• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Gerindra Minta Provokator Mobilisasi Tukang Becak Ditindak

Gerindra Minta Provokator Mobilisasi Tukang Becak Ditindak

Partai Gerindra DKI Jakarta mengingatkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, harus bertindak tegas jika ada pihak yang sengaja memobilisasi tukang becak ke Jakarta. Ketua Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik mengakui diduga ada provokator yang memobilisasi tukang becak dari luar DKI ke Jakarta.

“Ambil tindakan dari Pemda, suruh Satpol PP cegah. Itu namanya provokator,” kata Taufik kepada wartawan, Senin (29/1).

Diakui dia, Gerindra mensinyalir ada kelompok yang dengan sengaja ingin mengganggu program-program Anies-Sandi dengan mengacaukan di lapangan. Salah satunya adalah soal kebijakan becak yang akan dibolehkan kembali beroperasi di Jakarta.

Taufik yakin ada pihak provokator yang dengan sengaja memobilisasi tulang becak dari luar DKI. “Pasti ada, pendekatannya bisa dilihat kesitu,” ujarnya menambahkan.

Tentu pernyataannya ini berdasarkan indikasi-indikasi yang berkembang. Di antaranya masuknya becak dari luar Jakarta. Tiba tiba seperti ada yang memobilisasi becak-becak yang masuk Jakarta.

Padahal yang diperbolehkan oleh Gubernur DKI adalah becak yang ada di kawasan Jakarta dan itupun di wilayah-wilayah tertentu. Namun ia menolak bila pihak yang memobilisasi itu dikaitkan dengan partai politik tertentu.

“Kalau saya menganggap orang yang memobilisasi itu sama dengan provokator yang harus ditindak tegas,” katanya.

Anies-Sandi menurutnya jangan sampai membiarkan mereka mengambil manfaat dari kelemahan kebijakan ini. Harus ditindak tegas dengan segera.

 

Sumber


Menurut Gerindra, Penjabat Gubernur dari Polri Akan Melanggar Dua UU

Menurut Gerindra, Penjabat Gubernur dari Polri Akan Melanggar Dua UU

Ketua DPP Partai MendagriNizar Zahro menilai, langkah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk jenderal polisi aktif sebagai Pejabat Gubernur telah melanggar dua undang-undang.

Pertama, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 28 ayat 3 UU Kepolisian menyatakan, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

“Ini memberikan pengertian tidak diperbolehkan menduduki jabatan seperti PLT gubernur bila mana masih aktif,” kata Nizar kepada Kompas.com, Senin (29/1/2018).

Selain itu, Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa anggota Polri atau prajurit TNI hanya diperbolehkan mengisi jabatan ASN tertentu sesuai yang diatur UU TNI atau UU Kepolisian.

“Yaitu, jabatan yang ada pada instansi pemerintah pusat dan tidak termasuk jabatan pada instansi daerah,” kata Nizar.

Nizar menekankan, langkah Mendagri mengusulkan Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan menjadi Pejabat Gubernur Jawa Barat dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara, telah melanggar kedua UU tersebut.

“Maka dari itu, tidak heran bila ada hidden politik di balik penunjukan dua petinggi Polri sebagai plt gubernur di Jabar dan Sumut,” ujar Nizar.

Nizar juga tak bisa menerima alasan yang dikemukakan Mendagri bahwa usulan ini dilakukan atas dasar adanya kerawanan di dua provinsi tersebut.

Sebab, kerawanan dan kerusuhan dalam pilkada merupakan tanggung jawab dari pihak kepolisian, bukan Pejabat Gubernur  atau Pemda.

“Sementara itu, tugas gubernur lebih pada menjalankan roda pemerintahan dan birokrasi setempat sehingga tugas pelayanan publik tetap berjalan dan terlayani,” kata dia.

Oleh karena itu, kata Nizar, penunjukan petinggi Polri sebagai penjabat gubernur harus ditolak karena rawan bermuatan politis dari pihak tertentu untuk memenangkan pilkada.

Menurut dia, lebih baik jika penjabat gubernur dijabat oleh pihak dari Kemendagri atau dari sekda setempat.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, belum ada kepastian siapa saja yang akan diangkat menjadi penjabat gubernur daerah peserta Pilkada 2018. Namun, persoalan tersebut sudah menyebabkan kegaduhan.

Tjahjo mengatakan, nama-nama calon penjabat gubernur akan melalui sejumlah tahapan terlebih dahulu, mulai dari usulan resmi Kepala Polri dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan hingga dikirimkan kepada Presiden melalui Menteri Sekretariat Negara untuk disetujui.

“Dari Kapolri, lisan sudah (disampaikan). Sementara dari Menko Polhukam belum keluar,” ujar Tjahjo melalui pesan singkatnya, Senin (29/1/2018).

 

Sumber


Partai Gerindra Lolos Verifikasi Faktual di Tingkat Pusat

Partai Gerindra Lolos Verifikasi Faktual di Tingkat Pusat

Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menyatakan bahwa partai Gerindra memenuhi syarat verifikasi faktual di tingkat pimpinan pusat.

