Gerindra akan Pecat Kadernya Jika Terlibat Narkoba

Gerindra akan Pecat Kadernya Jika Terlibat Narkoba

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan partainya akan memecat kadernya yang menduduki kursi Wakil Ketua Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali berinisial JGKS apabila terbukti menggunakan narkoba. “Kami tidak menolerir perilaku anggota kami yang melanggar hukum. Siapapun termasuk Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali jika terbukti melanggar hukum akan diberhentikan secara tiga rangkap,” kata Sufmi Dasco di Jakarta, Ahad (5/11).

Dia mengatakan, JGKS akan diberhentikan secara tiga rangka apabila terbukti melanggar hukum. Ketiganya yakni sebagai anggota partai, sebagai anggota DPRD dan sebagai pengurus partai.

Menurut dia, Majelis Kehormatan Partai Gerindra akan mencari informasi ke Bali untuk kemudian memutuskan langkah-langkah berikutnya. “Kami tidak akan memberikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan. Kami persilakan dia mengurus sendiri masalah hukum yang dia hadapi,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, Gerindra mendukung pihak Kepolisian yang menjalankan tugasnya dan menyerahkan sepenuhnya persoalan hukum tersebut kepada pihak Kepolisian. Dia berharap yang bersangkutan bisa diproses berdasarkan alat-alat bukti yang ada sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. “Partai Gerindra adalah partai kader, kami tidak pernah takut kehilangan kader yang melakukan pelanggaran hukum,” katanya.

Selain itu, dia juga menyerukan kepada anggota dan pengurus Gerindra di Bali untuk tetap tenang dalam melakukan kerja-kerja organisasi kepartaian dan biarkan persoalan tersebut diurus oleh aparat penegak hukum. Sebelumnya, anggota Kepolisian Resor Kota Denpasar menggrebek rumah Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali dari Fraksi Partai Gerindra di Jalan P Batanta No.70, Desa Dauh Puri, Denpasar Barat, pada Sabtu (4/11).

Dalam penggeledahan yang dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Denpasar Kompol Wayan Arta Ariawan beserta tim dari Polresta Denpasar serta Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, aparat antara lain menemukan tas hitam, paket narkoba jenis sabu-sabu siap edar beserta alat isap, senjata api dan sejumlah senjata tajam. Polisi masih menyelidiki asal narkoba dan senjata api yang ditemukan di kediaman rumah anggota dewan itu.

Dalam perkembangannya, aparat Kepolisian Resor Kota Denpasar masih memburu Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali berinisial JGKS atau Mang Jongol yang melarikan diri saat polisi menggerebek rumahnya karena menduga dia menggunakan narkoba.

 

Sumber


DPD: Kepengurusan Gerindra Aceh Timur Sah

Kepengurusan Gerindra Aceh Timur Sah

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Aceh menegaskan bahwa kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Aceh Timur di bawah kepemimpinan Abdul Azis adalah sah dan telah sesuai dengan mekanisme partai.

Penegasan itu disampaikan Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Partai Gerindra Aceh, Safaruddin, menanggapai tuduhan yang disampaikan oleh Fachroni Risman terhadap kepengurusan Gerindra Aceh Timur.

Dia meminta, Fachroni Risman tidak membuat provokasi yang menyebabkan munculnya kegaduhan di tingkat kepengurusan partai tersebut.

“Kepengurusan DPC Gerindra Aceh Timur adalah sah dan bukan bodong. Hal ini tertuang dalam SK DPP Nomor: 03-0028/kpts/DPP-GERINDRA/2016 yang ditandatangani oleh H Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum dan H Ahmad Muzani SSos sebagai Sekjend pada 4 Maret 2016,” katanya kepada Serambi, Jumat (15/7).

Seperti diberitakan, pengukuhan Ketua Ketua DPC Gerindra Aceh Timur, Abdul Azis, memunculkan protes dari pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra (sebelumnya tertulis DPP Gerindra Aceh), Fachroni Risman P.

Ia menilai, pengukuhan Abdul Azis sebagai Ketua DPC tidak sah karena bertentangan dengan AD/ART partai. Selain itu, Abdul Azis juga bukan kader partai dan dia berharap pimpinan partai diberikan kepada Ramlan dan Hamdani A Gani SH yang kini duduk sebagai anggota DPRK.

Menanggapi hal itu, Safaruddin menjelaskan, tuduhan yang disampaikan Fachroni Risman tidak benar. Menurut dia, Abdul Azis yang diberikan amanah sebagai ketua partai bukanlah orang luar partai seperti yang dituduhkan. Sebaliknya, Safaruddin justru menyebut bahwa Fachroni Risman bukanlah pengurus harian DPP dan DPD.

