Kursi Presiden 2009 Ditentukan Cawapresnya

Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) mencatat, beberapa calon presiden yang berencana maju pada pilpres mendatang, sangat ditentukan oleh calon wakil presiden yang akan mendampinginya.

“Capres ke depan ditentukan oleh cawapresnya seperti yang dapat kita lihat dari hasil survei. Untuk pemilu 2009 tidak akan memunculkan calon baru karena waktu menjelang pemilu tinggal enam bulan,” kata Direktur Eksekutif Puskaptis  Husin Yazid, di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (30/12/2008).

Menurut Yazid, survei yang dilakukan Puskaptis, peluang capres tersebut merujuk pada nama SBY, Megawati Soekarnoputri, dan kemungkinan Jusuf Kalla. “Kalau Golkar mau mengusulkan JK jadi Capres 2009, tetap saja harus melihat siapa yang menjadi cawapresnya,” imbuh Yazid.

Berdasarkan hasil survei Puskaptis, jika SBY dipasangkan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono, kemungkinan terpilih adalah 30,78 persen, sedangkan jika dipasangkan kembali dengan JK, keduanya hanya dipilih 19,90 persen.

“Sementara Megawati apabila dipasangkan dengan Hidayat Nur Wahid memperoleh 40,21 persen, ini berbeda jauh jika dia dipasangkan dengan Sutiyoso yang hanya mendapatkan 11,19 suara,” jelasnya. (okezone)


Waspadai Korupsi Besar-besaran Jelang Pemilu

Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra M Hamzah mengingatkan agar pemerintah dan masyarakat mencermati kemungkinan terjadinya penggunaan uang negara, baik APBD dan APBN untuk kepentingan Pemilu 2009. Peluang digunakannya uang negara tersebut, dikatakan Hamzah, ada kecenderungan terjadi menjelang Pemilu 2009.

Ia memaparkan, sejumlah kasus korupsi yang ditangani KPK dan melibatkan pejabat di tingkat daerah maupun pusat, terjadi pada rentang tahun 2003-2004. Seperti diketahui, pada tahun 2004 diselenggarakan pemilu langsung untuk pertama kalinya.

“Kalau kita lihat, kasus korupsi besar terjadi dalam kurun waktu 2003-2004. Nah, apa ada korelasinya dengan pemilu. Beberapa ahli sudah menyampaikan, dan ini pandangan yang berbahaya dan harus dicermati oleh pemerintah. Kenapa pemilu harus meminta partisipasi BUMN? Korupsi juga bisa terjadi di APBN dan APBD,” kata Chandra dalam “Evaluasi Total Indonesia 2008” di Jakarta, Senin (29/12).

Selaku pimpinan lembaga yang mengupayakan pembersihan pemerintahan lewat upaya pemberantasan korupsi, ia berharap, Pemilu 2009 bisa berlangsung tanpa politik uang yang mengotorkan proses demokrasi. “Kita semua berharap, pemilu berlangsung bersih agar politik itu tidak dibiayai dari uang-uang hasil korupsi,” ujarnya.

Chandra menambahkan, apa yang dilakukan KPK pada tahun 2008 ini ingin memberikan pelajaran agar pada tahun 2009 tidak ada penyelewengan APBN dan APBD, apalagi untuk kepentingan politik. Tujuannya agar apa yang terjadi pada tahun 2003-2004 tidak terjadi lagi.

Namun, KPK mengingatkan, terkait sumber dana partai politik yang kemungkinan didapat secara tidak “halal”, KPK tidak bisa menindaknya. Kewenangan tersebut berada di KPU.

“Tapi, kalau yang berkaitan dengan pemerintah, tugas KPK. Dan tidak ada kompromi bagi kami kalau ditemukan indikasi korupsi,” tegas Chandra. (kompas)


Perpu Pemilu 2009 Payung Hukum KPU

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah, DPR, dan KPU, terkait pemberian tanda contreng dalam mekanisme pemberian suara oleh pemilih. Perpu ini akan melengkapi seluruh aturan KPU yang membutuhkan payung hukum.

