Komisi Yudisial Mulai Investigasi Calon Hakim Agung

Komisi Yudisial (KY) mulai menginvestigasi track record 31 calon hakim agung yang lulus masuk seleksi tahap ketiga.

“Mulai Senin (2/6), tim investigasi yang terdiri atas enam komisioner dan enam pendamping, sudah berangkat ke daerah tempat tinggal atau tempat tugas calon hakim agung sebelumnya. Investigasi ini akan berakhir pada 20 Juni 2008 mendatang,” kata Kepala Biro Seleksi dan Penghargaan KY, Eddy Hary Susanto, di Jakarta, Senin (2/6).
Dikatakan, sejumlah daerah tempat tinggal atau tempat tugas calon hakim agung yang didatangi itu, seperti, Medan (Sumatera Utara), Manado (Sulawesi Utara), dan daerah Papua.

Ia mengatakan tim itu akan mengecek dari lingkungan keluarga para calon hakim agung itu, dan lingkungan tempat kerja sebelumnya di daerah.

“Investigasi ini tidak lain untuk mengetahui apa yang belum pernah diungkap calon hakim agung pada seleksi sebelumnya,” katanya.

Sebelumnya dilaporkan, sebanyak 14 orang dari 45 calon hakim agung, dinyatakan gugur tidak dapat mengikuti seleksi tahap III setelah gagal dalam seleksi tahap II yang digelar Komisi Yudisial (KY).

“Sebanyak 31 calon bisa mengikuti seleksi tahap III atau tahap wawancara, sedangkan 14 calon lainnya tidak bisa mengikuti seleksi berikutnya,” kata Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Agung KY, Mustafa Abdullah, di Jakarta, Senin (26/5).

KY melakukan seleksi calon hakim agung untuk mendapatkan sebanyak 14 hakim agung yang tahun ini, telah pensiun, mengundurkan diri dan meninggal.

Ia mengatakan sebanyak 14 calon hakim agung itu, gugur setelah dalam seleksi tahap kedua yang berkaitan dalam pencarian kualitas dan kepribadian tidak dapat memenuhi persyaratan. “Untuk tahap dua itu, penilaiannya berupa perpaduan antara kualitas dan kepribadian,” katanya.

Materi seleksi tahap III itu sendiri, kata dia, berupa wawancara yang dilakukan oleh enam komisioner KY dari 26 Juni sampai 4 Juli 2008 dan pada 11 Juli 2008 akan didapatkan sebanyak 18 calon yang selanjutnya diserahkan ke DPR untuk memperoleh enam hakim agung periode I.

Kemudian, untuk seleksi periode II yang berakhir pada akhir 2008 mendatang, akan mendapatkan delapan hakim agung baru hingga secara keseluruhan akan mendapatkan sebanyak 14 hakim agung yang baru.

“Kami juga akan melakukan investigasi ke daerah atau tempat tinggal para calon yang lolos ke seleksi tahap III untuk mengetahui profil sesungguhnya calon itu,” katanya.

Pada pembukaan lowongan untuk seleksi hakim agung itu, KY memperoleh sebanyak 72 calon kemudian pada seleksi tahap I lolos sebanyak 49 calon dan pada materi karya ilmiah sebanyak empat orang gugur, hingga yang lolos ke seleksi tahap kedua sebanyak 45 orang. (republika)


Verifikasi Faktual Parpol Rentan Manipulasi

Verifikasi faktual partai politik rentan manipulasi. Minimnya pengawasan di daerah menyebabkan kemungkinan terjadinya hal ini, apalagi hingga hari ini Panitia Pengawas Pemilu (panwas) belum terbentuk.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (3/6), mulai melakukan verifikasi faktual parpol peserta pemilu tahun 2009. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus Koodinator Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu Agustiani Tio kepada SH ,Senin (2/6) mengatakan titik rawan yang mungkin terjadi antara lain alamat kantor, sampling keanggotaan 10 persen dan nama anggota yang digunakan parpol lain di kota/kabupaten setempat maupun di daerah sekitarnya.

“Ini yang menjadi permasalahan dan sulit diawasi terutama di daerah yang jauh tidak terjangkau Bawaslu,” ujarnya.

Terkait alamat kantor, perlu diketahui apakah kantor tersebut permanen, di sewa hingga pemilihan presiden atau dipakai sementara selama verifikasi faktual saja.
Tio mengatakan Panwas di daerah belum terbentuk karena belum ada anggaran dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Untuk sementara, anggaran Bawaslu diperoleh dari anggaran darurat (kode 69) KPU. Anggaran ini akan dicairkan melalui Menteri Keuangan kepada sekretariat Bawaslu.

Namun, sayangnya anggaran tersebut belum dapat diterima karena SOTK Bawaslu belum selesai dibahas Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN).
“Bawaslu tidak diperkenankan menggunakan anggaran,” ujarnya.

