Suryadharma Ali Setuju PPP Titip Kader di Gerindra

Suryadharma Ali Setuju PPP Titip Kader di Gerindra

Bekas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP),sSuryadharma Ali , tidak mempermasalahkan siasat Djan Faridz untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Djan akan menitipkan kader PPP ke Partai Gerindra berhubung belum adanya kesepakatan islah di dalam tubuh partai berazaskan Islam tersebut.

“Tidak masalah,” ujar Suryadharma di KPK, Jakarta, Senin (8/6/2015).

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Munas Jakarta Djan Faridz berencana menitipkan kadernya di Partai Gerindra agar bisa mengikuti Pilkada.

Cara tersebut ditempuh lantaran dualisme kepengurusan PPP dan belum ada kesepakatan islah hingga saat ini.

 

Sumber


Gerindra Dukung Eksekusi Mati Agar Bandar Narkoba Jera

Gerindra Dukung Eksekusi Mati Agar Bandar Narkoba JeraKetua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPR RI, Ahmad Muzani menyambut baik ketegasan pemerintah terkait eksekusi atas para terpidana mati kasus narkoba. Menurutnya, memang harus ada tindakan tegas untuk menimbulkan efek jera agar indonesia bersih dari penyalahgunaan narkoba.

“Fraksi Gerindra menyambut baik ketegasan pemerintah. Itu untuk efek jera. Bahaya yang ditimbulakan oleh narkoba ini sudah  sangat luar biasa,” kata Muzani di Jakarta Selatan, Selasa (28/4) malam.

Dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap para terpidana mati kasus narkoba, lanjutnya, maka keseriusan pemerintah tidak perlu dipertanyakan lagi. Muzani justru meminta negara lain yang memprotes karena warganya dieksekusi di Pulau Nusakambangan  untuk menghormati hukum yang berlaku di Indonesia.

“Penolakan dari dalam dan luar negeri cukup besar, tapi kita minta negara manapun menghormati hukum di Indonesia. Kalau melanggar hukum harus dihukum sesuai norma yang berlaku di negeri kita,” pungkas anak buah Prabowo Subianto di Gerindra itu.

 

Sumber


Opsi Lain Pembatalan Lantik Budi Gunawan Menurut Desmond Gerindra

Opsi Lain Pembatalan Lantik Budi Gunawan Menurut Desmond Gerindra

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Mahesa menyatakan secara normatif hukum, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak bisa membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan. Hal ini lantaran calon Kapolri itu telah melalui fit and proper test di DPR dan diparipurnakan.

Dia menerangkan, ada opsi lain yang lebih baik ketimbang harus membatalkan pelantikan Budi Gunawan. Kata dia, akan lebih baik jika Jokowi melantik lebih dulu ‎Budi Gunawan sebagai Kapolri baru setelah itu dinonaktifkan.

“Ada opsi lain. Dilantik dulu, baru diberhentikan dengan hak prerogatif Presiden,” ujar Desmond di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/2/2015).

Desmond memastikan, jika Jokowi mengusulkan nama baru untuk calon Kapolri, maka 9 fraksi yang ada di Komisi III DPR akan menolak kebijakan itu.

“9 Fraksi dipastikan menolak usulan Kapolri baru. Komisi III sulit untuk menerima usulan baru itu,” kata Desmond.

Desmond sebelumnya menyebutkan bahwa Presiden Jokowi telah menelepon Ketua DPR Setya Novanto dan mengonfirmasi pembatalan pelantikan Budi.

Dia mengatakan, Jokowi menyampaikan pembatalan pelantikan Budi Gunawan kepada Setya Novanto pada Rabu 11 Februari 2015 melalui sambungan telepon.

Tak Ada Telepon Jokowi

Namun, Ketua DPR Setya Novanto menegaskan tidak pernah mendapat telepon dari Jokowi mengenai pembatalan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.

“Tidak ada,” kata Setya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/2/2015).

Setya menyatakan dirinya sering berkomunikasi via telepon dengan Jokowi. Namun soal pembatalan pelantikan Budi Gunawan itu, dia menegaskan tidak ada.

“Kalau dengan Presiden biasa sering telepon-teleponan. Biasa menyangkut masalah Perppu, masalah lain-lain, masalah APBN-P juga,” ucap Setya.

Dia menjelaskan, pembatalan pelantikan Budi sebagai Kapolri‎ merupakan wilayah Jokowi selaku Presiden. Dia mencermati, Jokowi pastinya sudah mengambil sejumlah pertimbangan mengenai hal itu.

