Tak Ada Mahar Politik untuk Prabowo Saat Pilgub DKI

Tak Ada Mahar Politik

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak pernah meminta satu rupiah pun sebagai mahar ketika dirinya dan Gubernur Anies Baswedan mencalonkan diri pada pilgub DKI 2017.

“Enggak ada. Enggak ada sama sekali,” kata Sandi di Balai Kota, Jumat (12/1).

Sandi pun yakin Prabowo juga tidak meminta mahar saat mencalonkan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada pilgub DKI Jakarta 2012. Saat itu, Jokowi-Ahok diusung oleh Gerindra dan PDI Perjuangan.

“Pak Prabowo sangat profesional, itu sudah terbukti saat mencalonkan Pak Jokowi dan Pak Ahok. Waktu (mencalonkan) saya dan Mas Anies juga sama,” kata Sandi yang diusung Gerindra saat pilgub.

Meski demikian, Sandi pun mengakui terjun di dunia politik membutuhkan anggaran yang fantastis. Saat Pilkada DKI 2017, Anies-Sandi menggelontorkan milyaran rupiah untuk biaya kampanye, kegiatan koordinasi, sosialisasi, termasuk operasional posko.

“Kalau politik itu memang berbiaya. Kemarin kami menghabiskan lebih dari Rp100 milyar,” kata Sandi.

Demi meraih suara warga Jakarta, Sandi mengklaim mengeluarkan duit kampanye dari kantongnya sendiri.

“Jangan sampai saat sudah mencalonkan, enggak punya pendanaan. Saya waktu itu bisa meyakinkan Pak Prabowo, dan itu semua kami laporkan secara transparan dengan audit dan dilaporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” kata Sandi.

Mantan bos PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) itu berharap semua kandidat yang tengah berjuang di pilkada serentak 2018 mengedepankan politik yang saling merangkul, bukan saling menyikut.

“Saya akan sangat bahagia kalau seluruh keluarga dan rakyat Indonesia bisa mengadopsi apa yang terjadi di Jakarta kemarin, bahwa kita guyub dan rukun,” kata Sandi.

Pada Kamis (11/1), La Nyalla Mahmud Mattalitti blak-blakan soal mahar Rp40 miliar yang diminta Prabowo Subianto untuk maju pada pilgub Jawa Timur.

Namun La Nyalla belum mau menyerahkan uang tersebut sebelum surat rekomendasi dari Gerindra turun. Ia baru mau menyerahkan uang bila sudah resmi diusung. Karena itu ia menilai uang tersebut tak lain adalah mahar untuk membeli rekomendasi Gerindra.

 

Sumber


Fadli Zon Bantah Tudingan La Nyalla Soal Prabowo Minta Duit Miliaran

pak prabowo
La Nyalla Mattalitti menuding Ketum Gerindra Prabowo Subianto meminta duit miliaran rupiah untuk rekomendasi Pilgub Jatim 2018. Waketum Gerindra Fadli Zon menepis tudingan La Nyalla.

“Kalau dari Pak Prabowo nggak ada ya, dan saya tidak pernah mendengar dan juga menemukan bukti semacam itu ya,” kata Fadli Zon kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Menurut Fadli, Prabowo memang pernah bertemu La Nyalla. Namun yang dibahas adalah persiapan dana untuk Pilgub Jatim 2018 dari sisi La Nyalla, bukan meminta mahar.

“Kan belum tentu dananya dia bisa, juga penggalangannya. Jadi saya kira bukan untuk Pak Prabowo atau untuk DPP Gerindra, saya kira itu lebih untuk pada persiapan calon yang bersangkutan,” ujar Fadli.

Fadli mengatakan Jawa Timur adalah provinsi besar. Perlu dana besar untuk pemenangan, baik yang digunakan sebagai ongkos perjalanan kampanye, maupun membayar saksi. Konteks pembahasan Prabowo dengan La Nyalla, kata Fadli, soal kesiapan dari mantan Ketum PSSI itu, bukan meminta uang.

“Saya kira wajar soal hal itu. Bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan partai, tapi untuk kepentingan yang bersangkutan,” ujar Wakil Ketua DPR ini.

“Pak Prabowo ini… sekali lagi, untuk saksi itu kan harus ada transport-nya. Saya nggak tahu ya, saya harus cek dulu, kalau itu disebut untuk saksi, saya kira masih wajar, karena memang misalnya kita harus menyiapkan sekian ribu saksi di setiap TPS yang mereka mencatat, kan mereka harus diberikan transportasi, konsumsi pada waktu hari H maupun persiapan sebelumnya,” sambung Fadli.

