• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Hanya Sembilan Partai di Jabar Lolos Verifikasi

Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat menetapkan hanya sembilan dari 22 partai politik yang mengikuti verifikasi dinyatakan lolos, termasuk diantaranya adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA). Sembilan partai politik tidak lolos, sedangkan empat partai harus diklarifikasi. Demikian dikemukakan Ketua Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik KPU Jabar Ferry Kurnia Rizkyansah di Bandung, Senin (30/6).

Kesembilan parpol yang lolos adalah, Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Hanura, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Patriot, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Karya Perjuangan, Partai Kedaulatan, dan Partai Indonesia Sejahtera.

Sedangkan empat partai yang masih dipertimbangkan atau sedang diklarifikasi, yakni Partai Bhineka Indonesia, Partai Barisan Nasional, Partai Persatuan Daerah, dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.

Sementara penyebab gagalnya verifikasi terhadap sembilan partai lainnya, menurut Ferry, ada beberapa alasan. Misalnya, lokasi sekretariat tidak diketahui, tak ada pengurus partai di tingkat daerah, serta soal keanggotaan di kabupaten atau kota yang kurang dari seribu orang. Selain itu, sebagian besar anggota partai ternyata fiktif.

Untuk diketahui, verifikasi faktual KPU Jawa Barat hanya diterapkan pada 22 partai baru dari 35 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi tahap pertama oleh KPU pusat.(Liputan6.com)


Verifikasi KPU Malang dan Pasuruan tak Meloloskan 11 Partai

Ketua Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, Isa Anshori ,menjelaskan lima partai politik dinyatakan lolos verifikasi faktual, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrasi Pembaruan (PDB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), dan Partai Kedaulatan.

Sedangkan lima partai lainnya, Partai Persatuan Syarikat Indonesia (PPSI), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI), Partai Persatuan Daerah (PPD), dan Partai Republikku, tidak lolos. ‘’Lima partai politik yang tidak lolos karena tiga hal, yakni kantor, kepengurusan, dan keanggotaannya, tak sesuai dengan yang didaftarkan pada kami,’’ katanya kepada Tempo, Minggu (29/6).

Sementara itu, hasil verifikasi KPU Kabupaten Pasuruan, meloloskan sembilan partai yang berhak mengikuti Pemilu 2009 karena lolos verifikasi faktual, dan empat partai yang tidak lolos.

Ketua Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik KPU setempat, Zainal Abidin, mengatakan penetuan akhir dilakukan Senin besok (30/6). ‘’Besok akan diplenokan menjadi keputusan tetap, dan bisa saja ada perubahan,’’ katanya.

Kesembilan partai yang lolos yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Hanura, PKNU, PPD, Partai Kedaulatan, PPSI, Partai Nahdatul Ummat (PNU), Partai Revolusi Indonesia (PRI), dan Partai Patriot. Sedangkan partai yang tak lolos, yakni PBI, Partai Barisan Nasional (Barnas), Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI), dan Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu (PDKB).

Di Kota Pasuruan hanya dua partai yang tidak lolos, yakni PDKB dan PBI, dan 12 partai dinyatakan berhak mengikuti Pemilu 2009. Menurut Machfudz, Ketua Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik KPU Kota Pasuruan, PDKB tidak lolos karena pengurus dan anggotanya justru mengundurkan diri karena tak bisa memenuhi persyaratan mengenai kantor dan kartu tanda anggota. Sedangkan PBI, semua data yang disampaikan ke KPU tak sesuai dengan kenyataan di lapangan.(Tempo Interaktif)


Dua Parpol di Balikpapan Tak Lolos Verivikasi Faktual

KPUD Kota Balikpapan selesai melakukan verifikasi faktual 22 partai politik. Hasilnya dua partai dinyatakan tidak lolos.
Kedua partai yang tidak lolos yakni, Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu, sebab tidak memenuhi syarat pengurus inti. Saat didatangi KPUD, sekretaris dan bendahara partai tidak ada di tempat.

Satu lagi yang tidak lolos adalah, Partai Indonesia Tanah Air. Partai ini tidak lolos karena alamat yang didatangi KPUD tidak sesuai dengan dokumen yang ada.

“Hasil pleno verifikasi faktual ini akan disampaikan hari ini juga ke KPUD Kaltim,” kata penanggung jawab verifikasi faktual Balikpapan, di kantornya di Jalan Jendral Sudirman, Rabu (25/6/2008).

Dia juga mengungkapkan, rencananya 28 Juni akan digelar pleno KPU Provinsi dilanjutkan rapat koordinasi seluruh Indonesia tanggal 30 Juni. Hasilnya akan diumumkan oleh KPU Pusat pada 5 Juli.

Sementara itu partai yang lolos di antaranya, Gerindra, Hanura, Republiku, Partai Nusantara Kedaulatan Rakyat Indonesia, Partai Kristen Indonesia 45 dan lain-lain.(Okezone.com)


Desak Akta Notariskan Koalisi Parpol

Ada gagasan segar dari Senayan. FKB mengusulkan agar koalisi parpol lebih dipermanenkan. Caranya dibuatkan akta notaris. “Jadi, sifatnya mengikat dan berkekuatan hukum tetap untuk masa waktu satu periode pemerintahan,” kata Abdullah Azwar Anas, anggota Pansus RUU Pemilihan Presiden, di gedung DPR Senayan, Jakarta, kemarin (3/6).

