Dewan Pembina Gerindra Minta Kader Demokrat Berhenti Nyinyir

ilustrasi

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Mulyadi mengaku terusik dengan komentar-komentar yang dilontarkan sejumlah kader Demokrat di media sosial. Dia menganggap kader Demokrat tak punya etika.

“Sebagai kader Gerindra, saya terusik oleh komentar-komentar kader Demokrat, seperti tidak punya etika sebagai sesama partai pendukung 02. Hentikan statementdan tudingan spekulasi kepada Gerindra dan Pak Prabowo,” ucap Mulyadi melalui keterangan tertulis, Rabu (10/7).

Mulyadi tidak menyebut secara rinci kader partai mercy yang dimaksud. Meski begitu, dia menilai Demokrat seharusnya berterima kasih kepada Ketua Umum Gerindra yang juga mantan capres Prabowo Subianto. Pula, kepada partai koalisi pengusung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.

Sejumlah kader Demokrat beberapa kali menyindir Prabowo dan Gerindra soal rencana partai berlambang burung garuda itu bergabung ke koalisi Jokowi.

Dia mengingatkan bahwa Demokrat adalah partai terakhir yang bergabung dalam koalisi pengusung Prabowo-Sandi. Sebelumnya, Gerindra, PAN, PKS, dan Berkarya sudah berada dalam koalisi terlebih dahulu.

Mulyadi menyebut Demokrat bergabung ke koalisi Prabowo-Sandi pun karena ditolak masuk ke koalisi Jokowi-Ma’ruf. Beruntung, Prabowo dan parpol koalisi Indonesia Adil Makmur tidak keberatan menerima Demokrat.

“Harusnya Demokrat berterimakasih Pada Pak Prabowo, malah saya aneh dengan cuitan nyinyir kader Demokrat,” kata Mulyadi.

Mulyadi juga mengingatkan akibat buruk jika koalisi Prabowo-Sandi menolak keberadaan Demokrat dalam koalisi. Partai berlambang mercy tersebut, kata Mulyadi, tidak akan bisa mengusung capres atau cawapres pada 2024 mendatang.

Pasal 235 ayat 5 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menyebutkan menyatakan, “dalam hal partai politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat mengajukan Pasangan Calon tidak mengajukan bakal Pasangan Calon, partai politik bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti pemilu berikutnya”

“Jadi berterimakasihlah pada Pak Prabowo dan koalisi 02 ,” tutur Mulyadi.

Mulyadi mengamini bahwa politik adalah soal memperjuangkan kepentingan. Namun, lanjutnya, etika tetap harus menjadi pedoman perjuangan. Minimal sebagai cerminan moral.

Mulyadi mengklaim kader Gerindra selama ini diam. Tidak ada yang memberi komentar pedas kepada ketua umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kali ini, Mulyadi mengaku angkat suara karena ingin mengingatkan kader Demokrat.

“Supaya kita saling menghormati dan hentikan sikap nyinyir tak berdasar,” ucap Mulyadi.

 

Sumber


Politisi Gerindra Fadli Zon Sebut Tak Perlu Rekonsiliasi antara Prabowo dan Joko Widodo

anggota-dewan-pengarah-badan-pemenangan-nasional-bpn-prabowo-sandi-fadli-zon

Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon menyebut tidak perlu adanya rekonsiliasi antara Prabowo dan Joko Widodo.

Menurutnya, istilah rekonsiliasi ini tidak lazim digunakan untuk mengakhiri kontestasi dalam Pemilihan Presiden 2019 ini.

“Kalau saya termasuk yang berpendapat kita sudah ada yang namanya kontestasi. Jadi sebenarnya istilah rekonsiliasi adalah istilah yang salah. Rekonsiliasi untuk apa wong kita memang di dalam demokrasi bersaing berkompetisi gitu,” ujarnya, saat bertemu Pemprov DIY di Gedung Pracimosono, Senin (8/7/2019).

