Tim Prabowo-Hatta Bantah Adanya Kesalahan Data Dalam Sidang Sengketa Pilpres

Dalam persidangan sengketa hasil Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi saksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa ada kesalahan data yang diajukan oleh kuasa hukum Prabowo – Hatta.

Pihak saksi KPU mempersoalkan adanya kesalahan data tempat pemungutan suara (TPS), dikatakan bahwa banyak TPS yang dipermasalahkan oleh Tim Prabowo-Hatta sebenarnya tidak ada. Kuasa Hukum KPU juga menyatakan ada banyak kesalahan pembacaan data yang dilakukan oleh pihak termohon.

Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Hatta, Mahendradatta membantah tudingan dari KPU mengenai banyaknya kesalahan data yang diajukan oleh pihaknya dalam persidangan.

“Kami yakin sepenuhnya dengan data-data yang diajukan dalam persidangan, Kami juga siap mengadu data yang dipermasalahkan oleh KPU, justru KPU yang seharusnya membaca data dengan benar.” tegas Mahendradatta.

Mahendradatta juga mengatakan banyak data KPU yang salah, “Justru KPU sendiri yang banyak melakukan kesalahan data. Kita buktikan saja nanti melalui proses persidangan.” tandasnya.

Prabowo – Hatta

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa adalah pasangan yang saling melengkapi dengan kelebihan serta pengalaman yang telah dimiliki oleh masing-masing. Pasangan Prabowo – Hatta yang didukung oleh koalisi Partai Gerindra, PAN, Golkar, PPP, PKS dan PBB ini mempunyai visi yang sepenuh-penuhnya menjadi maksud dan tujuan dari para Pendiri Bangsa, yaitu: Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat. Untuk itu, Prabowo Hatta mengemban misi:

1. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, aman dan damai, bermartabat, demokratis, berperan aktif dalam perdamaian dunia, serta konsisten melaksanakan Pancasila dan UUD 45

2. Mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berkerakyatan, dan percaya diri menghadapi globalisasi.

3. Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial, dengan sumber daya manusia yang berakhlak berbudaya luhur; berkualitas tinggi: sehat, cerdas, kreatif dan trampil.


Tim Prabowo-Hatta Akan Ajukan Pengaduan Baru Dalam Sidang DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bakal menyidangkan sebanyak 14 perkara dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dari 14 perkara tersebut, diketahui ada tiga penambahan perkara yang layak disidangkan DKPP. Pada sidang pertama DKPP hanya menyebutkan 12 perkara, namun satu perkara dianggap tidak layak disidangkan (dismiss).

Tim Pembela Merah Putih (TPMP) yang diwakili Mahendradatta memberikan paparan umum dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kuasa hukum Prabowo-Hatta itu ingin mengajukan pengaduan baru dalam sidang itu.

“Apakah bisa disusulkan PKPU 31 tentang rekapitulasi tingkat desa yang tidak pernah ada dalam undang-undang tentang buka kotak suara. Perihal buka suara misalnya, PKPU 31 kami susulkan,” kata Mahendradatta dalam sidang DKPP di gedung Kemenag, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (11/8/2014).

Selain itu, Mahendradatta juga menyinggung perihal kualitas tinta yang menurutnya buruk. Dia juga menyebutkan Tim Hukumnya dapat membuktikan hal tersebut. “Kami bisa membuktikan bahwa kualitas tinta sangat buruk dan mudah hilang. Ini tanggung jawab dari KPU,” ucapnya.

Mahendradatta juga menyampaikan keberatan dalam pelaksanaan Pemilu dalam hal pengamanan formulir C yang menggunakan micro-tech. Menurutnya, pelaksanaannya sembarangan.

“Bagaimana KPU melakukan tender, KPU tidak cermat dalam memberikan pengamanan form C, yaitu micro-tech. Ini belum kami adukan, kalau diperbolehkan akan kami susulkan,” kata Mahendradatta.

Seperti diketahui, tiga perkara tambahan dugaan pelanggaran kode etik tersebut semua teradu dari pihak KPU Daerah, seperti perkara yang diajukan pengadu dari Bawaslu Provinsi Papua, untuk kasus KPU Dogiyai dengan teradu Ketua dan Anggota KPU Dogiyai, Papua.

Selanjutnya, dugaan pelanggaran kode etik yang diadukan pihak pengadu bernama Awalluddin Lessy dan seorang Anggota Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur atas nama Din Hakim. Pihak teradu terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Halmahera Timur.

Yang terakhir dugaan pelanggaran kode etik yang diadukan pihak pengadu yang terdiri Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Surabaya, yakni Wahyudi Hariadi, MS Agung Saputra dan Lily Yunis, dengan teradu ketua dan anggota KPU kota Surabaya Jawa Timur.

