• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Gerindra Naik Takhta di DPRD Kalsel Pemilu 2019

gerindra

Pengamat sosial politik Kalimantan Selatan Abdillah berpendapat bahwa Partai Gerindra naik takhta di DPRD Provinsi Kalsel.

“Mengapa saya katakan naik takhta? Karena hasil Pemilu 2019 Gerindra berhak menjadi unsur pimpinan DPRD Provinsi Kalsel yang berjumlah empat orang itu (ketua dan tiga wakil ketua),” katanya di Banjarmasin, Minggu.

Pasalnya, dalam kepemimpinan DPRD Provinsi Kalsel periode 2014-2019, Gerindra kalah bersaing dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kendati sama-sama mendapat enam kursi, jumlah suara PKB lebih banyak.

“Pada periode 2014-2019 unsur, pimpinan DPRD Provinsi Kalsel terdiri atas Partai Golkar (ketua) dan tiga wakil ketuanya berasal dari PDIP, PPP, dan PKB. Pada periode 2019 s.d. 2024, PPP dan PKB tidak lagi menjadi unsur pimpinan DPRD setempat,” ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua Partai Gerindra Kalsel H. Muhammad Nur S. Sy. menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang memilih partainya pada Pemilu 2019.

“Dengan memberikan pilihan yang banyak, perolehan suara buat Gerindra meningkat,” ujar Mad Nur, panggilan akrabnya.

Sementara itu, perolehan masing-masing partai politik untuk perebutan 55 keanggotaan DPRD Provinsi Kalsel periode 2019 s.d. 2024, yakni Golkar 12, PDIP dan Gerindra masing-masing delapan orang/kursi.

Selanjutnya, PAN enam orang, PKB dan PKS masing-masing lima, NasDem empat, PPP dan Partai Demokrat masing-masing tiga, serta Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) satu orang.

Periode sebelumnya (2014-2019) keanggotaan DPRD Provinsi Kalsel dari Partai Golkar 13, PDIP delapan, PPP tujuh, PKB dan Gerindra masing-masing enam orang, PKS lima, Demokrat empat, Nasdem tiga, Hanura dua, dan PAN satu orang.

 

Sumber


BPN Prabowo Sebut Tak Punya Rencana Laksanakan People Power

Jubir BPN Prabowo-Sandi

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade menyatakan pihaknya tak punya rencana melaksanakan gerakan people power dalam menyikapi hasil Pemilu 2019.

Dia menegaskan pihaknya menyerahkan gerakan people power kepada rakyat karena gerakan people power merupakan kehendak rakyat.

“[Gerakan] people power itu kehendak rakyat, ya terserah rakyat saja,” kata Andre lewat pesan singkat, Jumat (10/5).

BPN, menurut Andre, akan selalu menempuh langkah yang sesuai konstitusi dalam proses Pemilu 2019, salah satunya dengan mendatangi Bawaslu untuk melapor mengenai dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Andre berkata pihaknya menduga telah terjadi kecurangan terkait pemenangan pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Kecurangan itu terjadi dari sebelum hingga hari penyelenggaraan pemungutan suara berlangsung.

“Kami menduga kecurangan terkait pemenangan pasangan 01 yang terjadi tidak hanya saat tahap pencoblosan itu saja. Tapi kecurangan sudah terjadi dari sebelum pencoblosan alias terstruktur, sistematis, masif, dan brutal,” ujar Andre.

Rencana aksi people power itu pertama kali dilontarkan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais saat aksi 313 di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat pada Minggu (31/3) silam.

Aksi 313 menuntut agar KPU menjalankan pemilihan umum 17 April 2019 secara jujur dan adil. Saat itu Amien mengatakan Dia mengatakan pengerahan massa akan dilakukan jika tim kampanye Prabowo menemukan bukti kecurangan pemilu secara sistematik, terukur dan masif. Namun dia berharap kecurangan itu tidak terjadi.

“Kami enggak akan ke MK lagi, kami langsung people power,” kata Amien Rais di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta.

