Partai Pengusung Anies-Sandi Rapatkan Barisan Jelang Putaran Kedua

Partai Pengusung Anies-Sandi Rapatkan Barisan Jelang Putaran Kedua

Tiga partai politik yang mengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno melakukan rapat internal yang diselenggarakan di kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN) di Jalan Senopati Raya, Jakarta Selatan pada Jumat (31/3) malam lalu. Tiga partai tersebut yaitu Partai Gerindra, PAN dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto mengatakan dalam rapat internal tersebut untuk melakukan penajaman visi dan misi agar strategi pemenangan dapat sesuai harapan. “Alhamdulillah kami sudah dapat pengertian, pandangan, dan laporan dari semua pihak, jadi kita sangat optimis dan gembira,” kata Prabowo.

Sementara itu, Presiden PKS, Sohibul Iman mengatakan salah satu poin utama yang dibahas dalam rapat kali ini adalah soal penguatan aspek pengawasan di tempat pemungutan suara atau TPS pada hari pencoblosan.

“Berdasarkan pengalaman di putaran pertama, maka Gerindra, PKS dan PAN akan sama-sama memperkuat pengawasan di TPS-TPS. Nanti PAN juga akan ikut di sana. Karena kita semua punya keinginan Pilkada DKI putaran kedua ini harus berlangsung demokratis, tidak boleh ada kecurangan,” kata Sohibul.

Soal strategi apa yang akan digunakan di putaran kedua Pilkada DKI ini, Sohibul pun enggan menjawabnya dengan detail. Dia hanya menjelaskan kubu pendukung Anies-Sandi akan melanjutkan strategi yang mereka sudah lakukan di putaran pertama sebelumnya.

“Ya kan sudah jelas tagline-nya ‘Menuju Jakarta Yang Maju Kotanya, dan Bahagia Warganya’, berarti seluruh hal dari pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi itu kami bahas di rapat tadi,” kata Sohibul.

Saat ditanya apakah dukungan PAN kepada Anies-Sandi ada kontrak politiknya, Sohibul membantahnya. Ia melanjutkan, dukungan PAN kepada paslon nomor 3 itu merupakan bentuk dukungan suka rela dari PAN.

Enggak ada ya (kontrak politik). Jadi kalau gagasan besarnya kami bertemu di sini adalah kami ingin ngobrol sama Pak Prabowo, bahwa PAN sudah dengan sukarela mendukung Anies-Sandi, maka kita mengapresiasi itu,” kata Sohibul.

 

Sumber

 


Keberpihakan Istana pada Ahok-Djarot terlalu kuat

Keberpihakan Istana pada Ahok-Djarot terlalu kuat

PPP dan PKB belum memberikan sikap resmi dukungan kepada salah satu pasangan calon di putaran kedua Pilgub DKI  JakartaMuncul rumor, pihak Istana mengimbau kepada partai-partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk bergabung mendukung pasangan Basuki T Purnama- Djarot Saiful Hidayat.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menilai, sejak putaran pertama peran dan keberpihakan pemerintah kepada Ahok-Djarot terlalu kuat. Partai Gerindra telah mengingatkan pemerintah untuk bersikap netral.

“Dari awal ketika putaran pertama sudah melihat keberpihakan pemerintah terlalu kuat kepada pasangan nomor dua dalam pandangan kami, dan arah berkali-kali kami ingatkan supaya netral dan berkali-kali juga pemerintah mengklaim mereka netral,” kata Edhy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).

Dugaan itu, kata dia, terlihat jelas saat terjadinya kampanye hitam yang menyerang pasangan Anies Baswedan- Sandiaga Uno. Edhy mengklaim, saat pihaknya melaporkan dugaan kampanye hitam yang mengarah ke jagonya, penegak hukum seolah lamban mengambil tindakan. Hal sebaliknya terjadi jika kubu Ahok-Djarot membuat laporan.

“Dari tindakan di lapangan saja, sebagai misalnya aparat penegak hukum polisi, ketika kita melaporkan adanya black campaign dari kita itu lambat tetapi ketika kita yang dilaporkan responnya cepat sekali,” tegasnya.

Edhy berharap, pemerintah tidak khawatir jika Anies-Sandiaga menang maka akan menghambat pembangunan di Jakarta yang telah dilakukan Ahok-Djarot. Sebab kalau pun terpilih, lanjutnya, Anies-Sandi pasti akan patuh dan menyesuaikan program pemerintah pusat.

“Bagaimana pun kalau Anies-Sandi menang toh akan loyal kepada pemerintah pusat. Karena tidak bisa berdiri sendiri, akan menyesuaikan setiap program pemerintah pusat,” klaimnya.

Anggota Komisi VI ini menyarankan, pemerintah tidak ikut campur dalam Pilgub DKI Jakarta. Pemerintah diminta mengurusi persoalan nasional yang jauh lebih besar ketimbang dinamika politik dalam pesta demokrasi di Ibu kota.

“Dan pemerintah tidak usah ikut mengintervensi lebih baik mengurusi urusan yang lebih besar, biarkan politik berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ada,” pungkasnya.