Menurut Fadli, Prabowo memang pernah bertemu La Nyalla. Namun yang dibahas adalah persiapan dana untuk Pilgub Jatim 2018 dari sisi La Nyalla, bukan meminta mahar.

“Kan belum tentu dananya dia bisa, juga penggalangannya. Jadi saya kira bukan untuk Pak Prabowo atau untuk DPP

Gerindra, saya kira itu lebih untuk pada persiapan calon yang bersangkutan,” ujar Fadli.
Fadli mengatakan Jawa Timur adalah provinsi besar. Perlu dana besar untuk pemenangan, baik yang digunakan sebagai ongkos perjalanan kampanye, maupun membayar saksi. Konteks pembahasan Prabowo dengan La Nyalla, kata Fadli, soal kesiapan dari mantan Ketum PSSI itu, bukan meminta uang.

“Saya kira wajar soal hal itu. Bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan partai, tapi untuk kepentingan yang bersangkutan,” ujar Wakil Ketua DPR ini.

“Pak Prabowo ini… sekali lagi, untuk saksi itu kan harus ada transport-nya. Saya nggak tahu ya, saya harus cek dulu, kalau itu disebut untuk saksi, saya kira masih wajar, karena memang misalnya kita harus menyiapkan sekian ribu saksi di setiap TPS yang mereka mencatat, kan mereka harus diberikan transportasi, konsumsi pada waktu hari H maupun persiapan sebelumnya,” sambung Fadli.

Fadli merasa ada miskomunikasi. Dia berulang kali menegaskan tak ada permintaan duit dari Prabowo ke La Nyalla.

“Saya kira itu miskomunikasi lah ya,” ujar Fadli.


Langkah Gerindra Gaet PKS dan PAN untuk Berkoalisi di Pilkada Jabar

Langkah Gerindra Gaet PKS dan PAN untuk Berkoalisi di Pilkada Jabar

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi mengatakan, peluang untuk berkoalisi dengan PKS dan PAN di Pilkada Jawa Barat 2018 makin terbuka lebar dan menunjukkan progres positif.

“Terkait Pilgub Jawa Barat, koalisi yang dibangun itu melalui DPP. Saya sudah dapat informasi progres bahwa komunikasi (Gerindra dengan PKS dan PAN) berjalan intens dan mengarah ke positif,” kata Mulyadi saat dihubungi melalui ponselnya, Kamis (21/12/2017).

Mulyadi menambahkan, koalisi dengan PKS dan PAN dipastikan bakal mengusung Mayjen TNI (Purn) Sudrajat sebagai bakal calon gubernur. Untuk posisi calon wakil gubernur diserahkan pada keputusan bersama.

“Posisi cawagub kita serahkan sepenuhnya kepada partai koalisi,” imbuhnya.

Saat ini, pihaknya terus mensosialisasikan Sudrajat di Pilkada Jabar. Bahkan Sudrajat belakukan berbagai langkah seperti mengunjungi berbagai pihak untuk pemenangannya di Pilkada Jabar.

“Kita membangun komunikasi dengan berbagai stakeholder Jawa Barat, banyak komunitas kita datangi, beliau (Sudrajat) juga memperkuat konsolidasi partai,” ungkapnya.

Selain Sudrajat dan pengurus Gerindra Jabar, para kader Gerindra di berbagai daerah di Jabar juga mensosialisasikan Sudrajat.

Ini dilakukan untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas di waktu yang semakin mepet, menjelang pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ke KPU.

Para kader, lanjut Mulyadi, melakukan sosialisasi pengusungan dengan memasang alat peraga sosialisasi yang juga dipasang pengurus Gerindra dan para anggota legislatif.

“Kita sudah instruksikan untuk dipasang (alat peraga sosialisasi). Saya pikir sudah banyak,” tandasnya.

 

Sumber


Usung Sudrajat, Gerindra Terus Coba Rangkul PKS dan PAN

Usung Sudrajat, Gerindra Terus Coba Rangkul PKS dan PAN

Partai Gerindra terus bergerak untuk menatap Pilgub Jawa Barat 2018. Kans untuk berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) pun menunjukkan progres positif.

Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi mengatakan untuk urusan koalisi, itu jadi ranah DPP. Tapi, ia sudah mendapat informasi terbaru soal perkembangan kemungkinan berkoalisi dengan PKS dan PAN.

