• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Desak Akta Notariskan Koalisi Parpol

Ada gagasan segar dari Senayan. FKB mengusulkan agar koalisi parpol lebih dipermanenkan. Caranya dibuatkan akta notaris. “Jadi, sifatnya mengikat dan berkekuatan hukum tetap untuk masa waktu satu periode pemerintahan,” kata Abdullah Azwar Anas, anggota Pansus RUU Pemilihan Presiden, di gedung DPR Senayan, Jakarta, kemarin (3/6).

Dorongan membangun koalisi permanen itu bertujuan agar pemerintahan lebih efektif. Sebab, selama ini koalisi sangat cair dan sering berubah-ubah. Yang termasuk harus diaktanotariskan adalah gabungan partai partai politik yang mencalonkan pasangan calon presiden.

Gagasan FKB untuk membangun koalisi permanen mendapatkan sambutan positif dari anggota fraksi lain. Dukungan itu, misalnya, datang dari anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) dan anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP).

“Cuma seperti apa format yang paling pas, nanti lah kita rumuskan bersama. Apakah dengan akta notaris atau cukup MOU saja,” kata anggota FPDIP Yasonna Laoly. Meski begitu, lanjut dia, pada prinsipnya, FPDIP juga berkeinginan untuk membangun sistem politik yang lebih baik. “Jadi, nggak ada masalah,” tegas wakil ketua Pansus RUU Pilpres itu.

Ketua FPPP Lukman Hakim Syaifuddin berpandangan sama. Menurut dia, fraksinya juga menyadari pentingnya membangun koalisi permanen. Terkait dengan itu, memang harus ada kesepakatan hitam di atas putih di antara partai pendukung untuk konsisten mendukung pasangan capres-cawapres tertentu hingga lima tahun ke depan.

Kesepakatan tertulis itu, kata dia, bisa saja diaktanotariskan. Tapi, yang terpenting bagi FPPP, imbuh Lukman, kesepakatan tersebut harus diumumkan. “Apa gunanya ada akta notaris kalau publik tidak tahu?” ujarnya. (indopos)


RUU Pilpres Di-Deadline Agustus

Pembahasan RUU Pilpres ditarget selesai Agustus nanti. Meski diperkirakan banyak deadlock, target tersebut dinilai realistis untuk penyelenggara pemilu guna mempersiapkan perangkat suksesi dalam waktu setahun.

Saat ini seluruh fraksi telah menyelesaikan daftar inventarisasi masalah (DIM) atas draf RUU Pilpres yang diajukan pemerintah. “Fraksi-fraksi akan menyerahkan DIM kepada pemerintah setelah menyampaikan pandangan awal terhadap RUU tersebut,” ujar Ketua Pansus RUU Pilpres DPR Ferry Mursyidan Baldan tadi malam (31/5). Seluruh fraksi juga sudah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan RUU Pilpres.

Menurut Ferry, beberapa poin krusial yang diperkirakan akan menyita waktu pembahasan, antara lain, syarat dukungan bagi calon presiden, sumber dana kampanye, serta partai dan gabungan partai yang berhak mengajukan pasangan calon presiden. “Tapi, ada mekanisme lobi yang bisa mempercepat pembahasan,” lanjutnya.

Terkait beberapa substansi pasal, Sofyan Mile dari Fraksi Partai Golkar mengusulkan, kampanye dilakukan calon presiden/wakil presiden sejak ditetapkan KPU. Kampanye boleh dilakukan terus-menerus hingga tiga hari sebelum pencoblosan.

Calon juga berhak mengumumkan kriteria kabinet dan perlu diselenggarakan debat publik yang diikuti semua calon setidaknya lima kali selama masa kampanye. “Sementara soal money politics dan sumber dana kampanye diatur secara tegas,” katanya.

Bachrum Rasyir, anggota Fraksi Partai Bintang Reformasi (FPBR), mengusulkan bahwa persyaratan mencalonkan presiden dan wakil presiden diajukan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 10 persen kursi di DPR atau 15 persen perolehan suara sah secara nasional. Usul itu berbeda dengan ketentuan dalam UU No 23/2003 yang menggariskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik berhak mengajukan calon bila memperoleh 15 persen kursi di DPR atau 20 persen perolehan suara sah secara nasional.

Sementara itu, Agus Hermanto, dari Fraksi Partai Demokrat, mengatakan bahwa Pilpres 2009 harus lebih baik dibandingkan dengan Pilpres 2004, baik dari segi teknis maupun substansi perundang-undangan. Namun, diingatkan bahwa pemilu dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) belum cukup, tetapi harus lebih efektif dan efisien.

