Cegah Kampanye Hitam, Partai Gerindra Siapkan Tim Siber

Cegah Kampanye Hitam, Partai Gerindra Siapkan Tim Siber

DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Jawa Timur (Jatim) menyiapkan Tim Siber untuk membantu menyebarluaskan visi misi pasangan calon Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno ke masyarakat. Pelatihan dilakukan di seluruh kabupaten dan kota se-Jatim bersama dengan tim dari Saifullah Yusuf-Puti.

“Selain untuk menyebarkan visi dan misi paslon yang kami usung, tim siber ini juga bertujuan mengantisipasi black campaign (kampanye hitam) baik langsung maupun lewat media sosial,” kata Wakil Ketua DPD Gerindra Jatim, Hendro Subiyantoro seusai diskusi Merawat Kebhinnekaan “potensi politik identitas dan isu SARA dalam Pilkada Jatim 2018” di Surabaya, Kamis (22/2/2018).

Terkait pemasangan baliho pasangan Saifullah Yusuf-Puti, Hendro mengaku belum dilakukan. Ini karena masih menunggu launching dukungan pada paslon nomor urut 2 ini. Baliho dan poster Gus Ipul, panggilan akrab Saifullah Yusuf dan Puti akan dipasang di seluruh desa.

Di Jatim, ada 8.501 desa. Nantinya, ada personel yang bertugas memasang baliho dan poster Gus Ipul-Puti. Personel ini, berada di kecamatan-kecamatan.

“Setelah pembekalan bertingkat yang dilakukan di 8.501 desa, kami melakukan bimbingan teknis di seluruh daerah di Jatim untuk personil di tingkat kecamatan. Personel kecamatan inilah yang akan tatap muka langsung ke masyarakat di setiap desa, plus pemasangan baliho dan poster Gus Ipul-Puti di desa-desa,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik yang juga Direktur The Initiative Institute, Airlangga Pribadi, dalam acara diskusi ini mengatakan, Pilkada Jatim  2018 kurang dinamis, terutama dari para calon wakil gubernur. Menurut dia, popularitas Gus Ipul dan Khofifah sudah optimal, tapi performa cagub ini tidak diimbangin oleh para pendamping mereka.

“Kampanye dari para cawagub kurang inovatif. Padahal, cawagub ini sangat berperan penting dalam mendongkrak perolehan suara,” kata pengajar di Universitas Airlangga

Sumber


1 Dekade Partai Gerindra Bakal Naikkan Target Pemenangan Pemilu

1 Dekade Partai Gerindra Bakal Naikkan Target Pemenangan Pemilu

Di usia yang genap 10 tahun pada Selasa (6/2/2018), Partai Gerindra bertekad memperbesar target capaian partai utamanya pada pesta demokrasi pemilihan umum 2019 mendatang. “Diusia 10 tahun Partai Gerindra, khususnya di Kabupaten Bulukumba, kami para kader lebih bersemangat. Dan di tahun 2019 pada Pemilihan Legislatif, kami targetkan  setiap dapil lebih dari satu kursi,” ungkap Sekretaris DPC Partai Gerindra Bulukumba, Patudangi Azis, Selasa (6/2/2018).

Saat ini, kata Patudangi Azis, Partai Gerindra telah mengontrol empat kursi di DPRD Bulukumba. Dirinya pun mengaku, bahwa partainya bakal berusaha untuk memenangkan bapaslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel usungan Partai Gerindra, yakni Agus Arifin Nu’mang-Tanribali Lamo.

“Di perhelatan Pilkada serentak 2018 ini, kami akan menangkan pasangan Agus Arifin Nu’mang-Tanribali Lamo di Bulukumba,” ujarnya.

Ia pun meyakini, pasangan Agus-Tanribali bisa menang telak 60% dari jumlah DPT di Bulukumba sebanyak kurang lebih 340.000.

Sebelumnya, DPC Partai Gerindra Bulukumba pun telah menyantuni beberapa panti asuhan serta menggelar doa dan sholat berjamaah bersama anak yatim piatu, sebagai rangkaian hari jadi Partai Gerindra yang ke 10 tahun.

 

Sumber


Jurus Gerindra Menangkan Gus Ipul-Puti di Pilkada Jatim 2018

Jurus Gerindra Menangkan Gus Ipul-Puti di Pilkada Jatim 2018

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Jawa Timur punya jurus sendiri untuk memenangkan pasangan Saifullah Yusuf ( Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno di Pilkada Jatim 2018. Partai besutan Prabowo Subianto itu akan menerapkan sistem canvassing.

Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Hendro Tri Subiantoro, menjelaskan, penerapan model canvassing yang biasa digunakan di kalangan sales atau marketing itu guna membangun kontak langsung dengan para pelanggannya.

Menerapkan model canvassing ini, nantinya para kader turun langsung dan akan disebar ke 8.501 desa yang ada di Jawa Timur,” tutur Hendro Tri Subiantoro, Rabu (31/1/2018).

Menurut dia, dengan menurunkan kader yang ada di parlemen DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, DPC, PAC, ranting dan seluruh organisasi sayap partai itu untuk menerapkan menyukseskan kegiatan canvassing.

Nantinya, akan mengenalkan sosok Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarno ke pemilih di seluruh desa Jawa Timur. Tidak hanya itu, nantinya mereka juga akan mengenalkan program yang menjadi visi misi Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno.

“Dari situ, nanti masyarakat bisa mengetahui langsung. Dan saya yakin seperti itu bisa memenangkan pasangan calon Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarno,” ucap

Calon Gubernur Jawa Timur Gus Ipul berpasangan dengan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno itu diusung oleh PDI Perjuangan, PKB, Gerindra dan PKS, dengan jumlah total 58 kursi.

