• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Pengamat: SBY Bohongi Rakyat Soal Kinerja Bidang Ekonomi

Penurunan harga BBM yang kembali dilakukan pemerintah per 15 Januari dinilai sarat muatan politis. Tindakan pemerintah ini dinilai untuk menutupi kinerjanya di bidang ekonomi yang buruk.

“Penurunan BBM ini dilakukan untuk menutupi kinerja pemerintah yang gagal di bidang ekonomi. Pemerintah hanya memanfaatkan momen penurunan harga minyak dunia, dan SBY sebenarnya tidak bekerja apa-apa untuk penurunan ini. Ini membohongi rakyat,” ujar pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens saat berbincang dengan detikcom, Senin (1/12/2009).

Boni menilai, momen penurunan BBM ini jelas-jelas digunakan untuk menaikkan popularitasnya menjelang Pemilu 2009. Ia pun yakin BBM juga akan diturunkan lagi jika SBY bisa melangkah menuju Pemilihan Presiden 2009.

“Saya menduga setelah pemilu legislatif April 2009 akan diturunkan lagi, bisa saja menjadi Rp 4000. Ini digunakan untuk menciptakan sentimen positif di tengah masyarakat bahwa naik turunnya BBM seolah-olah kerja pemirintah,” tegas penulis buku ’10 Dosa Politik SBY’ ini.

Meski demikian, lanjut Boni, niat SBY untuk mendongkrak popularitasnya lewat penurunan harga BBM tidak akan berhasil. Sebab masyarakat Indonesia sudah cedas melihat realitas politik sekarang ini.

“Ini tidak akan membawa manfaat positif, dia (SBY) justru akan menelanjangi dirinya sendiri. Rakyat tahu kalau kinerja ekonomi berhasil, harga kebutuhan pokok juga akan turun. Tidak perlu sekolah tinggi untuk mengerti bahwa ini bermuatan politis,” tandasnya.

Pemerintah menurunkan lagi harga BBM mulai 15 Januari 2009. Harga premium turun dari Rp 5.000 per liter menjadi Rp 4.500 per liter. Untuk solar dari Rp 4.800 menjadi Rp 4.500 per liter. Sedangkan minyak tanah tetap Rp 2.500 per liter.(Detik.com)


Penambahan Pemilih Diusulkan Masuk Perpu

Penambahan pemilih jelas perlu payung hukum. Solusinya hanya Perpu.

Komisi Pemilihan Umum berencana mengubah daftar pemilih tetap (DPT) untuk kedua kalinya. Namun pengubahan ini, kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, harus diatur dalam peraturan presiden pengganti undang-undang.

Usulan mengenai penambahan pemilih itu telah diajukan KPU ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. KPU beralasan, banyak pihak yang memberikan masukan bahwa banyak pemilih yang belum terdaftar.

“Kalau itu memang banyak dan itu menyangkut partisipasi pemilih, kalau memang diakomodasi jelas perlu payung hukum,” kata Hafiz di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin, 12 Januari 2009. Jadi “Ini dimasukkan sekalian dalam Perpu itu.”

Penambahan pemilih ini belum diketahui jumlahnya. Namun, jika memang ada penambahan, Hafiz menyatakan tak akan mengganggu pengadaan logistik surat suara. KPU dan rekanan memiliki perjanjian bisa menambah surat suara asal tidak melebihi angka 10 persen dari jumlah kontrak.

Usulan pengubahan daftar pemilih ini membuat Perpu nanti akan mengatur tiga hal pokok. Pertama mengenai pengaturan yang membolehkan contreng dua kali pada surat suara, kedua, mengenai audit dana kampanye, dan ketiga, mengenai pengubahan daftar pemilih.

Audit dana kampanye, seperti diatur Undang-undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, dilakukan sampai ke tingkat kabupaten. Aturan ini menyulitkan karena membutuhkan auditor yang sebukit. Nah, KPU mengusulkan, audit hanya dilakukan sampai tingkat provinsi, dengan catatan, partai-partai di tingkat kabupaten/kota melaporkan ke tingkat provinsi. (vivanews)


Provinsi Minta KPU Perjelas Tata Cara Penandaan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi meminta KPU Pusat segera membuat aturan yang terkait tata cara pemberian suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 mendatang.

