Verifikasi Faktual Parpol Rentan Manipulasi

Verifikasi faktual partai politik rentan manipulasi. Minimnya pengawasan di daerah menyebabkan kemungkinan terjadinya hal ini, apalagi hingga hari ini Panitia Pengawas Pemilu (panwas) belum terbentuk.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (3/6), mulai melakukan verifikasi faktual parpol peserta pemilu tahun 2009. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus Koodinator Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu Agustiani Tio kepada SH ,Senin (2/6) mengatakan titik rawan yang mungkin terjadi antara lain alamat kantor, sampling keanggotaan 10 persen dan nama anggota yang digunakan parpol lain di kota/kabupaten setempat maupun di daerah sekitarnya.

“Ini yang menjadi permasalahan dan sulit diawasi terutama di daerah yang jauh tidak terjangkau Bawaslu,” ujarnya.

Terkait alamat kantor, perlu diketahui apakah kantor tersebut permanen, di sewa hingga pemilihan presiden atau dipakai sementara selama verifikasi faktual saja.
Tio mengatakan Panwas di daerah belum terbentuk karena belum ada anggaran dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Untuk sementara, anggaran Bawaslu diperoleh dari anggaran darurat (kode 69) KPU. Anggaran ini akan dicairkan melalui Menteri Keuangan kepada sekretariat Bawaslu.

Namun, sayangnya anggaran tersebut belum dapat diterima karena SOTK Bawaslu belum selesai dibahas Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN).
“Bawaslu tidak diperkenankan menggunakan anggaran,” ujarnya.

Upaya yang dilakukan agar verifikasi faktual tetap diawasi adalah memberdayakan panwas di kabupaten / kota. Sesuai surat edaran (SE) bersama antara KPU dan Bawaslu, maka panwas di daerah yang bertugas untuk mengawasi pemilihan umum (pemilu) kepala daerah (kada) akan bekerja ganda hingga pemilihan presiden mendatang. Pembiayaan pengawasan di daerah yang sedang melangsungkan pemilu kada berasal dari APBD daerah setempat.
Sementara itu, Mantan Anggota Bawaslu Didik Supriyanto kepada SH, di kesempatan terpisah mengatakan, kondisi ini sama seperti saat pemilu 2004 silam. Manipulasi antara parpol dengan petugas di tingkat kabupaten / kota rawan terjadi, tidak hanya petugas KPU melainkan petugas Panwas.

Namun dikatakannya, yang paling penting adalah pengawasan dari lembaga pemantau, bukan pada petugas.

Sebelumnya, simpang siurnya kepastian dana membuat Bawaslu mengadu kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antashari Azhar, Minggu (1/6). Mereka ragu, karena khawatir bisa terindikasi korupsi jika menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Menurut Antasari Azhar, jika sudah dianggarkan dalam APBD, maka penggunaan dana seleksi bukanlah perbuatan korupsi.( sinarharapan)


Angka Persentase Titik Krusial Pembahasan RUU Pilpres

Persentase pengajuan pasangan capres oleh parpol atau gabungan parpol bakal menjadi poin sentral pembahasan RUU Pilpres. Perbedaan yang cukup tajam sudah tampak dalam usul resmi masing-masing fraksi yang tercantum dalam DIM (daftar inventaris masalah).

“Saya paham syarat pengajuan capres memang menjadi urat nadi RUU ini,” kata Menkum HAM Andi Mattalatta dalam raker pertama pembahasan RUU Pilpres di gedung DPR kemarin (2/6). Meski begitu, dia mengingatkan bahwa tarik ulur angka persentase itu tetap harus berorientasi untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

“Maka, kita perlu bijak. Apakah UU Pilpres ini dibuat untuk calon presiden yang sudah ada di luar itu atau untuk negeri ini,” ujarnya dengan nada bercanda.

Bila dipetakan, paling tidak muncul lima klasifikasi usul syarat pengajuan capres. Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), misalnya, menawarkan angka 30 persen dari perolehan kursi di DPR.

Sebaliknya, Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) menghendaki setiap partai politik yang lolos parliamentary treshold (ambang batas perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu legislatif, Red) sebesar 2,5 persen berhak mengajukan pasangan capres. Lebih radikal lagi, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD). Fraksi itu mengusulkan semua partai politik peserta sah pemilu legislatif boleh mengajukan pasangan capres.

