• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Mengapa Pemerintah Tak Mau Kompromi Ambang Batas Capres?

Mengapa Pemerintah Tak Mau Kompromi Ambang Batas Capres

Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria menyayangkan sikap pemerintah yang ngotot ambang batas capres atau presidential thresholdsebesar 20 persen. Menurutnya, angka tersebut masih bisa dikompromikan.

“Itulah yang kami sayangkan, kalau UU ini mundur terus karena belum ada kesepakatan presidential threshold itu kami sayangkan. Yang heran, kenapa pemerintah bersikeras dengan 20 persen tidak berusaha cari jalan kompromi di 10 persen, sesuai parlemen, atau sesuai usulan kami, nol persen. Harapan kami, pemerintah tidak bertahan di 20 persen,” ujar Riza di gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (19/6/2017).

Riza mengatakan Gerindra sampai saat ini tetap mengusulkan presidential threshold nol persen. Ia menambahkan sejumlah pakar hukum sudah menyepakati tidak mungkin lagi presidential threshold digunakan.

“Apalagi presidential threshold domain parpol. Sangat jelas yang dapat mengajukan pasangan capres dan cawapres adalah parpol atau gabungan parpol, bukan pemerintah,” ucap Riza.

Riza menuturkan Pansus RUU Pemilu sudah menyiapkan antisipasi jika pembahasan belum mufakat di tingkat Pansus, yaitu dibawa ke rapat paripurna pada 20 Juli. Angka presidential threshold sampai saat ini belum menemukan titik temu.

“Sebenarnya sudah mengerucut antara partai besar, partai menengah, dan partai kecil. Namun sepertinya presidential sampai hari ini belum tercapai angka yang sama. Isu yang lain sudah sama sebagian. Mudah-mudahan ada kesamaan atau jalan tengah,” tuturnya.

 

Sumber


Sudah 33 Balon Kada Mendaftar Lewat Gerindra Jabar

Sudah 33 Balon Kada Mendaftar Lewat Gerindra Jabar

Badan Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (BAPPDA) Gerindra Jawa Barat membuka penjaringan bakal calon walikota dan wakil walikota se-Jawa Barat serta bupati dan wakil bupati di Jabar.

“Kami sudah membuka pendaftaran sejak 5 Juni hingga 3 Juli 2017 mendatang. Bagi putera- puteri Tanah Air yang ingin mendaftarkan diri bisa datang ke kantor Sekretariat DPD Gerindra Jawa Barat,” ujar Wakil Ketua BAPPDA Gerindra Jabar, Anggawira di Jakarta.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta antara lain, wajib merupakan warga negara Indonesia (WNI)  yang berusia 25 tahun ke atas. Setia pada UUD 1945 dan Pancasila, memiliki ijazah SMA atau sederajat, dan sehat  baik jasmani maupun rohani.

“Dan yang tidak kalah penting calon harus memiliki komitmen terhadap kebijakan dan program- program partai. Kemudian, wajib menyusun visi, misi, program kerja serta gagasan untuk memajukan daerah secara kualitatif dan kuantitatif,” jelas Anggawira.

Anggawira menyatakan sudah saatnya Jabar memiliki pemimpin daerah yang mengerti permasalahan krusial terutama dalam masalah pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

“Alhamdulilah hingga saat ini sudah lebih dari 33 orang mendaftarkan diri dan untuk masuk tahap seleksi,” ujar Anggawira.

 

Sumber


PMP Siap Menangkan Gerindra Di Pemilu 2019 Wilayah DKI

PMP Siap Menangkan Gerindra Di Pemilu 2019 Wilayah DKI

Pemilu 2019 masih dua tahun lagi. Namun, pergerakan Partai Gerindra DKI untuk menangkan pesta demokrasi tersebut dan mengantarkan Prabowo Subianto menjadi presiden 2019-2024 dimulai sejak 2017.

Keseriusan partai besutan Prabowo Subianto di Jakarta, menangkan Pemilu secara serentak 2019 tidak bisa dianggap main-main.

Ketua Pergerakan Merah Putih (PMP) Arif Rahman menegaskan, terbentuknya PMP sebagai sayap Gerindra di Jakarta pada 2014.

Menurut dia, pembentukan PMP untuk mengkonsolidasikan kekuatan partai untuk menggarap suara-suara arus bawah.

“Tidak semuanya bisa digarap kader partai. Di sini peran PMP. Kami, akan garap simpul-simpul baru untuk menangkan Gerindra di Jakarta,” kata Arif Rahman di Jakarta, Minggu (11/6).

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) itu mengaku, kegembiraan kemenangan Pasangan Anies Baswedan – Sandiaga Uno sebagai pemenang pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) tidak membuat lupa diri. Sebab, masih ada pekerjaan pemilu 2019.

“Harus bergerak dari sekarang. Kemenangan Anies-Sandi sudah dievaluasi, mana yang lemah, mana yang kuat. Ini akan dijadikan untuk bergerak PMP,” jelasnya.

Menurut dia, dalam politik waktu dua tahun ini sangat singkat sehingga harus dari sekarang menggerakan mesin partai. Namun, tentu pergerakan PMP harus selaras dengan mesin partai agar berjalan seiringan.