Dari tiga tambahan perkara itu diketahui sudah teregistrasi dengan nomor registrasi 256/DKPP-PKE-III/2014 untuk Dogiyai Papua, 258/DKPP-PKE-III/2014 untuk Halmahera Timur, dan 259/DKPP-PKE-III/2014 untuk kota Surabaya, Jawa Timur.

Prabowo – Hatta

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa adalah pasangan yang saling melengkapi dengan kelebihan serta pengalaman yang telah dimiliki oleh masing-masing. Pasangan Prabowo – Hatta yang didukung oleh koalisi Partai Gerindra, PAN, Golkar, PPP, PKS dan PBB ini mempunyai visi yang sepenuh-penuhnya menjadi maksud dan tujuan dari para Pendiri Bangsa, yaitu: Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat. Untuk itu, Prabowo Hatta mengemban misi:

1. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, aman dan damai, bermartabat, demokratis, berperan aktif dalam perdamaian dunia, serta konsisten melaksanakan Pancasila dan UUD 45

2. Mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berkerakyatan, dan percaya diri menghadapi globalisasi.

3. Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial, dengan sumber daya manusia yang berakhlak berbudaya luhur; berkualitas tinggi: sehat, cerdas, kreatif dan trampil.


Tim Prabowo-Hatta Dorong DKPP Prioritaskan Kasus Pembukaan Kotak Suara

Koordinator Kuasa Hukum pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahendradatta, menilai langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memerintahkan KPU Daerah (KPUD) membuka kotak suara hasil pemilihan presiden, merupakan pelanggaran kode etik.

Hal tersebut bahkan dapat dikategorikan sebagai upaya terstruktur oleh penyelenggara guna memenangkan pasangan calon presiden tertentu. Oleh karena itu, Mahendradatta meminta agar majelis sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dapat memprioritaskan kasus tersebut untuk dibahas dalam sidang kali ini.

“Kami melihat ini sebuah rencana terstruktur dari awal. Karena itu kami mohon Majelis dapat segera memberi keputusan. Selaku koordinator umum Kuasa Hukum Prabowo-Hatta, kami harus ajukan pembahasan kotak suara sebelum ada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK),” katanya di hadapan Majelis Sidang Kode Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Senin (11/8).

Menurut Mahendradatta, KPU diduga melanggar kode etik atas perintah pembukaan kotak suara, karena MK baru memberi izin pada Jumat (8/8) lalu. Sementara pembukaan kotak suara telah dilakukan sejumlah KPUD atas surat edaran KPU tertanggal 25 Juli.”Surat edaran yang dikeluarkan KPU tak ada gantungan hukumnya. Implementasinya di lapangan juga membuat karut marut. Yang kami sampaikan disertai bukti-bukti,” katanya.

Mahendradatta kemudian memberi contoh sebagaimana temuan di daerah Jakarta. Kotak suara tidak hanya dibuka, difotokopi dan kemudian digembok kembali. Namun juga kotak suara dibawa pergi. “Yang lebih lucu di KPU Lahat (Sumatera Selatan), semua diangkut (surat suaranya). Kotak suara yang kosong kita foto,” katanya.

Tim Prabowo-Hatta menilai kasus ini cukup penting dan bahkan sangat berbahaya jika dibiarkan, karena hasil dari perintah KPU terkait pembukaan kotak suara, dibawa ke MK. “Prof. Jimly sedikit banyak memiliki pengalaman tatacara persidangan di MK. Bahwa dalam berperkara bukti yang diajukan haruslah merupakan bukti yang diperoleh secara sah. Bukan yang diperoleh dengan cara ilegal,” katanya.

Prabowo – Hatta

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa adalah pasangan yang saling melengkapi dengan kelebihan serta pengalaman yang telah dimiliki oleh masing-masing. Pasangan Prabowo – Hatta yang didukung oleh koalisi Partai Gerindra, PAN, Golkar, PPP, PKS dan PBB ini mempunyai visi yang sepenuh-penuhnya menjadi maksud dan tujuan dari para Pendiri Bangsa, yaitu: Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat. Untuk itu, Prabowo Hatta mengemban misi:

1. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, aman dan damai, bermartabat, demokratis, berperan aktif dalam perdamaian dunia, serta konsisten melaksanakan Pancasila dan UUD 45

2. Mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berkerakyatan, dan percaya diri menghadapi globalisasi.

3. Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial, dengan sumber daya manusia yang berakhlak berbudaya luhur; berkualitas tinggi: sehat, cerdas, kreatif dan trampil.


