRD provinsi ratusan juta.  “Saya perkirakan untuk calon DPR nilainya sekitar Rp300 juta,” kata Harry.

Harry memperkirakan sektor perekonomian yang mulai melesu akibat krisis ekonomi global dapat terbantu dengan meningkatnya permintaan caleg untuk kebutuhan sosialisasi kepada pemilih. “Saya pikir pesta demokrasi dapat meningkatkan pendapatan perusahaan tertentu yang dibutuhkan caleg,” katanya.

Dana politik yang dimiliki caleg itu digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Dana politik berputar di sektor perekonomian di 33 provinsi, 389 kabupaten, dan 96 kota. “Tanpa investasi politik, informasi tentang caleg sulit sampai kepada pemilih,” katanya.

Investasi politik dapat mendorong pertumbuhan perusahaan tekstil, transaksi perbankan, periklanan, pasar tradisional, perhotelan, konsultan keuangan, dan transportasi. “Sektor perekonomian itu dibutuhkan caleg untuk menyebarkan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Bentuk sosialisasi yang dilakukan caleg dapat berupa penyebaran kartu nama, spanduk, baliho, baju, tas dan alat tulis. Dana politik banyak juga digunakan untuk iklan di media massa dan elektronik, makan, penginapan, dan sembako. “Dana politik itu mendorong pertumbuhan ekonomi secara cepat,” tuturnya.

Dia mengemukakan, investasi politik pada pemilihan caleg lebih kecil dibanding pemilihan kepala daerah dan kepala negara. Investasi politik calon kepala daerah tingkat dua diperkirakan mencapai Rp20 miliar-Rp30 miliar, kepala daerah tingkat satu sekitar Rp50 miliar, dan kepala negara sekitar Rp500 miliar-Rp1 triliun. “Pertumbuhan ekonomi lebih cepat,” katanya.  (Mediaindonesia.com)


Suara Terbanyak Bakal Memicu Persaingan Sengit Internal Parpol

Pengamat politik dan hukum dari Universitas Andalas Padang, Prof Firman Hasan, mengatakan sistem pemilihan dengan suara terbanyak memberikan kesempatan langsung pada rakyat untuk memilih siapa wakil rakyat yang mereka kehendaki. Di sisi lain, akan terjadi pertarungan internal partai dengan sengit.

“Tetapi rakyat tentu akan menjadi repot dalam menyeleksi calon terbaik mereka apalagi dengan jumlah parpol yang cukup banyak itu,” kata Firman Hasan di Padang, Kamis (25/12). Ia mengatakan itu terkait adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), tentang penentuan calon terpilih dalam Pemilu 2009 berdasarkan sistem suara terbanyak.

Firman memprediksi, sistem yang berlaku sekarang akan lebih mengacu dari arah transisional ke arah pemilihan distrik murni dan itu perlu didukung. Ia mencontohkan, dalam sistem pemilihan distrik murni maka di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki 14 daerah perwakilan akan dibagi menjadi 14 daerah pemilihan. Masing-masing caleg tentu berjuang keras sehingga ke depan sebaiknya partai politik perlu meletakkan calon-calon yang lebih banyak dikenal daerah itu.

Untuk memenangkan pemilu, ia lebih menyarankan agar calon berjuang keras sebelumnya selama lima tahun dan memperkuat hubungan dengan daerah. Firman tidak menampik bahwa selama ini di Sumbar banyak ditemukan para caleg adalah anak menteri atau anak bekas menteri, yang bapaknya dikenal orang, tetapi dia mungkin tidak.

“Namun dengan sistem pemilihan dengan suara terbanyak, jelas akan memberikan kesempatan langsung pada rakyat untuk memilih siapa yang mereka kehendaki,” katanya.

Kendati Pemilu 2009 belum sistem distrik murni, akan terjadi pertarungan internal partai dengan sengit. Ia mengatakan, bila calon terpilih adalah betul-betul berdasarkan suara terbanyak, tentu mereka akan lebih  bertanggung jawab meneruskan aspirasi konstituennya. Jika kemudian mereka berperilaku jelek, tentu secara telak mereka akan menerima reaksi negatif masyarakat untuk menggulingkannya.

“Dalam hal ini, rakyat perlu diberikan pencerahan tentang kewajiban politik mereka, sementara pencerahan selain melalui media massa juga bisa disosialisasikan melalui perilaku politisi itu sendiri,” tambahnya.(Kompas.com)


Lima: Keputusan MK Menyisakan Kerumitan

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sedikit menyisakan kerumitan. Dia menyatakan, keputusan tersebut tidak dengan mudah langsung aplikatif.

“Perlu penyisiran atas pasal-pasal teknis lain terkait dengan ketentuan baru ini,” katanya di Jakarta, Kamis (26/12/2008).

Ray mencontohkan, terkait dengan pemberian suara, dengan sistem suara terbanyak memilih lambang parpol jelas tidak relevan. Bila tetap dinyatakan sah memilih gambar parpol, pertanyaannya kemudian, kemana suara tersebut dialihkan.

“Dengan begitu pula apakah sistem BPP masih relevan dan lain-lain,” ujarnya.

Namun di sisi lain keputusan tersebut, kata Ray, memastikan model penetapan caleg terpilih. Karenanya, kemungkinan konflik akibat cara penetapan berakhir sudah.

Selain itu, keputusan itu juga membuat secara perlahan membawa sistem pemilu menuju sistem distrik, dan sedikit banyak tak sejalan dengan nafas sistem proporsional yang saat ini dianut.

“Sebagai catatan, distrik belum tentu tepat untuk sistem pemilu kita,” jelasnya. (Okezone.com)


Sistem Suara Terbanyak Tak Pengaruhi Caleg Perempuan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sistem suara terbanyak tidak perlu dirisaukan oleh politisi perempuan, terutama bagi calon anggota legislatif (caleg) perempuan. Pasalnya, keputusan tersebut tidak akan berpengaruh terlalu besar bagi caleg perempuan.

“Kalau toh tidak diubah dan  masih menggunakan sistem terbuka sangat terbatas (dengan pasal 214), potensi terpilihnya juga tidak besar. Karena parpol sudah sejak awal tidak serius mencalonkannya,” ujar Direktur Eksekutif Cetro Hadar Gumay saat berbincang dengan okezone via telepon, Kamis (25/12/2008).

Keseriusan partai politik (parpol), sambung dia, terlihat dari berapa parpol yang mencalonkan perempuan sebanyak 30 persen di setiap daerah pemilihan (dapil) serta berapa banyak parpol yang memberlakukan sistem pencalonan zipper di dapilnya.

“Coba lihat berapa banyak parpol yang mencalonkan perempuan 30 persen di setiap dapilnya? Tidak ada. Kemudian berapa banyak parpol yang memberlakukan sistem pencalonan ?zipper’ di setiap dapilnya? Hanya PDIP dan Golkar,” terangnya.

Oleh karena itu, Hadar membantah pernyataan politisi perempuan yang mengatakan putusan MK tersebut, merupakan penggembosan terhadap perjuangan wanita dan tidak sensitif gender.

“Saya kira tidak juga, Saya kira mereka tidak perlu khawatir karena tidak memberikan efek yang besar,” tandasnya. (Okezone.com)


825 Pages« First...10...805806807...810...Last »