Fadli juga sependapat dan mendengar pernyataan dari Moeldoko mengenai tidak perlu adanya rekonsiliasi.

Menurutnya, rekonsiliasi akan tepat dilaksanakan untuk mengakhiri perang.

“Memangnya kami perang ada rekonsiliasi. Ini kan satu kontestasi ya, Jadi harus kita anggap sebagai hal yang biasa dalam pertarungan kompetisi dan semua kan sudah disampaikan termasuk yang memprotes kecurangan dan lain sebagainya,” urainya.

Disinggung adanya isu timbulnya perpecahan bila tidak ada rekonsiliasi, dia menyerahkan pendapat ini pada masyarakat untuk menilainya.

Menurut Fadli, masyarakat sudah pandai dan bisa menilai sebuah hal.

Dia juga menyebut, kedewasaan dalam berdemokrasi pun sangat diperlukan untuk menyikapi hal ini.

Dia juga menilai masyarakat sudah memiliki jalurnya sendiri dan jangan menganggap masyarakat lebih bodoh.

“Masyarakat punya wisdom sendiri. Dan inilah yang kita pegang. Justru semakin mempertajam seolah-seolah harus rekonsiliasi itu mempertajam dan memgukuhkan perbedaan-perbendaan dan perpecahan sebenarnya. Seolah-olah ada satu perpecahan yang tajam. Menurut saya tidak perlu ada rekonsiliasi dan tidak perlu dibesar-besarkan, ” tegasnya.

Adapun hingga saat ini, Gerindra pun masih menunggu rapat untuk menentukan posisinya sebagai oposisi atau ikut mendukung pemerintah.

Menurut Fadli jalan menuju itu masih panjang karena pemerintahan baru akan dimulai bulan Oktober mendatang.

“Kami berjalan alamiah saja natural. Itu akan ada pertimbangan, saya termasuk yang berpendapat bahwa dalam demokrasi harus ada oposisi,” urainya.

Dia menegaskan selama pemerintahan Jokowi ini, pihaknya menjadi oposisi.

Namun, untuk keputusan ke depan ini pihak Gerindra belum menentukan keputusan.

Dalam mengambil keputusan untuk menjadi oposisi atau masuk dalam pemerintahan, harus duduk bersama dan mendengarkan masukan berbagai pihak seperti ulama, intelektual, kader daerah dan juga seluruh elemen masyarakat dan simpatisan partai ini.

“Masih jauh itu dan waktunya belum mepet. Nanti tiba waktunya kami sampaikan, ” katanya.

Jika berandai-andai sebagai oposisi, dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin pihaknya akan mengontrol banyak kebijakan di berbagai aspek.

Utamanya ekonomi, angka pengangguran yang cukup banyak, kemiskinan dan juga campur tangan asing.

Fadli menilai campur tangan asing cukup besar sehingga membuat bangsa seolah terbeli. “Dan, masyarakat seolah jadi kuli di bangsa sendiri,” katanya.

Sementara, jika masuk ke pemerintahan, pembenahan akan memerlukan banyak waktu. Apalagi, banyak program dan kebijakan yang dinilai kacau.

“Waktu untuk membenahi tidak hanya 24 jam sehari tapi malah bisa 36 jam sehari. Butuh waktu panjang,” urainya.

 

Sumber


Gerindra Soal Rp 18 M untuk Apel Kebangsaan: Bisa Buat Gaji 18.000 Guru

Gerindra soal

Partai Gerindra Jawa Tengah menyebut kegiatan Apel Kebangsaan yang diselenggarakan Pemprov Jawa Tengah terkesan mengamburkan APBD. Kegiatan yang berlangsung 17 Maret 2019 tersebut menelan anggaran lebih dari Rp 18 miliar.

“Kegiatan Apel Kebangsaan yang akan dilaksanakan 17 Maret oleh Gubernur Jateng itu sangat tidak tepat dan terkesan mengamburkan anggaran karena menelan biaya lebih dari Rp 18 miliar,” ujar Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Abdul Wachid saat dihubungi detikcom, Jumat (15/3/2019)

Menurutnya, kegiatan tersebut dilaksanakan di tengah kondisi ekonomi negara sedang melemah.