“Harusnya jika saudara Fachroni Risman yang menyatakan bahwa sebaiknya ketua DPC Atim diberikan ke Ramlan atau Hamdani AG yang merupakan anggota DPRK Atim, itu pernyataan yang keliru. Karena hemat saya, dua anggota DPRK ini bukan kader yang loyal dan militan. Mereka sudah jauh-jauh hari masuk dalam pertimbangan untuk dievaluasi,” katanya.

Sementara terkait kehadirannya pada rapat koordinasi cabang (Rakorcab) DPC Gerindra Aceh Timur pada 1 Juli 2016, Safaruddin menjelaskan bahwa itu bukanlah untuk mengukuhkan kepengurusan, tetapi menyampaikan keputusan DPP tentang SK DPC Gerindra Aceh Timur yang baru.

Sementara pengukuhan pengurus DPC akan dilaksanakan pada Agustus mendatang setelah struktur partai rampung sampai ke tingkat desa.

Terkait protes tersebut, Safaruddin mencurigai ada permainan dan pemufakatan jahat dari Ramlan dan Hamdani dengan memanfaatkan Fachroni Risman. Begitupun, Safaruddin meminta kepada pengurus dan kader Gerindra di Aceh Timur agar tidak terpengaruh dengan manuver politik tersebut.

“Saya berharap agar Ketua DPD Gerindra Aceh segera mengambil langkah terhadap kedua anggota DPRK ini (Ramlan dan Hamdani A Gani SH). Saya yakin manuver ini dilakukan karena ketidakpuasan mereka terhadap keputusan DPP dan hal ini adalah bentuk pembangkangan untuk segera ditindak,” ungkap Safaruddin.

Sementara Ketua DPD Gerindra Aceh TA Khalid yang dihubungi secara terpisah mengatakan akan menindaklajuti persoalan tersebut. Dia mengaku tidak mengenal Fachroni Risman dan terhadap kedua anggota DPRK tersebut juga akan dievaluasi. “Saya sudah menghubungi DPP menanyakan nama Fachroni Risman dalam kepengurusan. Mereka mengatakan tidak mengenalnya,” katanya.

 

Sumber


Pembentukan Pansus Pilpres Akan Digulirkan Dalam Sidang Paripurna DPR

Rencana pembentukan Panitia Khusus Pilpres akan segera digulirkan pada rapat Paripurna DPR RI yang diselenggarakan pada hari Jumat besok (13/08/2014). Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara Tim Perjuangan Merah Putih Untuk Kebenaran dan Keadilan pendukung Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya.

“Pansus Pilpres akan segera dibentuk pada sidang paripurna DPR pertama setelah sebelumnya DPR sempat melalui masa reses. Tim Koalisi Merah Putih telah melakukan koordinasi terkait dengan pembentukan Pansus tersebut.” ujar Tantowi.

Tantowi mengatakan bahwa dibentuknya Pansus bertujuan untuk melakukan investigasi terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilpres, “Pansus ini adalah salah satu instrumen untuk melakukan investigasi dan pendalaman terhadap masalah-masalah kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilpres kemarin. Saya rasa hal tak perlu dipermasalahkan.”

“Kami sejak awal telah menyatakan siap menang atau kalah dengan proses penyelenggaraan proses demokrasi yang jujur dan adil. Adanya kecurangan dalam penyelenggaraan Pilpres menunjukkan proses demokrasi telah dicederai. Pembentukan Pansus ini bukan bertujuan untuk memenangkan salah satu pihak yang bertarung dalam Pilpres, namun bertujuan untuk mewujudkan proses demokrasi di Indonesia yang lebih baik.” tutup Tantowi.

Prabowo – Hatta

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa adalah pasangan yang saling melengkapi dengan kelebihan serta pengalaman yang telah dimiliki oleh masing-masing. Pasangan Prabowo – Hatta yang didukung oleh koalisi Partai Gerindra, PAN, Golkar, PPP, PKS dan PBB ini mempunyai visi yang sepenuh-penuhnya menjadi maksud dan tujuan dari para Pendiri Bangsa, yaitu: Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat. Untuk itu, Prabowo Hatta mengemban misi:

1. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, aman dan damai, bermartabat, demokratis, berperan aktif dalam perdamaian dunia, serta konsisten melaksanakan Pancasila dan UUD 45

2. Mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berkerakyatan, dan percaya diri menghadapi globalisasi.

3. Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial, dengan sumber daya manusia yang berakhlak berbudaya luhur; berkualitas tinggi: sehat, cerdas, kreatif dan trampil.


Tim Prabowo – Hatta Apresiasi Keberanian dan Kejujuran Saksi Novela Ungkap Kasus Pilpres di Papua

Novela Nawipa yang merupakan saksi Tim Prabowo – Hatta dalam sidang sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi buah bibir karena keberaniannya dalam bersaksi di hadapan Hakim MK.

