• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Pencabutan Moratorium Reklamasi Jadi ‘Jebakan’

Pencabutan Moratorium Reklamasi Jadi 'Jebakan'

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni mencurigai momentum pencabutan penghentian sementara (moratorium) reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Pencabutan dilakukan saat Gubernur Djarot akan lengser dari jabatannya.

Di sisi lain, Anies-Sandi yang janji kampanyenya menolak reklamasi akan dilantik. Pencabutan moratorium ini, menurutnya, adalah sebuah jebakan. Ia pun menilai, pemerintah pusat sewenang-wenang dalam memutuskan sikap terkait reklamasi.

“Kalau pemerintah ambil alih juga jangan sewenang-wenang. Reklamasi itu dicabut jadi ‘jebakan batman’ untuk Anies-Sandi,” kata dia saat dihubungi, Senin (9/10) malam.

Ghoni mengatakan, fraksinya akan mengawal sikap Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Jika Anies-Sandi menolak reklamasi, fraksi Gerindra akan menolak pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi.

“Iya (menolak pembahasan raperda reklamasi), apalagi Gerindra sebagai partai pengusung, kita harus ikut keputusan gubernur itu sendiri, kita harus bersama-sama,” kata dia.

Ghoni menambahkan, dirinya belum diberitahu pimpinan DPRD terkait surat permintaan dari Djarot untuk pembahasan raperda reklamasi. Sebagai ketua fraksi, menurutnya, harus diberitahu jika gubernur melayangkan surat permintaan pembahasan raperda.

 

Sumber


Gerindra Bangun Komunikasi Tolak Perppu Ormas

Gerindra Bangun Komunikasi Tolak Perppu Ormas

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan Gerindra saat ini sedang membangun komunikasi dengan Fraksi lainnya di DPR untuk menolak Perppu Ormas. Sudah sangat jelas, kata dia, sikap Gerindra menolak dan akan berusaha membatalkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tersebut.

“Kita akan sampaikan juga secara informal tentunya mengajak partai-partai yang memungkinkan untuk sama-sama menolak ini,” ujar dia saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (11/10).

Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR-RI ini juga menjelaskan, ada banyak penolakan yang terjadi di masyarakat terkait Perppu Ormas tersebut. Fadli juga menilai, Perppu tersebut berpotensi merusak demokrasi di Indonesia. “Karena ini (Perppu Ormas) merusak dan mengganggu demokrasi kita,” ujar dia.

Oleh sebab itu, lanjut Fadli, Fraksi Gerindra akan serius membahas permasalahan tersebut dalam rapat paripurna di penghujung bulan Oktober. “Pokoknya komunikasi aja dulu,” ujar dia mengakhiri.

 

Sumber


Tak Boleh Ada Obral Visa Gratis Hanya untuk Tarik Wisatawan Asing

Tak Boleh Ada Obral Visa Gratis Hanya untuk Tarik Wisatawan Asing

Ketua DPP Gerindra Nizar Zahro meminta kebijakan bebas visa harus diatur secara ketat dan selektif.

“Tidak boleh ada obral visa gratis hanya untuk menarik wisatawan asing,” kata Nizar melalui pesan singkat, Senin (9/10/2017).

Menurut Nizar, Indonesia harus percaya diri bahwa Indonesia memiliki pesona wisata dan kelayaan alam yang tidak dimiliki oleh negara lain.

 Kelebihan itulah, kata Nizar, yang harus ditonjolkan untuk menarik wisatawan asing, bukan obral visa.

Anggota Komisi V DPR itut meminta kreativitas pemerintah agar mengemas kekayaan alam Indonesia menjadi destinasi yang diimpikan oleh orang-orang asing.

“Kebijakan bebas visa hanya jalan pintas yang mencerminkan keengganan bersusah-payah,” kata Nizar.

Ia mencontohkan Amerika Serikat, China dan Jepang yang tetap memberlakukan visa.

Meskipun demikian, orang sedunia tetap ingin berbondong-bondong pergi ke negara-negara tersebut.

“Saran untuk pemerintah, jika ingin wisatawan asing meningkat, investor asing berdatangan, kemaslah keunggulan Indonesia seindah mungkin agar orang-orang asing tetap ingin berbondong-bondong ke Indonesia meskipun diperlakukan visa yang ketat,” kata Nizar.

