• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Butuh figur baru dalam Pilpres 2009

Munculnya figur baru di kancah kepemimpinan nasional dalam pemilihan presiden secara langsung pada 2009 saat ini sangat didambakan banyak pihak. Hal itu terjadi karena rata-rata figur calon presiden yang diusung sejumlah partai politik saat ini umumnya tokoh-tokoh lama yang track record-nya di mata rakyat tidaklah begitu baik. Tak heran, ketika ada pihak yang memunculkan duet Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Prabowo Subianto sebagai calon presiden alternatif dalam pilpres 2009, banyak pihak yang menilai positif terutama untuk mengurangi dominasi figur-figur lama.

Sebab, keberadaan figur-figur lama yang begitu dominan di hampir semua tatanan pemerintahan Indonesia, terutama di tingkat nasional, saat ini menyebabkan regenerasi kepemimpinan nasional di negeri tercinta ini menjadi stagnan. Selain itu, upaya pengembangan kehidupan politik di tanah air hingga kini cenderung jalan di tempat, karena tokoh-tokoh yang dimunculkan umumnya figur-figur lama yang kualitas dan kredibilitasnya tetap diragukan masyarakat.

Kenyataan itu terjadi karena sejak reformasi digulirkan dan Orde Baru pimpinan mantan Presiden Soeharto tumbang hingga kini Indonesia belum juga mampu melepaskan diri dari keterpurukan baik di bidang ekonomi maupun politik. Padahal, sejumlah tokoh nasional seperti BJ Habibie, Abdurakhman Wahid [Gus Dur], Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono [Presiden RI sekarang] secara bergantian telah memimpin negeri ini. Memang, kehidupan demokrasi di tanah air pascareformasi telihat semakin baik, namun hampir semua tatanan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia hingga sekarang tetap terpuruk.

Untuk itu munculnya keinginan sejumlah pihak agar figur-figur baru tampil dalam bursa kepemimpinan nasional untuk menggantikan muka lama dalam pemilihan presiden secara langsung pada 2009, tentu merupakan hal wajar yang layak didukung. Sebab, tampilnya figur baru seperti Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Prabowo Subianto  dalam pilpres 2009 itu, selain memungkinkan rakyat memiliki banyak pilihan terhadap figur tokoh yang layak memimpin Indonesia pada masa mendatang, juga agar regenerasi kepemimpinan nasional di negeri ini tak jalan di tempat.

Apalagi, hingga kini calon-calon presiden yang dimunculkan sejumlah parpol dalam pilpres 2009 umumnya masih didominasi tokoh-tokoh lama seperti Megawati [PDI-P], Wiranto [Partai Hanura], Abddurahman Wahid [PKB], Susilo Bambang Yudhoyono [Demokrat], Jusuf Kalla [Partai Golkar], dan Sutiyoso [belum jelas parpol yang mengusungnya]. Nama Sutiyoso dalam bursa calon presiden barangkali memang termasuk wajah baru, namun ia sesunguhnya bukanlah figur baru karena telah dua periode Sutiyoso menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Dari nama-nama calon pemimpin nasional yang muncul itu, jelaslah bahwa figur-figur yang diusung parpol menjadi calon presiden dalam pilpres 2009 hampir tidak ada satu pun yang termasuk wajah baru. Padahal, track record tokoh-tokoh yang sebagian besar pernah menjadi presiden, wakil presiden, atau calon presiden itu di mata rakyat umumnya tidaklah baik. Mereka umumnya dianggap telah gagal memperbaiki kesejahteraan rakyat dan tatanan kehidupan sosial-ekonomi Indonesia yang sampai sekarang masih memprihatinkan keadaannya.

Karena itu tentu sangatlah tepat jika ada pihak yang berusaha menduetkaan Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai alternatif pasangan calon presiden dalam pilpres 2009. Meski keduanya belum mewakili komunitas rakyat Jawa dan luar Jawa, namun pasangan dari sipil-militer ini track record-nya di mata rakyat jauh lebih baik dibandingkan tokoh-tokoh lama. Sri Sultan yang selama ini menjadi Raja dan Gubernur DI Yogyakarta dikenal sangat jujur, merakyat, demokratis, dan bijak dalam mengambil setiap keputusan, sedangkan Prabowo yang mantan Komandan Kopassus itu memiliki tabiat sangat tegas. Untuk itu memadukan karakter kedua tokoh ini tentu sangatlah tepat karena saat ini Indonesia membutuhkan tipikal memimpin yang seperti itu guna mengatasi keterpurukan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat negeri ini. (harianterbit)


20 Parpol Lolos Verifikasi di Balikpapan

Sebanyak 20 partai politik dipastikan lolos proses verifikasi faktual yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan, Kalimantan Timur. Verifikasi dilakukan antara 19 hingga 24 Juni.Termasuk diantaranya Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA).

Penanggung Jawab Kelompok Kerja Verifikasi Faktual KPU Balikpapan, M Ramli, mengatakan dua partai politik dinyatakan gagal lolos, yakni Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu dan Partai Indonesia Tanah Air Kita.

Keputusan itu, kata Ramli, merupakan hasil pleno KPU Balikpapan atas verifikasi 22 parpol selama 6 hari. Kegagalan sejumlah parpol, menurut Ramli, terletak pada kelengkapapan persyaratan inti verifikasi, yaitu ada kantor, struktur pengurus inti dan keberadaan 1 ribu anggota. “Satu saja tidak ada, kami anggap tidak lolos,” tuturnya.

Hasil verifikasi ini secepatnya dilaporkan kepada KPU Kaltim untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Pusat. Pada 28 Juni KPU Kaltim akan melakukan pleno hasil verifikasi faktual parpol 14 kota/kabupaten. “KPU Pusat nantinya memutuskan lolos tidaknya mereka,” ujarnya.