Patrialis Akbar asal FPAN mengemukakan, pilpres tidak saja luber, tetapi juga harus jujur dan adil (jurdil) serta akuntabel. Sedangkan parpol yang berhak mengajukan calon adalah partai yang mencapai ambang batas parliamentary threshold (PT). PAN juga mengusulkan agar dilakukan penghematan anggaran.

Karena itu, pemilu legislatif dan pilpres sebaiknya digabung (diselenggarakan bersamaan). Kesederhanaan juga perlu ditunjukkan dalam iklan di media massa yang harus dibatasi. (indopos)


Komisi Yudisial Mulai Investigasi Calon Hakim Agung

Komisi Yudisial (KY) mulai menginvestigasi track record 31 calon hakim agung yang lulus masuk seleksi tahap ketiga.

“Mulai Senin (2/6), tim investigasi yang terdiri atas enam komisioner dan enam pendamping, sudah berangkat ke daerah tempat tinggal atau tempat tugas calon hakim agung sebelumnya. Investigasi ini akan berakhir pada 20 Juni 2008 mendatang,” kata Kepala Biro Seleksi dan Penghargaan KY, Eddy Hary Susanto, di Jakarta, Senin (2/6).
Dikatakan, sejumlah daerah tempat tinggal atau tempat tugas calon hakim agung yang didatangi itu, seperti, Medan (Sumatera Utara), Manado (Sulawesi Utara), dan daerah Papua.

Ia mengatakan tim itu akan mengecek dari lingkungan keluarga para calon hakim agung itu, dan lingkungan tempat kerja sebelumnya di daerah.

“Investigasi ini tidak lain untuk mengetahui apa yang belum pernah diungkap calon hakim agung pada seleksi sebelumnya,” katanya.

Sebelumnya dilaporkan, sebanyak 14 orang dari 45 calon hakim agung, dinyatakan gugur tidak dapat mengikuti seleksi tahap III setelah gagal dalam seleksi tahap II yang digelar Komisi Yudisial (KY).

“Sebanyak 31 calon bisa mengikuti seleksi tahap III atau tahap wawancara, sedangkan 14 calon lainnya tidak bisa mengikuti seleksi berikutnya,” kata Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Agung KY, Mustafa Abdullah, di Jakarta, Senin (26/5).

KY melakukan seleksi calon hakim agung untuk mendapatkan sebanyak 14 hakim agung yang tahun ini, telah pensiun, mengundurkan diri dan meninggal.

Ia mengatakan sebanyak 14 calon hakim agung itu, gugur setelah dalam seleksi tahap kedua yang berkaitan dalam pencarian kualitas dan kepribadian tidak dapat memenuhi persyaratan. “Untuk tahap dua itu, penilaiannya berupa perpaduan antara kualitas dan kepribadian,” katanya.

Materi seleksi tahap III itu sendiri, kata dia, berupa wawancara yang dilakukan oleh enam komisioner KY dari 26 Juni sampai 4 Juli 2008 dan pada 11 Juli 2008 akan didapatkan sebanyak 18 calon yang selanjutnya diserahkan ke DPR untuk memperoleh enam hakim agung periode I.

Kemudian, untuk seleksi periode II yang berakhir pada akhir 2008 mendatang, akan mendapatkan delapan hakim agung baru hingga secara keseluruhan akan mendapatkan sebanyak 14 hakim agung yang baru.

“Kami juga akan melakukan investigasi ke daerah atau tempat tinggal para calon yang lolos ke seleksi tahap III untuk mengetahui profil sesungguhnya calon itu,” katanya.

Pada pembukaan lowongan untuk seleksi hakim agung itu, KY memperoleh sebanyak 72 calon kemudian pada seleksi tahap I lolos sebanyak 49 calon dan pada materi karya ilmiah sebanyak empat orang gugur, hingga yang lolos ke seleksi tahap kedua sebanyak 45 orang. (republika)


Verifikasi Faktual Parpol Rentan Manipulasi

Verifikasi faktual partai politik rentan manipulasi. Minimnya pengawasan di daerah menyebabkan kemungkinan terjadinya hal ini, apalagi hingga hari ini Panitia Pengawas Pemilu (panwas) belum terbentuk.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (3/6), mulai melakukan verifikasi faktual parpol peserta pemilu tahun 2009. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus Koodinator Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu Agustiani Tio kepada SH ,Senin (2/6) mengatakan titik rawan yang mungkin terjadi antara lain alamat kantor, sampling keanggotaan 10 persen dan nama anggota yang digunakan parpol lain di kota/kabupaten setempat maupun di daerah sekitarnya.

“Ini yang menjadi permasalahan dan sulit diawasi terutama di daerah yang jauh tidak terjangkau Bawaslu,” ujarnya.

