• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Prabowo Goyang Dominasi SBY-Mega

Ambisi politik Prabowo Subianto ‘menggoyang’ dominasi SBY dan Megawati Soekarnoputri di bursa capres 2009 semakin menggebu. Mantan Pangkostrad ini yakin, Partai Gerindra bakal jadi pilihan rakyat yang menginginkan kemandirian pangan, energi, dan ekonomi.

Kompetisi memperebutkan tiket calon presiden 2009 makin ramai saja. Dua nama, di atas kertas, sulit tertandingi: Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri. Yang seru, justru meraih tiket capres alternatif. Setelah Sri Sultan Hamengku Buwono X, belakangan muncul pula rencana duet M Jusuf Kalla-Hidayat Nur Wahid.

Capres alternatif sebelumnya mulai keder. Tapi tidak Prabowo Subianto. Optimisme kubu Gerindra bahwa Prabowo akan memenangkan pertarungan sebagai calon presiden, terus menjulang. Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menegaskan Prabowo makin mantap menjadi calon presiden dan yakin akan menjadi ‘ikon kejutan’ dalam pemilu 2009.

“Komitmen Prabowo untuk memberdayakan petani miskin, nelayan marginal, dan kaum pedagang tradisional yang kian periferal, akan memompa energi Gerindra dan jaringan sosialnya untuk meraih kemenangan,” kata Fadli, alumnus UI dan London School of Economics.

Sejauh ini, gencarnya iklan Gerindra di stasiun televisi ditujukan untuk publikasi ke masyarakat dalam rangka meraup suara sebanyak-banyaknya. Semua upaya dlakukan Gerindra untuk memperbesar suara partai, baik DPRD maupun DPR.

Fadli Zon menyatakan, bagi Gerindra tidak ada masalah soal dana kampanye. Dana itu, dihimpun dari berbagai sumber, bukan hanya dari Prabowo. Banyak pengusaha, kader, simpatisan, dan masyarakat yang mendukung Gerindra.

Berdasarkan data AC Nielsen atas pengeluaran parpol untuk iklan, Gerindra dan Partai Demokrat adalah dua partai yang paling agresif beriklan dalam 3-4 bulan terakhir. Rata-rata pengeluaran iklan Gerindra per bulan adalah Rp 9 miliar, sementara PD Rp 8,5 miliar. Dibandingkan kedua partai ini, dalam empat bulan terakhir, PKS mengeluarkan dana Rp 2 miliar, PDI-P Rp 1,5 miliar, dan Golkar Rp 5 miliar untuk iklan.

Pengamat politik Eep Saefullah Fatah menganalisis capres paling berduit. “SBY, Megawati, dan Prabowo memiliki ketersediaan dana paling besar dibanding capres lainnya,” katanya.

Karena itu, kata Umar S Bakry, Direktur Lembaga Survei Nasional, peluang Gerindra di 2009 diperkirakan tetap moncer. “Jika partai Prabowo Subianto itu mampu membangun jaringan sedahsyat iklan-iklannya di televisi, maka bukan tak mungkin partai itu menjadi ancaman serius bagi parpol besar,” katanya.
Umar mengatakan perolehan suara nasional Partai Gerindra kemungkinan besar akan menyamai Partai Keadilan Sejahtera (PKS), berkisar antara 7-10%. Artinya, jika pun nantinya berkoalisi mengajukan calon presiden, posisi Prabowo tetap kuat. (inilah.com)


Kampanye Negatif yang Cerdas Perlu Digalakan

Kampanye negatif yang cerdas perlu digalakan dalam pemilu presiden mendatang. Hal ini ditujukan untuk mengkritisi kinerja lawan politik dengan dukungan data yang kuat, namun tetap tidak masuk ke wilayah personal lawan serta menimbang kondisi psikologi massa.
Demikian disampaikan Direktur Reform Institute Yudi Latif kepada wartawan di J Lounge, Hotel Grand Melia, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (22/12/2008).
Menurut Yudi, kampanye negatif ini dilakukan agar kelainan dalam politik Indonesia dapat diperbaiki. Kelainan seperti tercermin dari hasil survei Reform Institute periode November hingga Desember lalu, yang menyatakan kepemimpinan SBY-JK gagal dalam bidang politik, ekonomi, kesejahteraan social, serta ketertiban dan keamanan.

Namun, mayoritas responden yang sama juga menyatakan masih menyukai pasangan pemimpin tersebut. Bahkan jika pemilu digelar pada saat survei dilakukan sebanyak 42,18 persen responden masih memilih Yudhoyono.

Meski mendorong kampanye negatif, Yudi mengaku hal ini tidak akan mudah dilakukan. “Tradisi berbeda pendapat di Indonesia belum lama berlangsung. Jadi, masih ewuh pakewuh dianggap tidak senonoh dan ada mitos tidak disukai publik,” katanya.

Kampanye jenis ini, kata Yudi, seringkali dianggap tidak menolong keadaan, malah justru memanfaatkannya demi kepentingan pribadi. Dia mencontohkan kritik keras Amien Rais atau kampanye Wiranto merupakan salah satu kampanye negatif yang didukung data. (okezone)

Yudi mengatakan, praktik serupa sebenarnya sudah menjadi tradisi di beberapa negara. Dia mencontohkan dalam kampanye pemilu presiden Amerika Serikat beberapa waktu lalu, kandidat Partai Demokrat Barack Obama kerap kali mengkritisi kebijakan George W Bush.


KPU Diminta Netral Soal Spanduk Kampanye

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk bertindak netral dalam melakukan penertiban spanduk kampanye yang dipasang partai politik (parpol) maupun calon anggota legislatif (caleg). Pemasangan spanduk belakangan mulai tidak terkendali sehingga merusak estetika parpol.

