• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

KPU Dinilai Tidak Mandiri

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak punya kemandirian dalam melaksanakan tahapan Pemilu 2009. Buktinya usulan Peraturan Presiden (Perpres) penunjukan langsung pengadaan barang/jasa logistik pemilu ditarik lagi KPU.

Menurut Koordinator Divisi Politik Anggaran Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Arif Nur Alam hal ini menunjukan ketidaksolidan dan ketidaktegasan pimpinan KPU termasuk mengelola internal sekretariat jenderal KPU dan kurang konsisten dalam memenej setiap tahapan pemilu yang dibuat sendiri.

Kepada kepada Media Indonesia, Selasa (13/1), Arif menilai KPU selalu memosisikan diri berada dalam bayangan tekanan pihak eksternal yang semata cari untung dengan mengabaikan masukan masyarakat terkait perbaikan kinerja. “Sangat mungkin KPU kurang memahami proses teknis dan hal substansial proses pengadaan barang dan jasa sebagai bagian upaya meningkatkan kepercayaan bagi kualitas penyelenggara pemilu dan produk pemilu,” tegasnya.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan pihaknya menarik usulan perpres penunjukan langsung karena masih cukup waktu untuk melakukan pelelangan umum pengadaan barang dan jasa logistik pemilu. “Masih cukup waktu melakukan pelelangan umum  untuk pengadaan logistik pemilu. Perpres tidak diperlukan. Tidak perlu berandai-andai karena sampai sekarang waktu masih cukup,” kata Hafiz.

Sementara anggota KPU Jawa Timur Arief Budiman mengatakan pihaknya belum membutuhkan perpres penunjukan langsung untuk pengadaan logistik pemilu. “Sekalipun kami masih mempersiapkan pemungutan suara ulang Pilkada Gubernur (Jatim), tapi perpres penunjukan langsung tidak perlu karena waktu masih cukup melakukan pelelangan umum,” katanya. (mediaindonesia)


KPU Bahas Soal Kursi Ketiga untuk Caleg Perempuan

Ada kabar menggembirakan bagi para caleg perempuan. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary menyatakan, semangat affirmative action yang mendorong peningkatan keterwakilan perempuan dalam parlemen tidak boleh luntur. Meski, dalam Pemilu 2009 nanti diterapkan sistem suara terbanyak.

”Kami sedang membahas aturan, kalau parpol memenangi tiga kursi di suatu dapil, satu kursi harus diberikan kepada perempuan yang memperoleh suara terbanyak di dapil itu,” katanya dalam Forum PPP Mendengar bertajuk Pemilu Molor, Indonesia Tekor di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, kemarin (13/1).

Menurut Hafiz, aturan main tersebut sejalan dengan ketentuan UU Pemilu mengenai keterwakilan 30 persen perempuan dalam daftar bakal calon legislatif yang diajukan partai politik. Meski sistem nomor urut dihapus, pasal yang mengatur 30 persen keterwakilan perempuan tetap berlaku.

”Sebenarnya ini sudah lama kami diskusikan. Kalau divoting sekarang di internal anggota KPU pasti menang. Kalau ada masukan dasar hukumnya, kami pasti terima,” ujarnya.

Dia menyadari, gagasan yang mengharuskan diberikannya ”kursi ketiga” kepada caleg perempuan pasti menimbulkan polemik. Dia lantas membuat simulasi sederhana.

Hafiz mencontohkan, ada tiga caleg laki-laki dari parpol A yang memperoleh suara terbanyak di dapil Z. Caleg pertama mendapat 50 ribu suara, caleg kedua mendapat 40 ribu suara, caleg ketiga mendapat 30 ribu suara. Sementara itu, suara caleg perempuan dari parpol A di dapil Z yang terbesar hanya 10 ribu suara.

Bila mengacu pada konsep ”kursi ketiga” harus diberikan kepada caleg perempuan, caleg laki-laki yang memperoleh 30 ribu suara tentu harus melepaskan kursinya kepada caleg perempuan yang meraup 10 ribu suara. ”Kami menghadapi dilema itu,” ungkapnya.

Ahli hukum tata negara Universitas Indonesia Satya Arinanto yang hadir sebagai pembicara menjelaskan, pemilu di Indonesia sebenarnya masih belum menggunakan sistem suara terbanyak murni. Putusan MK yang menerapkan sistem suara terbanyak itu, kata dia, hanya menghapus sistem nomor urut. Bukannya menghapus pasal mengenai keterwakilan perempuan 30 persen.

”Jadi, rasio satu banding tiga itu tetap berlaku. Satu perempuan di antara dua laki-laki. Setidaknya sampai ada orang yang mengajukan gugatan lagi ke MK tentang affirmative action untuk perempuan di parlemen dan MK mengabulkannya,” ujarnya.