Terkait alamat kantor, perlu diketahui apakah kantor tersebut permanen, di sewa hingga pemilihan presiden atau dipakai sementara selama verifikasi faktual saja.
Tio mengatakan Panwas di daerah belum terbentuk karena belum ada anggaran dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Untuk sementara, anggaran Bawaslu diperoleh dari anggaran darurat (kode 69) KPU. Anggaran ini akan dicairkan melalui Menteri Keuangan kepada sekretariat Bawaslu.

Namun, sayangnya anggaran tersebut belum dapat diterima karena SOTK Bawaslu belum selesai dibahas Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN).
“Bawaslu tidak diperkenankan menggunakan anggaran,” ujarnya.

Upaya yang dilakukan agar verifikasi faktual tetap diawasi adalah memberdayakan panwas di kabupaten / kota. Sesuai surat edaran (SE) bersama antara KPU dan Bawaslu, maka panwas di daerah yang bertugas untuk mengawasi pemilihan umum (pemilu) kepala daerah (kada) akan bekerja ganda hingga pemilihan presiden mendatang. Pembiayaan pengawasan di daerah yang sedang melangsungkan pemilu kada berasal dari APBD daerah setempat.
Sementara itu, Mantan Anggota Bawaslu Didik Supriyanto kepada SH, di kesempatan terpisah mengatakan, kondisi ini sama seperti saat pemilu 2004 silam. Manipulasi antara parpol dengan petugas di tingkat kabupaten / kota rawan terjadi, tidak hanya petugas KPU melainkan petugas Panwas.

Namun dikatakannya, yang paling penting adalah pengawasan dari lembaga pemantau, bukan pada petugas.

Sebelumnya, simpang siurnya kepastian dana membuat Bawaslu mengadu kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antashari Azhar, Minggu (1/6). Mereka ragu, karena khawatir bisa terindikasi korupsi jika menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Menurut Antasari Azhar, jika sudah dianggarkan dalam APBD, maka penggunaan dana seleksi bukanlah perbuatan korupsi.( sinarharapan)


Angka Persentase Titik Krusial Pembahasan RUU Pilpres

Persentase pengajuan pasangan capres oleh parpol atau gabungan parpol bakal menjadi poin sentral pembahasan RUU Pilpres. Perbedaan yang cukup tajam sudah tampak dalam usul resmi masing-masing fraksi yang tercantum dalam DIM (daftar inventaris masalah).

“Saya paham syarat pengajuan capres memang menjadi urat nadi RUU ini,” kata Menkum HAM Andi Mattalatta dalam raker pertama pembahasan RUU Pilpres di gedung DPR kemarin (2/6). Meski begitu, dia mengingatkan bahwa tarik ulur angka persentase itu tetap harus berorientasi untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

“Maka, kita perlu bijak. Apakah UU Pilpres ini dibuat untuk calon presiden yang sudah ada di luar itu atau untuk negeri ini,” ujarnya dengan nada bercanda.

Bila dipetakan, paling tidak muncul lima klasifikasi usul syarat pengajuan capres. Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), misalnya, menawarkan angka 30 persen dari perolehan kursi di DPR.

Sebaliknya, Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) menghendaki setiap partai politik yang lolos parliamentary treshold (ambang batas perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu legislatif, Red) sebesar 2,5 persen berhak mengajukan pasangan capres. Lebih radikal lagi, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD). Fraksi itu mengusulkan semua partai politik peserta sah pemilu legislatif boleh mengajukan pasangan capres.

Dorongan untuk mempertahankan ketentuan yang diatur UU Pilpres lama, yaitu UU No 23/2003, datang dari lima fraksi. Kelimanya adalah FPDIP, FPD, FPKS, FPPP, dan FPDS. Untuk Pilpres 2009, mereka menginginkan angka 15 persen dari jumlah kursi DPR atau 20 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR.

FPBR meminta angka tersebut diturunkan masing-masing 5 persen. Itu berarti menjadi 10 persen jumlah kursi DPR atau 15 persen perolehan suara sah nasional. “Buat pemerintah, angka 15 persen kursi DPR atau 20 persen suara sah sudah cocok buat negeri ini,” kata Andi yang mewakili unsur pemerintah.

Ketua Pansus RUU Pilpres Ferry Mursydan Baldan menyatakan, publik memang harus mengetahui argumentasi di balik munculnya usul-usul fraksi tersebut. “Biar tidak dianggap ini hanya untuk meloloskan atau mengganjal capres-capres tertentu,” katanya.

Ferry optimistis target RUU Pilpres bisa tuntas Juli mendatang. Sebab, di antara total 1.212 DIM yang akan dibahas, sebenarnya hanya 180 DIM yang menunjukkan perbedaan substansial. “Di luar itu, kalaupun ada perbedaan, hanya redaksional,” ungkap legislator dari Fraksi Partai Golkar itu. (indopos)


800 Pages« First...10...798799800