Beberapa KPU provinsi mengaku bingung dengan tata cara penandaan, karena sebelumnya KPU pernah menyosialisasikan penandaan dalam kertas suara hanya satu kali. Namun belakangan setelah keluarnya putusan MK, berkembang wacana bahwa penandaan dua kali juga dianggap sah. Padahal KPU provinsi sudah terlanjur menyosialisasikan pada masyarakat bahwa penandaan itu hanya satu kali.

“Ini merepotkan karena wacananya sudah berkembang, tapi regulasinya belum ada. Maka regulasi harus segera dibuat bagi KPU untuk melakukan sosialisasi. Tidak mungkin kami sosialisasi berdasarkan omongan orang, bahwa penandaan itu boleh lebih dari satu kali,” kata Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara Turunan B Gulo sebelum rapat koordinasi KPU dengan KPU Provinsi di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (12/1/2009).

Sementara anggota KPU Papua Barat Northbertus juga mengaku bingung terkait penandaan ini. Kebingungan ini tidak hanya pada tingkat KPU Provinsi, namun juga sampai tingkat PPK dan PPS.

Ditanya mengenai persiapan pengadaaan logistik, Turunan mengatakan, KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakuakan proses lelang pengadaan logistik pada Desember lalu. Di antaranya kotak suara, bilik suara, mur, baut, kunci, anak kunci, kalulator.

“Pengadaan suara di Sumut tidak akan mekanisme penunjukkan langsung, tapi melalui proses lelang,” ujar Turunan.

KPU Papua Barat melalui Sekretaris Jenderalnya, Thamrin Payapo, mengatakan pengadaan kotak dan bilik suara di KPU Papau Barat telah selesai. Besaran logistik untuk kotak dan bilik Rp3 miliar. Biaya tersebut telah mencakup distribusi ke kabupaten/kota.

“Jadi kami tidak akan menggunakan penunjukkan langsung. Kecuali ada force major, seperti gempa dan sebagainya. Hanya sedikit kendala kami, yakni distribusi karena kondisi wilayah geografis. Terutama ke kedalaman dan kepulauan,” ungkapnya. (okezone)


KPU 33 Provinsi Dikumpulkan di Jakarta

Komisi Pemilihan Umum dari 33 provinsi hari ini dikumpulkan Komisi Pemilihan Umum pusat di Jakarta. KPU dan kolega-koleganya dari provinsi itu akan berbicara mengenai perkembangan pengadaan logistik Pemilu 2009.
Pertemuan dijadwalkan mulai pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat, Senin, 12 Januari 2009, di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Namun, sampai pukul 10.00 WIB ini, belum semua perwakilan KPU provinsi hadir. Hujan deras diduga menjadi penyebab molornya acara.

Wakil Kepala Biro Logistik KPU, Boradi, menjelaskan, pertemuan ini membahas pengadaan logistik Pemilu 2009. Pemilu kali ini, berbeda dengan yang sebelumnya, KPU provinsi diberi tanggung jawab melakukan pengadaan kotak suara, bilik suara, bulpen untuk mencontreng dan keperluan administrasi di tempat pemungutan suara.

Semua keperluan logistik Pemilu, berdasarkan jadwal yang dibuat KPU, harus sudah didistribusikan mulai pertengahan Februari 2009. Namun untuk diketahui, sampai hari ini, belum satupun logistik Pemilu yang telah diketahui siapa pelaksana tendernya.

Selain itu, pertemuan ini membahas keadaan beberapa KPU provinsi. KPU Provinsi Sumatera Selatan baru saja diselesaikan problem internalnya setelah KPU memecat empat anggotanya dan kemudian diganti dengan empat anggota baru. KPU Jawa Timur juga disibukkan dengan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur.

Pertemuan ini diduga berkait erat dengan usulan KPU pada presiden untuk membuat peraturan presiden soal penunjukan langsung. KPU dalam acara ini membuat inventarisasi masalah terkait pengadaan logistik. (vivanews)


Potensi Golput secara Administratif Tetap Besar

Potensi golongan putih atau golput, orang yang tak menggunakan hak pilihnya, secara administratif dalam Pemilu 2009 tetap besar. Berdasarkan hasil survei, masyarakat yang merasa terdaftar sebagai pemilih hanya 67,2 persen.

