• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Evaluasi SKPD Perlu untuk Pemerintahan Anies-Sandi

Evaluasi SKPD Perlu untuk Pemerintahan Anies-Sandi

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik menilai perlu adanya evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mendukung pemerintahan gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Menurutnya, evaluasi itu bukan sesuatu yang aneh.

“Kalau ada evaluasi itu bukan hal yang menakutkan itu hal yang biasa. Dari periode ke periode itu kan pasti ada. Apalagi nanti kita akan punya gubernur baru. Pasti kan ada penyesuaian dengan visi dan misi. Jadi harus disejalankan,” ujar Taufik kepada wartawan di Kantor DPD Partai Gerindra DKI Jakarta , Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, Minggu (9/7/2017).

Taufik belum memastikan apakah perlu ada pencopotan pejabat SKPD dan BUMD atau tidak. Hal tersebut sesuai dengan evaluasi yang akan dilakukan.

“Nanti akan dievaluasi. Filosopi kan beda dengan yang sekarang (Djarot Saiful Hidayat). Anies-Sandi kan gerakan melibatkan publik sebanyak-banyaknya. Ini kan beda. Maka perangkat di bawahnya harus ikuti,” ujar Taufik.

Taufik menjamin tidak akan ada titip-menitip jabatan dalam evaluasi tersebut. “Kita terbuka evaluasinya, enggak adalah titip-titipan,” kata Taufik.

Hal terpenting dalam evaluasi SKPD kata Taufik adalah bagaimana pejabat daerah bisa memahami visi dan misi Anies-Sandi. Hal itu menjadi kunci apakah ada perubahan atau tidak.

“Paling penting, yang di bawah Pak Anies-Sandi ini harus memahami visi dan misi. Karena pengendara kan Anies-Sandi,” ujar Taufik.

Meski Taufik menilai penting ada evaluasi SKPD, Namun Sandi mengatakan belum melakukan pembahasan tersebut. Begitu pula pembahasan di Tim Sinkronisasi.

“Tidak ada pembicaraan sedari awal berkaitan pergantian personel di SKPD maupun BUMD. Itu bisa dikonfirmasi ulang ke Pak Sudirman. Tim sinkronisasi kita tidak ada pembicaraan itu,” kata Sandiaga di Universitas Indonesia, Depok, Jumat (7/7).

 

Sumber


Gerindra Siapkan Tiga Kader Di Pilkada Jateng

Gerindra Siapkan Tiga Kader Di Pilkada Jateng q

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono disebut-sebut masuk bursa bakal calon gubernur Jawa Tengah.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan, terdapat tiga kader partainya yang masuk radar untuk diusung di Pilkada Jateng 2018. Yaitu Ferry Juliantono, Abdul Wahid yang saat ini menjabat ketua DPD Gerindra Jateng, dan Rahayu Saraswati Djojohadukusumo yang merupakan anggota Fraksi Gerindra di DPR RI.

Menurut Muzani, partainya masih menunggu respon dari masyarakat Jateng terhadap nama-nama yang dimunculkan dalam bursa tersebut sebelum memutuskan satu nama.

“Respon masyarakat sangat penting untuk menjadi pertimbangan partai,” ujarnya kepada redaksi, Sabtu (8/7).

Muzani menambahkan, untuk mengajukan nama kandidat di Pilgub Jateng, Gerindra harus melakukan koalisi dengan partai lain. Sejauh ini, Gerindra sudah melakukan komunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanata Nasional (PAN).

Dari tiga nama yang disebut Muzani, Ferry Juliantono merupakan yang paling menonjol. Ferry dikenal sebagai politisi Gerindra yang sangat vokal dan artikulatif terhadap aspirasi masyarakat bawah. Mantan tahanan politik itu belum lama ini juga meraih gelar doktor sosiologi dari Universitas Indonesia

 

Sumber


Gerindra Tak Kekurangan Kader

Gerindra Tak Kekurangan Kader

Wacana sejumlah kader Gerindra yang membuka diri menyambut mantan Ketua Golkar Luwu, Andi Mudzakkar (Cakka), tidak diterima seluruh kader.

Ketua DPC Gerindra Gowa, Darmawangsa Muin menyampaikan terlalu dini menawari Cakka bergabung ke partainya.

“Apalagi disaat beliau sudah memastikan dukungannya ke IYL. Bahkan dia (Cakka, red) menjadi salah satu calon kuat pendampingnya (di Pilgub),” kata Darmawangsa, Jumat, 7 Juli.

Anggota DPRD Sulsel ini mempertanyakan bila sekiranya Gerindra tidak bersama Ichsan YL dipilgub. “Maka Cakka akan berganti partai lagi dong…hehehe,” bebernya.

