• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Prabowo Tetap Maju Pilres: 11 April 2018 Gerindra Deklarasi Pencapresan

gerindra-yakin-penuhi-syarat-mengusung-prabowo-di-pilpres-2019_20180307_163459

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan bahwa partainya akan mendeklarasikan ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.

Menurut Dasco, deklarasi akan dilakukan pada 11 April mendatang, tetapi ia belum bisa memastikan lokasi deklarasinya.

“Betul, rencananya begitu,” kata Dasco melalui pesan singkat, Selasa (27/3/2018).

Ia mengatakan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra telah menyerap aspirasi seluruh kader di daerah untuk kembali mengusung Prabowo sebagai calon presiden.

Saat ditanya apakah deklarasi juga akan mengumumkan calon wakil presiden pendamping Prabowo, ia mengatakan hal itu belum akan diumumkan.

Belum. Ada saatnya nanti kami kerucutkan yang 15 (nama) menjadi berapa untuk ditimbang oleh Pak Prabowo,” kata Dasco.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta masyarakat bersabar terkait pencalonan dirinya sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.

Hal itu diungkapkan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani seusai acara syukuran atas terpilihnya Muzani sebagai wakil ketua MPR di rumah pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (26/3/2018) malam.

“Tentang calon presiden, Pak Prabowo meminta kesabaran semua pihak tentang hal ini karena bagaimanapun juga kami harus mengakui ada harapan besar dan keinginan besar masyarakat terhadap Gerindra, terhadap Pak Prabowo,” ujar Muzani saat ditemui seusai acara.

Ketua DPP Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa memastikan Ketua Umum Prabowo Subianto akan maju sebagai capres di Pilpres 2019 meski hingga saat ini belum mendeklarasikan diri.

“Tinggal menunggu waktu. Pak Prabowo insya Allah akan mencalonkan diri,” ujar Desmond saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Saat ditanya terkait persiapan Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo, Wakil Ketua Komisi III DPR itu mengaku partainya telah membentuk tim pemenangan di Pilpres 2019.

Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait tim tersebut dan siapa saja anggota yang menjadi tim pemenangan.

“Sudah ada. Kalau anggotanya, wah, itu rahasia perusahaan,” ucapnya.

“Masih ada tiga bulan lagi, tenang saja. Sebelum hari-H (jadwal pendaftaran) akan ada pengumuman,” kata Desmond.

Lembaga Political Communication Institute (Polcomm Institute) melakukan survei terhadap tokoh yang dianggap paling cocok menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto .

Survei ini tetap dilakukan meski Ketua Umum Partai Gerindra itu belum menyatakan maju dalam Pilpres 2019.

“Saat ditanya siapa calon wakil presiden apabila Prabowo maju dalam pilpres, mayoritas responden menjawab Gatot Nurmantyo,” ujar Direktur Polcomm Institute Heri Budianto dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta, Minggu (25/3/2018).

Dari hasil survei, sebanyak 21,83 persen responden memilih oleh mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo layak untuk mendampingi Prabowo pada Pilpres 2019.

Posisi kedua ditempati Ketua MPR Zulkifli Hasan. Zulkifli yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dipilih 18,50 persen responden.

Kemudian,  posisi ketiga ditempati Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Putra Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu dipilih 15, 50 persen responden.

Selanjutnya, posisi keempat ditempati Anies Baswedan. Anies yang sekarang menjabat Gubernur DKI Jakarta dipilih 10,83 persen responden.

Sementara  posisi kelima diisi  Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dengan dipilih 10,42 persen responden.

Tidak konsisten

Meski demikian, menurut Heri, ada temuan yang tidak konsisten dalam hasil survei yang dilakukan.

Sebab, dalam survei terkait latar belakang calon wakil presiden, mayoritas responden memilih tokoh agama paling cocok mendampingi Prabowo, yakni sebesar 28,20 persen.

Kemudian, latar belakang tokoh politik dipilih 17,83 persen responden dan tokoh profesional sebesar 15,40 persen.