“Itu wilayahnya Presiden. Kita tunggu saja praperadilan. Presiden pasti sudah melakukan evaluasi-evaluasi terbaik. Opsi-opsi, pertimbangan-pertimbangan. Tapi (dengan saya) tidak dibicarakan soal menolak BG,” ucap Setya. (Ali/Ado)


Fadli Zon duga pejabat Kemenhub ‘main’ soal izin terbang AirAsia

Fadli Zon duga pejabat Kemenhub 'main' soal izin terbang AirAsia

Kewenangan izin terbang sebuah maskapai penerbangan ada di tangan Kementerian Perhubungan. Tapi apa yang terjadi dengan AirAsia QZ8501 kemarin, burung besi itu disebut kementerian yang dipimpin Ignasius Jonan sudah melakukan penerbangan ilegal.

Buruknya sistem penerbangan di Tanah Air menjadi perhatian Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Apalagi untuk kasus AirAsia, dia menduga ada pejabat di Kementerian Perhubungan yang bermain soal perizinan.

“Sudah pasti dong ada yang bermain,” kata Fadli kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/1).

Soal perizinan, Fahri menjelaskan, tentu ada dua pihak yang berhubungan. Antara pemberi izin dan yang mengajukan izin.

Dalam hal ini, kata dia, sebaiknya Kementerian Perhubungan tidak langsung menyalahkan maskapai penerbangan. Harusnya, lebih dulu dilakukan evaluasi dan pembenahan secara keseluruhan terhadap internal kementeriannya.

“Pasti ada dua pihak, Kemenhub tak boleh menyalahkan. Kemenhub juga harus intropeksi, benahilah secara keseluruhan,” tegasnya.

Lebih lanjut, tambah Fadli, pihaknya menyarankan untuk saat ini fokus diselesaikan dulu soal evakuasi korban daripada sibuk menyalahkan maskapai penerbangan.

“Itu enggak usah dipersoalkan dulu sekarang, selesaikan evakuasi dulu, keluarga dalam suasana duka, konsentrasi dulu evakuasi,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Komunikasi Publik, J.A Barata membeberkan pelanggaran izin yang dilakukan pihak AirAsia. Pada surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor AU.008/30/6/DRJU.DAU-2014 tanggal 24 Oktober 2014 perihal izin penerbangan luar negeri periode winter 2014/2015, rute Surabaya-Singapura (PP) yang diberikan kepada Indonesia AirAsia hanya pada hari Senin, Selasa, Kamis dan Sabtu.

“Namun pada pelaksanaannya penerbangan maskapai tersebut dilaksanakan di luar izin yang diberikan, yaitu antara lain pada hari Minggu,” ujarnya di Kemenhub, Jakarta, Jumat (2/1).

Barata menegaskan, pihak Indonesia AirAsia tidak mengajukan permohonan perubahan hari operasi kepada Direktorat Jendral Perhubungan Udara. Dengan begitu, Kementerian Perhubungan memasukkan dalam kategori pelanggaran izin dan aturan yang berlaku


Gerindra Kurang Yakin Jokowi Bisa Turunkan Harga Pokok yang Terlanjur Naik

Gerindra Kurang Yakin Jokowi Bisa Turunkan Harga Pokok yang Terlanjur Naik

Pergantian malam tahun baru kemarin Presiden Jokowi telah menurunkan harga BBM jenis premium Rp 7.600, setelah menaikkannya Rp 8.500 dari Rp 6.500 pada November 2014 lalu.

Namun, penurunan harga BBM tersebut tidak diukuti oleh penurunan harga bahan pokok dan transportasi yang sudah terlanjur naik.

Anggota Komisi VII DPR RI Aryo Djojohadikusumo mengatakan, pemerintah perlu mendorong penurunan harga bahan pokok lain tersebut.

“Saya rasa pemerintah perlu melakukannya,” sebut politisi Gerindra ini, Senin (5/1).

Tetapi kalau melihat kinerja pemerintah yang sudah berjalan lebih dua bulan ini, Aryo kurang yakin hal itu bisa dilakukan. Mengingat, Jokowi kurang serius mengurus rakyat, khususnya memperhatikan mayarakat menengah ke bawah.

“Saya kurang yakin pemerintah saat ini punya kemampuan menurunkan harga bahan pokok lain,” tandasnya.


17 Pages123...10...Last »