Dorongan untuk mempertahankan ketentuan yang diatur UU Pilpres lama, yaitu UU No 23/2003, datang dari lima fraksi. Kelimanya adalah FPDIP, FPD, FPKS, FPPP, dan FPDS. Untuk Pilpres 2009, mereka menginginkan angka 15 persen dari jumlah kursi DPR atau 20 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR.

FPBR meminta angka tersebut diturunkan masing-masing 5 persen. Itu berarti menjadi 10 persen jumlah kursi DPR atau 15 persen perolehan suara sah nasional. “Buat pemerintah, angka 15 persen kursi DPR atau 20 persen suara sah sudah cocok buat negeri ini,” kata Andi yang mewakili unsur pemerintah.

Ketua Pansus RUU Pilpres Ferry Mursydan Baldan menyatakan, publik memang harus mengetahui argumentasi di balik munculnya usul-usul fraksi tersebut. “Biar tidak dianggap ini hanya untuk meloloskan atau mengganjal capres-capres tertentu,” katanya.

Ferry optimistis target RUU Pilpres bisa tuntas Juli mendatang. Sebab, di antara total 1.212 DIM yang akan dibahas, sebenarnya hanya 180 DIM yang menunjukkan perbedaan substansial. “Di luar itu, kalaupun ada perbedaan, hanya redaksional,” ungkap legislator dari Fraksi Partai Golkar itu. (indopos)


Gerindra Lolos Verifikasi

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dinyatakan lolos verifikasi administratif. Hal itu disampaikan semalam seusai rapat pleno KPU. Namun hal ini tidak secara otomatis bisa ikut dalam pemilihan umum. Berdasarkan keputusan tersebut, Partai Gerindra terlebih dahulu melalui verifikasi faktual.

Dalam pengumumannya ada 16 partai yang otomotis lolos mengikuti pemilu, 35 partai harus mengikuti verifikasi faktual dan 13 partai dinyatakan tidak lolos.  Ketua Kelompok Kerja Verifikasi Parpol KPU Andi Nurpati mengatakan, ada sejumlah alasan mengapa 13 parpol tak lolos administratif. Dua partai di antaranya tidak berbadan hukum. Dari data KPU juga disebutkan ada 11 parpol lainnya tidak memenuhi syarat kepengurusan. Setelah verifikasi administrasi KPU akan melakukan verifikasi faktual ke sejumlah daerah mulai 7 Juni mendatang

Ketua KPU Abdul Hafidz Anshary menyebutkan parpol yang telah mendaftar dan memenuhi persyaratan terutama sesuai dengan pasal 315 dan pasal 316 huruf d UU nomor 10/2008 tentang Pemilu tidak perlu diverifikasi faktual.

Parpol itu ada 16 yaitu partai yang telah menjadi peserta dan memperoleh kursi di DPR pada Pemilu 2004. Ke-16 Parpol tersebut adalah:

1.  Partai Golkar,
2.  PDIP,
3.  PPP,
4.  PKB,
5.  Partai Demokrat,
6.  PAN,
7.  PBB,
8.  PKS,
9.  Partai Pelopor,
10. PBR,
11. PPDK,
12. PDS,
13. PNI Marhaen,
14. PKPI,
15 .PPDI,
16. PKPB

Adapun Partai-partai yang harus mengikuti verifikasi faktual:

1.  Partai Gerindra,
2.  Partai Hanura,
3.  PPRN,
4.  PNBK,
5.  PDP,
6.  PKNU,
7.  PDKB,
8.  PMB,
9.  Partai Pemersatu Bangsa,
10. Partai Pemuda Indonesia,
11. Partai Buruh,
12. Partai Nurani Umat,
13. Partai Patriot,
14. Partai Republiku Indonesia,
15. Partai Kristen Demokrat,
16. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia,
17. Partai Karya Perjuangan,
18. Partai Barisan Nasional,
19. Partai Republikan,
20. Partai Perjuangan Indonesia Baru,
21. Partai Bhinneka Indonesia,
22. Partai Kedaulatan,
23. Partai NKRI,
24. Partai Kasih Demokrasi Indonesia,
25. Partai Merdeka,
26. Partai Kristen Indonesia 1945,
27. Partai Reformasi,
28. Partai Pembaharuan Bangsa,
29. Partai Persatuan Daerah,
30. Partai Indonesia Sejahtera,
31. Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat,
32. Partai Indonesia Tanah Air Kita,
33. Partai Persatuan Syarikat Indonesia,
34. Partai Kasih,
35. Partai Kongres.