22 parpol yang diverifikasi terdiri dari Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Nusantara Kedaulatan Rakyat Indonesia, Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu dan Partai Indonesia Tanah Air Kita, Partai Kristen Indonesia 1945, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Republiku Indonesia, Partai Persatuan Sarikat Indonesia dan Partai Pemuda Indonesia, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Matahari Bangsa, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan dan Partai Barisan Nasional. Demikian pula Partai Persatuan Daerah, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Patriot, Partai Nurani Umat, Partai Buruh, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Merdeka dan Partai Kedaulatan.(tempointeraktif)


Hanya Sembilan Partai di Jabar Lolos Verifikasi

Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat menetapkan hanya sembilan dari 22 partai politik yang mengikuti verifikasi dinyatakan lolos, termasuk diantaranya adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA). Sembilan partai politik tidak lolos, sedangkan empat partai harus diklarifikasi. Demikian dikemukakan Ketua Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik KPU Jabar Ferry Kurnia Rizkyansah di Bandung, Senin (30/6).

Kesembilan parpol yang lolos adalah, Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Hanura, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Patriot, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Karya Perjuangan, Partai Kedaulatan, dan Partai Indonesia Sejahtera.

Sedangkan empat partai yang masih dipertimbangkan atau sedang diklarifikasi, yakni Partai Bhineka Indonesia, Partai Barisan Nasional, Partai Persatuan Daerah, dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.

Sementara penyebab gagalnya verifikasi terhadap sembilan partai lainnya, menurut Ferry, ada beberapa alasan. Misalnya, lokasi sekretariat tidak diketahui, tak ada pengurus partai di tingkat daerah, serta soal keanggotaan di kabupaten atau kota yang kurang dari seribu orang. Selain itu, sebagian besar anggota partai ternyata fiktif.

Untuk diketahui, verifikasi faktual KPU Jawa Barat hanya diterapkan pada 22 partai baru dari 35 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi tahap pertama oleh KPU pusat.(Liputan6.com)


Verifikasi KPU Malang dan Pasuruan tak Meloloskan 11 Partai

Ketua Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, Isa Anshori ,menjelaskan lima partai politik dinyatakan lolos verifikasi faktual, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrasi Pembaruan (PDB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), dan Partai Kedaulatan.

Sedangkan lima partai lainnya, Partai Persatuan Syarikat Indonesia (PPSI), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI), Partai Persatuan Daerah (PPD), dan Partai Republikku, tidak lolos. ‘’Lima partai politik yang tidak lolos karena tiga hal, yakni kantor, kepengurusan, dan keanggotaannya, tak sesuai dengan yang didaftarkan pada kami,’’ katanya kepada Tempo, Minggu (29/6).

Sementara itu, hasil verifikasi KPU Kabupaten Pasuruan, meloloskan sembilan partai yang berhak mengikuti Pemilu 2009 karena lolos verifikasi faktual, dan empat partai yang tidak lolos.

Ketua Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik KPU setempat, Zainal Abidin, mengatakan penetuan akhir dilakukan Senin besok (30/6). ‘’Besok akan diplenokan menjadi keputusan tetap, dan bisa saja ada perubahan,’’ katanya.

Kesembilan partai yang lolos yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Hanura, PKNU, PPD, Partai Kedaulatan, PPSI, Partai Nahdatul Ummat (PNU), Partai Revolusi Indonesia (PRI), dan Partai Patriot. Sedangkan partai yang tak lolos, yakni PBI, Partai Barisan Nasional (Barnas), Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI), dan Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu (PDKB).

Di Kota Pasuruan hanya dua partai yang tidak lolos, yakni PDKB dan PBI, dan 12 partai dinyatakan berhak mengikuti Pemilu 2009. Menurut Machfudz, Ketua Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik KPU Kota Pasuruan, PDKB tidak lolos karena pengurus dan anggotanya justru mengundurkan diri karena tak bisa memenuhi persyaratan mengenai kantor dan kartu tanda anggota. Sedangkan PBI, semua data yang disampaikan ke KPU tak sesuai dengan kenyataan di lapangan.(Tempo Interaktif)


Dua Parpol di Balikpapan Tak Lolos Verivikasi Faktual

KPUD Kota Balikpapan selesai melakukan verifikasi faktual 22 partai politik. Hasilnya dua partai dinyatakan tidak lolos.
Kedua partai yang tidak lolos yakni, Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu, sebab tidak memenuhi syarat pengurus inti. Saat didatangi KPUD, sekretaris dan bendahara partai tidak ada di tempat.

Satu lagi yang tidak lolos adalah, Partai Indonesia Tanah Air. Partai ini tidak lolos karena alamat yang didatangi KPUD tidak sesuai dengan dokumen yang ada.

“Hasil pleno verifikasi faktual ini akan disampaikan hari ini juga ke KPUD Kaltim,” kata penanggung jawab verifikasi faktual Balikpapan, di kantornya di Jalan Jendral Sudirman, Rabu (25/6/2008).

Dia juga mengungkapkan, rencananya 28 Juni akan digelar pleno KPU Provinsi dilanjutkan rapat koordinasi seluruh Indonesia tanggal 30 Juni. Hasilnya akan diumumkan oleh KPU Pusat pada 5 Juli.

Sementara itu partai yang lolos di antaranya, Gerindra, Hanura, Republiku, Partai Nusantara Kedaulatan Rakyat Indonesia, Partai Kristen Indonesia 45 dan lain-lain.(Okezone.com)


800 Pages« First...10...797798799...Last »