Dia sendiri menegaskan partainya tidak kekurangan figur dan kader mumpuni. Baginya, paling elok setelah usungan Gerindra jelas di pilgub, DPD baru melakukan pendekatan dan perekrutan kepada tokoh-tokoh yang sevisi dengan keputusan partai dan Prabowo Subianto terkait usungan pilpres mendatang.

“Intinya saya tidak setuju jika Gerindra ditawarkan kesana kemari. Gerindra tidak kekurangan kader,” pungkasnya.

 

Sumber


Gerindra Kantongi Lima Balon Gubernur

Gerindra Kantongi Lima Balon Gubernur 1

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumatera Selatan (Sumsel) sudah menerima lima bakal calon (Balon) Gubernur yang telah mengambil formulir penjaringan.

Terakhir, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sumsel Febuar Rahman yang mengambil formulir penjaringan balon Gubernur Sumsel periode 2018-2023 di DPD Gerindra, Jum’at (7/7).

Sebelum Febuar Rahman, empat balon Gubernur yang lebih dulu mengambil formulir penjaringan ke DPD Gerindra Sumsel antara lain mantan Panglima Kodam II/Sriwijaya Mayor Jenderal TNI (Purn) Iskandar M. Sahil.

Kemudian Ketua DPW Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sumsel Syahrial Oesman, Sarjan Tahir dan kontestan Pilkada Gubernur Sumsel 2013, Herman Deru.

“Sekarang ini sudah ada lima (Balon Gubernur Sumsel). Termasuk Febuar Rahman yang mendaftar hari ini,” ungkap Ketua DPD Gerindra Sumsel Syaifudin Aswari Rivai seperti diberitakan RMOLSumsel.com.

Dia menjelaskan, pendaftaran penjaringan DPD Gerindra Sumsel masih menerima balon Gubernur hingga 21 Juli mendatang. Selanjutnya pengembalian formulir dimulai pada 24-29 Juli dan tidak boleh diwakilkan.

“Setelah itu akan ada evaluasi dan survei internal partai. Selanjutnya beberapa nama yang masuk akan diajukan ke DPP. Karena disini DPD hanya sebagai pengantar,” jelas Bupati Lahat ini.

Sementara Wakil Ketua DPD Gerindra Sumsel Solehun mengungkapkan, bahwa setelah Febuar Rahman ada nama Walikota Pangkalpinang Muhammad Irwansyah yang bakal mendaftar.

“Walikota Pangkalpinang sudah konfirmasi. Namun belum terjadwal,” tandasnya.

 

Sumber


Agenda Pansus Hak Angket Sepertinya Menyudutkan KPK

Agenda Pansus Hak Angket Sepertinya Menyudutkan KPK

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan agenda Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini terkesan menyerang lembaga antirasuah itu. Pansus Hak Angket saat ini tengah berada di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung untuk menemui para terpidana korupsi atau koruptor.

“Sekarang ini mengesankan bahwa beberapa agenda yang diselenggarakan oleh Pansus Hak Angket sepertinya agak menyudutkan Kuningan,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juli 2017.

Pansus Hak Angket sendiri terdiri dari tujuh fraksi termasuk Gerindra. Muzani menuturkan pihaknya berharap hak angket ini melakukan upaya-upaya untuk penguatan terhadap KPK, bukan melemahkannya.

Ia berujar partainya tegas menolak bila pansus hak angket KPK ini malah melemahkan KPK. “Pasti Gerindra tidak setuju,” ucapnya.

Selain ke Sukamiskin, dua hari lalu, Pansus Hak Angket mengunjungi kantor Badan Pemeriksa Keuangan untuk meminta laporan keuangan dan kinerja KPK dari 2006-2016. Dari pertemuan itu, Pansus Hak Angket mengantongi tiga indikasi kesalahan KPK.

Selain bertemu dengan BPK dan para terpidana korupsi, Pansus Hak Angket juga menjadwalkan untuk menggelar rapat dengar pendapat dengan pakar hukum tata negara. Selain itu akan ada pula pertemuan dengan kepolisian dan mengundang KPK.

Ketua Pansus Hak Angket, Agun Gunanjar, mengatakan tujuan hak angket ini untuk menyelidiki KPK mulai dari posisinya dalam sistem tata negara, dugaan penyalahgunaan anggaran, dugaan konflik antara penyidik dan komisioner, bagaimana operasional KPK dalam menjalankan tugaas dan fungsinya. Agun berkali-kali membantah bahwa hak angket ini bertujuan untuk melemahkan KPK.

 

Sumber


800 Pages« First...345...10...Last »