• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Prabowo: Pemilu Belum Mulai Aja Sudah Ada yang Nyoblos di Luar Negeri!

prabowo

Capres Prabowo Subianto menyindir soal pelaksanaan pemilu. Dia menyebut sudah ada yang mencoblos di luar negeri, padahal pemilu belum dimulai.

Prabowo awalnya berbicara tentang kondisi negara. Dia menyindir pihak-pihak yang meragukan apa yang disampaikannya.

“Ini jadi kalau saya bicara begini, nanti ada yang tanya mana buktinya. Buktinya ada, di KPK, di BPK, di mana mana,” kata Prabowo di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Prabowo lalu berbicara tentang pemilu. Di sinilah dia menyinggung soal pencoblosan di luar negeri yang tak sesuai jadwal.

“Belum mulai saja sudah ada yang nyoblos, nyoblos di luar negeri,” kata Prabowo.

Seperti diketahui, hari ini geger temuan surat suara tercoblos di Selangor, Malaysia. Mayoritas surat suara itu bolong di gambar 01.

TKN Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin telah menanggapi soal temuan tersebut. Mereka menduga ada rekayasa.

“Perlu kita telusuri apakah kertas itu betul-betul kertas suara keluaran dari KPU atau ada oknum yang sengaja merugikan pihak kami, pasangan 01 Jokowi-Ma’ruf, karena semua kertas suara tercoblos dugaan sampel mengarah pada 01. Dengan jumlah puluhan ribuan, sangat banyak dan rumit kalau dilakukan orang per orang,” jelas Sekretaris TKN Malaysia, Dato Zainul.

 

Sumber


Gerindra Minta Rusdi Kirana Ditarik dari Malaysia

Arief Puyono

Politikus Partai Gerindra Arief Poyuono meminta Pemerintah Indonesia segera menarik Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana.

Arief mengatakan, Rusdi harus bertanggung jawab atas insiden surat suara Jokowi dalam kondisi tercoblos di Malaysia.

Rusdi, kata Arief, jelas-jelas telah berlaku curang karena surat suara Pilpres 2019 yang mana pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin telah tercoblos, dan juga surat suara Pileg dengan calon Davin Kirana yang sudah tercoblos.

Davin merupakan caleg muda dari Partai NasDem yang juga merupakan putra dari Rusdi Kirana.

“Harus ditangkap Dubes Indonesia di Malaysia karena sudah membuat kecurangan yang masif,’ kata Arief Poyuono melalui pesan singkat, Kamis (11/4).

Arief bahkan mengingatkan Rusdi yang juga petinggi Lion Air Grup itu agar menjaga Pemilu tetap adil dan bersih.

“Saya ingatkan ya pada Rusdi Kirana ayahnya Davin tidak bisa menjaga pemilu yang bersih bisa memicu kerusuhan Sosial di Indonesia,” kata dia. “Tolong Pak Rusdi Kirana jangan main curang untuk kepentingan anaknya. Kasihan saudara-saudara kita di Tanah air.”

Tak hanya menuding Rusdi, Arif juga menyebut munculnya surat suara tercoblos di Malaysia adalah awal dari kecurangan yang masif di Pilpres 2019.

Dia juga menyebut kecurangan ini telah didukung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Saya minta KPU harus netral ya,” kata dia.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebelumnya meminta pelaksanaan Pemilu 2019 di Malaysia dihentikan usai beredar video di media sosial penemuan surat suara tercoblos untuk paslon 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengonfirmasi kebenaran video itu. Ia menyebut surat suara itu ditemukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur.

“Kami akan meminta KPU menghentikan pemungutan suara di seluruh Malaysia untuk sementara,” kata Fritz.

Fritz menyebut penghentian harus dilakukan sampai ada semua terbukti bahwa ada atau tidak ada tindakan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif.

Ia menyebut Bawaslu sudah meminta KPU untuk mengawasi kinerja PPLN yang kurang baik. Kejadian ini menjadi buktinya.

 

Sumber


Banyak Warga ke Luar Negeri, Gerindra: Pemilu Memang Belum Aman

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Nizar Zahro.

Ketua DPP Gerindra, Moh Nizar Zahro menilai, banyaknya masyarakat yang pergi ke luar negeri jelang pencoblolsan 17 April 2019, merupakan bukti bahwa pemerintah gagal menghadirkan pemilu yang aman, damai, jujur dan adil.

Nizar Zahro menyampaikan, salah satu contohnya adalah kasus penyerangan yang dilakukan simpatisan PDIP terhadap masyarakat dan Panwaslu di Yogyakarta membuktikkan kalau pemilu menjadi tidak aman.

“Di sisi lain, Presiden Jokowi juga mencederai prinsip keadilan dalam pemilu. Keengganan mengambil cuti membuat dirinya bisa leluasa menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Sementara capres 02 harus menggunakan uang sendiri,” kata Nizar, Kamis 11 April 2019.

Selain itu, adanya daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah juga membuktikan adanya ketidakjujuran. Ada pontensi kecurangan yang bila dibiarkan bisa meledak dan dapat memunculkan aksi protes besar. Karena itu, KPU diminta segera membereskan DPT yang bermasalah.

“Faktor-faktor tersebut hanya sekelumit kasus yang dianggap mencederai prinsip-prinsip pemilu. Jika kasus-kasus dibiarkan bukan tidak mungkin akan menyulut kerusuhan sosial,” kata Nizar.

Menurutnya, dalam hal ini pemerintah tidak sensitif. Tentu setiap calon ingin menang pilpres, tapi hendaknya menggunakan cara yang elegan.