“Kami, pasti koordinasi dengan DPD ya, bagaimana pun, kami dibawah mereka,” ujar dia.

Arif menambahkan, pada bulan Ramadhan ini PMP akan membagikan takjil di depan kantor DPD Gerindra satu minggu tiga kali dan berikan santunan anak yatim piatu. “Kami, akan adakan kegiatan yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Ini semata-mata untuk berbuat baik. Kalau, dinilai ada unsur politis tentu. Kami, kan sedang berpolitik. Politik ini jalan menuju kesejahteraan,” tandas dia.

 

Sumber


Kita Pastikan KPK tidak Teramputasi

Kita Pastikan KPK tidak Teramputasi

Fraksi Partai Gerindra resmi mengutus empat perwakilan anggotanya dalam Panitia Khusus Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka yakni Desmond J Mahesa, Moreno Suprapto, Supratman Andi Agtas, dan Muhammad Syafii.

Hal tersebut pun menegaskan sikap Partai Gerindra yang semula tarik ulur dalam mengirimkan perwakilannya ke Pansus Angket. Sebab, semula Gerindra enggan mengirimkan perwakilan, namun berubah ketika Pansus Angket telah memilih ketua dan ketiga wakilnya dimana anggota DPR Fraksi Gerindra Wenny Warou hadir dalam rapat perdana. Namun ternyata kehadiran tersebut belum secara resmi lantaran belum ada surat yang masuk ke pimpinan.

“Ya hari ini baru ditandatangani ya. Seharusnya siang ini dikirim ya. Kalau nggak ya Senin. Anggotanya saya, Moreno Suprapto, Supratman Andi Agtas, dan Muhammad Syafii,” ujar Desmond saat dihubungi wartawan pada Jumat (9/6).

Menurutnya, lamanya Gerindra memutuskan untuk mengirimkan anggotanya karena adanya perdebatan yang panjang. Sebab memang pada awalnya, Gerindra enggan mengirim, namun karena Pansus tetap terbentuk dan berjalan, maka Fraksi Partai Gerindra memutuskan mengirim perwakilan.

Selain itu, Fraksi Partai Gerindra juga mempertimbangkan pengiriman perwakilan karena ada penyebutan nama- nama anggota DPR termasuk Desmond oleh penyidik KPK Novel Baswedan sebagai pihak yang diduga mengancam Miryam S Haryani.

“Inilah catatan yang membuat kami berkesimpulan mengirim anggota fraksi-fraksi kami ke Pansus. Tadinya di dalam rapat Pansus saya ditugaskan atau saya dikirim untuk minta klarifikasi tuduhan saudara novel di peradilan. Pada pertimbangannya juga demi menjaga kelembagaan akhirnya kita kirim empat orang,” ujar Desmond.

Ia kembali menegaskan posisi dan keberadaan Partai Gerindra dalam Pansus Angket KPK adalah memastikan tidak ada upaya pelemahan kelembagaan KPK. Sebab, fraksinya mengkhawatirkan bola liar yang kemungkinan bisa terjadi di Pansus Angket nanti.

“Kita ingin menjaga jangan sampai kelembagaan KPK dilemahkan. Khawatir bola liar yang tidak bisa membedakan antara kelembagaan dan personal itu, kami menjaga kelembagaannya agar jangan sampai teramputasi tugas-tuga kelembagaannya,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI tersebut.

Selain itu, ia juga memastikan fraksinya mengawasi kelembagaan KPK jangan sampai dilemahkan oleh oknum-oknum yang menyalahgunakan keberadaan KPK.

Hal sama juga diungkap Fraksi PAN yang diketahui baru bergabung di Pansus Angket. Menurut Ketua Fraksi PAN Mulfachri Harahap keberadaan PAN di Pansus semata-mata melihat ada persoalan yang harus diselesaikan di KPK. Namun, kedudukan fraksinya di Pansus bukan untuk memperlemah melainkan memperkuat kelembagaan KPK.

“Keberadaan kami juga dalam pansus semata untuk perkuat KPK dan bukan memperlemah sebagaimana dituduhkan banyak pihak. Dua alasan itu sejak awal sudah terang benderang saya sampaikan,” ujarnya.

 

Sumber


KPK Harus Dikoreksi

KPK Harus Dikoreksi

Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Juliantono menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dikoreksi dalam rangka untuk menyempurnakan.

“Kita punya harapan sama dengan masyarakat punya harapan besar terhadap KPK. Kita juga harus lihat ada beberapa kelemahan oleh karena itu kita harus dukung hak angket,” ujarnya di Kantor SMRC, Jakarta Pusat, Kamis (8/6).

Juliantono melanjutkan, namun hak angket ini jangan digunakan dimasuki oleh kepentingan pribadi. Ferry menegaskan bahwa dengan adanya hak angket, Gerindra tidak akan melemahkan KPK.

“Enggak lah, Enggak mungkin. Kan institusi gak kita ubah,” ucapnya.

 

Sumber


805 Pages« First...101112...20...Last »