Dana Tidak Cair, Dropping Box di Sarawak Terancam Gagal

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan lampu hijau bagi kemungkinan penggunaandropping box dalam pemilu mendatang di luar negeri. Terutama di negara-negara yang menjadi mayoritas tujuan WNI, seperti Malaysia.
Meski telah mendapat lampu hijau, namun teknik tersebut terancam gagal dilakukan karena belum cairnya dana operasional dari KPU Pusat.
“Kendala yang utama karena dananya belum cair dari KPU Pusat,” ujar Fungsi Sosial Budaya pada Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Sarawak, Joko Suprapto, Senin (20/1/2009).
Joko menjelaskan, meskipun KPU Pusat telah membolehkan penggunaan dropping box dalam pemilu, namun hal tersebut belum diatur dalam peraturan khusus dan jelas. Sehingga lanjut dia, PPLN Sarawak belum dapat melakukan persiapan dropping box seperti melakukan rekrutmen dan pelatihan petugas lapangan.
Joko sendiri saat ini sedang diusulkan menjadi Ketua PPLN Sarawak menggantikan ketua sebelumnya yang mengundurkan diri Desember 2008 lalu.
“Sarawak ini tidak kecil mas. Luasnya hampir sama dengan pulau Jawa. TKI di sini tersebar di 170 pabrik dan ladang di seluruh Sarawak,” kata Joko.
Karena itu Joko mengatakan, jika partisipasi pemilih pada pemilu mendatang diharapkan meningkat, maka memerlukan anggaran yang tidak sedikit untuk pengadaan dropping box.
Anggota PPLN Sarawak Didik Zulhadi menjelaskan, jumlah WNI yang terdaftar sebagai calon pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 48.853. Dari jumlah itu, sebagian besar merupakan TKI yang tersebar bekerja di 170 pabrik dan ladang di seluruh Sarawak.
Didik mengatakan, PPLN Sarawak selama ini telah berupaya mencarikan solusi untuk peningkatan partisipasi pemilih. Salah satunya, berkoordinasi dengan pabrik-pabrik dimana pekerja yang didominasi oleh TKI. Pada hari H pencoblosan, majikan secara tidak langsung ikut membantu menjadi panitia pemilihan.
“Kami sudah mengubungi perusahaan-perusahaan itu sebagian besar. Karena kan pemilu pada hari kerja.
Mungkin dengan mengirimkan surat suara ke sana sebelum hari pencoblosan, jika sekiranyadropping box tidak dapat dilakukan,” kata dia.
Namun dia menegaskan, hal itu baru sebatas pemikiran. “Karena memang yang lebih efektif sebetulnya adalah dropping box. Tapi itukan belum matang di KPU. Belum ada peraturan teknisnya. Dana juga belum cair,” tambah Didik.
Joko mengatakan, teknis mengirimkan surat suara ke pabrik-pabrik merupakan metode yang dilakukan pada pemilu 2004. Namun metode tersebut sangat membuka peluang terjadinya kecurangan. Sebab panitia pemilihan diserahkan kepada majikan. Karena itu jika metode serupa dilakukan pada pemilu mendatang,
menurut Joko, maka surat suara yang dikirimkan sudah dalam amplop sehingga lebih terjadi kerahasiaannya.
“Tapi sekali lagi itu baru sebatas dalam diskusi di PPLN. Kami masih menunggu kepastian dari KPU mengenai peraturan dropping box dan dananya,” pungkas Joko. (Detik.com)

KPU Rumuskan Jadwal Kampanye Rapat Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang merumuskan jadwal bagi partai politik peserta Pemilu 2009 untuk melaksanakan kampanye dalam bentuk rapat umum sehingga partai memiliki kesempatan yang sama.
Anggota KPU, Sri Nuryanti, di Jakarta, Rabu (14/1), mengatakan, penjadwalan tersebut dibuat agar masing-masing partai memiliki kesempatan yang sama untuk melaksanakan rapat umum di setiap provinsi.

Dari 21 hari yang ditetapkan sebagai waktu pelaksanaan rapat umum, nantinya waktu efektif kampanye hanya 19 hari. KPU berencana menggunakan hari pertama kampanye rapat umum pada 16 Maret 2009 sebagai kampanye bersama dengan bentuk kampanye damai. Adapun pada 26 Maret 2009 tidak boleh diadakan kampanye karena bertepatan dengan Hari Raya Nyepi.

“Kami akan tawarkan konsep penjadwalan ini pada partai,” katanya.

Sementara ini, KPU membuat dua konsep pelaksanaan kampanye. Konsep pertama yakni dengan mengatur kampanye di setiap provinsi setiap harinya diikuti maksimal dua partai. Dengan demikian, setiap partai memiliki dua kesempatan untuk berkampanye di provinsi tersebut.

Konsep kedua yakni setiap hari maksimal empat partai yang diperbolehkan melaksanakan kampanye di setiap provinsi. KPU juga akan membagi waktu kampanye menjadi dua, yakni pagi pukul 09.00 WIB-12.00 WIB, dan sore pukul 13.00 WIB-16.00 WIB.

