• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Gerindra: Rasa Keadilan Rakyat Dikoyak Hak Pilihnya di Pemilu 2019

gerindra-rasa-keadilan-rakyat-dikoyak-hak-pilihnya-di-pemilu-2019

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menolak hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU. Bahkan, koalisi adil dan makmur ini berencana tak akan ajukan gugatan pemilu ke MK, karena sudah tak lagi percaya hukum di era kepemimpinan Presiden Jokowi.

Anggota Dewan Pembina Gerindra, Mulyadi menjelaskan, prinsip dasar dalam pesta demokrasi adalah menghormati dan menerima keputusan mayoritas masyarakat dalam melaksanakan haknya untuk memilih pemimpinnya. Namun hal itu terjadi jika pemilu berjalan adil dan transparan.

“Pemilu hari ini telah menciptakan rasa keadilan masyarakat yang dikoyak hak pilihnya,” jelas Mulyadi saat dihubungi merdeka.com, Minggu (19/5).

“Itu salah satu alasan BPN bersikap menolak rekapitulasi, karena kita menghormati dan memiliki kewajiban untuk mengawal dan memperjuangkan hak masyarkat tersebut,” tambah mantan rekan bisnis Prabowo itu.

Jurkamnas Prabowo-Sandiaga ini menekankan, jika kepekaan dalam berbangsa masih terjaga, dia mendorong agar hilangkan sikap tertutup terhadap situasi yang berkembang, dengar, analisa dan buat keputusan yang obyektif.

Dia mengatakan, negeri ini bukan warisan nenek moyang penguasa, tapi titipan anak cucu, nenek moyang pendiri bangsa ini justru menyiapkan perangkat fundamental dalam menjalani proses berbangsa dan bernegara dengan membuat landasan konstitusi yang sangat jelas untuk dipergunakan setiap generasi dalam mengelola negeri ini, tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.

“Jadi tidak perlu panik kehilangan kekuasaan, karena kekuasaan sesungguhnya milik rakyat yang tercermin dalam proses demokrasi yang dijalankan secara jujur dan adil, bukan sebaliknya,” kata Caleg DPR RI terpilih dari Gerindra dapil Kabupaten Bogor itu.

Mantan Ketua DPD Gerindra Jabar ini mengajak, hentikan prasangka dan pengkondisian lawan politik, seolah penjahat yang akan menghancurkan negeri ini. Padahal, kata dia, karena segelintir orang yang takut kepentingannya terganggu atau terbongkar, kemudian rakyat dan bangsa Indonesia dikorbankan.

“Padahal lawan politik juga menjadi bagian dari upaya untuk membawa negeri ini menjadi lebih baik,” tegas Mulyadi.

Dia pun meminta, agar Capres petahana hentikkan penggunaan perangkat kekuasaan termasuk aparat negara. Karena ini akan menimbulkan gejolak antar anak bangsa.

“Padahal ini semua terjadi sekali lagi karena ambisi dan ketakutan beberapa orang yang terusik kepentingan dan masalahnya,” tutup Mulyadi.

 

Sumber


Fadli Zon: People Power Bagian Demokrasi, Biasa-biasa Saja

fadli-zon-people-power-bagian-demokrasi-biasa-biasa-saja

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meminta aparat pemerintah dan aparat kepolisian untuk tidak membuat stigma negatif pada aksi unjuk rasa saat pengumuman hasil rekapitulasi suara KPU 22 Mei mendatang. Sebab, kata dia, unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi.

“Saya meminta agar pemerintah, juga aparat kepolisian, tidak membuat stigma negatif terhadap aksi unjuk rasa masyarakat. People power itu merupakan bagian dari demokrasi, biasa-biasa saja,” kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/5).

“Demonstrasi adalah salah satu bentuk ekspresi demokrasi. Jadi, berhentilah membuat stigma negatif dan menyeramkan. Kecuali, kita memang hendak kembali ke jalan otoritarian,” sambungnya.