 

Sumber


Menurut Gerindra, Penjabat Gubernur dari Polri Akan Melanggar Dua UU

Menurut Gerindra, Penjabat Gubernur dari Polri Akan Melanggar Dua UU

Ketua DPP Partai MendagriNizar Zahro menilai, langkah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk jenderal polisi aktif sebagai Pejabat Gubernur telah melanggar dua undang-undang.

Pertama, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 28 ayat 3 UU Kepolisian menyatakan, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

“Ini memberikan pengertian tidak diperbolehkan menduduki jabatan seperti PLT gubernur bila mana masih aktif,” kata Nizar kepada Kompas.com, Senin (29/1/2018).

Selain itu, Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa anggota Polri atau prajurit TNI hanya diperbolehkan mengisi jabatan ASN tertentu sesuai yang diatur UU TNI atau UU Kepolisian.

“Yaitu, jabatan yang ada pada instansi pemerintah pusat dan tidak termasuk jabatan pada instansi daerah,” kata Nizar.

Nizar menekankan, langkah Mendagri mengusulkan Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan menjadi Pejabat Gubernur Jawa Barat dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara, telah melanggar kedua UU tersebut.

“Maka dari itu, tidak heran bila ada hidden politik di balik penunjukan dua petinggi Polri sebagai plt gubernur di Jabar dan Sumut,” ujar Nizar.

Nizar juga tak bisa menerima alasan yang dikemukakan Mendagri bahwa usulan ini dilakukan atas dasar adanya kerawanan di dua provinsi tersebut.

Sebab, kerawanan dan kerusuhan dalam pilkada merupakan tanggung jawab dari pihak kepolisian, bukan Pejabat Gubernur  atau Pemda.

“Sementara itu, tugas gubernur lebih pada menjalankan roda pemerintahan dan birokrasi setempat sehingga tugas pelayanan publik tetap berjalan dan terlayani,” kata dia.

Oleh karena itu, kata Nizar, penunjukan petinggi Polri sebagai penjabat gubernur harus ditolak karena rawan bermuatan politis dari pihak tertentu untuk memenangkan pilkada.

Menurut dia, lebih baik jika penjabat gubernur dijabat oleh pihak dari Kemendagri atau dari sekda setempat.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, belum ada kepastian siapa saja yang akan diangkat menjadi penjabat gubernur daerah peserta Pilkada 2018. Namun, persoalan tersebut sudah menyebabkan kegaduhan.

Tjahjo mengatakan, nama-nama calon penjabat gubernur akan melalui sejumlah tahapan terlebih dahulu, mulai dari usulan resmi Kepala Polri dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan hingga dikirimkan kepada Presiden melalui Menteri Sekretariat Negara untuk disetujui.

“Dari Kapolri, lisan sudah (disampaikan). Sementara dari Menko Polhukam belum keluar,” ujar Tjahjo melalui pesan singkatnya, Senin (29/1/2018).

 

Sumber


Sudrajat Yakin Gerindra, PKS, PAN Cukup Kuat di Jawa Barat

Sudrajat Yakin Gerindra, PKS, PAN Cukup Kuat di Jawa Barat

Calon Gubernur Jawa Barat, Sudrajat mengaku berat dalam menjalankan kompetisi pilkada. Sebab, lawan-lawannya rata-rata petahana yang sudah pernah menjabat.

“Banyak titik-titik yang kita sudah mulai tatap muka dan silaturahmi dengan lintas masyarakat. Ini adalah suatu pekerjaan berat bagi saya, karena saya adalah pemula, dibandingkan dengan paslon yang lain. Mereka sudah pernah menjabat lima tahun sebelumnya,” kata Sudrajat, saat ditemui di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Sabtu 27 Januari 2018.

Ia berharap, proses sosialisasi ini bisa menjadi dasar bergerak maju. Dia mengakui, memang harus menjaga fisik dan kesehatan, agar setiap saat bisa berkomunikasi dengan para pemilih.

 “Gerindra, PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan PAN (Partai Amanat Nasional) cukup kuat. Apalagi, saya didukung oleh PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan PBB (Partai Bulan Bintang). Banyak kantong-kantong PKS yang kuat seperti di Depok dan Bekasi. Itu kantong suara yang harus kita pelihara,” kata Sudrajat.

Meski begitu, ia mengakui, memang ada juga kantong-kantong yang tipis atau agak kurang, misalnya seperti di Pantai Utara. Tetapi, itu menjadi garapan Syaikhu (Sudrajat-Ahmad). Karena, Syaikhu datang dari Cirebon dan sekitarnya.

“Jadi, kita berbagi tugas. Mungkin Priangan Timur itu tempat nenek moyang saya, jadi suatu garapan yang juga harus diusahakan. Bogor dan Sukabumi, juga termasuk kantong suara yang cukup besar,” kata Sudrajat.

Ia menjelaskan, saat ini, kegiatannya memang bersosialisasi. Sehingga, ia bertemu dengan para pemangku kepentingan dan segmen multi generasi. Generasi yang senior sampai dengan yang milenial.

“Kita mencoba menyebarkan CV masing-masing. Dengan track record masing-masing, supaya rakyat lebih mengenal siapa calon gubernur,” kata Sudrajat.

Ia pun sudah berkeliling Jawa Barat. Di antaranya, seperti Cirebon dan sekitar serta Bandung Barat. “Dan, nanti mungkin saya akan ke kabupaten Bandung. Di Bogor, Sukabumi, dan kemarin saya baru dari Karawang,” kata Sudrajat.

 

Sumber


81 Pages123...10...Last »