Gerindra: TNI jangan jadi alat pemerintah

JAKARTA – Pelibatan TNI dalam pengamanan aksi unjuk rasa penolakan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan menjadikan korps tersebut sebagai alat pemerintah ketimbang alat negara.

“Kita tidak ingin TNI menjadi alat pemerintah, tapi alat negara. Mereka harus kembali pada khitahnya,” kata Wakil Ketua Umum partai Gerindra, Fadli Zon, saat ditemui di Jakarta, tadi malam.

Menurutnya, aspirasi yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa belakangan ini sangat wajar. Pasalnya, rencana penaikan harga BBM akan memberatkan kehidupan masyarakat.

“Saya kira tidak perlu (pelibatan TNI). Ini adalah demonstrasi yang wajar karena kenaikan harga BBM memberatkan kehidupan masyarakat. Tidak perlu diatasi dengan kekuatan bersenjata, harusnya ditangani dengan proporsional,” kata Fadli.

Ia mengatakan, aksi unjuk rasa penolakan BBM dinilainya relatif damai dan tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Fadli mengatakan, partainya akan ikut mendorong seluruh pihak untuk menolak penaikan harga BBM.

Ia juga mengatakan, pelibatan TNI dalam pengamanan demonstrasi harus diselidiki lebih jauh. Pasalnya, anggaran untuk menurunkan TNI selama berhari-hari serta penggunaan senjata dan peluru karet relatif besar.

(waspada.co.id)


Gerindra: Ulil Terjangkit Virus Pragmatisme

Jakarta – Pernyataan Ketua Pusat Pengembangan Strategi & Kebijakan DPP PD, Ulil Abshar Abdalla yang pada intinya mengatakan parpol penolak penaikan harga BBM lebay (berlebihan) dinilai memprihatinkan.

Ketua bidang advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak pantas diungkapkan orang selevel pimpinan partai politik besar karena justru menunjukkan kekurang-cerdasan orang tersebut. Ulil sebagai mantan aktivis pro demokrasi seharusnya paham nilai-nilai demokrasi di Tanah Air.

“Ulil yang jelas-jelas mantan aktivis pro demokrasi justru tidak menunjukkan penghormatan pada perbedaan sikap dan kebebasan menyampaikan pendapat. Di negara demokrasi dimanapun di muka bumi ini, sikap menentang atau menolak kebijakan pemerintah adalah sesuatu yang sangat wajar dan sama sekali tidak berlebihan,” kata Habiburokhman melalui siaran pers yang diterima redaksi INILAH.COM, Jakarta, Minggu (25/3/2012).

Menurut dia, pernyataan tersebut merupakan pembodohan yang keterlaluan dan menunjukkan bahwa Ulil hanya melihat permasalahan harga BBM dari sudut kekuasaan dan bukan substansi yang berpengaruh pada kehidupan rakyat.

“(Ulil) Ia sudah terjangkit virus pragmatisme. Ulil harus tahu bahwa apa yang menjadi alasan penolakan terhadap penaikan BBM saat ini adalah karena pemerintah SBY tidak cukup melakukan upaya lain demi menghindari penaikan BBM,” tegasnya.

Kata Habiburokhman, sikap parpol yang menolak penaikan BBM juga didukung oleh argumentasi dan data yang detail dan lengkap. Menurut dia, menanggapi kritikan yang menolak penaikan harga BBM, nampaknya Ulil lebih suka mengolok-olok dari pada beradu argumentasi yang mencerdaskan rakyat.

“Ulil yang baru beberapa saat menjadi pengurus parpol berkuasa sudah menunjukkan gejala penyakit yang biasa diidap para diktator, yaitu tidak suka dikritik dan tidak suka ditentang,” jelasnya.

Yang lebih memalukan lagi, lanjutnya, terkait pernyataan Ulil yang menyatakan, “Siapapun pemenang pemilu 2014 nanti seharusnya berterima kasih kepada pemerintahan SBY sekarang ini karena telah mengurangi beban subsidi pada anggaran”.

Lebih jauh ia menjelaskan, Ulil juga mengabaikan fakta bahwa penolak penaikan harga BBM bukan hanya partai politik, akan tetapi juga gerakan mahasiswa, buruh, petani dan nelayan yang sama sekali tidak memiliki afiliasi politik dengan parpol manapun.

Masih dalam kesempatan tersebut, ia menyatakan bahwa jika Partai Gerindra saat ini berkuasa, banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk menjalankan pemerintahan tanpa menaikkan BBM antara lain dengan memperbaiki manajemen anggaran secara serius dan memberantas mafia minyak.

(mediaindonesia.com)


Tolak BBM Naik, Gerindra Bantah Bermanuver

JAKARTA – Sekretaris Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) DPR, Edi Prabowo, mengatakan fraksinya tetap dalam posisi menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) terhitung 1 April mendatang.

“Untuk kesekian kalinya, Gerindra kembali menegaskan bahwa kita menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM,” kata Edi Prabowo, di hadapan pengurus DPP Serikat Rakyat Miskin Indonesia, dipimpin ketua umumnya Wahida Baharuddin Upa, di ruang Fraksi Gerindra, gedung Nusantara I, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (22/3).

Sikap tegas Gerindra ini, lanjutnya, bukan akrobat politik praktis tapi salah satu wujud dari komitmen Gerindra untuk menyejahterakan rakyat dan bangsa Indonesia.

