DPT Kacau, Timses Jokowi-Ahok Lapor Bareskrim

Tim sukses calon gubernur dan wakil gubernur Joko Widodo dan Ahok mendatangi Bareskrim Mabes Polri.

Maksud kedatangan mereka untuk melaporkan karut marut Daftar Pemilih Tetap (DPT) jelang pilkada DKI pada 11 Juli 2012 mendatang.

“NIK ganda, ada tiga, ada dua. Ini suatu bentuk kejahatan demokrasi makanya kita laporkan ke Bareskrim,” kata Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik, sebelum memasuki Gedung Bareskrim Mabes Polri, Rabu 23 Mei 2012.

Menurut Taufik, NIK ganda merata di semua wilayah DKI Jakarta. Pihaknya telah menemukan ribuan NIK ganda. Juga dari beberapa teman lainnya. “Totalnya hampir 900 ribu, setiap pilkada kayak gini terus,” Taufik heran.

Dia mengklaim bahwa pihaknya telah memberikan berkas kekurangan DPT itu ke Komisi Pemilihan Umum. Menurut dia, persoalan tersebut harus ada yang bertanggung jawab.

“Ini bukan human error, kalau cuma satu sampai tiga kita bisa maklumi sebagai human error. Kalau ribuan, ini kan sistem. Karena itu sesuatu bentuk kejahatan. Jangan dibiarkan begitu saja,” ucapnya.

Oleh karena itu, dalam laporan ke Bareskrim ini, mereka akan melaporkan Kepala Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil). Taufik menilai institusi tersebut adalah pihak yang paling bertanggung jawab.

Sebelumnya, sejumlah partai politik mempersoalkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada DKI Jakarta. Mereka menuntut KPUD DKI Jakarta membereskan data yang dinilai bermasalah itu.

Dalam sebuah diskusi, Jumat 18 Mei 2012, perwakilan Gerindra, PKS, PDI Perjuangan, PPP dan Golkar, menyatakan kesamaan sikap mereka atas ketidakberesan DPT tersebut. Padahal, pemilukada DKI akan digelar dua bulan mendatang.

Soal DPT ganda ini, Sabtu 19 Mei lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dengan tegas membantahnya.

“Sudah jelas ada data, nama, alamat, dan nomor induk kependudukan (NIK),” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Purba Hutapea. (umi)

(VivaNews)


Prabowo Restui Rudiyanto Asapa-Nawir Pasinringi

Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto merestui Ketua DPD Gerindra Sulsel Andi Rudiyanto Asapa berpasangan dengan legislator Partai Demokrat DPRD Sulsel Andi Nawir sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan 2013.

Jubir Rudiyanto, Nasrullah Mustamin mengatakan, restu Rudiyanto-Nawir, usai Prabowo menggelar pertemuan enam mata Rudi-Nawir di kediaman Prabowo, Bukit Hambalan, Bogor, Jawa Barat, kemarin (21/5/2012).

“Tadi malam mulai jam 19.00-23.00, beliau-beliau membahas soal itu. Cuma, Pak Prabowo meminta supaya deklarasi diundur tanggal 10 Juni 2012, karena tanggal 26 Mei beliau ada kegiatan yang tidak bisa digeser,” kata Nasrullah kepada Tribun Timur, Makassar, Selasa (22/5/2012).

(TribunNews)


Prabowo Minta Hercules dan Gerindra Cek ‘Pemilih Hantu’ Pilkada DKI

Pemilih fiktif atau hantu (ghost voters) adalah salah satu hal yang dikhawatirkan peserta Pilkada DKI Jakarta 11 Juli, termasuk Prabowo Subianto. Karena itu, pendiri Gerindra ini memerintahkan kadernya dan Gerakan Rakyat Indonesia Baru pimpinan Hercules untuk mengantisipasinya.