Pasangan Prabowo – Hatta Resmi Dideklarasikan di Rumah Polonia

Pada hari ini, Senin 19 Mei 2014 dideklarasikan dukungan serta penetapan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada pemilihan presiden mendatang. Pasangan Prabowo – Hatta diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Acara deklarasi pasangan Prabowo – Hatta oleh partai-partai politik pendukung dilaksanakan di Rumah Polonia, jalan Cipinang Cempedak I/29, Jakarta Timur. Rumah Polonia yang pernah menjadi kediaman Bung Karno ini juga dijadikan sebagai sekretariat bersama tim pemenangan Prabowo – Hatta.

Ketua Umum Partai Gerindra, Prof. Dr. Suhardi mengatakan bahwa Gerindra, PAN, PPP, dan PKS telah sepakat untuk mengusung pasangan Prabowo – Hatta untuk maju dalam pilpres mendatang. “Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi kita semua karena pemimpin pengusung perubahan bangsa telah resmi dideklarasikan. Kami mohon doa restu kepada rakyat Indonesia atas pencalonan Prabowo – Hatta.”

“Pasangan Prabowo – Hatta adalah sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia saat ini. Latar belakang Prabowo di bidang militer serta Hatta yang telah berpengalaman di bidang pemerintahan saling melengkapi satu sama lain. Prestasi Prabowo di bidang militer sangat membanggakan, salah satunya adalah keberhasilan tim pendakian Everest serta operasi Mapenduma. Begitu juga dengan Hatta saat menjadi Menko Perekonomian, Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat. Keduanya merupakan sosok yang nasionalis, berani, jujur, religius, dan tentunya punya integritas sebagai seorang pemimpin.” tutur Prof. Suhardi.

Sebelumnya, empat partai politik pengusung Prabowo Subianto telah mencapai kata sepakat mengenai siapa sosok pendamping Prabowo dalam pilpres mendatang dalam pertemuan di Hotel Dharmawangsa pada Minggu, 18 Mei 2014 kemarin. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengatakan bahwa PPP mendukung sepenuhnya pasangan Prabowo Hatta. Begitu juga dengan Ketua Umum PKS, Anis Matta yang mengatakan bahwa kepemimpinan nasional butuh kombinasi antara visi yang jelas, sikap demokrat sejati, dan juga kepribadian yang kuat. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin dengan gagasan dan kemampuan memastikan eksekusi, sosok tersebut ada pada pasangan Prabowo – Hatta.

Partai Gerindra

Partai Gerindra adalah partai politik yang mempunyai visi untuk menjadi partai politik yang mampu memberikan kesejahteraan pada rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang berlandaskan nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah NKRI. Hingga saat ini, Gerindra adalah satu-satunya partai politik yang mempunyai program kerja yang jelas dan terukur yang dituangkan dalam 6 Program Aksi Transformasi Bangsa Partai Gerindra. Dari banyaknya penghargaan yang diterima partai Gerindra diantaranya adalah penghargaan dari Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai partai politik dengan transparansi keuangan terbaik.


Gerindra Apresiasi Pengunduran Diri Hatta Rajasa

Hatta Rajasa segera mundur dari jabatannya sebagai Menko Perekonomian, langkah tersebut diambil sebagai bagian dari pencalonan Hatta sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres mendatang.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengapresiasi langkah mundurnya Hatta Rajasa sebagai Menko Perekonomian. Menurut Fadli langkah mundurnya Hatta patut dicontoh oleh pejabat lainnya yang akan maju dalam pilpres mendatang.

“Mundurnya Hatta untuk maju dalam pilpres adalah tindakan yang sangat baik secara etika politik. Seseorang yang maju dalam pilpres memang sebaiknya tidak memegang jabatan di pemerintahan. Hal tersebut penting untuk menghindari timbulnya penyalahgunaan jabatan.” tutur Fadli.

Fadli juga mengatakan bahwa sikap mundurnya Hatta menunjukkan sikap seorang ksatria, “Apa yang dilakukan oleh Hatta menunjukkan bahwa beliau menaati aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Sikap seperti ini patut diteladani untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik.”

Partai Gerindra

Partai Gerindra adalah partai politik yang mempunyai visi untuk menjadi partai politik yang mampu memberikan kesejahteraan pada rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang berlandaskan nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah NKRI. Hingga saat ini, Gerindra adalah satu-satunya partai politik yang mempunyai program kerja yang jelas dan terukur yang dituangkan dalam 6 Program Aksi Transformasi Bangsa Partai Gerindra. Dari banyaknya penghargaan yang diterima partai Gerindra diantaranya adalah penghargaan dari Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai partai politik dengan transparansi keuangan terbaik.


22 Pages123...10...Last »