Upaya yang dilakukan agar verifikasi faktual tetap diawasi adalah memberdayakan panwas di kabupaten / kota. Sesuai surat edaran (SE) bersama antara KPU dan Bawaslu, maka panwas di daerah yang bertugas untuk mengawasi pemilihan umum (pemilu) kepala daerah (kada) akan bekerja ganda hingga pemilihan presiden mendatang. Pembiayaan pengawasan di daerah yang sedang melangsungkan pemilu kada berasal dari APBD daerah setempat.
Sementara itu, Mantan Anggota Bawaslu Didik Supriyanto kepada SH, di kesempatan terpisah mengatakan, kondisi ini sama seperti saat pemilu 2004 silam. Manipulasi antara parpol dengan petugas di tingkat kabupaten / kota rawan terjadi, tidak hanya petugas KPU melainkan petugas Panwas.

Namun dikatakannya, yang paling penting adalah pengawasan dari lembaga pemantau, bukan pada petugas.

Sebelumnya, simpang siurnya kepastian dana membuat Bawaslu mengadu kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antashari Azhar, Minggu (1/6). Mereka ragu, karena khawatir bisa terindikasi korupsi jika menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Menurut Antasari Azhar, jika sudah dianggarkan dalam APBD, maka penggunaan dana seleksi bukanlah perbuatan korupsi.( sinarharapan)


Angka Persentase Titik Krusial Pembahasan RUU Pilpres

Persentase pengajuan pasangan capres oleh parpol atau gabungan parpol bakal menjadi poin sentral pembahasan RUU Pilpres. Perbedaan yang cukup tajam sudah tampak dalam usul resmi masing-masing fraksi yang tercantum dalam DIM (daftar inventaris masalah).

“Saya paham syarat pengajuan capres memang menjadi urat nadi RUU ini,” kata Menkum HAM Andi Mattalatta dalam raker pertama pembahasan RUU Pilpres di gedung DPR kemarin (2/6). Meski begitu, dia mengingatkan bahwa tarik ulur angka persentase itu tetap harus berorientasi untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

“Maka, kita perlu bijak. Apakah UU Pilpres ini dibuat untuk calon presiden yang sudah ada di luar itu atau untuk negeri ini,” ujarnya dengan nada bercanda.

Bila dipetakan, paling tidak muncul lima klasifikasi usul syarat pengajuan capres. Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), misalnya, menawarkan angka 30 persen dari perolehan kursi di DPR.

Sebaliknya, Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) menghendaki setiap partai politik yang lolos parliamentary treshold (ambang batas perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu legislatif, Red) sebesar 2,5 persen berhak mengajukan pasangan capres. Lebih radikal lagi, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD). Fraksi itu mengusulkan semua partai politik peserta sah pemilu legislatif boleh mengajukan pasangan capres.

Dorongan untuk mempertahankan ketentuan yang diatur UU Pilpres lama, yaitu UU No 23/2003, datang dari lima fraksi. Kelimanya adalah FPDIP, FPD, FPKS, FPPP, dan FPDS. Untuk Pilpres 2009, mereka menginginkan angka 15 persen dari jumlah kursi DPR atau 20 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR.

FPBR meminta angka tersebut diturunkan masing-masing 5 persen. Itu berarti menjadi 10 persen jumlah kursi DPR atau 15 persen perolehan suara sah nasional. “Buat pemerintah, angka 15 persen kursi DPR atau 20 persen suara sah sudah cocok buat negeri ini,” kata Andi yang mewakili unsur pemerintah.

Ketua Pansus RUU Pilpres Ferry Mursydan Baldan menyatakan, publik memang harus mengetahui argumentasi di balik munculnya usul-usul fraksi tersebut. “Biar tidak dianggap ini hanya untuk meloloskan atau mengganjal capres-capres tertentu,” katanya.

Ferry optimistis target RUU Pilpres bisa tuntas Juli mendatang. Sebab, di antara total 1.212 DIM yang akan dibahas, sebenarnya hanya 180 DIM yang menunjukkan perbedaan substansial. “Di luar itu, kalaupun ada perbedaan, hanya redaksional,” ungkap legislator dari Fraksi Partai Golkar itu. (indopos)


Gerindra Lolos Verifikasi

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dinyatakan lolos verifikasi administratif. Hal itu disampaikan semalam seusai rapat pleno KPU. Namun hal ini tidak secara otomatis bisa ikut dalam pemilihan umum. Berdasarkan keputusan tersebut, Partai Gerindra terlebih dahulu melalui verifikasi faktual.