“Sekarang saya juga dengar tentang pemilih hantu terkait pemilihan cagub DKI mendatang. Saya harap GRIB dan Gerindra turun mengecek ke ranting-ranting, untuk mengecek pemilih hantu,” ujar Prabowo.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato sambutan peresmian kantor GRIB di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (20/5/2012). Prabowo mengenakan kemeja putih, berbicara di depan 2.000-an pendukung GRIB. Di antara hadirin terdapat juga Ahok, peserta pilkada dari Gerindra.

Peringatan Prabowo ini terkait statemen Mustofa dari Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (P3I) menyampaikan jika ada 1,4 juta pemilih fiktif dalam Pilkada DKI 11 Juli mendatang.

“(Pemilih hantu) Ini sangat keji dan jahat, ini harus kita lawan dan perbaiki. Jadi saya harap, GRIB dan Gerindra benar-benar turun untuk mengecek dan beri tekanan pada KPU dan organisasi-organisas di bawah KPU. Kalau demokrasi terbukti dibajak, risikonya sangat menakjubkan kawan-kawan,” tegas Prabowo.

Prabowo tak lupa mempromosikan jagoan Gerindra, Jokowi-Ahok. “Dari keluarga besar Gerindra, kami menilai, yang pantas menjadi DKI-1 adalah Jokowi dan Ahok!” ujarnya.

Keduanya adalah pemimpin yang bersih, yang tidak memperkaya diri dan tidak menipu rakyat, melainkan melayani rakyat.

“Saya harap ormas GRIB dan Gerindra, meyakinkan rakyat agar memilih putra terbaik (Jokowi). Kita tidak memandang suku, ras, tapi kita mencari yang melayani rakyat. Bukan agama, etnisnya, tapi orangnya,” ajaknya.

“Saya percaya, nanti ada kejutan di DKI bahwa yang terpilih adalah pemimpin yang melayani rakyat,” imbuh purnawirawan jenderal yang pernah berdinas di Timtim ini. Dia menekankan, GRIB harus setia dan bekerjasama dengan aparat demi kesejukan masyarakat.

Pada bagian lain, Prabowo menyambut dukungan GRIB untuk mencapreskannya pada 2014. “Memang rakyat saat ini ingin pembaharuan, rakyat ingin pemimpin bersih. Kita ingin pemimpin-pemimpin yang melayani rakyat, oleh karena itu saya terima hasrat GRIB,” katanya.

Prabowo mengingatkan, untuk mencapai pembaharuan, GRIB harus meyakinkan rakyat dan merebut hati rakyat. “Saya sudah percaya GRIB karena saya sudah lihat kegiatan GRIB itu nyata. Saya sudah lihat GRIB, sudah melayani, membantu rakyat,” kata Prabowo.

“Harapan saudara terhadap saya, insya Allah kita sama-sama memberikan perubahan ke depannya,” tutupnya.

Dalam acara itu, hadir juga Hotman Paris Hutapea, pengacara kondang. Dia mengenakan kemeja putih. Hotman mengaku hadir di acara itu karena Hercules adalah temannya.

“Kalau teman hajatan kita datang dong. Tadi malam dia datang ke hajatan saya,” katanya saat ditanya wartawan. Semalam, Hotman mengadakan pesta untuk anak gadisnya.

Hotman juga memuji Hercules yang berpidato. “Gue baru tahu Hercules pinter ngomong. Mirip Soekarno dia,” ujarnya.

Jadi datang bukan karena gabung Gerindra dong? “Kebetulan perusahaan Prabowo, gue pengacaranya. Gue mah independen,” jawabnya.

Setelah acara berakhir, Ahmad Dhani yang berkemaja hitam juga datang. Dia menyanyikan 3 judul lagu yaitu Separuh Nafas, Sedang Ingin Bercinta dan Madu Tiga. Tak ada pidato khusus, dia hanya mengucapkan selamat atas peresmian kantor GRIB.


Selisih Data E-KTP dan DPS Patut Dicurigai

JAKARTA – Lima partai politik (parpol) memrotes pendataan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Kelima parpol yaitu Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, PPP dan PKS mengaku masih menemukan pemilih fiktif di sejumlah kelurahan.

