Prabowo: Jangan Percaya Lembaga Survei

Ketua Dewan Partai Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto menyerukan para kadernya untuk tidak terlalu mempercayai lembaga survei. Terlebih terhadap beberapa hasil yang menunjukkan partai Gerindra ada di urutan bawah.

“Jangan terlalu percaya pada lembaga survei sebab kalau bisa kita tinggal memesan saja kepada salah satu lembaga agar dapat menaikkan posisi dan jumlah suara,” ujar Prabowo di perayaan Natal Partai Gerindra di di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Jumat (16/1) malam.

Prabowo mengakui partainya memang terbilang muda bahkan diketageorikan bayi. Namun semangat atas persamaan nasib diyakini mampu meningkatkan pamor Partai Gerindra.

Menurutnya, banyaknya perbedaan yang ada di bangsa Indonesia membuat demokrasi merupakan sistem yang cocok meskipun terlihat rumit. Kebijakan dan kebijaksanaan harus disertakan dalam memimpin negara ini. Apalagi, berdasarkan pengamatan para ekonom soal pertumbuhan 5-6 persen pertahun dipastikan 5 tahun lagi Indonesia tetap menjadi negara miskin.

“Maka dari itu saya yakin dengan kesamaan nasib ini Gerindra akan diberi mandat untuk melakukan perubahan meskipun masih bayi tapi kelak akan muncul sebagai bayi ajaib,” ujar Prabowo.(Kompas.com)


KPU Diminta Jangan Banyak Berwacana

Anggota Komisi II DPR Jamaluddin Karim meminta KPU tidak terlalu banyak berwacana. Menurut dia, sistem sudah berubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sekarang sudah berubah, soal kuota perempuan itu perlu ditinjau ulang. Dalam UU tidak ada kewajiban anggota DPR harus 30% perempuan. Kalau di penyusunan daftar caleg memang diharuskan,” katanya, Jumat 16 Januari.

Ketua Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi ini mengimbau, KPU berpikir secara komprehensif. Menurut dia, dengan suara terbanyak kedaulatan ada di tangan rakyat. Karena itu, kedaulatan tersebut tidak boleh dirampas.

Dia menyarankan, KPU lebih fokus pada pengadaan logistik dan pendistribusiannya. “Jangan mundur lagi. Tolong KPU cermati UU dan tegaskan bagaimana memformulasikan ketentuan suara terbanyak, jangan banyak wacana,” pungkas Jamaluddin.(Okezone.com)


KPU: Caleg Gugur Bila Parpol Menyetujui

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan calon legislatif yang mengundurkan diri secara pribadi tidak gugur dan tetap berpeluang terpilih, sebab kepesertaan pemilu adalah partai politik bukan caleg.

“Kalau sudah diteken oleh ketua dan sekjen partainya, maka otomatis berlaku dan gugur sebagai celeg,” kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat (16/1/2009).

Menurut Abdul Hafiz, jika pengunduran diri dari caleg dilakukan secara pribadi tidak bisa dilakukan sehingga masih mungkin terpilih, karena yang menjadi perserta pemilu bukan caleg tetapi parpol.

Pernyataan Ketua KPU ini terkait mundurnya Eman Hermawan, cale DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di daerah pemilihan Jawa Timur VI yang meliputi Kab Tulungagung, Kab Kediri, Kab Blitar, Kota Kediri, dan Kota Blitar.

Eman memberikan alasan mundur dari pencalonan, karena secara pribadi merasa ragu dengan kesiapan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2009. Keraguan ini didasarkan atas indikasi bahwa hingga saat ini persiapan KPU masih terlihat kedodoran, terutama dalam hal penyiapan logistik pemilu dan perangkat-perangkat pemilu lainnya.

Hal lain, putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang membatalkan ketentuan Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 dan menyatakan bahwa penetapan caleg terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak, akan menimbulkan  implikasi yang sangat serius bagi demokrasi.(Okezone.com)


KPU Ingatkan Parpol Tak Sepelekan Rekening Kampanye

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan parpol untuk tidak menganggap sepele soal laporan rekening khusus dan saldo awal dana kampanye. Jika mereka abai, salah-salah mereka bisa dibatalkan jadi peserta pemilu.
“Tidak bisa dianggap remeh itu. Risikonya bisa dibatalkan sebagai peserta pemilu,” ujar Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (16/1/2009).

Menurut Hafiz, parpol wajib menyerahkan rekening khusus dana kampanye ke KPU paling lambat 1 minggu sebelum kampanye rapat umum dimulai. Hal itu tercantum dalam pasal 134 ayat (1) UU No 10/2008 tentang Pemilu. Artinya, jika kampanye rapat umum dimulai tanggal 16 Maret, maka tanggal 9 Maret adalah batas terakhir bagi parpol untuk melaporkan rekening dan saldo awal dana kampanye mereka.

Sedangkan pasal 138 ayat (1) UU yang sama menyebutkan, jika hingga batas waktu tersebut papol, baik di tingkat daerah maupun pusat, belum menyerahkan laporan dana awalnya kepada KPU, parpol itu dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

Per 8 Januari, masih ada 17 parpol yang belum menyerahkan rekening khusus dan laporan dana kampanye mereka. Menurut Hafiz, hari ini ada beberapa parpol yang melaporkan rekeningnya ke KPU. “Sudah tambah lagi. Hari ini ada 4 atau 5 gitu yang menyerahkan,” ucapnya.(detik.com)


Soal Keterwakilan Perempuan, MK Serahkan ke KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana membuat peraturan untuk menetapkan 1 caleg perempuan di setiap 3 caleg terpilih. Mahkamah Konstitusi (MK) menyerahkan kebijakan tersebut ke KPU.

“Itu di luar wilayah MK. Soal pengaturan terserah KPU saja. Kalau MK hanya menyatakan kebijakan affirmative action itu tidak bertentangan dengan konstitusi,” ujar Ketua MK Mahfud MD usai membuka acara temu wicara antara MK dengan parpol peserta Pemilu 2009 di Hotel Sultan, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (16/1/2009).

Mahfud menegaskan, keharusan menyertakan 1 caleg perempuan untuk setiap 3 caleg yang terdapat di DCT (dikenal dengan sebutan zipper system) tidak bertentangan dengan konstitusi. Karena itulah MK tidak membatalkan pasal 55 UU tentang Pemilu yang mengaturnya. “Kita hanya menyatakan suara terbanyak,” ucapnya.

Seperti diketahui, keputusan MK yang membatalkan pasal 214 UU tentang Pemilu yang mengatur mekanisme penetapan caleg terpilih berdasarkan nomor urut membuat keterwakilan perempuan di parlemen tak terwadahi. Maksud dari kebijakan zipper system menjadi termentahkan karena caleg perempuan harus bersaing dengan caleg laki-laki memperebutkan suara terbanyak.

Hal itu mendatangkan protes dari para aktivis pemerhati perempuan. Untuk mengakomodasi aspirasi tersebut, KPU berencana membuat peraturan yang mewajibkan adanya 1 caleg perempuan untuk setiap 3 caleg terpilih dari 1 parpol dalam 1 dapil. Sebagai payung hukum, KPU masih menunggu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang saat ini tengah digodok. (Detik.com)