Keputusan itu diambil usai tim KPU melakukan proses verifikasi faktual sekitar tiga jam di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2018).

“Ini verifikasi cukup tingkat pusat. Nanti (tingkat) provinsi, baru kota/kabupaten,” kata Komisioner KPU Viryan Azis usai proses verifikasi, Senin.

Dalam proses verifikasi, ada tiga komponen yang diperiksa oleh KPU, yaitu memeriksa keanggotaan kepengurusan partai di tingkat pusat, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor.

Khusus untuk keterwakilan perempuan, syarat yang ditetapkan oleh KPU yaitu sebesar 30 persen dari jumlah total pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Viryan mengakui, proses verifikasi yang berlangsung tertutup dari media itu sempat terhambat karena ada pengurus perempuan yang belum hadir.

“Menunggu perwakilan perempuan, 1 orang, sudah tercapai syarat perwakilan perempuan 30 persen,” ucap Viryan.

Adapun Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, setelah verifikasi faktual ditingkat pusat rampung, KPU akan segara melakukan verifikasi di tingkat DPD untuk provinsi, dan DPC untuk tingkat kabupaten atau kota.

Secara jadwal, verifikasi faktual tingkat provinsi akan dilakukan pada 29-30 Januari 2018. Sementara di tingkat kabupaten atau kota pada 30-31 Januari 2018.

 

Sumber


Sudrajat Yakin Gerindra, PKS, PAN Cukup Kuat di Jawa Barat

Sudrajat Yakin Gerindra, PKS, PAN Cukup Kuat di Jawa Barat

Calon Gubernur Jawa Barat, Sudrajat mengaku berat dalam menjalankan kompetisi pilkada. Sebab, lawan-lawannya rata-rata petahana yang sudah pernah menjabat.

“Banyak titik-titik yang kita sudah mulai tatap muka dan silaturahmi dengan lintas masyarakat. Ini adalah suatu pekerjaan berat bagi saya, karena saya adalah pemula, dibandingkan dengan paslon yang lain. Mereka sudah pernah menjabat lima tahun sebelumnya,” kata Sudrajat, saat ditemui di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Sabtu 27 Januari 2018.

Ia berharap, proses sosialisasi ini bisa menjadi dasar bergerak maju. Dia mengakui, memang harus menjaga fisik dan kesehatan, agar setiap saat bisa berkomunikasi dengan para pemilih.

 “Gerindra, PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan PAN (Partai Amanat Nasional) cukup kuat. Apalagi, saya didukung oleh PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan PBB (Partai Bulan Bintang). Banyak kantong-kantong PKS yang kuat seperti di Depok dan Bekasi. Itu kantong suara yang harus kita pelihara,” kata Sudrajat.

Meski begitu, ia mengakui, memang ada juga kantong-kantong yang tipis atau agak kurang, misalnya seperti di Pantai Utara. Tetapi, itu menjadi garapan Syaikhu (Sudrajat-Ahmad). Karena, Syaikhu datang dari Cirebon dan sekitarnya.

“Jadi, kita berbagi tugas. Mungkin Priangan Timur itu tempat nenek moyang saya, jadi suatu garapan yang juga harus diusahakan. Bogor dan Sukabumi, juga termasuk kantong suara yang cukup besar,” kata Sudrajat.

Ia menjelaskan, saat ini, kegiatannya memang bersosialisasi. Sehingga, ia bertemu dengan para pemangku kepentingan dan segmen multi generasi. Generasi yang senior sampai dengan yang milenial.

“Kita mencoba menyebarkan CV masing-masing. Dengan track record masing-masing, supaya rakyat lebih mengenal siapa calon gubernur,” kata Sudrajat.

Ia pun sudah berkeliling Jawa Barat. Di antaranya, seperti Cirebon dan sekitar serta Bandung Barat. “Dan, nanti mungkin saya akan ke kabupaten Bandung. Di Bogor, Sukabumi, dan kemarin saya baru dari Karawang,” kata Sudrajat.

 

Sumber


Tim Advokasi Dampingi Kasus Penembakan Kader Gerindra

Tim Advokasi Dampingi Kasus Penembakan Kader Gerindra

Tim advokasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Habiburahman, mendampingi pemeriksaan tiga orang saksi atas dugaan penembakkan kader Gerindra Fernando oleh oknum polisi di Bogor, Jawa Barat. Habiburahman sempat mempertanyakan mengenai pemeriksaan para saksi, yang diperiksa atas laporan istri oknum polisi, bukan karena meninggalnya Fernando.

Seorang yang diduga kader Partai Gerindra tewas dalam perkelahian berujung penembakkan yang diduga dilakukan oknum polisi. Penembakkan terjadi di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Bogor. Aksi tersebut diduga terjadi setelah korban dan tersangka cekcok rebutan pistol milik oknum polisi tersebut.

 

Sumber


814 Pages« First...345...10...Last »