Protes kelima parpol disampaikan dalam jumpa pers di sebuah restoran di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (18/5). Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, M.Taufik menyatakan bahwa beberapa hari lalu setelah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan DPS disisir ulang ternyata makin memunculkan kecurigaan.

“Kami temukan beberapa hal yang memprihatinkan. Masih ada pemilih fiktif, identitas ganda, satu NIK untuk beberapa orang. Kurang lebih 900 ribu sampai 1,4 juta orang,” kata Taufik.

Menurutnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan KPU DKI Jakarta merupakan pihak yang bertanggungjawab atas temuan daftar pemilih fiktif itu. Juru bicara pasangan calon Jokowi-Ahok itu pun mendesak KPU DKI untuk segera memperbaiki data DPS.

“Menurut kami data DPS itu masih amburadul. Kami sepakat untuk KPU perbaiki dulu data itu,” tegas Taufik.

Sedangkan Pantas Nainggolan yang mewakili PDIP menjelaskan, pemilih fiktif dan NIK ganda ditemukan di beberapa wilayah seperti Koja, Kebon Jeruk, Tanjung Duren Utara, Penjaringa, Tanah Abang dan Petukangan. “Semua kader partai lapor dan ternyata sama dengan keempat partai ini. Kita niat ingin beresin ini,” ujarnya.

Sementara Ketua DPW PKS DKI, Salamet Nurdin mempersoalkan selisih jumlah pemilih antara data DPS dengan data perekaman e-KTP. Dalam DPS Pemilukada DKI terdapat 7.044.911 pemilih. Sedangkan jumlah pemegang e-KTP di Jakarta per April 2012 sebanyak 5.600.660 orang.

Menurut Salamet, ada upaya memanipulasi suara dari perbedaan data tersebut. “Data e-KTP pemilih itu 5,6 juta dan yang keluar di KPUD itu ada 7 juta. Kita dapatkan hanya 6,1 juta yang sah. Dengan kata lain, ini suara mau dikemanakan?” ucap Slamet.

(dil/jpnn)


Sejumlah Partai Persoalkan DPT Pilkada DKI

Sejumlah partai politik mempersoalkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada DKI Jakarta. Mereka menuntut KPUD DKI Jakarta membereskan data yang dinilai bermasalah itu.

Dalam sebuah diskusi, Jumat 18 Mei 2012, perwakilan Gerindra, PKS, PDI Perjuangan, PPP dan Golkar menyatakan kesamaan sikap mereka atas ketidakberesan DPT tersebut. Padahal, pemilukada DKI akan digelar dua bulan mendatang.

“Kalau data ini tidak beres sampai menjelang pemilukada, akan terjadi kekisruhan. Pemilukada ini menjadi tidak adil dan tidak jujur,” kata Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik. “Pemilukada terancam ditunda kalau verifikasi DPT ini tidak beres.”

Dia mencontohkan temuannya di satu kelurahan. Ada satu nama yang tercantum di empat tempat pemungutan suara (TPS) yang berbeda.

“Satu identitas hanya boleh terdaftar dalam satu TPS. Tapi, hasil penyisiran kami ada beberapa hal yang memprihatinkan, seperti pemilih fiktif dan identitas ganda,” jelasnya. “Temuan kami kurang lebih 900 sampe 1,4 juta.”

Ketua DPD Golkar Priya Ramadhani meminta pemilukada DKI Jakarta ditunda jika tidak ada tindak lanjut KPUD untuk memverifikasi data lagi. “Percuma mengadakan pesta demokrasi. Tapi menjalankan suatu proses yang tidak demokrasi,” ujar Priya.

M Taufik juga menyarankan KPUD bekerja serius demi keamanan jelang Pilkada nanti untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. “Seluruh kejadian yang ada di berbagai pemilukada dari daftar pemilih yang berimbas pada tingkat kerusuhan tinggi.” (umi)

(VivaNews)


73 Pages« First...10...707172...Last »