“Terkait Pilgub Jawa Barat, koalisi yang dibangun itu melalui DPP. Saya sudah dapat informasi progres bahwa komunikasi (Gerindra dengan PKS dan PAN) berjalan intens dan mengarah ke positif,” kata Mulyadi, Kamis (21/12/2017).

Gerindra di Pilgub Jabar akan mengusung Mayjen TNI (Purn) Sudrajat sebagai cagub. “Posisi cawagub kita serahkan sepenuhnya kepada partai koalisi,” ucap Mulyadi.

Seperti diketahui, PKS dan PAN sebenarnya selama ini dekat dengan Partai Demokrat. Ketiga partai sepakat mengusung Deddy Mizwar sebagai cagub. Untuk cagub, Demokrat dan PAN sepakat mengusung Ahmad Syaikhu, sedangkan PAN belum menyatakan sikapnya secara resmi.

Tapi, Gerindra melakukan pendekatan kepada PKS dan PAN. Hal itu dilakukan karena berbagai kemungkinan masih bisa terjadi. Prinsipnya, Gerindra memandang selama belum terdaftar secara resmi di KPU, komposisi cagub-cawagub masih sangat memungkinkan berubah, termasuk formasi koalisi.

 

Sumber


Gerindra, PAN, dan PKS Siap Koalisi di Pilkada Jabar-Jateng

Gerindra, PAN, dan PKS Siap Koalisi di Pilkada Jabar-Jateng

Konstelasi politik menjelang pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada Jawa Barat dan Jawa Tengah (Jabar dan Jateng) kian dinamis. Sejumlah partai politik (parpol) mulai mematangkan rencana koalisinya. Tiga parpol yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahkan mencoba membangun kekuatan bersama di dua daerah ini demi memenangi pertarungan melawan petahana.

Langkah ketiga parpol ini bahkan tergolong berani, yakni mengusung tokoh yang hasil surveinya masih tergolong rendah. Di Pilkada Jateng, Gerindra yang mengusung mantan Menteri ESDM Sudirman Said, siap didukung PAN. “Jateng insyaAllah PAN akan mendukung Sudirman Said yang sejak 6 bulan lalu sudah banyak berdiskusi dengan ketua umum PAN. Kita sudah meminta Sudirman Said untuk berkonsolidasi dengan masyarakat Jateng,” kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Adapun calon wakil gubernur di Jateng, PAN mengusulkan Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum DPP PAN Taufik Kurniawan dan Bendahara Umum DPP PAN Nasrullah. Tapi siapa yang akan dipilih menjadi wakil Sudirman Said, PAN akan mengomunikasikan dengan partai koalisi.

Komitmen yang sama akan ditunjukkan di Pilkada Jabar. PAN tidak keberatan mendukung Mayjen TNI (Purn) Sudrajat yang diusung Gerindra sebagai calon gubernur. PAN mengklaim PKS juga siap menjadi bagian koalisi ini, meskipun saat ini dukungan diberikan kepada pasangan Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu. “Di Jabar, PAN, PKS, dan Gerindra sudah hampir dipastikan kompak,” ujarnya.

Yandri mengatakan jika ketiga parpol ini bersatu maka kemungkinan besar PKS akan meninggalkan Deddy Mizwar dan mengusung Sudrajat-Syaikhu di Jabar. Yandri tidak khawatir calon gubernur yang akan diusung di Jabar dan Jateng memiliki elektabilitas rendah. Dia mencontohkan Anies-Sandi saat dicalonkan di Pilkada DKI Jakarta yang saat itu surveinya hanya 4% melawan petahana Ahok-Djarot yang mencapai 70%. Faktanya, Anies-Sandi mampu diantarkan jadi pemenang.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria membenarkan bahwa di Jabar, Gerindra bersama PKS dan PAN akan mengusung Sudrajat-Syaikhu. “PKS sudah setuju dengan ini. Sudah final pasangan ini,” kata Riza saat dihubungi, Kamis (14/12/2017).

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, koalisi parpol di Jabar dan Jateng masih relatif cair meski memang mulai terlihat ada penjajakan oleh Gerindra, PAN dan PKS untuk membangun koalisi. “Kepastian koalisi tiga parpol ini baru bisa dipastikan kalau mereka sudah mendaftarkan calon mereka ke KPU nanti. Sebelum itu semua masih cair, bisa berubah,” ujarnya.

Namun dia mengingatkan bahwa kemenangan telak Anies-Sandi di DKI lebih dipicu oleh sentimen negatif publik Ibu Kota terhadap Ahok yang saat itu tersangkut kasus penodaan agama.

 

Sumber


81 Pages« First...234...10...Last »