Sementara latar belakang militer hanya dipilih sebesar 15,42 persen.

Jumlah itu berbanding terbalik karena mayoritas responden memilih Gatot yang paling cocok mendampingi Prabowo.

“Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan responden tentang latar belakang tokoh nasional. Responden lebih hafal nama daripada latar belakang,” kata Heri.

Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi.

Survei dilakukan dengan wawancara langsung secara tatap muka pada 18 Maret hingga 21 Maret 2018.

Adapun tingkat kepercayaan dalam survei ini sebesar 95 persen.

Kemudian, tingkat kesalahan atau margin of error sebesar 2,83 persen.

Tunggu tanggal main

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri menuturkan bahwa ketua umum partainya, Prabowo Subianto, akan maju sebagai capres pada Pilpres 2019.

Ia mengungkapkan, Prabowo akan segera mendeklarasikan pencalonannya itu dalam waktu dekat.

“Kalau pilpres insya Allah Pak Prabowo tetap akan maju. Insya Allah. Ya nanti tunggu tanggal mainnya saja,” ujar Rachmawati saat ditemui di rumah pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (26/3/2018) malam.

Saat ini, kata Rachmawati, internal partai masih membahas sosok yang tepat untuk mendampingi Prabowo sebagai cawapres.

Namun, ia enggan untuk menyebutkan siapa saja sosok yang tengah menjadi sorotan partai Gerindra.

“Kalau mau maju ya pasti ada cawapresnya dong, cuma siapanya itu kan masih rahasia. Ya kalau saya hitung banyak juga sih,” tutur putri Presiden RI pertama Soekarno itu.

Racmawati sendiri mengaku sudah mengusulkan kriteria yang cocok untuk menjadi cawapres Prabowo.

Ia menilai sosok cawapres harus mampu mengerti, sinkron, dan bekerja sama dengan Prabowo.

Ia pun mencontohkan pernyataan Prabowo yang belakangan ramai diperdebatkan terkait prediksi bubarnya Indonesia pada tahun 2030.

Menurut Rachmawati, pernyataan itu seharusnya menjadi perhatian bangsa Indonesia.

Ia juga tak mempersoalkan apakah sosok cawapres tersebut berasal dari kalangan sipil ataupun militer.

“Bagaimanapun juga Pak Prabowo ini sebagai antitesa (antitesis) dengan keadaan sekarang ini, maka dari itu kalau kita lihat dari paradoks Indonesia atau sekarang lagi ramai tentang bubarnya Indonesia 2030, seharusnya menjadi satu perhatian kita, bangsa Indonesia ke depan,” tuturnya.

“Bagaimanapun juga cawapresnya sendiri harus mengerti, harus sinkron dan bisa bekerja sama dengan capresnya.

Kalau soal militer sipilnya, saya kira nggak terlalu dipersoalkan pokoknya capable aja bisa bekerja sama,” kata Rachmawati. *

 

Sumber

 

 


Selain Tim Penjaring Cawapres, Gerindra Akui Telah Bentuk Tim Pemenangan Parbowo

1111

Politisi Gerindra Supratman Andi Agtas mengakui Partai Gerindra telah membentuk tim pemenangan Prabowo Subianto.

Tim pemenangan yang sudah terbentuk tersebut merupakan simpul-simpul relawan di seluruh Indonesia.

“Secara informal, kalau relawan-relawan pasti. tapi resminya belum,” ujar Supratman Andi Agtas, Selasa (27/3/2018).

Sementara itu, Politisi Gerindra lainnya, Desmond Mahesa mengakui partainya sudah membentuk tim untuk menjaring Calon Wakil Presiden pendamping Prabowo Subianto.

Desmond enggan menyebutkan siapa saja komposisi tim tersebut dan sudah sejauh mana penjaringan yang dilakukan.

“Saya bilang sudah ada (tim Penjaring Cawapres,” ujar Desmond di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Selasa.