“Yang paling disepakati presiden adalah Perpu yang mengatur tentang hal-hal yang belum secara detail diatur. Misalnya tentang pencontrengan yang mengancam kertas suara yang tidak sah,” ujar Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dalam acara refleksi akhir tahun 2008 DPP PKB ‘Mengukur Keberpihakan Pemerintahan SBY-JK Terhadap Ketahanan Pangan, Energi dan Keuangan’ di Hotel Aston, Jakarta, Senin (29/12/2008).

Menurutnya, DPR akan mendukung Perpu tersebut. Karena Perpu tersebut menjadi cara cepat agar seluruh masalah-masalah di pemilu dapat diatasi dengan baik. Selain itu Perpu ini juga akan melengkapi kekurangan dan tumpang tindihnya undang-undang yang sekarang terjadi. Salah satu yang agak krusial yakni sistem proporsional dan distrik yang tidak proporsional.

“Daerah pemilihan yang terlalu luas itu juga kita harap presiden menangkap itu. Misal 6 kabupaten dengan keterwakilan hanya 5 kursi. Bagaimana proporsionalitasnya. Di situ harus dibenahi dengan perpu itu,” jelas pria yang kerap dipanggil Cak Imin ini. (okezone)


Gerindra Sambut Dukungan PPI Calonkan Prabowo

Partai Gerindra menyambut baik niat dari Partai Pemuda Indonesia (PPI) yang berencana mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden di Pemilu 2009 mendatang.

Partai yang berlambang kepala burung garuda ini menganggap, ada kesepahaman visi dan misi yang diusung oleh partai ini.

“Iya, kita bersimpati kepada partai tersebut yang telah berencana seperti itu, Berarti PPI mempunyai cita-cita yang sama dengan kita (Gerindra) menuju kepada pemimpin yang baru,” ujar Ketua Umum Partai Gerindra, Suhardi.

Lebih lanjut dia menambahkan, bahwa hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari PPI mengenai rencana pencalonan Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto, menjadi calon presiden kepada Gerindra.

“Sejauh ini memang sudah banyak partai-partai peserta pemilu yang berencana untuk mencalonkan Prabowo sebagai Presiden pada 2009 nanti. Dan dari Gerindra sendiri belum ada pernyataan resmi,” pungkasnya.(Okezone.com)


Cetro: Perpu Surat Suara Minimkan Sengketa Pemilu

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang surat suara yang akan dikeluarkan bisa meminimalkan surat suara tak sah. Akibatnya, Perpu ini bisa meminimalkan gugatan yang terjadi pasca pemilihan umum (Pemilu) 2009.

“Saya mendukung karena itu mengurangi surat suara tak sah. Kita harus membuat
aturan yang memudahkan pemilih. Tentunya dengan dasar hukum yang kuat agar tidak terjadi silang sengketa,” ujar Direktur Central for Electoral Reform (Cetro) Hadar Navis Gumay kepada detikcom, Sabtu (27/12/2008).

Menurut Hadar, dari catatan Cetro terhadap simulasi Pemilu 2009 yang diadakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Sidoarjo dan Aceh, kesalahan yang terbesar adalah memberi tanda contreng dua kali.

Padahal dalam Pasal 153 Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu disebutkan, kartu suara sah jika pencontrengan dilakukan hanya satu kali.

“Seharusnya KPU bisa menunjukkan data dalam simulasi mereka itu. Di mana ketidakpasan terjadi cukup banyak adalah memberi contreng dua kali,” ujar dia.

Apalagi, dalam Pemilu 2004 lalu, pemilih bisa mencontreng ganda, baik nama parpol plus nama calegnya.

“Dalam sistem proporsional itu hal yang biasa, orang boleh milih parpol, caleg, atau dua-duanya karena artinya dia memilih caleg dari parpol itu,” imbuh Hadar.

Bahkan, lebih bagus kalau yang diakui sah tidak hanya tanda contreng saja. “Tapi juga melingkar, menyilang, sejauh itu diletakkan di tempat yang benar,” ujarnya.

Apa pun aturannya, peraturan pemilu itu memang sudah selayaknya beorientasi pada pemilih sehingga memudahkan pemilih. Selain memperkecil surat suara yang tidak sah, Perpu surat suara meminimalkan sengketa pemilu yang mungkin akan timbul.

“Ini memperkecil gugatan (pasca pemilu). Segera keluarkan Perpu sehingga cukup untuk disosialisasikan,” tandas dia.(Detik.com)


754 Pages« First...10...731732733...740...Last »