Parpol Desak KPU Provinsi DKI Perbaiki DPS

Sejumlah partai politik peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012 meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki Data Pemilih Sementara (DPS) yang sudah beredar.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik, mengatakan, perbedaan jumlah DPS dengan jumlah warga yang melakukan rekam data e-KTP dikhawatirkan menjadi celah untuk melakukan kecurangan dalam Pilkada DKI Jakarta kali ini.

“Pilkada harus dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kata-kata jujur itu termasuk dalam proses pendataan pemilih,” kata Taufik, saat jumpa pers bersama Partai Politik Peserta Pilkada, di Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (18/5/2012).

Dia mengatakan, semestinya satu nama penduduk hanya boleh terdaftar pada satu Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kemudian, satu nomor identitas juga hanya boleh dimiliki oleh satu orang penduduk saja. “Harusnya seperti itu. Tapi kenyataannya kami menemukan beberapa hal yang sangat memprihatinkan,” ujar Taufik.

Untuk itu, dia meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk bertanggung jawab atas perbedaan DPS yang sangat signifikan ini. Mengingat jumlah data penduduk Jakarta terkait Pilkada ini berbasis pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

“Ada dua institusi yang bertanggung jawab. Pertama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang kedua, ya pasti KPU DKI,” ungkap Taufik.

Sebelumnya diberitakan, Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (P3I) mengungkapkan ditemukan sekitar 1,4 juta pemilih fiktif dari 7.044.991 total DPS. Dengan perkiraan, sekitar 15-20 persen pemilih fiktif di setiap kelurahan. Adanya perbedaan besar data pemilih antara yang ditetapkan KPU Provinsi DKI Jakarta dengan data pemilih sebenarnya membuka peluang besar bagi oknum KPU Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan jual beli 1,4 juta suara kepada pasangan kandidat tertentu.

(kompas)


DPS Amburadul, Rapat Pleno Penetapan DPT Dihentikan

Adanya dugaan pemilih fiktif dan pemilih ganda pada Data Pemilih Sementara (DPS) pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012 membuat sejumlah partai politik meminta agar rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditunda.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M. Taufik meminta pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta dan seluruh panitia Pilkada dari tingkat kelurahan untuk menghentikan rapat pleno yang hari ini dilaksanakan. Ini mengingat jumlah DPS yang masih dinilai rancu karena berbeda jauh dengan jumlah penduduk pada rekam data e-KTP.

“Jadi ada 900.00 hingga 1,4 juta yang fiktif. Ini merupakan tanggung jawab dari Dinas Dukcapil karena basisnya data penduduk dari situ. Yang kedua KPUD karena mereka yang verifikasi,” kata Taufik, saat jumpa pers bersama Partai Politik Peserta Pilkada, di Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (18/5/2012).

Ia bahkan mengungkapkan bahwa data DPS yang sudah beredar saat ini masih amburadul sehingga KPU Provinsi DKI Jakarta berkewajiban untuk memperbaikinya.

“Ini bisa kena pidana umum atau pidana pilkada lho karena memanipulasi data. Semuanya sudah diatur dalam aturan KPU maupun undang-undang,” jelas Taufik.

Jumat (18/5/2012) ini memang diadakan rapat pleno oleh berbagai tingkat panitia Pilkada DKI Jakarta untuk menentukan DPT yang berasal dari DPS. Untuk itu sebelum DPT benar disahkan, pihak partai politik peserta Pilkada mencoba untuk mengusut selisih data yang cukup jauh ini agar tidak terjadi kecurangan.

Seperti diberitakan sebelumnya, hasil pemantauan Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (P3I) di sejumlah kelurahan di Jakarta Barat selama seminggu ini membuktikan adanya data yang ganda. Berikut kelurahan yang dipantau yaitu Kelurahan Tanjung Duren Utara, Wijaya Kusuma, Krukut, Tangi, Duri Utara, Duri Kepah, Kebon Jeruk, Pekojan, dan Kapuk.


Gerindra: Data Pemilih Sementara Pemilukada DKI Amburadul

Politisi Gerindra Muhammad Taufik menegaskan bahwa data Daftar Pemilih Sementara (DPS) DKI Jakarta yang ditemukan masih memprihatinkan dengan temuan banyaknya DPS fiktif.

“Menurut kami, data DPS itu masih amburadul,” ujar M Taufik dalam konferensi persnya di Restoran Sate Khas Senayan, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (18/5/2012).

M Taufik menjelaskan, dalam temuannya, diperoleh ada sekitar 900 ribu sampai 1,4 juta DPS fiktif dengan beberapa kesalahan, seperti; adanya satu nama di dua TPS dan identitas ganda pada Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dengan temuan tersebut, menurut M Taufik, yang harus bertanggungjawab atas ketidakadilan ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang mengumpulkan data dan KPUD DKI Jakarta yang melakukan verifikasi data tersebut.

“Kami sepakat KPUD untuk memperbaiki data tersebut,” kata M Taufik.

Dalam konferensi pers ini tidak hanya dari Partai Gerindra saja. Hadir juga Priya Ramadani dari Partai Golkar, Slamet Nurdin (PKS), Haji Lulung (PPP), dan Pantas Nainggolan (PDIP).

Gerindra: Data Pemilih Sementara DKI Jakarta Amburadul

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nicolas Timothy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Politisi Gerindra Muhammad Taufik menegaskan bahwa data Daftar Pemilih Sementara (DPS) DKI Jakarta yang ditemukan masih memprihatinkan dengan temuan banyaknya DPS fiktif.

