Gerindra Dukung KPU Tertibkan Lembaga Survei

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendukung rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengeluarkan peraturan untuk menertibkan lembaga survei pemantau pemilihan umum (pemilu). Ketua Umum Partai Gerindra, Prof. Dr. Suhardi mengatakan bahwa penertiban lembaga survei penting untuk menjaga kredibilitas lembaga survei itu sendiri.

Prof. Suhardi juga mengatakan bahwa keberadaan lembaga survei dalam negara demokrasi adalah sesuatu yang wajar. ”Namun apakah setiap lembaga survei menerapkan metodologi yang tepat dalam perilisan hasil survei?”

“Jika hanya membuat lembaga survei asal-asalan kami juga bisa, bahkan jika perlu kami keluarkan 15 survei yang menempatkan Gerindra di posisi teratas. Oleh karena itu kami mendukung sepenuhnya langkah KPU untuk menertibkan lembaga survei,” tutur Prof. Suhardi.

“Dengan adanya peraturan tersebut maka lembaga – lembaga survei yang beredar di masyarakat dapat terjamin kredibilitasnya. Tidak ada lagi lembaga survei asal-asalan yang hasilnya bisa dipesan oleh pihak tertentu. Hal tersebut penting karena hasil survei dapat menggiring opini publik,” tutup Prof. Suhardi.

Partai Gerindra

Partai Gerindra adalah partai politik yang mempunyai visi untuk menjadi partai politik yang mampu memberikan kesejahteraan pada rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang berlandaskan nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah NKRI. Hingga saat ini, Gerindra adalah satu-satunya partai politik yang mempunyai program kerja yang jelas dan terukur yang dituangkan dalam 6 Program Aksi Transformasi Bangsa Partai Gerindra. Dari banyaknya penghargaan yang diterima partai Gerindra diantaranya adalah penghargaan dari Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai partai politik dengan transparansi keuangan terbaik.


Gerindra Dukung Penuh KPK Dalam Kasus Hambalang

Anas Urbaningrum kembali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa terkait kasus Hambalang. Terkait hal tersebut, KPK akan kembali memanggil Anas pada hari Jumat, 10 Januari 2013.

Juru bicara KPK, Johan Budi mengatakan bahwa KPK telah melayangkan surat panggilan yang ketiga atau terakhir terhadap Anas. Johan Budi juga mengatakan apabila Anas kembali mangkir pada pemanggilan yang ketiga, maka KPK akan melakukan penjemputan paksa.

Wakil Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengatakan bahwa Gerindra mendukung penuh upaya KPK dalam mengungkap kasus Hambalang, “Kami mendukung penuh upaya KPK dengan memanggil Anas. Kami berharap penyidikan berjalan dengan baik untuk mengungkap siapa dalang sesungguhnya dibalik kasus tersebut.”

“Kami juga berharap Anas bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan KPK. Mangkir dari panggilan KPK bukanlah contoh yang baik,” tutup Fadli.

Partai Gerindra

Partai Gerindra adalah partai politik yang mempunyai visi untuk menjadi partai politik yang mampu memberikan kesejahteraan pada rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang berlandaskan nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah NKRI. Hingga saat ini, Gerindra adalah satu-satunya partai politik yang mempunyai program kerja yang jelas dan terukur yang dituangkan dalam 6 Program Aksi Transformasi Bangsa Partai Gerindra. Dari banyaknya penghargaan yang diterima partai Gerindra diantaranya adalah penghargaan dari Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai partai politik dengan transparansi keuangan terbaik.


Gerindra: Atut Memerintah Dari Balik Sel, Bukti Kesalahan Sistem

Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah hingga saat ini masih menjalani status sebagai tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Walau berstatus tersangka, Ratu Atut tetap menjalankan tugas sebagai Gubernur Banten.

Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengatakan bahwa Gerindra mendesak Ratu Atut untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Banten. “Secara etis tidak baik jika seorang pemimpin memimpin dari balik sel tahanan. Sebaiknya Ratu Atut mundur untuk lebih fokus dalam mengurus permasalahan hukum yang menimpanya.”