Nizar mengatakan pemberlakuan bebas akan lebih banyak mudharatnya dibanding manfaatnya.

“Presiden Jokowi harus ingat bahwa Dr. Azhari bukan lah warga Indonesia, tetapi bisa leluasa mengkader anak-anak muda Indonesia untuk menjadi teroris,” kata Nizar.

 

Sumber


Gerindra Sebut Elektabilitas Prabowo Ungguli Jokowi

Gerindra Sebut Elektabilitas Prabowo Ungguli Jokowi

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, elektabilitas Prabowo Subianto masih lebih tinggi dibandingkan Joko Widodo. Jika Pemilihan Presiden (Pilpres) digelar hari ini, Andre yakin Prabowo Subianto akan melenggang sebagai pemenangnya.

“Faktanya seperti itu, jika pemilihan presiden digelar hari ini, Insya Allah Prabowo Subianto yang menang,” kata Andre melalui siaran persnya yang diterima Republika.co.id, Senin (9/10).

Menurut Andre, Partai Gerindra secara berkala melakukan survei internal. Hasilnya, Prabowo unggul atas Jokowi. Bahkan, kecenderungannya suara Prabowo terus naik sementara suara Jokowi turun terus.

“Kami Gerindra optimistis Prabowo menang, kami optimistis Prabowo menang di pilpres karena kami punya survei internal yang dilakukan secara berkala,” ucapnya.

Sebelumnya, rilis survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), menyebutkan Presiden Joko Widodo unggul telak atas Ketum Gerindra Prabowo Subianto.  Survei mengambil sampel 1.220 digelar 3-10 September 2017. Dengan metode multistage random samplingdan margin of error survei sebesar +/- 3,1 persen.

Jokowi meraih hasil 38,9 persen, disusul Prabowo dengan persentase 12,0 persen. Dengan kata lain, bila Pilpres diadakan sekarang, Jokowi mendapat dukungan terbanyak. Jokowi juga unggul dari hasil pertanyaan semiterbuka dengan perolehan 45,6 persen dan Prabowo 18,7 persen.

 

Sumber


Gerindra Masih Buka Pintu Calon Alternatif di Pilgub Jabar 2018

Gerindra Masih Buka Pintu Calon Alternatif di Pilgub Jabar 2018

Ketua DPP Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan Partai Gerindra tidak menutup kemungkinan pihaknya akan membuka pintu bagi pasangan calon alternatif, yang lebih kuat dengan pasangan lama yakni Dedi Mizwar dan Ahmad Syaiku.

Hal tersebut mengingat perkembangan koalisi partai besutan Prabowo Subianto dengan sejumlah parpol di Jawa Barat.

Dengan perkembangan koalisi maka kita juga terus simulasi mengembangkan alternatif Paslon (pasangan calon) lain yang lebih kuat dari pasangan lama Demiz-Syaiku,” kata Sodik saat dihubungi Okezone, Kamis (5/10/2017).

Saat ini, lanjut Sodik, pihaknya terus mengembangkan koalisi dengan banyak partai seperti Partai Demokrat, PPP, PAN, dan Gerindra.

 “Tahap awal koalisi hanya Gerindra dengan PKS, dengan Paslon terakhir Demiz-Syaiku. Untuk respons dinamika masyarakat maka Gerindra kembangkan koalisi dengan banyak partai,” tambahnya.

Terkait poros baru, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi mengatakan awalnya keempat parpol memang berencana menggelar pertemuan pada awal Oktober ini. Hal itu sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya.

Alasan penundaan itu dikarenakan saat ini masing-masing partai sedang fokus untuk melakukan proses pendaftaran dan verifikasi untuk Pemilu 2019.

“Sekarang kan partai lagi fokus dulu untuk persiapan verifikasi faktual, hampir semua partai kan melakukan persiapan itu,” ucap Mulyadi kepada Okezone, kemarin.

Rencananya, pertemuan baru akan digelar setelah pendaftaran parpol peserta pemilu ditutup. Sesuai jadwal, pendaftaran akan ditutup pada 16 Oktober mendatang

 

Sumber


805 Pages« First...345...10...Last »