“Jadi tuntutan Serikat Rakyat Miskin Indonesia yang kini tengah menggelar aksi demo di depan DPR sejalan dengan sikap Gerindra. Gerindra akan tetap berpegang pada Pasal 7 Ayat 6 dari UU APBN 2012 yang tidak memberi peluang bagi pemerintah untuk menaikkan harga dan mengurangi subsidi BBM,” tegasnya.

Dijelaskannya, kalau pemerintah tidak menaikan harga BBM dalam negeri sebagai efek dari naiknya harga BBM di luar negeri, APBN hanya perlu tambahan sekitar Rp55 triliun.

“Dari sisi politik anggaran teramat mudah untuk menutupinya yakni dengan cara menggeser sedikit anggaran rutin birokrasi sebesar 54 persen dari total Rp1435 triliun. Kalau cara itu yang ditempuh pasti masyarakat merasa diperlakukan adil,” kata Edi Prabowo.

Sementara Ketum DPP Serikat Rakyat Miskin Indonesia, Wahida Barharuddin Upa, didampingi sekitar enam rekannya mengatakan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pernah memikirkan kesulitan rakyatnya yang terhimpit kemiskinan.

“Pemerintahan SBY tidak pernah berupaya memikirkan rakyatnya yang terhimpit kemiskinan. Beliau justru sangat responsif terhadap maunya pasar bebas,” kata Wahida.

Padahal Pasal 33 UUD 45 melindungi rakyat Indonesia bahwa seluruh kekayaan alam Indonesia harus diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat. Bukan untuk kepentingan asing, imbuhnya.

“Karena amanat konstitusi itu pula maka DPP Serikat Rakyat Miskin Indonesia mengusung sekitar 700 massanya berunjuk rasa di depan gedung DPR, menuntut Presiden SBY tidak menaikkan harga BBM dan mengingatkan bahwa presiden sudah melanggar UUD,” tegasnya.

(jpnn.com)


Gerindra: DPR Cuma Dapat Getah Pemerintah

Jakarta – Fraksi Partai Gerindra mengimbau kepada seluruh anggota DPR untuk tidak mengikuti arus pemerintah yang ingin menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pasalnya saat ini sudah terlihat sinyalemen pemerintah ingin menjadikan DPR sebagai tumbal

“DPR tidak boleh menjadi tumbal dari kebijakan yang tidak jelas dan ini merusak DPR. DPR akan dijadikan sasaran oleh masyarakat bila ikut pemerintah. Saya lihat ada upaya pengalihan tanggung jawab oleh pemerintah,” ujar Ahmad Muzani di Gedung DPR, Senayan, Kamis (22/3/2012).

Menurutnya, saat ini terlihat pemerintah ingin lepas tangan dan membebani DPR. Sebab kenaikkan BBM ini bisa ditekan asalkan pemerintah mau melakukan penghematan diberbagai bidang.

“Pemerintah mau enaknya saja dan tak mau ambil cara lain seperti penghematan dari subsidi listrik, pengurangan belanja pegawai dan masih banyak cara lain. Pemerintah tak mau kreatif dan tak mau sosialiasikan dengan masyarakat,” ungkapnya.

Sekjen Partai Gerindra ini mengaku menyesalkan sikap pemerintah yang saat ini mendorong DPR agar mendukung rencana kenaikkan BBM itu. “Semua dilaksanakan pemerintah, subsidi, lifting, impor minyak dilakukan pemerintah. Nah ketika soal kenaikkan BBM, minta dukungan DPR. Bisa-bisa DPR jadi tumbal dan sasaran kemarahan masyarakat. Pemerintah jangan selundupkan kepentingan kebijakan yang tidak jelas,” ujarnya.

(.inilah.com)


Massa Gerindra tolak kenaikan BBM

MEDAN – Aksi menentang kenaikan bahan bakar minyak (BBM) terus berlanjut. Kali ini, giliran Partai Gerindra yang menolak kebijakan tersebut.

Ratusan massa dari Partai Gerindra menolak rencana Pemerintah menaikkan harga BBM dengan menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sumatera Utara, Kamis (22/3). Koordinator Aksi, Gelmok Samosir, dalam orasinya menuturkan, kenaikan BBM hanya akan mempersulit kehidupan rakyat. Karena kenaikan BBM akan disusul kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

“Bohonh jika ada yang mengatakan kenaikan BBM tidak membebani kehidupan rakyat,” katanya.

Menurut Gerindra, Pemerintah semestinya melakukan evaluasi atas produksi minyak dan gas nasional yang terus menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Turunnya produksi minyak dan gas itu akibat kurangnya eksplorasi dan eksploitasi di wilayah kerja operasi yang sudah ada.

“Kalau produksi nasional naik dan impor turun, harga akan terjangkau meskipun harga minyak dunia naik,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, Pemerintah seharusnya menghemat anggaran untuk belanja pegawai yang terus meningkat sementara subsidi BBM turun drastis.

Opsi lainnya, Pemerintah seharusnya memikirkan energi alternative yang terbarukan seperti biodiesel dan bietanol. Pemerintah juga jangan sampai perhitungan harga BBM tergantung pada mekanisme pasar. “Sesuai konstitusi, kita ini bukan negara kapitalis,” ujarnya.

Oleh sebab itu, mereka menolak kenaikan BBM karena tidak diiringi langkah-langkah lain untuk menghindarkan rakyat dari dampak yang akan muncul. Mereka juga menilai, pemberian BLT sebagai kompensasi kenaikan BBM ini tidak akan menjadi solusi terbaik karena bantuan tunai tersebut tidak akan berarti apa-apa dengan melejitnya harga kebutuhan pokok.

(waspada.co.id)


17 Pages« First...91011...Last »