Tim penjaring tersebut menurut Desmond ada dua.

Pertama yang dibentuk tim Gerindra, kedua yang dibentuk mitra partai koalisi.

Hanya saja, Desmon tidak membeberkan rinci mekanism‎e serta sudah sejauh mana penjaringan dilakukan.

Alasannya tim penjaringan tersebut merupakan bagian dari strategi politik yang harus dirahasiakan.

‎”Tapi kan kita harus melihat. Kalau kita buka sekarang kayak gitu, ya orang mudah membaca. Ini kita bicara strategi politik. Sabar. Kan tidak semua harus kami paparkan tentang kapan deklarasi, kapan Caleg, dan lain-lain,” katanya.

Desmond mengatakan tim penjaring tersebut bertugas untuk menginventarisir nama nama yang selama ini santer disebutkan akan maju dalam Pilpres. Nama nama tersebut kemudian dikaji dengan kriteria Cawapres Prabowo, mulai dari tingkat elektabilitas hingga kecocokan (chemistry).

‎”Semua partai hari ini adalah berpikir siapa yang akan terlibat kekuasaan yang akan meneruskan berkuasa di 2019-2024 ke atas,” tuturnya.

 

Sumber

 


Gerindra Deklarasikan Prabowo Jadi Capres pada 11 April

Prabowo-Subianto

Partai Gerindra akan mendeklarasikan Ketua Umumnya Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden 2019-2024 di Jakarta pada 11 April 2018. Terkait siapa yang akan mendampingi Prabowo sebagai Cawapres, Gerindra masih belum menentukan.

“Kami menjadwalkan tanggal 11 April ini. Mudah-mudahan tidak meleset,” kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani di Jakarta, Selasa (27/3).

Namun, ia belum menyebutkan, di mana tepatnya lokasi penyelenggaraan deklarasi Prabowo Subianto sebagai calon presiden itu. Ketika ditanya soal calon wakil presiden, Muzani mengatakan, Partai Gerindra masih menyeleksi sejumlah bakal calon wakil presiden sebagai pendamping Prabowo.

Muzani melanjutkan, Gerindra berharap figur Cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto adalah populer, dapat bekerja sama dengan calon presiden, dan dapat memenangkan pasangan capres-cawapres pada Pemilu 2019.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan Partai Gerindra akan mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Jakarta, pada April 2018. “Soal calon presiden, pembahasan di internal Partai Gerindra sudah selesai. Partai Gerindra akan mengusung Pak Prabowo,” katanya.

Menurut Riza, Partai Gerindra sedang mencari tempat yang besar dan representatif untuk deklarasi calon presiden, sehingga dapat menampung banyak orang. Sementara itu, Anggota Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Muhammad Syafii mengatakan Partai Gerindra sudah memiliki tiga nama bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Prabowo Subianto.

Menurut Syafii, yang akrab disapa Romo, DPP Partai Gerindra telah membentuk tim khusus untuk menyeleksi nama-nama bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

“Tim tersebut sudah melakukan seleksi dari semula ada 14 nama bakal cawapres yang masuk dalam daftar di Partai Gerindra,” katanya.

Tim khusus itu, kata dia, kemudian melakukan seleksi menjadi lima nama dan kemudian diseleksi lagi menjadi tiga nama. “Saat ini, Partai Gerindra masih mengantongi tiga nama bakal cawapres,” katanya.

 

Sumber


Deklarasi Capres, Ini kata Prabowo

69d65995-36fb-4363-a19c-118f389152b9_169

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta masyarakat bersabar terkait pencalonan dirinya sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.

Hal itu diungkapkan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani seusai acara syukuran atas terpilihnya Muzani sebagai wakil ketua MPR di kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (26/3/2018) malam.

“Tentang calon presiden, Pak Prabowo meminta kesabaran semua pihak tentang hal ini karena bagaimana pun juga kita harus mengakui ada harapan besar dan keinginan besar masyarakat terhadap Gerindra, terhadap Pak Prabowo,” ujar Muzani saat ditemui seusai acara

Menurut Muzani, keputusan Prabowo untuk mencalonkan diri sebagai capres masih memerlukan perundingan dengan partai koalisi.