“Saya berharap, dalam melakukan penertiban pihak KPU jangan tebang pilih. Untuk partai tertentu ditertibkan, tetapi pada partai lainnya tidak,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono, di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Senin (22/12/2008).

Hal tersebut, kata Agung, berakibat upaya penertiban terhadap spanduk kampanye yang dipasang sembarang tempat oleh pengurus parpol maupun caleg, tidak dapat berjalan dengan lancar. Pengurus parpol atau caleg tidak akan lagi memasang spanduk di lokasi yang memang tidak diijinkan oleh peraturan atau perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan kampanye.

“Tapi kalau dilakukan dengan tebang pilih, saya pastikan langkah penertiban itu tidak bisa maksimal. Karena tentunya pengurus parpol tidak memperdulikan larangan yang ada. Sebab pengurus parpol mempertanyakan, kenapa parpol tertentu boleh tapi partai mereka tidak boleh?” paparnya.

Agung menilai, semaraknya pemasangan spanduk kampanye itu sebenarnya memiliki dampak positif juga bagi pelaksanaan pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. “Saya melihat ada posisi positifnya atas semaraknya pemasangan spanduk kampanye ini. Tentunya nanti dapat mendorong animo masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di dalam pemilihan umum mendatang,” ujarnya.

Artinya, terang Agung, agenda besar pemilihan umum dapat tersosialisasikan dengan adanya pemasangan spanduk oleh parpol maupun caleg. “Tentunya akan terasa sepi jika masa kampanye tidak dibarengi pemasangan spanduk oleh parpol maupun caleg. Jadi kita berpikir positif saja, maraknya pemasangan spanduk ini nantinya dapat menekan angka golput,” pungkasnya. (okezone)


KPU : Pilkada Ulang Ganggu Pemilu 2009

Pemilihan kepala daerah (pilkada) dipastikan tidak akan selesai pada 2008. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan sejumlah pemungutan ulang pilkada akibat sengketa hasil. Hal itu membuat risau KPU karena pilkada ulang itu mengganggu tahapan Pemilu 2009.

Beberapa pemungutan ulang pilkada telah diputuskan untuk segera dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum di daerah masing-masing. Yang paling mencuat adalah pilkada Provinsi Jawa Timur yang pemungutan ulang direncanakan 21 Januari 2009. Hal yang sama juga terjadi di kecamatan di Timor Tengah Selatan untuk Pilkada Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemudian, pilkada Kabupaten Tapanuli Utara bahwa MK memutuskan pemungutan suara ulang di sejumlah kecamatan.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menyatakan, pada prinsipnya, KPU pasti akan melaksanakan putusan MK tersebut. Namun, waktu yang ditentukan dinilai mepet karena berlangsung mendekati pemilu legislatif yang jatuh pada 9 April 2009. ”Sebenarnya bukan masalah pelaksanaannya kapan. Namun, prosesnya itu yang dikhawatirkan mengganggu tahapan Pemilu 2009,” ujar Hafiz di Jakarta kemarin (21/12).

Menurut Hafiz, jika pemungutan ulang dilakukan pada medio Januari hingga Februari, praktis KPU daerah hanya punya waktu dua bulan tersisa membantu tahap pemilu. Problem yang mengganjal tidak hanya di situ, tidak tertutup kemungkinan ada gugatan ulang dari hasil pilkada ulang tersebut. ”Itu selalu menjadi bahan pembahasan kami,” ujarnya.

Dia menjelaskan, hasil yang diputuskan MK tersebut adalah keputusan baru. Dalam hal itu, MK mencoba mengakomodasi pemungutan ulang setelah adanya pemungutan putaran kedua. Meski begitu, KPU tidak akan menetapkan putusan MK tersebut dalam aturan internal KPU. ”Dasar hukumnya kami tetap laksanakan putusan MK saja,” jelasnya.

Dia kembali menegaskan, KPU telah meminta KPU daerah terkait untuk segera melaksanakan putusan MK tersebut. ”Putusan ini (MK) final dan mengikat. Tentu KPU harus melaksanakan,” tegasnya. ”Mudah-mudahan, pelaksanaan tidak mengganggu proses pemilu (legislatif),” harapnya.

Undang-Undang No 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 233 ayat (3) menyebutkan, dalam hal terjadi pilkada putaran kedua, pemungutan suara akan diselenggarakan selambat-lambatnya Desember. (jawapos)


Gerindra: Muchdi Aktif, Energi Baru

Partai Gerindra sangat bersyukur dengan keputusan pengadilan yang menyatakan Muchdi Pr tidak bersalah. Sebagai Waketum Gerindra, Muchdi diharapkan dapat bergabung kembali. “Kita berharap aktif kembali sebagai waketum. Ini merupakan energi baru,” kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani saat dihubungi INILAH.COM, Jakarta, Rabu (31/12).

Muzani mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghormati keputusan tersebut. Masyarakat dalam negeri maupun luar negeri menyoroti jalannya persidangan sejak awal sampai akhir. Hal ini, ujarnya, menunjukkan persidangan dilakukan sangat transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi.

“Hakim sulit untuk membuktikan keterlibatan Muchdi Pr. Keputusan ini dari sebuah lembaga peradilan yang dihormati. Oleh karena itu harus kita hormati pula,” paparnya.

Dengan keputusan itu, Muzani belum memikirkan akan mengelar suatu perayaan. Saat ini, Gerindra hanya bisa mengucapkan syukur. (Inilah.com)


814 Pages« First...10...798799800...810...Last »