“Seharusnya cukup Ro 1,8 miliar tidak sampai Rp 18 miliar. Kegiatan itu tidak tepat karena kondisi ekonomi sedang melemah,” paparnya.

Wachid mengklaim mendapat laporan dari anggota DPRD Jateng bahwa selama ini tidak ada pembahasan bersama antara DPRD dan eksekutif terkait anggaran kegiatan tersebut.

“Dari informasi teman di DPRD Jateng, saat pembahasan anggaran 2019 DPRF tidak pernah diajak eksekutif membahas anggaran Apel Kebangsaan,” lanjutnya.

Bahkan, dirinya juga menyayangkan Apel Kebangsaan itu dilaksanakan bersamaan dengan Debat Cawapres.

“Jadi bisa menggangu Konsentrasi masyarakat yang ingin melihat kualitas Cawapres dalam debat,” keluhnya.

Selain itu, Wachid juga mempertanyakan muatan kegiatan. Apel Kebangsaan yang dimaksud dinilai hanya sebatas panggung hiburan.

“Ada tokoh agama dan pejabat teras yang diundang. Dan ada juga panggung dangdut dan musik rock. Apa ini Apel Kebangsaan, ini sangat keliru,” terang dia.

Dia membandingkan jika anggaran Rp 18 miliar itu dialokasikan pada program rumah tak layak huni (RTLH) dan gaji guru honorer.

“Apabila satu RTLH membutuhkan Rp 15 juta per rumah, maka bisa membangun RTLH sebanyak 1.200 lebih. Atau, untuk gaji guru K2 sebanyak 18.000 guru K2 kalau Rp 1 juta sebulan,” tandasnya.

 

Sumber


Suryadharma Ali Setuju PPP Titip Kader di Gerindra

Suryadharma Ali Setuju PPP Titip Kader di Gerindra

Bekas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP),sSuryadharma Ali , tidak mempermasalahkan siasat Djan Faridz untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Djan akan menitipkan kader PPP ke Partai Gerindra berhubung belum adanya kesepakatan islah di dalam tubuh partai berazaskan Islam tersebut.

“Tidak masalah,” ujar Suryadharma di KPK, Jakarta, Senin (8/6/2015).

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Munas Jakarta Djan Faridz berencana menitipkan kadernya di Partai Gerindra agar bisa mengikuti Pilkada.

Cara tersebut ditempuh lantaran dualisme kepengurusan PPP dan belum ada kesepakatan islah hingga saat ini.

 

Sumber


Gerindra Dukung Eksekusi Mati Agar Bandar Narkoba Jera

Gerindra Dukung Eksekusi Mati Agar Bandar Narkoba JeraKetua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPR RI, Ahmad Muzani menyambut baik ketegasan pemerintah terkait eksekusi atas para terpidana mati kasus narkoba. Menurutnya, memang harus ada tindakan tegas untuk menimbulkan efek jera agar indonesia bersih dari penyalahgunaan narkoba.

“Fraksi Gerindra menyambut baik ketegasan pemerintah. Itu untuk efek jera. Bahaya yang ditimbulakan oleh narkoba ini sudah  sangat luar biasa,” kata Muzani di Jakarta Selatan, Selasa (28/4) malam.

Dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap para terpidana mati kasus narkoba, lanjutnya, maka keseriusan pemerintah tidak perlu dipertanyakan lagi. Muzani justru meminta negara lain yang memprotes karena warganya dieksekusi di Pulau Nusakambangan  untuk menghormati hukum yang berlaku di Indonesia.

“Penolakan dari dalam dan luar negeri cukup besar, tapi kita minta negara manapun menghormati hukum di Indonesia. Kalau melanggar hukum harus dihukum sesuai norma yang berlaku di negeri kita,” pungkas anak buah Prabowo Subianto di Gerindra itu.

 

Sumber