• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Gerindra sebut Ahok tak mau cuti karena mau manfaatkan jabatan

Gerindra sebut Ahok tak mau cuti karena mau manfaatkan jabatan

Wakil ketua tim pemenangan Anies-Sandi, Muhammad Taufik menegaskan, pasangan petahana Basuki T Purnama dan Djarot Saiful Hidayat harus kembali cuti pada kampanye putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Sebab, aturan tersebut telah tertuang dalam UU Pilkada.

“Kalau saya melihatnya kalau ada kampanye mesti cuti dong. Undang-Undang itu,” kata Taufik di Posko pemenangan Anies-Sandi Jalan Cicurug No 6, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/2).

Lebih lanjut, Taufik khawatir, bila pasangan petahana Basuki-Djarot tak kembali cuti, kemungkinan memanfaatkan jabatan dilakukan petahana. Hal ini tentu sangat merugikan bagi jagoannya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

“Kalau enggak mau cuti berarti kita patut menduga mau memanfaatkan jabatan itu. Jabatan itu pasti digunakan lah. Saya meyakini itu,” ungkap Taufik.

Karenanya, dia berharap, pasangan Basuki-Djarot untuk sportif dan berlaku adil dengan cuti di masa kampanye putaran kedua.

“Supaya adil ya cutilah. Kenapa sih, kan dari awal dia udah enggak mau cuti. Kalau enggak mau cuti kita tahu mau apa,” kata Taufik.

“Mau memanfaatkan jabatan Gubernur dan wakil Gubernur untuk kepentingan kampanye,” sindirnya.

 

Sumber


Gerindra Yakin Hak Angket ‘Ahok Gate’ Berjalan Mulus

Gerindra Yakin Hak Angket 'Ahok Gate' Berjalan Mulus

Usulan hak angket soal status Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atau ‘Ahok Gate’ telah dibacakan dalam Rapat Paripurna di DPR pada Kamis 23 Februari 2017. Hak angket tersebut kini tengah dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk dibahas lebih lanjut.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade mengatakan, pihaknya yakin usulan hak angket ‘Ahok Gate’ yang tengah bergulir di parlemen saat ini akan berjalan mulus. Pasalnya, sejumlah pelanggaran terhadap undang-undang sudah terang terlihat.

“Kita yakin hak angket bisa (berjalan) karena ini terang benderang pelanggaran konstitusinya. Dan juga ini kan aspirasi mayoritas rakyat indonesia yang melihat sekarang telah terjadi pelanggaran,” kata Andre saat berbincang dengan Okezone, Minggu (26/2/2017).

Hak angket ‘Ahok Gate’ tersebut diusulkan oleh 94 anggota dewan dari empat fraksi, yakni Fraksi Demokrat, PKS, Gerindra dan PAN. Mereka menggulirkan hak angket lantaran menilai pemerintah telah salah tak menonaktifkan Ahok kembali sebagai terdakwa. Pasalnya Ahok menyandang status terdakwa.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya tak langsung menonaktifkan Ahok lantaran Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif. Ahok didakwa melanggar Pasal 156 huruf a KUHP dan Pasal 156 KUHP. Karena itu, Tjahjo ingin mendengarkan tuntutan jaksa terhadap Ahok terlebih dulu.

Menurut Andre, alasan dari Tjahjo tak dapat diterima. Andre menegaskan bahwa, posisi Ahok sebagai gubernur DKI tak hanya melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, melainkan juga melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, serta PKPU Nomor 12 Tahun 2016.

“(Usulan) hak angket ini terang benderang pemerintah melanggar Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2016 ayat (1), (2) dan (3). Proses pelantikan kembali Ahok juga melanggar peraturan. Berakhirnya waktu kampanye kan 11 Februari 2017 pukul 24.00 WIB, nah Ahok itu dilantik pada tanggal 11 pukul 15.30 WIB. Masih panjang waktu cuti, masih ada beberapa jam lagi itu,” tandasnya.

 

Sumber


Pilkada 2017, Gerindra Menang di 45 Kabupaten/Kota

Pilkada 2017, Gerindra Menang di 45 Kabupaten,Kota

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto mengemukakan bahwa calon-calon yang diusung partai ini pada pilkada serentak 15 Februari 2017 memenangkan kompetisi di 45 kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia.