Dalam kesaksiannya, Novela mengungkapkan bahwa di kampungnya tidak ada pelaksanaan Pemilu. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin ada pemungutan suara jika di kampungnya sama sekali tidak ada aktivitas Pemilu. Kesaksian Novela tersebut mendapatkan apresiasi dari banyak pihak, termasuk calon presiden Prabowo Subianto.

Prabowo melalui akun Twitter resminya @Prabowo08 menyatakan apresiasinya dengan mengatakan sikap Novela dalam kesaksiannya di persidangan merupakan hal yang luar biasa. Prabowo salut akan sikap Novela yang berani, jujur, tanpa pamrih dalam membela keadilan dan kebenaran.

Anggota Tim Perjuangan Merah Putih Untuk Kebenaran dan Keadilan, Marwah Daud Ibrahim menyatakan apresiasi setinggi-tingginya atas kesaksian Novela, “Saya melihat ini sebagai hal yang sangat luar biasa. Mungkin ini adalah cara Tuhan untuk membantu perjuangan kami. Novela datang jauh-jauh dari ujung timur Indonesia untuk menyampaikan kebenaran tanpa rasa takut pada siapapun kecuali pada Tuhan. Hal ini sungguh menggugah hati nurani.”

“Adanya kesaksian seperti yang diungkapkan oleh Novela semakin menguatkan fakta bahwa telah terjadi kecurangan yang masif, terstruktur, dan sistematis dalam pelaksanaan Pemilu kali ini. Sejak awal kami telah menyatakan bahwa tujuan utama dari pengajuan gugatan ke MK ini bukan untuk memenangkan salah satu pihak, namun demi terwujudnya demokrasi yang lebih baik dengan kedaulatan yang benar-benar berada ditangan rakyat.

Prabowo – Hatta

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa adalah pasangan yang saling melengkapi dengan kelebihan serta pengalaman yang telah dimiliki oleh masing-masing. Pasangan Prabowo – Hatta yang didukung oleh koalisi Partai Gerindra, PAN, Golkar, PPP, PKS dan PBB ini mempunyai visi yang sepenuh-penuhnya menjadi maksud dan tujuan dari para Pendiri Bangsa, yaitu: Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat. Untuk itu, Prabowo Hatta mengemban misi:

1. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, aman dan damai, bermartabat, demokratis, berperan aktif dalam perdamaian dunia, serta konsisten melaksanakan Pancasila dan UUD 45

2. Mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berkerakyatan, dan percaya diri menghadapi globalisasi.

3. Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial, dengan sumber daya manusia yang berakhlak berbudaya luhur; berkualitas tinggi: sehat, cerdas, kreatif dan trampil.


M. Taufik Laporkan Balik Ketua KPU Atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi DKI Jakarta, M. Taufik hari ini (12/08/2014) melaporkan Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik ke Bareskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik.

Taufik balik melaporkan Husni setelah sebelumnya Ketua KPU tersebut melaporkan dirinya atas tuduhan ancaman penculikan. Taufik mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah menggunakan kata menculik dalam orasi yang ia lakukan di depan gedung Mahkamah Konstitusi.

“Dalam orasi yang saya sampaikan di depan gedung MK saat itu, saya memerintahkan polisi menangkap Ketua KPU. Sama sekali saya tidak menggunakan kata menculik saat itu. Artinya pernyataan saya dipelintir oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.” tegas Taufik.

Taufik juga menyatakan bahwa pernyataannya yang memerintahkan polisi untuk menangkap Ketua KPU adalah hal yang wajar, “Hal tersebut merupakan bentuk dari protes dan keresahan kami karena belum adanya tindakan dari pihak terkait mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPU.” tandasnya.

Prabowo – Hatta

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa adalah pasangan yang saling melengkapi dengan kelebihan serta pengalaman yang telah dimiliki oleh masing-masing. Pasangan Prabowo – Hatta yang didukung oleh koalisi Partai Gerindra, PAN, Golkar, PPP, PKS dan PBB ini mempunyai visi yang sepenuh-penuhnya menjadi maksud dan tujuan dari para Pendiri Bangsa, yaitu: Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat. Untuk itu, Prabowo Hatta mengemban misi:

1. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, aman dan damai, bermartabat, demokratis, berperan aktif dalam perdamaian dunia, serta konsisten melaksanakan Pancasila dan UUD 45

2. Mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berkerakyatan, dan percaya diri menghadapi globalisasi.

3. Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial, dengan sumber daya manusia yang berakhlak berbudaya luhur; berkualitas tinggi: sehat, cerdas, kreatif dan trampil.


22 Pages123...10...Last »