“Jika beliau tetap memaksakan diri memimpin dari balik sel tahanan hal tersebut justru akan merugikan Banten sendiri karena pemerintahan tidak akan berjalan dengan efektif. Jangan sampai program pemerintah Banten terbengkalai karena status Ratu Atut,” lanjut Fadli.

Fadli juga mengatakan bahwa Atut masih bisa memimpin Banten dari balik sel merupakan bentuk dari kesalahan sistem yang dibuat oleh pemerintah, “Seharusnya ada aturan yang jelas mengenai kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan Mendagri tidak dapat menonaktifkan Ratu Atut karena tidak ada aturan jelas yang mengatur hal tersebut. Kesalahan sistem ini justru memberikan ruang bagi koruptor untuk tetap leluasa dalam beraktivitas meski berada dalam tahanan. Bagaimana mungkin koruptor jera jika kesalahan sistem seperti ini terus dibiarkan?”

Partai Gerindra

Partai Gerindra adalah partai politik yang mempunyai visi untuk menjadi partai politik yang mampu memberikan kesejahteraan pada rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang berlandaskan nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah NKRI. Hingga saat ini, Gerindra adalah satu-satunya partai politik yang mempunyai program kerja yang jelas dan terukur yang dituangkan dalam 6 Program Aksi Transformasi Bangsa Partai Gerindra. Dari banyaknya penghargaan yang diterima partai Gerindra diantaranya adalah penghargaan dari Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai partai politik dengan transparansi keuangan terbaik.


Gerindra: Kebijakan Harga Elpiji Bukti Pemerintah Tidak Solid

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengkritik pemerintah atas tidak adanya koordinasi antar instansi pemerintah terkait kenaikan harga gas elpiji. Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan bahwa kebijakan harga elpiji menunjukkan bukti bahwa pemerintah tidak memiliki perencanaan yang matang.

“Kenaikan yang tiba-tiba mengagetkan semua pihak, termasuk Presiden sekalipun yang langsung menggelar rapat kabinet terbatas. Seharusnya kebijakan untuk menaikan harga LPG sudah dikoordinasikan dan diketahui oleh Presiden, melalui Menteri BUMN yang menjadi Komisaris Pertamina,” ujar Fadli. “Padahal kenaikan harga LPG menyangkut hajat hidup masyarakat,” lanjutnya.

Fadli juga mengatakan bahwa perlu ada investigasi mengenai pengelolaan migas nasional, “KPK perlu menelusuri berbagai indikasi korupsi yang menyebabkan karut marutnya pengelolaan Migas Nasional. Perlu juga adanya audit investigatif di tubuh Pertamina. Jangan sampai Pertamina yang pada 2012 memperoleh laba mencapai 26 triliun, di 2013 mencapai 30 triliun, dan proyeksi laba di 2014 sebesar 34 triliun, justru menjadi mesin uang bagi para koruptor,” tegas Fadli.

Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra, Burhanuddin Abdullah, mengatakan bahwa harga gas elpiji yang sempat naik berdampak negatif terhadap masyarakat golongan bawah. “Golongan pertama yang telah secara langsung merasakan dampak dari kenaikan ini adalah masyarakat kelas bawah, tetapi kemudian dampak ini juga dirasakan oleh masyarakat golongan menengah, dengan adanya efek domino dengan telah naiknya harga kebutuhan pokok, ” ungkap Burhanuddin.

“Kenapa kita tidak mulai menggunakan LNG yang 80% produksinya di dalam negeri ketimbang mengedepankan penggunaan LPG yang mana produksinya mayoritas dari luar negeri sehingga sangat tergantung terhadap pasar Internasional,” tutur Burhanuddin.

Partai Gerindra

Partai Gerindra adalah partai politik yang mempunyai visi untuk menjadi partai politik yang mampu memberikan kesejahteraan pada rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang berlandaskan nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah NKRI. Hingga saat ini, Gerindra adalah satu-satunya partai politik yang mempunyai program kerja yang jelas dan terukur yang dituangkan dalam 6 Program Aksi Transformasi Bangsa Partai Gerindra. Dari banyaknya penghargaan yang diterima partai Gerindra diantaranya adalah penghargaan dari Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai partai politik dengan transparansi keuangan terbaik.


22 Pages« First...10...202122