Pasalnya, Partai Gerindra hanya memiliki 73 kursi di parlemen dan membutuhkan 39 kursi tambahan dari partai koalisi agar Partai Gerindra bisa mencalonkan Prabowo.

Meski demikian, Muzani menegaskan kekuragan tersebut bisa diatasi.

“Kita harus catat jumlah kursi Gerindra adalah 73 kursi, masih kurang 39 kursi. memang kekurangan itu bisa saja kita dapat dan Insya Allah itu sudah dapat kita dapatkan,” tuturnya.

“Tetapi sekali lagi perundingan untuk memikirkan perjuangan bangsa dan negara perlu kesabaran dan perlu ketenangan. Itulah yang disampaikan oleh Pak Prabowo, termasuk tentang wakil presiden,” kata Muzani.

Selain itu, Muzani memastikan partainya akan menggelar deklarasi untuk mengusung Prabowo sebagai capres.

Namun, ia tidak menjelaskan kapan deklarasi tersebut akan dilakukan. Ia hanya mengatakan pada 11 April 2018 mendatang partainya akan menggelar konsolidasi nasional dengan mengumpulkan seluruh kader partai.

“Deklarasi kan persoalan seremoni tapi yang diperlukan adalah kejernihan kita berpikir tentang masa depan bangsa dan koalisi. Itu memerlukan kesabaran dari semua pihak termasuk dari internal Gerindra,” ucapnya.

Gerindra Bentuk Tim Pemenangan

Ketua DPP Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa memastikan Ketua Umum Prabowo Subianto akan maju sebagai capres di Pilpres 2019 meski hingga saat ini belum mendeklarasikan diri.

“Tinggal menunggu waktu. Pak Prabowo insya Allah akan mencalonkan diri,” ujar Desmond saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Saat ditanya terkait persiapan Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo, Wakil Ketua Komisi III DPR itu mengaku partainya telah membentuk tim pemenangan di Pilpres 2019.

Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait tim tersebut dan siapa saja anggota yang menjadi tim pemenangan.

“Sudah ada. Kalau anggotanya, wah, itu rahasia perusahaan,” ucapnya.

“Masih ada tiga bulan lagi, tenang saja. Sebelum hari-H (jadwal pendaftaran) akan ada pengumuman,” kata Desmond.

5 Calon Pendamping Prabowo

Lembaga Political Communication Institute (Polcomm Institute) melakukan survei terhadap tokoh yang dianggap paling cocok menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Survei ini tetap dilakukan meski Ketua Umum Partai Gerindra itu belum menyatakan maju dalam Pilpres 2019.

“Saat ditanya siapa calon wakil presiden apabila Prabowo maju dalam pilpres, mayoritas responden menjawab Gatot Nurmantyo,” ujar Direktur Polcomm Institute Heri Budianto dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta, Minggu (25/3/2018).

Dari hasil survei, sebanyak 21,83 persen responden memilih oleh mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo layak untuk mendampingi Prabowo pada Pilpres 2019.

Posisi kedua ditempati Ketua MPR Zulkifli Hasan. Zulkifli yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dipilih 18,50 persen responden.

Kemudian,  posisi ketiga ditempati Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Putra Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu dipilih 15, 50 persen responden.

Selanjutnya, posisi keempat ditempati Anies Baswedan.

Anies yang sekarang menjabat Gubernur DKI Jakarta dipilih 10,83 persen responden.

Sementara  posisi kelima diisi  Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dengan dipilih 10,42 persen responden.

Tidak konsisten

Meski demikian, menurut Heri, ada temuan yang tidak konsisten dalam hasil survei yang dilakukan.

Sebab, dalam survei terkait latar belakang calon wakil presiden, mayoritas responden memilih tokoh agama paling cocok mendampingi Prabowo, yakni sebesar 28,20 persen.

