Kepak Partai Gerindra Singgah di SD di Depok

Larangan kampanye ke instutusi pendidikan oleh UU bukan halangan partai menggalang simpati masyarakat di lingkungan sekolah. Berbagai cara dilakukan untuk mensiasatinya.

Seperti yang dilakukan oleh Partai Gerindra. Lewat organisasi sayap kepemudaannya, Tunas Indonesia Raya (Tidar),  Jumat (19/12/2008) pagi ini mereka bagi-bagi beasiswa kepada 65 murid SDN Pondokcina 3, Depok.

“Tidak munafik, kami memang organisasi sayap Partai Gerindra,” ujar Ketua Umum Tidar, Arya Djojohadikusumo, kepada wartawan di SDN Pondokcina 3 Jalan Yahya Nuh No 2 Pondok Cina.

Arya yang juga kerabat dekat Prabowo menyangkal jika pemberian beasiswa kali ini merupakan bagian dari kampanye partai. Meski sebagai organisasi sayap, pihaknya tidak diberi pesanan khusus oleh partai maupun capres Gerindra, Prabowo.

“Ini bukan kampanyelah. Tapi jika dari aksi ini masyarakat tertarik dengan Partai Gerindra kami tidak bisa melarang. Apalagi puluhan bendera Tidar yang berlogo sama dengan partai berada di sepanjang jalan dan lingkungan sekolah,” tambahnya.

Selain ‘tebar pesona’ di SDN Pondokcina 3, Tidar juga akan melakukan hal yang sama di SD-SD di Jabar, Jateng, Yogyakarta dan Jatim.

Kegiatan belajar mengajar di SDN itu saat ini ditiadakan karena siswa baru selesai ujian dan hari Senin mendatang akan menerima raport.

Panitia membangun panggung hiburan dengan sound system yang keras di tengah lapangan. Para murid juga dimobilisir mengikuti acara penyerahan beasiswa.

“Kemarin kami melakukan ini di SD N Palmerah 11, Jakarta Barat,” kata Arya. (detik.com)


Prabowo: Kalau Cuma Bagi Uang, Saya Juga Bisa

Calon Presiden yang diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto, mengkritik kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk di antaranya menaikkan gaji PNS dan memberikan bantuan langsung tunai (BLT).

“Kalau hanya bagi-bagi uang melalui cara menaikkan gaji pegawai negeri sipil dan BLT, kemudian dananya dari bantuan negara lain, ini namanya bohong dan sangat aneh terjadi. Saya juga bisa lakukan seperti itu,” katanya dihadapan 500 orang caleg seluruh Kalimantan Barat, Kamis (18/12).

Prabowo Subianto juga mempertanyakan alasan masih dipertahankannya sistem ekonomi neoliberalisme dengan mengagung-agungkan pasar bebas tanpa kendali oleh pemerintahan sekarang ini. Sudah jelas, tuturnya, sistem tersebut ambruk di Eropa dan Amerika Serikat yang diuntungkan hanya segelintir orang, para konglomerat.

“Semakin yakin saya, sistem tersebut sangat keliru diterapkan di Indonesia. Mengapa kita tidak kembali ke sistem ekonomi hasil pemikiran pendiri bangsa ini dengan dasar kerakyatan dan sifat kekeluargaan,” ujar mantan Pangkostrad ini.

Parahnya lagi, kata Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini, alokasi anggaran buat 60 persen petani hanya sebesar Rp 16 triliun (1,6 persen), sedangkan APBN jumlahnya mencapai Rp 1.000 triliun.

“Apakah ini masuk akal? Masak 60 persen rakyat Indonesia yang petani hanya dialokasi pembiayaannya Rp 16 triliun,” ujar Prabowo. Sesaat kemudian, hadirin yang memadati Gedung Wanita Kartini serentak menyatakan, “Tidak”. (kompas)


Hati-Hati, Anggota Dewan Yang Doyan Bolos Jelang Pemilu

Menjelang Pemilu, kader-kader partai disibukkan dengan berbagai persiapan. Tak terkecuali para kader partai yang masih berstatus sebagai anggota dewan. Tak sedikit yang akhirnya “menelantarkan” tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat alias bolos dalam berbagai agenda.

Untuk mengantisipasi kondisi ini, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Effendi Choiri berencana mengenakan sanksi kepada anggota fraksinya yang mulai mangkir dari tanggung jawabnya. Menurut pria yang akrab dipanggil Gus Choi ini, mengumumkan nama-nama anggota yang jarang hadir dalam setiap agenda DPR dapat menjadi langkah awal antisipasi.

“Nanti kita mau umumkan, kalau perlu menjelang akhir tahun ini, mana-mana anggota yang aktif dan yang tidak aktif, atau nanti waktu reses kita rekap siapa-siapa yang aktif dan tidak,” ujar Gus Choi di Gedung DPR RI, Kamis (18/12).