“Menurut kami, data DPS itu masih amburadul,” ujar M Taufik dalam konferensi persnya di Restoran Sate Khas Senayan, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (18/5/2012).

M Taufik menjelaskan, dalam temuannya, diperoleh ada sekitar 900 ribu sampai 1,4 juta DPS fiktif dengan beberapa kesalahan, seperti; adanya satu nama di dua TPS dan identitas ganda pada Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dengan temuan tersebut, menurut M Taufik, yang harus bertanggungjawab atas ketidakadilan ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang mengumpulkan data dan KPUD DKI Jakarta yang melakukan verifikasi data tersebut.

“Kami sepakat KPUD untuk memperbaiki data tersebut,” kata M Taufik.

Dalam konferensi pers ini tidak hanya dari Partai Gerindra saja. Hadir juga Priya Ramadani dari Partai Golkar, Slamet Nurdin (PKS), Haji Lulung (PPP), dan Pantas Nainggolan (PDIP).(*)

(tribunNews)


Gerindra Menantang, Laporan Bisa Jadi Bumerang

Jakarta – Laporan tim sukses pasangan cagub DKI Jakarta Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, ke Panwaslu terkait curi start kampanye, ditanggapi tenang Partai Gerindra. Bahkan, partai berlambang kepala burung garuda itu, siap meladeni segala tudingan yang dituduhkan. “Silahkan saja melaporkan, kami akan ladeni,” kata Muhamad Taufik, Ketua DPD Partai Gerindra DKI.

Menurut Taufik, pasangan cagub yang yang diusung partainya tak pernah melakukan curi start kampanye. Kalau pun ada iklan di beberapa media massa, hal tersebut bukan kampanye, melainkan hanya ingin mengenalkan sosok cagub kepada masyarakat. “Selama ini tentu masih ada warga ibu kota yang belum mengenal sosok cagub dan cawagub yang kami usung. Jadi sudah sewajarnya kami sosialisasikan,” ujarnya.

Taufik bahkan menantang, agar tim kampanye Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli melaporkan sejelas-jelasnya kepada Panwaslu dan KPU DKI. “Kami siap untuk menghadapinya. Sebab kami tahu, iklan itu bukanlah sebuah kampanye,” tegasnya. Menurutnya, definisi kampanye adalah kegiatan yang dilakukan pasangan atau tim sukses untuk merekomendasikan dukungan pencoblosan, serta menawarkan visi dan misi kepada masyarakat. Sedangkan iklan yang ditayangkan di sebuah televisi swasta pada Minggu (13/5) merupakan iklannya Prabowo, Dewan Pembina Partai Gerindra, bukan mengiklankan pasangan cagub yang didukung. “Saat itu pasangan cagub yang kami dukung hanya sekadar bintang tamu, yang mengenalkan diri saja,” tuturnya.

Taufik mengatakan, laporan itu, bagian dari ketidakpahaman tim sukses Foke-Nara terhadap aturan kampanye. Juga merupakan bagian kepanikan dan rasa khawatir menghadapi respon publik yang begitu besar dukungannya terhadap cagub yang diusung. “Harusnya semua pihak bersikap tenang dalam menjalani pilkada. Tak perlu terlalu tegang apalagi panik,” ucapnya.

Pengamat Politik Amir Hamzah, menilai laporan tim kampanye Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli merupakan langkah yang kurang tepat. Karena di dalam persaingan yang ketat seperti pilkada ini, tekanan pada pihak lawan seringkali berbalik menguntungkan mereka. Cagub yang tadinya tidak populer, bisa mendapat promosi gratis dan bahkan simpati dari banyak masyarakat jika diperlakukan kurang baik oleh lawannya. “Seharusnya tim sukses Fauzi memikirkan masak-masak sebelum bertindak,” tandasnya.

(jppn.com)


Gerindra: Kalau Mau Fair, Foke Harus Cuti Selama Kampanye

JAKARTA– Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menyarankan calon gubernur DKI (incumbent) Fauzi Bowo atau Foke untuk mengajukan cuti selama kampanye, dalam pertarungan perebutan kursi DKI I.

Fadli menganggap, hal itu untuk menghindari dugaan yang tidak-tidak.

“Di belahan dunia manapun, semua calon incumbent mengajukan cuti bila kembali ikut dalam pencalonan. Jangan sampai kemudian, cuti tidak diajukan kemudian ada kampanye terselubung yang dilakukan,” kata Fadli Zon, Selasa (15/5/2012).

Selama kampanye, kata Fadli, bila incumbent (Fauzi Bowo), tidak mengajukan cuti akan banyak menimbulkan pertanyaan. Apakah, kegiatan yang dilakukan incumbent, bagian dari kampanye, atau sedang bertugas sebagai gubernur DKI.

“Dan harusnya, selama kampanye incumbent tak perlu memasang spanduk apapun. Dan jangan sampai, spanduk peringatan yang dibuat, memakai dana APBD,” Fadli menegaskan kembali.

Fadli kemudian meminta sikap tegas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta terhadap calon incumbent Fauzi Bowo yang diperbolehkan beriklan di masa tenang kampanye.

Sementara pasangan calon lain, termasuk pasangan Jokowi-Ahok tidak diperbolehkan.

“Perlu ada aturan tegas kepada semua pasangan calon yang akan maju dalam Pemilukada DKI. Termasuk, kepada incumbent. Dan incumbent seharusnya mengajukan cuti selama kampanye. Jokowi saja cuti sebagai wali kota Solo,” tandasnya.

(tribunnews.com)


72 Pages« First...10...707172