Dorongan membangun koalisi permanen itu bertujuan agar pemerintahan lebih efektif. Sebab, selama ini koalisi sangat cair dan sering berubah-ubah. Yang termasuk harus diaktanotariskan adalah gabungan partai partai politik yang mencalonkan pasangan calon presiden.

Gagasan FKB untuk membangun koalisi permanen mendapatkan sambutan positif dari anggota fraksi lain. Dukungan itu, misalnya, datang dari anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) dan anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP).

“Cuma seperti apa format yang paling pas, nanti lah kita rumuskan bersama. Apakah dengan akta notaris atau cukup MOU saja,” kata anggota FPDIP Yasonna Laoly. Meski begitu, lanjut dia, pada prinsipnya, FPDIP juga berkeinginan untuk membangun sistem politik yang lebih baik. “Jadi, nggak ada masalah,” tegas wakil ketua Pansus RUU Pilpres itu.

Ketua FPPP Lukman Hakim Syaifuddin berpandangan sama. Menurut dia, fraksinya juga menyadari pentingnya membangun koalisi permanen. Terkait dengan itu, memang harus ada kesepakatan hitam di atas putih di antara partai pendukung untuk konsisten mendukung pasangan capres-cawapres tertentu hingga lima tahun ke depan.

Kesepakatan tertulis itu, kata dia, bisa saja diaktanotariskan. Tapi, yang terpenting bagi FPPP, imbuh Lukman, kesepakatan tersebut harus diumumkan. “Apa gunanya ada akta notaris kalau publik tidak tahu?” ujarnya. (indopos)


RUU Pilpres Di-Deadline Agustus

Pembahasan RUU Pilpres ditarget selesai Agustus nanti. Meski diperkirakan banyak deadlock, target tersebut dinilai realistis untuk penyelenggara pemilu guna mempersiapkan perangkat suksesi dalam waktu setahun.

Saat ini seluruh fraksi telah menyelesaikan daftar inventarisasi masalah (DIM) atas draf RUU Pilpres yang diajukan pemerintah. “Fraksi-fraksi akan menyerahkan DIM kepada pemerintah setelah menyampaikan pandangan awal terhadap RUU tersebut,” ujar Ketua Pansus RUU Pilpres DPR Ferry Mursyidan Baldan tadi malam (31/5). Seluruh fraksi juga sudah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan RUU Pilpres.

Menurut Ferry, beberapa poin krusial yang diperkirakan akan menyita waktu pembahasan, antara lain, syarat dukungan bagi calon presiden, sumber dana kampanye, serta partai dan gabungan partai yang berhak mengajukan pasangan calon presiden. “Tapi, ada mekanisme lobi yang bisa mempercepat pembahasan,” lanjutnya.

Terkait beberapa substansi pasal, Sofyan Mile dari Fraksi Partai Golkar mengusulkan, kampanye dilakukan calon presiden/wakil presiden sejak ditetapkan KPU. Kampanye boleh dilakukan terus-menerus hingga tiga hari sebelum pencoblosan.

Calon juga berhak mengumumkan kriteria kabinet dan perlu diselenggarakan debat publik yang diikuti semua calon setidaknya lima kali selama masa kampanye. “Sementara soal money politics dan sumber dana kampanye diatur secara tegas,” katanya.

Bachrum Rasyir, anggota Fraksi Partai Bintang Reformasi (FPBR), mengusulkan bahwa persyaratan mencalonkan presiden dan wakil presiden diajukan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 10 persen kursi di DPR atau 15 persen perolehan suara sah secara nasional. Usul itu berbeda dengan ketentuan dalam UU No 23/2003 yang menggariskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik berhak mengajukan calon bila memperoleh 15 persen kursi di DPR atau 20 persen perolehan suara sah secara nasional.

Sementara itu, Agus Hermanto, dari Fraksi Partai Demokrat, mengatakan bahwa Pilpres 2009 harus lebih baik dibandingkan dengan Pilpres 2004, baik dari segi teknis maupun substansi perundang-undangan. Namun, diingatkan bahwa pemilu dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) belum cukup, tetapi harus lebih efektif dan efisien.

Patrialis Akbar asal FPAN mengemukakan, pilpres tidak saja luber, tetapi juga harus jujur dan adil (jurdil) serta akuntabel. Sedangkan parpol yang berhak mengajukan calon adalah partai yang mencapai ambang batas parliamentary threshold (PT). PAN juga mengusulkan agar dilakukan penghematan anggaran.

Karena itu, pemilu legislatif dan pilpres sebaiknya digabung (diselenggarakan bersamaan). Kesederhanaan juga perlu ditunjukkan dalam iklan di media massa yang harus dibatasi. (indopos)


805 Pages« First...10...802803804...Last »