Kemudian, latar belakang tokoh politik dipilih 17,83 persen responden dan tokoh profesional sebesar 15,40 persen.

Sementara latar belakang militer hanya dipilih sebesar 15,42 persen. Jumlah itu berbanding terbalik karena mayoritas responden memilih Gatot yang paling cocok mendampingi Prabowo.

“Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan responden tentang latar belakang tokoh nasional. Responden lebih hafal nama daripada latar belakang,” kata Heri.

Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi. Survei dilakukan dengan wawancara langsung secara tatap muka pada 18 Maret hingga 21 Maret 2018.

Adapun tingkat kepercayaan dalam survei ini sebesar 95 persen. Kemudian, tingkat kesalahan atau margin of error sebesar 2,83 persen.

 

Sumber

 


Fadli Zon: Gopac Konsisten Perangi Korupsi Terkait Migrasi

Fadli Zon sebut rakyat ingin Jokowi cukup satu periode

Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam kapasitasnya sebagai Presiden GOPAC (the Global Organization of Parliamentarians Against Corruption / Organisasi Parlemen Dunia Anti Korupsi) memuji langkah IPU menyoroti masalah migrasi sebagai tema utama Sidang Parlemen Dunia di Jenewa Swiss.

Hal ini dikatakan Fadli Zon saat memberikan pidato pada Sidang Inter Parliamentary Union ke-138 di Gedung CICG, Jenewa, Swiss, Senin (26/3/2018) waktu setempat.

Fadli menegaskan, GOPAC mengecam segala bentuk korupsi terkait migrasi seperti suap, penggelapan, penyalahgunaan dana publik dan nepotisme. GOPAC mendukung penyusunan Global Compact for Save, Orderly, and Regular Migration (GCM) yang merupakan amanat New York Declaration for Refugees and Migrants pada Sidang Majelis Umum ke-71 PBB 2016.  Memastikan mendukung Global Compact for Refugees (GCR).

Dikatakan, selain memperkuat kerjasama internasional dalam penanggulangan migrasi, GCM dan GCR juga penting untuk memasukkan prinsip-prinsip antikorupsi dalam mekanisme penanggulangan migrasi.

Sebuah penelitian di Migration Policy Institute mengungkapkan bahwa korupsi memfasilitasi migrasi ilegal dalam bentuk penyuapan perbatasan dan pemalsuan dokumen dengan membayar suap. Kasus suap, imbuhnya,  sering terjadi dalam perdagangan manusia.

Hal ini terkait dengan pejabat korup yang meloloskan penyelundupan manusia. Selain itu ada “dana siluman” yang biasanya keluar dari pengiriman remittance. Korupsi juga sering terjadi dalam pengiriman bantuan untuk pengungsi atau migrasi baik oleh institusi pemerintah maupun LSM dengan proposal fiktif.

Dalam hal migrasi paksa, sering kita lihat berkembang dari konflik atau situasi pasca-perang di negara-negara asal. Dampaknya lebih buruk.

“Dalam kasus Rohingya misalnya, arus migrasi dari Myanmar ke Bangladesh banyak diwarnai kasus kekerasan politik maupun ekonomi dilakukan pihak berwenang. Selama kunjungan saya ke Cox Bazaar, Bangladesh, baru-baru ini, saya mendengar cerita kekejaman dan pelecehan besar-besaran yang telah menyebabkan tragedi kemanusiaan di zaman kita,” ungkap Fadli Zon yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini.

Pada kesempatan Sidang IPU, Fadli Zon mengajak parlemen sedunia mendukung komitmen Sustainable Development Goals (SDGs). Migrasi terkait dengan beragam aspek multidimensi pembangunan.

GOPAC mengakui SDGs sebagai tujuan global menuju kesejahteraan manusia di lingkungan bebas korupsi. Parlemen dapat berkontribusi melalui peran konstitusional mendukung SDGs.

 

Sumber


825 Pages« First...345...10...Last »