“Ada 101 daerah yang menggelar pilkada, 85 di antaranya sudah menetapkan hasil peroleh suara. Dari 85 daerah itu, kita menang di 45 kabupaten/kota dan tiga provinsi,” katanya pada orasi politik di hadapan ribuan kader Partai Gerindra Sulteng di Kota Palu, Sabtu (25/2).

Sebelum orasi, Prabowo meresmikan kantor DPD Gerindra Sulteng, melantik pengurus DPD Gerindra Sulteng periode 2016-2021 yang diketuai Longi Djanggola yang juga Gubernur Sulteng dan membuka Rakerda Partai Gerindra Sulteng yang beragenda pokok menyusun strategi pemenangan pemilu legislatif dan Pilpres 2019.

Khusus untuk pemilihan gubernur 2017, dari tujuh daerah yang menyelenggarakan, kader Gerindra menang di tiga daerah. Mudah-mudahan Gerindra juga menang dalam Pilgub DKI Jakarta, ujar pemimpin partai yang mengusung Anis Baswedan-Sandiaga Uno dalam pilgub DKI itu.

“Pada pilkada serentak 2015, Gerindra menang pada 45 persen daerah penyelenggara, sedang tahun ini naik menjadi 50 persen, sedangkan pilgub 2015, Gerindra menang pada 70 persen daerah,” ujarnya.

Prabowo yang akan mencalonkan diri lagi pada Pilpres 2019 nanti itu kemudian mengatakan dengan nada bertanya: apa yang buat Gerindra tetap menang?

“Jawabannya adalah karena Gerindra itu memiliki hati rakyat, mengetahui apa kebutuhan rakyat dan mau mendengar mereka,” ujarnya yang disambut tepuk tangan meriah ribuah hadirin.

Ia melanjutkan; ‘maaf, kita tidak berkuasa, bukan partai pemerintah, tidak punya tv, tak punya media cetak, juga tidak punya uang, tetapi kita punya hati rakyat.’

Menurut dia, Gerindra tidak akan mati hanya gara-gara tidak punya televisi dan media cetak seperti partai lain.

“Tapi Insya Allah kita juga akan punya TV, tapi kalau kita punya nanti, TV kita harus siarkan berita yang benar, bukan berita bohong. Saudara mungkin sudah tahu apa yang saya maksud, hanya karena ada banyak wartawan di sini, saya tidak mau sebut secara terang-terangan, kalian tahulah,” ujarnya.

“Kita tidak punya TV, tidak punya koran, tidak punya uang, tetapi menang terus. Apa yang mendorong? Karena kita bicara dari hati kita, kita bicara yang benar, kita bicara apa yang ada di hati rayat dan itu yang kita perjuangkan,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa penguasa yang tidak mendengarkan suara rakyat dan tuntutan mereka, bakal jatuh. Jadi jangan main-main dengan kekuasaan. Jangan karena mentang-mentang berkuasa, hukum dipermainkan, ujarnya dengan suara tegas yang disambut tepuk tangan hadirin.

 

Sumber


Titiek Dukung Anies-Sandi, Fadli Zon: Konsekuensi Demokrasi

Konsekuensi Demokrasi 1

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, dukungan politikus Partai Golkar Siti Hediati Hariyadi, alias Titiek Soeharto ke pasangan calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno adalah hal yang lumrah dalam demokrasi.

“Inilah konsekuensi dari demokrasi. Artinya, pilihan-pilihan itu kadang-kadang tergantung pada hati nurani,” kata Fadli, ketika ditemui di kawasan Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu malam 25 Februari 2017.

Fadli berharap, Partai Golkar sebagai pendukung Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok bisa bersikap bijak terhadap sikap politik Titiek. Menurutnya, sikap seperti dukungan Titiek itu memang sebaiknya disampaikan secara terbuka.

“Daripada di belakang-belakang dukung, lebih bagus sekalian di depan. Menurut saya, itu terhormat. Saya yakin, sikap ini bisa dihargai oleh pimpinan partainya,” ujar Fadli.