 

Sumber


Ridwan Kamil Sebaiknya Bereskan Dulu Kota Bandung

Ridwan Kamil Sebaiknya Bereskan Dulu Kota Bandung

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Barat Sunatra menilai duet Ridwan Kamil dan Oded Muhammad memimpin Kota Bandung sudah cukup berhasil.

Baik Kang Emil maupun Oded, wali kota dan wakil wali kota Bandung yang diusung PKS serta Gerindra, sudah memberikan tingkat keberhasilan yang baik dalam membangun Kota Kembang.

Dikatakannya, bahwa hari ini Kota Bandung sudah bagus dilihat dari permukaan. Bandung saat ini sudah “berlipstik” dengan kehadiran taman-taman inspiratif.

 

Sumber


Warteg, Contoh Usaha Mikro yang Pas dengan OK OCE

Warteg, Contoh Usaha Mikro yang Pas dengan OK OCE

Calon Gubernur DKI Anies Baswedan merasakan sendiri betapa pengusaha warung Tegal (Warteg) menggantungkan hidupnya di Jakarta. Apalagi sebagian besar warga Tegal yang merantau ke Jakarta mendirikan warteg.

Bahkan banyak diantaranya sampai tinggal berpuluh tahun dan memiliki KTP di Ibu Kota.

Untuk itu, kata Anies, sudah menjadi kewajibannya nanti ketika terpilih menjadi gubernur DKI untuk lebih mengembangkan para wirausahawan warteg.

“Warteg itu contoh wirausaha mikro yang sangat pas dengan program kewirausahaan kami OK OCE (One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship),” kata Anies di Warung Ma’Nyak di Kelurahan Cabawan, Margadana, Tegal, Jateng, Rabu (29/3/2017).‎

Anies berharap, dengan mensinergikan program OK OCE dengan warteg, maka wirausaha mikro di bidang kuliner itu akan lebih berkembang.

“Mereka (para pengusaha warteg) memiliki skill tinggal memberikan pelatihan dan kepastian usaha. Saya sakin mereka akan lebih berkembang,” terangnya.

Lebih lanjut, OK OCE nantinya bukan hanya untuk pengusaha warteg saja. Melainkan seluruh usaha mikro warga.

Menurut Anies, hal itu merupakan wujud keberpihakan pemerintah kepada para pengusaha kecil. Sebab banyak pengusaha di bidang kuliner kerap kali menjadi korban penertiban, karena kurangnya lahan untuk berjualan.

“Para pengusaha kecil itu ingin kepastian usaha dan lokasi, maka dari itu kami akan berikan solusi agar mereka dapat berjualan dengan aman dan nyaman,” ucapnya

 

Sumber


Komitmen Anies Berantas Korupsi Tak Diragukan Lagi

Komitmen Anies Berantas Korupsi Tak Diragukan Lagi

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade menyayangkan beredarnya selebaran yang diduga kuat sebagai kampanye hitam untuk menyudutkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno. Isi selebaran tersebut, intinya menekankan bahwa Anies belum terbukti dalam pemberantasan korupsi.

“Selebaran di sekolah-sekolah itu jelas-jelas memojokkan Anies, itu opini yang sangat menyesatkan,” kata Andre dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/3/2017).

Padahal, sambung Andre, sepak terjang Anies dalam pemberantasan korupsi tidak diragukan lagi. Anies pernah menjadi sebagai Ketua Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangani bocornya draf surat perintah penyidikan (sprindik) kasus korupsi.

Pada kasus cicak vs buaya analogi dari perseteruan KPK dan Polri, Anies juga menjadi aktivis antikorupsi yang berada di barisan terdepan. Justru, ujar Andre, yang patut dipertanyakan adalah komitmen rivalnya Anies di Pilkada DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Berbagai perkara dugaan korupsi melibatkan nama Ahok. Sebut saja, kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras dan pembelian Bus Transjakarta.

“Kasus Sumber Waras itu disebutkan dalam audit BPK merugikan negara. Kasus Bus TransJakarta yang tidak dipakai itu bagaimana yang terindikasi merugikan keuangan negara?” ujarnya.

Lalu kasus proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (E-KTP), di mana Ahok masih duduk sebagai Komisi II DPR, dan proyek reklamasi di teluk Jakarta yang katanya bertujuan untuk kesejahteraan warga Ibu Kota.

“Reklamasi itu kan selama ini digembar-gemborkan sukses, anehnya kita tidak pernah mendengar Ahok bicara keberhasilan reklamasi. Padahal, kita tahu Ahok begitu gigih membela reklamasi, apa manfaat reklamasi tidak pernah dikampanyekan,” ujarnya.

Mantan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Trisakti itu mengatakan, bahwa hal tersebut seharusnya menjadi pertanyaan besar bahwa reklamasi itu sebenarnya untuk kepentingan siapa.

“Dari sini saja rakyat Jakarta bisa menilai, siapa yang pro dan antikorupsi, Anies atau Ahok. Kan Ahok yang berada dalam pusaran korupsi,” pungkasnya.

 

Sumber


72 Pages« First...234...10...Last »