Rencana gerakan people power kemudian mendapat respons dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mengancam bakal menggunakan pasal terkait tindak pidana makar.

Menurut dia, aturan yang tertuang dalam Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu bisa digunakan apabila gerakan people power mengandung unsur ingin menjatuhkan pemerintahan.

“Kalau seandainya ada ajakan untuk pakai people power, itu mobilisasi umum untuk melakukan penyampaian pendapat, harus melalui mekanisme ini. Kalau tidak menggunakan mekanisme ini, apalagi kalau ada bahasa akan menjatuhkan pemerintah, itu pasal 107 KUHP jelas,” kata Tito saat berbicara di Rapat Kerja Komite I DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5).

 

Sumber


Seknas Prabowo-Sandi Laporkan Banyak Komisioner KPU ke DKPP

Ilustrasi penyelenggaraan proses penghitungan suara di Pemilu 2019

Sekretariat Nasional (Seknas) dan Tim Advokasi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendatangi kantor Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Kamis (9/5). Relawan kubu 02 itu melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan beberapa komisioner KPU.

“Kurang lebih sekitar lima orang (dilaporkan),” kata Ketua Tim Advokasi Seknas Prabowo-Sandi Yupen Hadi di Bawaslu, Jakarta, Kamis (9/5).

Nama-nama anggota komisioner KPU yang disebut Yupen antara lain adalah Pramono ubaid, Wahyu Setiawan, Ilham Syahputra dan Viryan.

Selain Ketua dan anggota Komisioner KPU, Yupen juga melaporkan Koordinator Divisi SDM Bawaslu Jakarta Pusat, Roy Sofia Patra Sinaga terkait pernyataan yang mengatakan temuan formulir ribuan C1 yang ditemukan di Menteng untungkan Paslon 02.

“Menurut kami itu prejudice, jadi belum ditelusuri dia udah langsung ngomong kalau ini menguntungkan 02 dan itu palsu, segala macam, akhirnya kan orang-orang nuduh seknas curang,” katanya.

Laporan diterima dengan Nomor 01-09/PP. 01/2019. Mereka meminta pertanggungjawaban terhadap penyelanggara pemilu yang dinilai pihak Yupen ugal-ugalan. Termasuk, banyak petugas KPPS yang meninggal dunia dan yang ia dapat data yang meninggal mencapai 550 orang.

“Ini kegagalan yang harus dimintakan pertanggungjawaban,” katanya.

Yupen dan pihaknya juga membawa bukti berupa pemberitaan media, video, bukti pengakuan-pengakuan dan beberapa bukti aturan hukum. Ia juga mengatakan bahwa KPU dari awal sudah membuat pemikiran yang tidak biasa.

Yupen menjelaskan alasan pelaporan ketua KPU komisionernya karena tidak adanya pembagian tugas serta pembidangan.

“Misalnya mengenai banyaknya KPPS yang meninggal. Ini kan bidang penyelenggaraan, siapa kira-kira yang bertanggung jawab selain ketuanya diminta. Orang yang membidanginya juga harus dimintai pertanggungjawaban, jadi tidak serta merta semua harus ditanggung oleh top manejemennya,” tuturnya.

 

Sumber


Prabowo Temui Elite PKS, Sepakat Buka Data Hitung Suara Internal Pekan Depan

konferensi pers di dpp pks

Pertemuan antara capres Prabowo Subianto dan jajaran elite PKS telah berakhir. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat akan membeberkan hasil penghitungan suara Pilpres 2019.

Prabowo keluar dari gedung DPP PKS yang berada di Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2019), pukul 14.46 WIB. Prabowo didampingi Presiden PKS Sohibul Iman menuju mobilnya.

Namun tak ada penjelasan, baik dari Prabowo maupun Sohibul, terkait pertemuan hari ini. Prabowo langsung masuk mobil, sementara Sohibul hanya memperkenalkan Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP PKS Almuzzammil Yusuf.

Menurut Muzzammil, Prabowo, Sohibul, dan sejumlah elite dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) mendengarkan presentasi dari pakar statistik Prof Soegianto Soelistiono mengenai penghitungan suara Pilpres 2019. Selain itu, Prabowo dan PKS sepakat akan membeberkan hasil penghitungan suara ke publik pada Senin (13/5).