(nhd)


Indonesia Harus Menjadi Sumber Pangan Dunia

Krisis pangan yang terjadi sebenarnya bisa diatasi. Apa yang terjadi sekarang ini disebabkan beras menjadi bahan pokok untuk makan. Padahal tidak hanya beras masih ada sumber karbohidrat lainnya seperti umbi-umbian, ganyong dan lain sebagainya. Ke depan Indonesia harus menjadi sumber pangan dunia. Untuk mencapai hal itu sektor pertanian harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan jangka panjang.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Prof. Dr. Ir. Suhardi MSc. Dalam dsikusi intern kemarin sore. Menurutnya Indonesia bisa menjadi salah satu sumber pangan dunia karena kekayaan sumber daya alam Indonesia luar biasa banyak. “ Kalau kita sekarang krisis karena kita tergantung pada beras. Padahal sumber karbohidrat tidak hanya beras. Padahal banyak sumber lainnya seperti umbi-umbian, ganyong dan lain sebagainya. Kita ini pengkonsumsi beras terbesar di dunia,” ungkapnya.

Suhardi menambahkan problematika pangan nasional ini bisa diatasi dengan menghidupkan sumber pertanian secara terintegrasi. “Program pemerintah yang ada saat ini hanya berorientasi jangka pendek saja. Bagaimana pertanian itu menjadi program terpadu beik secara vertical maupun horizontal,” kata Suhardi. Dia mencontohkan warga Jakarta menginvestasikan uangnya untuk pengembangan pertanian di desanya. “ Bukan menginvestasikan duitnya ke Sinagpura,” ujar Suhardi.

Untuk itu ke depan partai politik harus didorong langsung untuk mengatur secara riil di lapangan. “ Bukan jamannya janji-janji. Yang lebih penting bagaimana partai politik memikirkan dan berbuat agar mewujudkan ketahanan pangan dan kemakmuran bagi rakyat,” katanya. Untuk itu Gerindra harus fokus bagaimana ketahanan pangan terwujud. Diskusi kali ini diikuti oleh beberapa pengurus Dewan Pimpinan Pusa (DPP) Partai Gerindra dan beberapa undangan. (nhd)


Negeri Ini Sudah Seperti Perusahaan

Bangsa ini memang mengalami pasang surut dalam perjalannya. Satu abad Kebangkitan Nasional bisa menjadi momentum bagi perubahan secara mendasar. Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh anak-anak negeri ini. Berikut wawancara dengan Fadli Zon sebagai bagian terakhir  dari wawancara sebelumnya.

Dalam masa reformasi ini, bisakah kita merubah kondisi krisis yang mendera saat ini?

Kalau untuk merubah mudah. tapi kita berani nggak merubah. Masyarakat kita ini masih feodalistik atau patron klien. Kalau nahkodanya ke kanan kita ke kanan, kalau kekiri kita ke kiri. Jadi tergantung. Sekarang ini pemimpinnya tidak memimpin. Itu masalahnya. Saat ini yang terjadi pemimpin kita ini mempunyai jabatan politik sebagai pemimpin tetapi tidak memutuskan. Sehingga sulit berharap dari pemimpin semacam ini untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Apalagi sangat tunduk dan takluk kepada kepentingan asing. Sehingga segala sektor yang ada di bumi kita ini dikuasai oleh asing. Hal ini tidak terjadi dinegara asing.

Sebabnya apa?

Saya kira sebabnya jelas pemimpinan yang gagal. Kita ini selama era reformasi kita tidak melahirkan negarawan. Kita ini hanya melahirkan pemimpin politik yang mempunyai kepentingan jangka pendek dan mempunyai visi pendek juga. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri.Paling jauh kepentingan partai. Negarawan itu memikirkan generasi yang akan datang. Kalau politisi memikirkan pemilu yang akan datang.

Faktor apa ?

Semua factor itu berawal dari diri kita sendiri. Lingkungan luar memang mempengaruhi. Tapi yang dimaksud dengan diri kita sendiri itu siapa. Pakah rakyat atau pemimpinnya. Menurut saya kesalahan itu pada pemimpin bukan pada rakyat. Kalau rakyat itu hanya ikut-ikutan. Kalau pemimpinnya kencing berdiri rakyat yang kencing berlari. Jadi kalau pemimpinnya korup rakyat pasti ikut korup. Coba kalau pemimpinnya bersih. Mereka bekerja untuk rakyat dengan niat yang tulus. Hasilnya akan lain. Kalau kita bandingkan negara lain, Indonesia ini mirip Rusia.