Gus Choi mencatat saat ini, banyak anggota dewan yang mulai jarang mengikuti agenda DPR, baik rapat pansus, komisi, maupun paripurna karena sibuk dengan agenda kampanyenya di dapil masing-masing. Sanksi awal ini dinilai paling tepat supaya agar publik dapat menilai kinerja para anggota dewan tersebut. “Karena ini politik biar publik yang menilai, selama satu tahun, waktu RUU Transnational, saya di ruangan tinggal bertiga, PDIP ada empat orang padahal tanda tangan ada,” ujar Gus Choi.

Pola pikir anggota dewan bukan lagi ke arah menyelesaikan tanggung jawab sepenuhnya, namun lebih berpikir “tahunya beres” saja. “Kalau tidak ada voting dianggap tidak ada masalah berarti kalau nggak ada voting berarti di komisi udah selesai,” tandas Gus Choi. Gus Choi berharap Sekretariat Jendral DPR dan Pimpinan DPR juga memperhatikan masalah ini.


Minim Caleg Perempuan, Salah Perempuan Sendiri

Rendahnya partisipasi perempuan dalam politik, terutama keterwakilan perempuan dalam gedung rakyat yang dikeluhkan selama ini, dinilai sebagai kesalahan perempuan itu sendiri.

Perempuan enggan berpartisipasi dalam politik karena menganggap politik itu “kotor” hingga memutuskan tak ingin sama sekali menyentuh atau bahkan menceburkan diri dalam dunia politik.

Menurut Sosiolog UI Fransisca Saveria Sika Ery Seda, fenomena kotornya dunia politik ada benarnya. Namun, semua orang, tak terkecuali lelaki, juga berpikir seperti itu.

“Laki-laki juga berpikir seperti itu. Namun, tidak ada laki-laki yang tak mau menjadi anggota DPR karena menganggap politik itu kotor,” ujar Ery dalam seminar nasional bertajuk “Ibuisme: Konstruksi Sosial Keperempuanan Indonesia” di Universitas Paramadina, Kamis (18/12).

Ery mengatakan, akhirnya perempuan cenderung menghindar dan jatuh dalam keputusan untuk berkoar-koar saja. Padahal, jika menginginkan perubahan, perlu orang-orang yang mau berjuang menempatkan diri dalam posisi pengambil kebijakan.

“Kita enggak cukup demonstrasi dan seminar tiap hari. Harus ada orang-orang yang berposisi dalam pengambil keputusan dan memiliki keberpihakan,” tutur Ery.

Jika tak ada perempuan-perempuan, bahkan lelaki, yang memiliki keberpihakan terhadap perempuan dalam posisi-posisi pengambilan kebijakan, jangan harap produk hukum yang akan dihasilkan juga bersahabat kepada perempuan atau kelompok minoritas lainnya.

Dosen Filsafat UI, Rocky Gerung, juga menegaskan bahwa kuota keterwakilan perempuan sebesar 30 persen itu bukanlah pembatasan terhadap hak perempuan dalam politik.

“Coba belajar dari sejarah, kehidupan lelaki pada politik masa lampau itu adalah 120 persen. Dia tak hanya punya hak di dalamnya, tapi justru menindas. Kebebasan (bagi perempuan) sekarang ini adalah hasil perjuangan sedikit demi sedikit,” tandas Rocky.


Gerindra Siap Lampaui Suara PKS

Termotivasi hasil survei politik, Partai Gerindra menyatakan siap ‘menaklukkan’ PKS di Pemilu 2009. Tak hanya dalam soal perolehan suara partai, tetapi juga dalam kompetisi di pilres. Gerindra bahkan berambisi mengusung capres sendiri.

“Kita nggak takut karena sebetulnya posisi di antara PKS dan Gerindra sama tapi jangan lupa Gerindra ingin mencalonkan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres,” kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani saat dihubungi INILAH.COM, Jakarta, Kamis (18/12).

Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry mengatakan perolehan suara nasional Gerindra kemungkinan besar akan menyamai PKS, berkisar antara 7 hingga 10 persen.

Peluang Gerindra di 2009 diperkirakan semakin besar jika partai Prabowo Subianto itu mampu membangun jaringan sedahsyat iklan-iklannya di televisi, maka bukan tak mungkin partai itu menjadi ancaman serius bagi parpol besar.

“Kita anggap hasil itu sebagai kabar gembira saja tetapi tidak boleh terlena juga,” ujar Muzani menanggapi hasil survei LSN itu.

Meski tergolong partai baru, target Gerindra harus mampu mengusung capres sendiri di Pilpres 2009. Prediksi LSN yang menyatakan Gerindra lolos parliamentary threshold dijadikan sebagai penyemangat.

Gerindra, lanjut Muzani, akan bekerja keras untuk mencapai targetnya tersebut. Salah satu cara yang digunakan Gerindra untuk meningkatkan popularitasnya dengan gencar beriklan di televisi.
“Tren kampanye bendera untuk Gerindra yang berumur belum lama tidaklah efektif. Suatu hal yang lazim kita beriklan di media yang menjangkau luas masyarakat (televisi),” paparnya. (inilah.com)


746 Pages« First...10...731732733...740...Last »