Menurut Satya, KPU masih bisa mengusulkan aturan main yang mengharuskan diberikannya ”kursi ketiga” kepada perempuan itu agar sekalian masuk Perppu Pemilu.

Ketua DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin mendukung gagasan yang dilontarkan KPU. ”Asalkan, dengan catatan, partainya mendapat tiga kursi di dapil yang sama,” tegas Lukman yang juga ketua Fraksi PPP di DPR tersebut. (jawapos)


DPR Batal Umumkan Anggota Dewan yang Sering Bolos

DPR kembali melakukan langkah melindungi diri dari transparansi. Mereka memutuskan untuk membatalkan rencana mengumumkan anggota dewan yang sering bolos dari tugas kedewanan.

Pembatalan pengumuman wakil rakyat tukang mangkir itu diveto dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dan fraksi kemarin (13/1). Padahal, publik meminta DPR mengumumkan secara terbuka wakil rakyat yang jarang sidang. Sebagian besar sidang akhir-akhir ini tak pernah kuorum. Rapat paripurna dengan kapsitas 550 anggota dewan pernah hanya dihadiri 60-an anggota DPR.

Pimpinan DPR pernah berencana untuk mengumumkan anggota DPR yang bolos. Namun, rencana itu mental dalam rapat konsultasi pimpinan dewan. Rapat tertutup yang dipimpin langsung Ketua DPR Agung Laksono tersebut menyepakati, para tukang bolos itu cukup diproses di fraksi masing-masing. “Karena memang tidak ada ketentuan yang mengatur lebih dari itu,” dalih Agung setelah rapat di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Dia mengaku tidak bisa memaksakan diri untuk tetap mengumumkan daftar absensi para anggota DPR sesuai harapan publik. “Kan, tidak bisa dilanggar tatib yang ada sekarang,” tambah Agung. (jawapos)


Gerindra Siap Laporkan Rekening Kampanye

Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra merupakan satu dari 17 partai yang belum melaporkan rekening dana kampanyenye ke Komisi Pemilihan Umum. Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, menyatakan Gerindra sedang mempersiapkan laporan itu. “Sudah ada jadwalnya,” kata Fadli saat dihubungi VIVAnews.

Fadli menyatakan, Gerindra bukan mengakhir-akhirkan laporan. Kesibukan partai dan pengurus yang sebagian besar menjadi calon legislator yang membuat pelaporan belum bisa dilakukan.

“Di Gerindra sendiri, kampanye lebih banyak dilakukan oleh caleg karena mekanisme yang diputuskan berdasarkan suara terbanyak. Jadi dana kampanye, banyak berasal dari kantong pribadi tiap caleg,” kata Fadli. “Misalnya, caleg naik pesawat ke daerah-daerah, itu dari hasil tabungan dan kerja sendiri.”

Sehingga, Fadli meminta Komisi Pemilihan Umum membuat aturan teknis mengenai dana kampanye pribadi tersebut. KPU diminta jangan terpaku pada aturan di Undang-undang saja. “Harus dilihat realitasnya di lapangan,” kata calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Barat I itu.

Selain rekening kampanye, Fadli Zon juga meminta KPU mempersiapkan sosialisasi Pemilu dengan baik. “Dana kampanye tidak lebih penting dari kerja utama KPU untuk melakukan sosialisasi. Semua ada waktunya,” katanya. (vivanews)


Bawaslu Kritik Caleg Tak Sosialisasikan Pemilu

Para caleg berlomba-lomba memasang poster dan spanduk yang berisi foto diri untuk pemilu mendatang. Namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengkritik para caleg ini karena dianggap tidak memberikan informasi tata cara pelaksanaan Pemilu pada masyarakat.

“Para caleg lebih menampang foto tapi gagal mensosialisasikan pemilu seperti tanggal berapa pemilu itu, bagaimana cara memilih dan lainya,” ujar anggota Bawaslu Bambang Cahya Widodo di sela-sela media gathering KPU di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (13/1/2008) malam.

Bambang menambahkan partai-partai juga kurang melakukan sosialisasi tata cara pelaksanaan pemilu. Bambang juga menyayangkan waktu kampanye yang panjang ini tidak memberikan pelajaran politik bagi masyarakat.

Bawaslu mengaku telah menyoroti caleg dan partai yang dinilai membodohi publik. Namun ia enggan menyebutkan nama.

“Itu rahasia tapi ada partai yang sudah diingatkan. Beberapa partai masih mengenakan pola-pola mana,” imbuhnya.(Detik.com)


835 Pages« First...10...797798799...810...Last »