Fadli berharap aparat penegak hukum bisa bekerja sama dengan elemen demokrasi. Hal itu, dilakukan untuk mencegah munculnya rezim kepolisian berada di atas kekuatan rakyat.

” Polisi adalah aparat negara, bukan alat politik rezim. Jangan sampai Polisi digunakan oleh penguasa sebagai alat pemukul lawan-lawan politik. Itu tak boleh terjadi,” ungkapnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR ini menilai demokrasi di Indonesia semakin menurun. Kejadian itu, lanjutnya diperparah dengan penangkapan beberapa tokoh dengan tuduhan makar.

“Selama lima tahun pemerintahan Jokowi telah terjadi pemasungan demokrasi, pembungkaman masyarakat, persekusi terhadap aktivis dan ulama yang kritis terhadap Pemerintah, serta penangkapan tokoh-tokoh dengan tudingan makar. Jadi, sesudah dua puluh tahun Reformasi, kini kita sedang berada di titik balik otoritarianisme,” ucapnya.

 

Sumber


Gerindra: Surat Wasiat Prabowo Akan Jadi Standing Point Terakhirnya

habiburokhman-gerindra

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengungkap telah menyiapkan surat wasiat sebagai komitmen menghadirkan Pemilu adil tanpa kecurangan.

Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman menjelaskan surat wasiat Prabowo akan menjadi standing point alias sikap resmi paling mutakhir capres 02 tersebut.

Kata Habiburokhman, isi surat itu tidak terlalu spesifik soal tindak lanjut hasil Pemilu.

Melainkan lebih kepada hal-hal baik untuk bangsa Indonesia, terutama bagaimana seharusnya mensikapi persoalan Pemilu tahun ini.

“Itu akan menjadi standing point, sikap resminya pak Prabowo yang final. Intinya, pasti apa yang ditulis, disampaikan pak Prabowo itu hal baik. Hal yang bagus untuk bangsa. Bagaimana bangsa ini menyikapi persoalan terkait Pemilu terakhir,” kata Habiburokhman saat ditemui di KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/5/2019).

Lebih lanjut Habiburokhman tidak mau membocorkan secara detail apa isi surat tersebut. Tapi yang jelas, surat wasiat Prabowo akan dibacakan antara tanggal 21 Mei sebelum pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu, atau tanggal 22 Mei tepat di hari pengumuman tersebut.

“Nanti dibacakan pada saatnya. Tunggu tanggal mainnya. Yang jelas kami selalu menempuh cara-cara terhormat, bermartabat dalam berpolitik, termasuk mensikapi hasil pemilu ini. Persisnya nggak tau, sekitar tanggal 21-22,” ungkap Habiburokhman.

Sebelumnya, dalam pidatonya di acara pengungkapan data serta fakta kecurangan di Hotel Grand Sahid kemarin Selasa (14/5/2019) Prabowo menyatakan akan segera mengumpulkan ahli hukum dan membuat surat wasiat.

“Setelah ini saya ke Kertanegara saya akan kumpulkan ahli hukum saya akan buat surat wasiat saya. Saya katakan gak usah nakut-nakutin kita dengan makar-makar.”

“Sekarang ini tokoh bangsa ini bukan makar jenderal itu mempertaruhkan nyawanya sejak muda mereka tidak makar, Tiasno tidak makar, Iwan Fuad tidak makar, Tejo Edi tidak makar, amien rais tidak makar, Djoko Santoso tidak makar.”

“Kita membela Bangsa Indonesia, jangan takut-takuti dengan senjata yang diberikan oleh rakyat, ” kata Prabowo Subianto.

 

Sumber


Fadli Zon Sebut Gerindra Tak Masalahkan Kecurangan Pileg karena Kasuistis

Liputan-6-Fadli-Zon-Jangan-Jadikan-KSP-Sarang-Timses-Pemilu-2019-696x391

Pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menolak hasil Pilpres 2019 karena adanya dugaan kecurangan. Tapi di sisi lain, partai-partai Koalisi Adil Makmur bisa menerima hasil pemilihan legislatif yang dilaksanakan berbarengan dengan pilpres.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengakui di Pileg 2019 juga terjadi kecurangan. Namun, berbeda dengan kecurangan dalam pilpres, bagi Fadli kecurangan di pileg bersifat kasuistis.