Miripnya dimana?

Rusia sepanjang mengalami krisis jauh lebih hebat dari kita, kemudian pemimpinnya juga didekte oleh asing seperti Boris Yelsin. Tapi suatu saat yang luar biasa bagusnya muncul pemimpin baru yaitu Vladimir Putin. Kalau kita bandingkan pemimpin yang ada pada zaman reformasi ini tipenya sama seperti Boris Yelsin. Orang yang ragu-ragu, tudkmpada asing. Kita ini butuh orang seperti Putin. Seorang pemimpin yang berani, tegas dan bersih. Berani juga melawan hegemoni kekuasaan asing. Jadi ketika asset negara di tangan swasta dan mau dijual ke pihak asing, ya ambil kembali untuk kepentingan nasional. Jadi Putin itu melaksanakan pasal 33 UUD 1945.

Bagaimana caranya untuk keluar dari krisis ini, terutama krisis ekonomi. Apakah kita harus melakukan  nasionalisasi atau bagaimana?

Saya kira tidak perlu ngemplang. Juga tidak perlu nasionalisasi seperti yang dilakukan oleh Hugo Chaves maupun Evo Morales. Kita menggunakan mekanisme pasar juga. Artinya kita harus melakukan renegosiasi. Kita sadarkan kekuatan transnational corporation ini bahwa mereka sudah untung. Jangan sampai mereka mendapatkan untung besar tapi rakyat kita tidak mendapatkan apa-apa. Mereka harus berani mengurangi keuntungan.

Bagaimana dengan peran kaum muda lama proses yang kritis seperti ini?

Saya kira kaum muda siap. Tapi persoalannya justru di kesempatan. Sekarang ini kesempatan kaum muda relative sedikit. Kita dipaksa dalam masa sekarang ini politik menjadi sesuatu yang mahal. Tidak salah kalau dunia politik ini hanya milik kaum pemodal. Mereka ini yang memodali orang-orang. Yang terjadi kemudian yang dimodali itu menjadi tidak independen. Mereka menjadi perpanjangan kaum pemodal itu. Akhirnya negara kita seperti perusahaan saja. Negeri ini sudah dikapling-kapling oleh kepentingan asing maupun domestik. Rakyat hanya menumpang. Lahan sudah dikuasai oleh asing. Negara menjadi tidak ada. Apa sih fungsinya negara saat ini? Ada atau tidak ada presiden, rakyat jalan terus. Jangan-jangan lebih baik tanpa presiden.

Kira-kira apa yang harus dilakukan?

Peran budaya sangat besar. Kita harus mengedepankan sastra kita, seni kita. Karena ini mengasah dan membentuk karakter. Jadi jangan hanya terlibat dan terjerumus dalam dunia materialisme. Tapi yang lebih penting, bagaimana politik itu di tangan orang yang baik. Menurut saya orang baik-baik harus terjun ke politik. Jangan menonton di pinggiran. Hanya jadi pengamat dan kemudian menjadi penggerutu. Menurut saya mereka harus berkubang di dalam gelanggang. Orang baik itu harus berkuasa. Karena kita berharap akan merubah ke hal-hal yang lebih baik.

Kalau secara politik kita merubah krisis ini dari mana?

Harus ada alternative. Dan kita harus menciptakannya. Selain itu juga harus ada inisiatif. Siapa yang mengambil inisiatif, mereka itulah yang memimpin. Seperti kembali kepada Budi Oteomo. Seorang Wahidin Soedirohoesodo, ia adalah seorang dokter yang berinisiatif di berbagai bidang. Beliau keliling Jawa, mendirikan majalah Retno Dumilah dan menulis di dalamnya. Awalnya tidak digubris, tapi akhirnya bisa dirubah. Kita butuh orang seperti Wahidin, Tan Malaka, Soekarno, Hatta, Tirtoadisoerjo, bahkan Seoharto. Sebab mereka orang yang pas pada zamannya. Belajarlah kita kepada para pendahulu.(nhd)


732 Pages« First...10...730731732