“Kita ada kesepakatan, insyaallah akan ada ekspos dari tim IT yang ada di BPN. Insyaallah mengundang berbagai pakar sehingga insyaallah akan memberikan informasi yang konstruktif, yang positif, yang sahih beberapa hari ke depan untuk ada ekspos publik temuan dari BPN terhadap Situng dari KPU dan juga penghitungan internal,” papar Muzzammil seusai pertemuan.

Namun Muzzammil tidak dapat memastikan apakah penghitungan suara yang dilakukan BPN dan PKS itu akan dijadikan dasar gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia hanya menegaskan berani menguji data penghitungan suara yang dilakukan PKS dengan KPU.

“Tentunya kalau ini disampaikan ke KPU, Bawaslu, dan masyarakat, dan apa yang kita sampaikan terbukti kebenarannya tentu akan menjadi rujukan semua pihak karena pemilu luber-jurdil itu amanat konstitusi, rujukan semua pihak. Tinggal diuji aja nanti oleh KPU dan Bawaslu,” ujar Muzzammil.

 

Sumber


Prabowo Dengarkan Masukan Ahli Statistik Pemrotes Situng

Relawan mengentri data dan pindai form C1 hitung cepat berbasis aplikasi SITUNG

Calon Presiden 02 Prabowo Subianto mendatangi DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan pada Rabu (8/5) siang. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf mengatakan kedatangan Prabowo sebatas dalam rangka silaturahim dengan para petinggi dan kader PKS.

Almuzzammil mengatakan, dalam pertemuan ini turut dihadirkan ahli bernama Soegianto. Tujuannya untuk mencocokkan perhitungan C1.

Nama Soegianto Soelistiono sebagai salah satu tenaga pendidik di Universitas Airlangga ramai di dunia maya. Sosok tersebut dibicarakan lantaran kerap kali melancarkan protes Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (Situng KPU) lewat media sosial. Dalam media sosial Facebook, dia kerap dipanggil dengan sebutan ‘Profesor Soegianto’.

Sebelumnya, Soegianto Soelistiono mengunggah protes di laman Facebook-nya, Rabu, 1 Mei 2019. Soegianto yang kerap disebut pakar Informasi Teknologi Unair itu mengklaim menemukan salah input sebanyak 57.794 suara dalam Situng KPU.

“Ini silaturahim saja. Ahli IT beri masukan ke tim IT kami. Tamu hadir Amien, Fuad Bawazier dengan pimpinan PKS ada Pak Sohibul, Pak Hidayat, Pak Sekjen. Mereka ingin minta info ke tim IT kami,” katanya saat menemui wartawan.

Almuzzammil mengklaim Soegianto sebagai ahli statistik yang termasuk Relawan Ganti Presiden. Soegianto bakal memaparkan masukannya terkait proses perhitungan suara terkini. Prabowo dan petinggi BPN diharapkan ikut memberi masukan.

“PKS siap terima masukan,” ujarnya.

Di sisi lain, Almuzzammil enggan merinci pertemuan akan membahas kelanjutan koalisi dengan Gerindra. “Pertemuan ini adalah intinya pada yang bertamunya Profesor Sugianto,” ucapnya.

Terpantau, menantu Presiden ke-2 RI Soeharto itu tiba pukul 13.50 WIB dengan mengenakan pakaian safari. Prabowo diterima kedatangannya oleh Presiden PKS Sohibul Iman, Tifarul Sembiring, Hidayat Nur Wahid beserta petinggi PKS lainnya.

PKS adalah salah satu parpol dalam koalisi Adil dan Makmur yang mengusung Prabowo dan Sandiaga Uno sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2019. Selain PKS, dalam koalisi itu terdapat pula Gerindra, Demokrat, PAN, dan Berkarya. Pasca hari pencoblosan pemilu pada 17 April lalu, beredar kabar retaknya koalisi Adil dan Makmur.

 

Sumber