Gejala itu dipaparkan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari di Jakarta, Minggu (11/1), terkait hasil survei nasional tentang pengetahuan dan harapan masyarakat terhadap Pemilu 2009. Survei dilakukan di 33 provinsi seluruh Indonesia. Jumlah responden 1.200 orang dengan margin kesalahan sekitar 3 persen. Responden dipilih dengan metode multistage random sampling yang mewakili semua populasi publik dewasa di Indonesia yang berusia 17 tahun atau sudah menikah. Survei dilakukan mandiri oleh Indo Barometer.

Dari Yogyakarta, pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito, juga memprediksi golput pada Pemilu 2009 akan meningkat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Peningkatan golput itu merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap partai politik.

Parpol dinilai lebih mementingkan perluasan kekuasaan ketimbang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Penentuan caleg terpilih dengan suara terbanyak, katanya, tak berkorelasi dengan kemungkinan menurunnya angka golput karena masyarakat telanjur kecewa kepada parpol, dan tak kenal caleg.

”Golput pada Pemilu 2009 saya prediksi 35-40 persen. Ini berkaca dari tingginya golput pada pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah,” katanya.

Menurut Arie, sisa waktu yang tinggal tiga bulan menyulitkan Komisi Pemilihan Umum melakukan sosialisasi pemilu secara optimal sehingga bisa mencegah pertumbuhan golput, apalagi KPU masih harus menanggung beban berat pengadaan logistik. ”Parpol harus membantu KPU melakukan sosialisasi,” katanya.

Sangat mengkhawatirkan

Dalam survei Indo Barometer, ketika responden ditanya apakah sudah merasa terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu 2009, sebanyak 67,2 persen menjawab ”ya”; sebanyak 18,3 persen menjawab ”tidak”; dan sisanya 14,5 persen menjawab ”tidak tahu” atau tidak menjawab.

Gejala ini sangat mengkhawatirkan. Apabila diproyeksikan pemilih pada Pemilu 2009 berjumlah 172 juta, berarti yang merasa terdaftar hanya 115,58 juta orang, yang tidak merasa terdaftar 31,48 juta orang, dan yang tidak tahu 24,94 juta orang.

Sebagai pembanding, pada Pemilu 1999, dari 117,73 juta pemilih terdaftar, pemilih yang tidak datang 7,88 juta (6,7 persen). Pada Pemilu 2004, pemilih terdaftar 148 juta, pemilih yang tidak datang 23,53 juta (15,9 persen).

Survei Indo Barometer juga mencatat baru separuh dari pemilih (51,8 persen responden) yang mengetahui dengan benar pemilu legislatif diadakan bulan April 2009. Sebanyak 25,5 persen tidak tahu atau tidak menjawab bulan apa pemilu legislatif akan dilaksanakan.

Menanggapi hasil survei itu, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menyatakan akan berusaha untuk mencari legitimasi agar daftar pemilih bisa diperbarui kembali meski pada waktu lalu hal itu sempat banyak diprotes.

Hafiz menegaskan, yang melakukan pendataan langsung pada pemilih bukanlah KPU, tetapi Departemen Dalam Negeri. Dia membandingkan pencapaian Pemilu 2004 dari 214,8 juta penduduk, tercatat sebagai pemilih 148,3 juta, yang tak memilih 66,6 juta.

Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro) Hadar N Gumay mendukung langkah KPU untuk memperbarui daftar pemilih dengan membuka kembali pendaftaran pemilih bagi yang belum terdaftar. ”Pemilu itu orientasinya harus memudahkan pemilih. Karena itu, tak apa dibuka kembali,” paparnya.

Golput bukan perlawanan

Di Jakarta, Sabtu, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andrinof A Chaniago, menyebutkan, golput di Indonesia sebagai murni perlawanan politik jumlahnya masih sedikit. Kelemahan sistemlah yang memperbesar kelompok golput.

Ia menyatakan, jumlah golput baru agak banyak jika sekaligus memperhitungkan mereka yang kurang peduli atau kurang sadar terhadap tujuan pemilu. Komponen golput lainnya adalah akibat kelemahan sistem pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.

Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto menambahkan, golput pada Pemilu 2009 akan meningkat karena ketidakpuasan rakyat kian memuncak. Pemilu yang beruntun dan berserakan, serta perilaku pejabat politik yang terpilih, membuat rakyat lelah.

Setiap pemilihan selalu mendatangkan beban mental karena rakyat menjadi terlibat dalam persaingan dan konflik. Padahal, sistem pemilu tak memungkinkan pemilih menghukum peserta pemilu.(Kompas.com)


835 Pages« First...10...799800801...810...Last »