“Bila memaksakan kehendak ingin menang tapi melabrak prinsip kejujuran dan keadilan pemilu, maka hal tersebut berpotensi mengundang people power. Maka wajar jika ada WNI yang eksodus ke luar negeri. Mereka mau cari aman, di dalam negeri dianggap berpotensi tidak aman,” kata Nizar.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menkopolhukam, Wiranto mengungkapkan cukup banyak masyarakat yang ingin pergi ke luar negeri sebelum hari pencoblosan.

“Saya cek, berapa sih tiket sebelum pemilu yang sudah terjual ke luar negeri. Ternyata, cukup banyak,” kata Wiranto, Senin 8 April 2019.

Wiranto menambahkan, ketakutan sebagian masyarakat itu lantaran terlalu percaya pada informasi yang bersifat hoax. Seperti kabar bohong bahwa pemilu nanti akan terjadi gangguan keamanan, sehingga mereka menyiapkan diri untuk menghindar.

Atas dasar itu, Wiranto mengaku pemerintah sudah memberikan banyak penjelasan yang lebih masuk akal soal kabar hoax rusuh di pemilu.

 

Sumber


Meski Naturalisasi Sungai Pakai Beton, Gerindra DKI Tetap Dukung Anies

Foto ilustrasi Kali Ciliwung

Naturalisasi sungai semula direncanakan tanpa menggunakan beton sebagai material dinding sungai. Namun kini, Pemprov DKI pimpinan Gubernur Anies Baswedan tak mempermasalahkan penggunaan sheet pile beton untuk memperkuat bantaran sungai. Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI tetap mendukung kebijakan Anies.

“Pasti kita support (dukung), mau itu beton mau itu pakai apa pun, kita support,” kata Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI dari Partai Gerindra, Iman Satria, kepada wartawan, Rabu (10/4/2019).

Iman, yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, memastikan Gubernur Anies sudah menelaah dan mengkaji naturalisasi sungai. Dia memahami nantinya lingkungan sungai akan dipercantik secara estetika agar sesuai dengan konsep naturalisasi.

“Setahu saya, naturalisasi dinding sungai itu ditutup dengan tanaman-tanaman supaya natural. Ini yang membedakan dengan normalisasi,” kata Iman.

Soal penguatan dinding sungai, dia melihat ada solusi selain menggunakan beton, yakni menggunakan keranjang kawat pembungkus batu alias bronjong. “Dengan bronjong kan bisa, ditutup dengan tanaman. Tidak harus dengan sheet pile,” kata Iman.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP, Manuara Siahaan, menilai pernyataan Anies ini menggelitik. Soalnya konsep naturalisasi akhirnya menggunakan beton juga. Dia menilai istilah ini keliru tapi harus terus dilanjutkan karena Gubernur Anies sudah telanjur mengemukakan istilah itu.

Kini Anies sudah meneken Pergub Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi.

Naturalisasi sungai dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada awal tahun lalu. Naturalisasi, menurut Anies, akan mengembalikan fungsi sungai seperti aslinya.

“(Mengatasi banjir) salah satunya ada soal naturalisasi sungai. Bagaimana sungai itu bisa mengelola air dengan baik. Bagaimana mengamankan (air) tidak melimpah, tapi juga ekosistem sungai dipertahankan,” kata Anies di Pluit, Jakarta Utara, Rabu (7/2/2018) silam.

Anies pun tidak mau ada pembetonan dalam naturalisasi. “Anda tidak ketemu betonisasi. Karena yang kita lakukan adalah naturalisasi,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2018).

 

Sumber


Gerindra Berpeluang Salip PDIP

kampanye di lampung

Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman menyebut peluang partai Gerindra menyalip PDIP dalam pemilu 2019 sangat terbuka lebar.

Meskipun keduanya diprediksi mendapatkan efek ekor jas (coat-tail effect), namun terdapat perbedaan perolehan efek yang cukup mencolok di antara kedua partai.

Pertama, pengaruh dari Capres 02 Prabowo Subianto sebagai ketum partai. Perbedaan ini, yang cukup menguntungkan bagi Gerindra. Mengingat, tingginya elektabiktas Prabowo membawa dampak positif langsung bagi Gerindra.

Sementara itu, elektabitas Jokowi tidak memberi pengaruh yang signifikan bagi PDIP dalam Pemilu kali ini.

Bahkan, lanjut Jajat, beberapa waktu lalu beredar video tentang pengakuan dari pendukung Jokowi jika kali ini pengaruh Jokowi tidak begitu besar.

“Sehingga berimbas kepada PDIP ditambah dengan banyaknya kader PDIP yang terjerat kasus korupsi menjadi salah satu penyebab timbulnya efek negatif bagi PDIP dalam pemilu 2019 ini,” kata Jajat dalam keterangan tertulisnya, Selasa 9 April 2019.

Kedua, Gerindra pandai memanfaatkan potensi dalam berkampanye di hampir semua platform media sosial yakni Facebook, Twitter, Instagram hingga Youtube melalui channel Gerindra TV.

Gerindra yang sudah mendominasi pembicaraan partai politik di ranah digital, mampu memenuhi hasrat khalayak yang kesulitan mendapatkan informasi tentang berbagai kegiatan capres 02 Prabowo Subianto yang tidak ditampilkan di media arus utama dengan menghadirkan GerindraTV sebagai sumber informasi alternatif terkait agenda Prabowo.

Lebih jauh, kata Jajat, pada era yang serba cepat seperti sekarang ini masyarakat kerap memafaatkan media sosial untuk mencari berbagai informasi.

“Untuk itu siapa yang mampu menguasai media sosial maka akan semakin menarik perhatian masyarakat. Untuk diketahui, hingga saat ini hanya Gerindra yang sangat konsisten memanfaatkan media sosial untuk berkampanye sehingga peluangnya untuk menjadi jawara pemilu 2019 semakin terbuka lebar,” kata Jajat.

 

Sumber