Dalam pengumumannya ada 16 partai yang otomotis lolos mengikuti pemilu, 35 partai harus mengikuti verifikasi faktual dan 13 partai dinyatakan tidak lolos.  Ketua Kelompok Kerja Verifikasi Parpol KPU Andi Nurpati mengatakan, ada sejumlah alasan mengapa 13 parpol tak lolos administratif. Dua partai di antaranya tidak berbadan hukum. Dari data KPU juga disebutkan ada 11 parpol lainnya tidak memenuhi syarat kepengurusan. Setelah verifikasi administrasi KPU akan melakukan verifikasi faktual ke sejumlah daerah mulai 7 Juni mendatang

Ketua KPU Abdul Hafidz Anshary menyebutkan parpol yang telah mendaftar dan memenuhi persyaratan terutama sesuai dengan pasal 315 dan pasal 316 huruf d UU nomor 10/2008 tentang Pemilu tidak perlu diverifikasi faktual.

Parpol itu ada 16 yaitu partai yang telah menjadi peserta dan memperoleh kursi di DPR pada Pemilu 2004. Ke-16 Parpol tersebut adalah:

1.  Partai Golkar,
2.  PDIP,
3.  PPP,
4.  PKB,
5.  Partai Demokrat,
6.  PAN,
7.  PBB,
8.  PKS,
9.  Partai Pelopor,
10. PBR,
11. PPDK,
12. PDS,
13. PNI Marhaen,
14. PKPI,
15 .PPDI,
16. PKPB

Adapun Partai-partai yang harus mengikuti verifikasi faktual:

1.  Partai Gerindra,
2.  Partai Hanura,
3.  PPRN,
4.  PNBK,
5.  PDP,
6.  PKNU,
7.  PDKB,
8.  PMB,
9.  Partai Pemersatu Bangsa,
10. Partai Pemuda Indonesia,
11. Partai Buruh,
12. Partai Nurani Umat,
13. Partai Patriot,
14. Partai Republiku Indonesia,
15. Partai Kristen Demokrat,
16. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia,
17. Partai Karya Perjuangan,
18. Partai Barisan Nasional,
19. Partai Republikan,
20. Partai Perjuangan Indonesia Baru,
21. Partai Bhinneka Indonesia,
22. Partai Kedaulatan,
23. Partai NKRI,
24. Partai Kasih Demokrasi Indonesia,
25. Partai Merdeka,
26. Partai Kristen Indonesia 1945,
27. Partai Reformasi,
28. Partai Pembaharuan Bangsa,
29. Partai Persatuan Daerah,
30. Partai Indonesia Sejahtera,
31. Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat,
32. Partai Indonesia Tanah Air Kita,
33. Partai Persatuan Syarikat Indonesia,
34. Partai Kasih,
35. Partai Kongres.

(nhd)


Indonesia Harus Menjadi Sumber Pangan Dunia

Krisis pangan yang terjadi sebenarnya bisa diatasi. Apa yang terjadi sekarang ini disebabkan beras menjadi bahan pokok untuk makan. Padahal tidak hanya beras masih ada sumber karbohidrat lainnya seperti umbi-umbian, ganyong dan lain sebagainya. Ke depan Indonesia harus menjadi sumber pangan dunia. Untuk mencapai hal itu sektor pertanian harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan jangka panjang.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Prof. Dr. Ir. Suhardi MSc. Dalam dsikusi intern kemarin sore. Menurutnya Indonesia bisa menjadi salah satu sumber pangan dunia karena kekayaan sumber daya alam Indonesia luar biasa banyak. “ Kalau kita sekarang krisis karena kita tergantung pada beras. Padahal sumber karbohidrat tidak hanya beras. Padahal banyak sumber lainnya seperti umbi-umbian, ganyong dan lain sebagainya. Kita ini pengkonsumsi beras terbesar di dunia,” ungkapnya.

Suhardi menambahkan problematika pangan nasional ini bisa diatasi dengan menghidupkan sumber pertanian secara terintegrasi. “Program pemerintah yang ada saat ini hanya berorientasi jangka pendek saja. Bagaimana pertanian itu menjadi program terpadu beik secara vertical maupun horizontal,” kata Suhardi. Dia mencontohkan warga Jakarta menginvestasikan uangnya untuk pengembangan pertanian di desanya. “ Bukan menginvestasikan duitnya ke Sinagpura,” ujar Suhardi.

Untuk itu ke depan partai politik harus didorong langsung untuk mengatur secara riil di lapangan. “ Bukan jamannya janji-janji. Yang lebih penting bagaimana partai politik memikirkan dan berbuat agar mewujudkan ketahanan pangan dan kemakmuran bagi rakyat,” katanya. Untuk itu Gerindra harus fokus bagaimana ketahanan pangan terwujud. Diskusi kali ini diikuti oleh beberapa pengurus Dewan Pimpinan Pusa (DPP) Partai Gerindra dan beberapa undangan. (nhd)


746 Pages« First...10...744745746