Terkait rencana DPP Golkar untuk memanggil Titiek, Fadli menilai, itu urusan Partai Golkar. Yang jelas, menurutnya, Partia Golkar sebaiknya mendengarkan lebih dulu klarifikasi dari Titiek, sebelum mengeluarkan langkah-langkah khusus.

“Paling tidak, itu perlu klarifikasi. Saya kira ,itu hal yang biasa. Saya yakin, tidak akan terjadi apa-apa,” kata Fadli.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan, langkah kepada Titik Soeharto, akan dirumuskan oleh DPP dalam rapat khusus.

“Kita akan selesaikan secara internal. Sudah biasa, dinamika politik internal. Kami akan mendapatkan klarifikasi dulu dari yang bersangkutan (Titiek) lalu, nanti dibahas dalam rapat internal partai,” ujar Ace, di Jakarta Pusat, Jumat 24 Februari 2017.

Pemanggilan dan klarifikasi kepada putri mendiang Presiden ke-2 RI Soeharto itu, menurutnya, karena harus didalami dulu apa penyebab keputusan Titiek untuk tidak patuh pada putusan partai. Sebab, untuk pilkada 2017 di DKI, partai berlambang Pohon Beringin itu mendukung pasangan Basuki Tjahja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat.

 

Sumber


Anies Ajak Relawan dan Simpatisan Bantu Korban Banjir Jakarta

Anies Ajak Relawan dan Simpatisan Bantu Korban Banjir Jakarta

Sejumlah wilayah di Jakarta sejak kemarin terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah di Jabodetabek. Terkait hal tersebut, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan menyatakan banjir merupakan kenyataan yang terjadi di Jakarta.

“Kita tidak perlu ribut saling menuding, tidak perlu saling menyalahkan dan jangan pula sampai saling menghujat,” kata Anies, Selasa (21/2/2017).

Anies sendiri telah mengunjungi langsung lokasi banjir dan bertemu warga korban banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur pada Senin (20/2/2017).

“Saya datang dan merasakan langsung kerumitan, betapa besarnya penderitaan keluarga dan warga di Cipinang Melayu,” ujar Anies.

Anies mengatakan saat ini warga korban banjir
membutuhkan bantuan berupa baju, sarung, selimut serta berbagai kebutuhan lain seperti bedak gatal, minyak kayu putih, sabun/cairan antiseptik, pampers, susu kemasan, minuman kemasan dan lain-lain.

Untuk itu, Anies mengimbau relawan dan simpatisan Anies untuk ikut membantu korban banjir.

“Harap untuk bisa berbagi. Saya sudah berkoordinasi dengan tim,” tutur Anies.

Anies berharap relawan dan simpatisan membantu lingkungannya seperti tetangga, teman atau keluarga yang menjadi korban banjir. “Temani mereka, bantu jaga anaknya, antarkan bila diperlukan.”

Anies juga meminta whatsapp grup relawan dan tim pemenangan sebagai tempat koordinasi dan bertukar informasi. Meski demikian, Anies menyarankan relawan dan simpatisan untuk menyebarkan informasi yang dipastikan kebenarannya. “Sertakan keterangan waktu, kapan informasi diterima. Jangan menyebarkan informasi yang meragukan atau yang sudah basi,” pungkas Anies.

Selain itu Anies juga meminta relawan dan simpatisan jika ingin membantu korban banjir untuk tidak mempersulit kerja aparat. Mantan menteri pendidikan ini juga berharap tekawan dan simpatisan memastikan bantuan yang dikelola agar dikoordinasikan dengan aparat.

“Turuti perintah aparat, bantu mereka. Mari kita buktikan Jakarta adalah rumah kita bersama di mana penghuninya saling membantu, maka kini saatnya kita menunjukkannya. Selamat bekerja, selamat berjuang,” kata Anies.

Berikut lokasi yang menjadi titik pengumpulan bantuan:
1. Posko Pemenangan Anies-Sandi, Jl. Cicurug No. 6, Menteng, Jakarta Pusat.
2. Kantor DPP Gerindra, Jl. RM Harsono No. 54, Ragunan, Jakarta Selatan.
3. Kantor DPW PKS, Jl. Letjen Soeprapto No. 17, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat.

 

Sumber


800 Pages« First...10...192021...30...Last »