• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Sosialisasikan Pemilu, KPU Jadikan Mars Pemilu NSP Ponsel

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggandeng provider telepon selular untuk mensosialisasikan Pemilu. Rencananya KPU akan menjadikan mars pemilu sebagai nada sambung pribadi (NSP).

“Kita juga sudah menjalin kerjasama dengan Depkominfo dan sedang menjajaki kemungkinan agar provider ponsel menjadikan mars pemilu sebagai NSP,” ujar anggota KPU Endang Sulastri di sela-sela acara media gathering KPU di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (13/1/2008) malam.

Endang berharap penggunaan NSP mars pemilu bisa mengingatkan masyarakat akan pesta politik tersebut. Lagu mars yang digunakan sama dengan lagu mars pada pemilu 2004.

Selain itu KPU juga akan menggunakan sarana SMS untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilu. “Dengan SMS agar bisa menyampaikan ke pemegang telepon untuk mengingatkan tanggal pemilu,” ungkap pengajar tetap di UMJ ini.

KPU juga mengajak instansi pemerintah untuk melakukan pemasangan spanduk pemilu. Hal ini akan mulai dilakukan pada bulan Februari 2009.

“Kita sudah kirim surat ke pemerintah agar bisa mengimbau ke instansi supaya bisa dipasang spanduk. Kita berharap ini jadi momen nasional,” pungkasnya. (Detik.com)


KPU Diminta Cermat Ubah DPT

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tidak gegabah dalam mengubah Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2009. Perubahan DPT ini dinilai dapat mengganggu tahapan pemilu legislatif yang akan dilaksanakan 9 April mendatang.
Selain itu, DPT juga erat kaitannya dengan jumlah surat suara yang dicetak oleh perusahaan pemenang tender.

Anggota Badan Pengawas Pemilu, Wirdianingsih mengatakan, menurut undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu pasal 145 ayat (2),  jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah DPT ditambah 2 persen DPT sebagai cadangan.

“Jika surat suara dicetak lebih dari itu, KPU bisa dipidana,” kata Wirdianingsih di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (13/1/2009).

Bawaslu juga beranggapan, tidak tepat ikhwal banyaknya penduduk belum terdaftar, dijadikan dalih oleh KPU untuk mengubah DPT. Karena pada proses sebelumnya DPT juga sudah pernah diubah KPU dengan alasan serupa.

“Oke satu sisi mungkin betul banyak (pemilih) yang belum terakomodir (Dalam DPT) tapi apa masalahnya, jangan-jangan karena kesalahan teknis KPU dalam melakukan pemutakhiran. Itu tidak bisa dijadikan pembenaran, ” kata anggota Bawaslu lainnya, Bambang Eka Cahya Widodo.

Senin (11/1/2009) kemarin, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari lembaganya akan melakukan pemutakhiran data pemilih dalam waktu dekat. Dia beralasan banyak pemilih dan juga konstituen partai politik yang belum terdaftar. Sebagai payung hukum pelaksanaan pemutakhiran tersebut, KPU telah mengajukan draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).  (okezone)


Jelang Pemilu, TNI Jauhi Parpol

Dephan maupun TNI sudah berkomitmen menjelang pemilu nanti tetap terjaga netralitasnya.

Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menyatakan, selain melaksanakan anggaran pertahanan yang lebih efektif dan efisien, Dephan dan TNI juga bertekad untuk tidak terlibat dalam urusan partai politik yang akan mempengaruhi netralitas TNI pada Pemilu 2009.

Kami baik Dephan maupun TNI sudah berkomitmen menjelang pemilu nanti tetap terjaga netralitasnya, dan terpelihara sesuai mandat UU Pertahanan negara maupun UU TNI,” ujar Panglima TNI Djoko Santoso, usai rapat dengan Menteri Pertahanan di kantor Dephan, Jakarta, Selasa, 13 Januari 2009.

Menurut Panglima, TNI dengan orang-orang diluar TNI tidak ada hubungannya dengan organisatoris atau organisasi poltik, dan TNI tidak ada kompetensi untuk memberi pengarahan tentang masalah politik. “Ini negara demokrasi siapapun ponya hak politik, tetapi tidak melibatkan tentara,” tuturnya singkat. (vivanews)


DPT Bisa Nambah, Pendaftaran Pemilih Baru Terakhir Februari

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU ternyata masih ada kemungkinan bertambah. Jika memang diketahui masih ada pemilih yang belum terdaftar, maka DPT akan bertambah.

“Kalau benar ada yang belum terdaftar, kita persilakan. Bahasanya bukan pemutakhiran tapi update,” ujar Ketua KPU Abdul Hafid Ansyari di kantornya Jl Imam Bonjol, Jakarta, Senin (12/1/2009).

Menurut Hafid, hal itu diatur dalam peraturan pemeritah pengganti UU (Perpu) yang draftnya telah diajukan ke Presiden SBY. Perpu itu juga mengatur tentang audit dana kampanye, penetapan caleg dengan suara terbanyak, dan mekanisme contreng dua kali.

“Menurut perusahaan rekanan KPU untuk kertas suara, tidak masalah. Asal tidak lebih dari 10 persen (jumlah pemilih). Kan dalam kontrak itu disebut ada adendum boleh ada penambahan 10 persen. Jadi misalnya KPU pesan 10 juta, lalu bisa nambah 1 juta tanpa kontrak baru,” jelasnya.

Hafid mengatakan, maksimal pendaftaran pemilih yang baru hingga bulan Februari. Karena berkaitan dengan pengadaan logistik.

Apakah ini atas dasar permintaan parpol?
“Tidak hanya parpol tapi caleg dan masyarakat juga. Kan selama ini banyak parpol yang ngomong konstituen saya banyak yang belum terdaftar,” jawabnya.

Hafid menjelaskan mekanismenya adalah panitia pemungutan suara (PPS) yang akan dibentuk pada Januari bisa menandatangani konstituen yang belum terdaftar atau mereka yang belum terdaftar bisa berinisiatif mendatangi PPS. (Detik.com)


KPU Targetkan H-5 Pemilu Logistik Sampai di TPS

KPU menargetkan H-5 pemilu seluruh logistik pemilu telah sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pengadaan logistik itu tidak akan dilakukan dengan penunjukan langsung.

“Kita merencanakan awal Maret sudah terdistribusi. 5 Hari sebelum pemilihan sudah sampai di TPS,” ujar Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dalam sambutannya di Raker KPU dan KPU Provinsi di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Senin (12/1/2009).

Pengadaan logistik, lanjut Hafiz, tetap akan mengacu pada Keppres 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. “Jangan berpikir penunjukan langsung karena waktunya masih cukup,” ucapnya.

Mengenai perpres yang dimintakan KPU terkait pengadaan logsistik, Hafiz menerangkan ada dua hal yang diatur di situ. Pertama adalah pemendekan masa pelelangan dengan cara memasukkan hari libur ke dalam perhitungan.

“Lelang tetap berjalan, tapi hari libur dihitung hari kerja,” terangnya.

Kedua adalah kemungkinan penunjukan langsung dalam kondisi yang sangat mendesak. “Jika lelang tidak mungkin lagi dilaksanakan karena ada faktor eksternal dan internal,” lanjutnya.(detik.com)


835 Pages« First...10...798799800...810...Last »