Sementara itu, khusus untuk kampanye di Bali, waktu efektif kampanye hanya 14 hari saja karena bertepatan dengan Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Raya Kuningan. Kemungkinan, etintas parpol yang berkampanye di Bali akan diperbanyak dibandingkan di provinsi lain.

Penjadwalan yang dibuat KPU ini nantinya juga harus diikuti oleh calon anggota legislatif. Caleg harus mengikuti jadwal partai politik untuk kampanye.(Kompas.com)


Prabowo Cawapres? No Way!

Calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menegaskan belum akan menyikapi wacana bahwa dirinya bakal diusung sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi capres PDIP, Megawati Soekarnoputri.

“Saya ini kan capres dari Gerindra, jadi kalau jadi cawapres, apa kata konstituen saya nanti?” kata Prabowo usai deklarasi dukungan dari Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS) di Bogor, Senin (19/1).

Prabowo dengan yakin mengatakan bahwa partainya akan membuat kejutan pada Pemilu 9 April nanti. Namun ia tidak merinci lebih lanjut kejutan yang dimaksudnya tersebut.

Gerindra oleh beberapa kalangan memang disebut-sebut sebagai ‘kuda hitam’ yang siap menyaingi suara partai-partai besar dalam Pemilu 2009.

Mantan Pangkostrad tersebut juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. “Golput adalah tindakan orang yang menyerah. Hanya dengan satu contrengan pada 9 April nanti, kita bisa mengubah nasib bangsa,” katanya.

Dalam deklarasi tersebut, GIBAS yang beranggotakan lebih dari 500 ribu orang di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten juga mengangkat Prabowo sebagai Ketua Dewan Kehormatan untuk masa jabatan 2007-1012.

Sementara itu, mengenai strategi untuk meraih 20 persen electoral treshold (ET), Prabowo mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi mengenai visi dan misi. (Inilah.com)


Prabowo Serap Suara Anak Kolong

Prabowo Subianto terus memperluas basis dukungannya. Di Jawa Barat, mantan Pangkostrad yang kini capres dari Partai Gerindra itu merekrut komunitas ‘anak kolong’ di bawah naungan Gerakan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi alias GIBAS.

“Dalam acara simposium yang diselenggarakan Institut Garuda Nusantara ini Prabowo mungkin juga akan dideklarasikan oleh salah satu ormas yang menjadi peserta simposium menjadi Ketua Badan Kehormatan,” kata Waketum DPP

Gerindra Fadli Zon kepada INILAH.COM di IPB International Convention Centre, Bogor, Senin (19/1).

 

Namun pria berkacamata bulat ini enggan berkomentar lebih lanjut tentang hal itu. Ia hanya mengataka, acara ini juga merupakan bagian dari sosialisasi kebijakan-kebijakan dan pemikiran Praboiwo jelang Pilpres 2009.

Sementara itu, salah seorang panitia yang enggan disebutkan namanya menjelaskan, GIBAS merupakan ormas yang bergerak di sektor informal yang anggotanya terdiri dari petani, pedagang pasar, dan nelayan. Basis massa

dari ormas ini hanya terkonsentrasi di 26 kab/kota di seluruh Jawa Barat.

“Itu seperti organisasi yang istilahnya anak kolong lah. Jumlah anggotanya sekitar 400 ribu lebih yang tersebar di seluruh Jawa Barat,” ujar pria yang menggunakan kemeja putih dengan dasi merah ini.

Dalam acara tersebut, terlihat ratusan massa menggunakan pakaian serba hitam bertuliskan GIBAS dengan gambar kepala macan yang sedang mengaum. Terlihat pula beberapa peserta yang hadir dari HKTI dan KTNA.(Inilah.com)


Biro Logistik KPU Tolak Ubah DPT

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mengubah daftar pemilih tetap (DPT) melalui Perpu. Namun rencana itu ditolak Biro Logistik KPU. Hal itu dinilai akan menyulitkan proses pengadaan logistik.

“Itu bisa bahaya, nggak benar itu. Perubahan nggak benar karena mengubah perencanaan logistik yang sudah pasti,” kata Kepala Biro Logistik KPU Dalail di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2009).
Dalail mengatakan, KPU memang boleh menambah jumlah pesanan kepada pemenang tender maksimal 10 persen sesuai kesepakatan yang dibuat (adendum). Namun, kata Dalail, kesepakatan itu berlaku hanya jika terjadi salah hitung.
“Kalau perubahan terus, kapan pemilunya?” ujarnya tertawa.
Mengenai rencana perubahan DPT itu, Dalail mengaku belum diajak berkoordinasi oleh KPU. Dia hanya mengingatkan, kalau sampai perubahan tetap dilakukan, KPU akan terkena getahnya.
“Misalnya ada penambahan 1 TPS saja, harus tambah logistik seperti tinta, surat suara, kotak dll. Kalau nggak tersedia bisa dituntut kita. Kita maunya bekerja sesuai prosedur saja,” tandasnya.
KPU berniat mengubah DPT karena banyak masukan dari masyarakat dan partai politik. Menurut mereka, masih banyak calon pemilih yang belum terdaftar dalam DPT. (Detik.com)

776 Pages« First...10...731732733...740...Last »