“Masalahnya kasuistis, itu terjadinya di dapil yang cukup banyak,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Sementara kecurangan di pilpres, menurut Fadli terkonsolidasi. Sebab kandidat hanya dua. Dia mencontohkan ada kepentingan kekuasaan saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi menolak cuti.

“Kalau pilpres kan cuma ada dua kandidat. Kepentingannya juga lebih terkonsolidasi. Terutama kekuasaan, conflict of interest juga besar,” jelas Dewan Pengarah BPN itu.

Fadli mengungkap sejumlah kecurangan dalam pemilihan legislatif. Seperti, ada pemindahan suara ke partai lain, sampai masalah daftar pemilih.

“Kita lihat di pileg itu beda frontnya dengan pilpres. Karena di pileg itu bahkan di antara partai koalisi pun berkompetisi,” kata dia.

Namun demikian, Fadli Zon tidak masalah dengan sikap PAN dan Partai Demokrat yang beda pendapat terkait penolakan hasil Pilpres 2019. Kata dia, itu hanya suara-suara pribadi dan bukan sikap resmi partai.

“Ya pada akhirnya nanti sikap resminya di ujung. Kalau pendapat pribadi harus ditanggapi kan repot ada pendapat si A si B, setiap partai aja pendapatnya beda-beda. Pada ujungnya nanti pasti ada pernyataan resmi dari pimpinan tertinggi di partai,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, PAN dan Demokrat memiliki pandangan kontra dengan sikap penolakan Pilpres 2019 oleh Capres 02 Prabowo Subianto.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyebut Prabowo-Sandi harus berani membuktikan tuduhan kecurangan tersebut. Dia berharap, Prabowo menempuh jalur hukum lewat Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi.

“Di dalam hukum pembuktian berlaku satu dalil ‘barang siapa mendalilkan adanya suatu hak atau peristiwa maka wajib atas dirinya membuktikan hak atau peristiwa yang didalilkannya’,” kata Amir, Kamis (16/5/2019).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menyayangkan sikap Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menolak hasil Pilpres 2019. Sebab, kata dia, penolakan itu tidak didasari bukti kecurangan yang jelas.

 

Sumber


Prabowo Tulis Surat Wasiat, Fadli Zon: Dia Wakafkan Diri untuk Rakyat

fadli zon

Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandiaga, Fadli Zon mengatakan surat wasiat yang akan dituliskan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto akan menjadi bukti dalam membela rakyat.

Fadli menerangkan, tujuan Prabowo menuliskan surat wasiat untuk menyerahkan seluruh hidupnya demi kepentingan rakyat.

“Pak Prabowo sudah menyerahkan, mewakafkan dirinya, hidupnya untuk kepentingan rakyat. Disampaikan oleh pak Prabowo akan timbul dan tenggelam bersama rakyat,” jelas Fadli di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menuturkan, makna surat wasiat yang hendak dibuat Prabowo tersebut sebagai bentuk kalau Ketua Umum Partai Gerindra itu akan meninggalkan harta yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat luas.

“Artinya, bagi beliau saya tahu mengapa pak Prabowo ini sudah puluhan tahun, bagi beliau itu harta dan sebagainya itu tidak penting,” ujarnya.

“Tapi kalau beliau mewasiatkan itu artinya dia sudah mau meninggalkan, yang penting adalah kepentingan negara, kepentingan rakyat,” Fadli menambahkan.

Diberitakan sebelumnya, Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan, akan membuat surat wasiat sepulangnya dari acara pemaparan kecurangan pemilu versi tim suksesnya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019) malam.

“Saudara-saudara sekalian, setelah ini, sore hari ini, saya ke Kertanegara. Saya akan kumpulkan ahli hukum, saya akan membuat surat wasiat saya,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Namun hingga Rabu (15/5) sore, surat wasiat tersebut dikabarkan belum ditulis oleh Prabowo Subianto.

 

Sumber