Pemilu Bisa Jadi Hari Penghakiman

Pada orde reformasi, pemilihan umum bukan seharusnya lagi didefinisikan sebagai pesta demokrasi. Pemilu seharusnya menjadi hari penghakiman bagi para partai politik oleh masyarakat.

Hal ini diungkapkan oleh pejabat Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Asmara Nababan dalam keterangan pers mengenai evaluasi kinerja legislatif dalam fungsi legislasi di Warung Daun Menteng Jakarta, Kamis (4/12).

Menurut Asmara, pada saat pemilu itulah masyarakat akan menjadi hakim bagi partai-partai politik yang tidak memihak kepada masyarakat dan jelas-jelas menghambat kemajuan hak asasi manusia.

“Pada orde reformasi, pemilu adalah hari penghakiman di mana rakyat menghakimi partai-partai yang tidak mengerjakan tugasnya dengan sebenarnya,” ujar Asmara. “Masyarakat harusnya didorong untuk menjadi hakim yang adil agar wakil rakyat itu membuat produk yang tidak menghambat HAM,” lanjut Asmara.

Asmara mengingatkan bahwa tanggung jawab DPR untuk memajukan HAM adalah perintah konstitusi. Elsam hari ini merilis hasil analisisnya yang menunjukkan bahwa dari 129 UU yang berhasil disahkan oleh DPR, hanya 18 UU yang sejalan dengan semangat HAM, seperti termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. (kompas


Prabowo Kampanyekan Boikot Nasional

Calon Presiden dari Gerindra, Prabowo Subianto menganjurkan kepada pedagang Blok M dan masyarakat luas untuk melakukan boikot nasional, jika para pengusaha supermarket dan hipermarket tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Saya menganjurkan kampanye boikot nasional kepada masyarakat agar tidak membeli produk di supermarket jika pengusaha tidak mengikuti ketentuan yang berlaku,” ujarnya dalam acara silaturahmi dan dialog bertema Pedagang Pasar Tradisinal Bangkit Bersatu Melawan ketidakadilan dan Kezaliman di gedung Graha Purnawira, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2008).

Selain itu, Prabowo mengaku telah mempersiapkan tim advokasi yang akan memperjuangkan kepentingan pedagang nasional. “Kita akan berperang di jalur hukum. Nasib pedagang tradisional akan diperjuangkan. Kita masih berharap dengan sitem hukum kita,” tandasnya.

Pendiri Partai Gerakan Indonesia Raya ini, mengingatkan para pejabat atau penguasa agar tidak menipu dan membohongi rakyat, khususnya para pedagang.

Dalam berbagai kesempatan, kata dia, sudah disampaikan ke sejumlah pihak bahwa kezaliman tidak bisa diterima. “Kalau tidak bisa dengan kompromi, maka saya akan menganjurkan kampanye boikot nasional,” tegas Prabowo.

Meski demikian, dia juga masih berharap supaya pihak pengusaha supermaket atau hipermarket bisa berdialog dengan pedagang dan duduk bareng agar permasalahan ini diselesaikan melalui cara damai. (okezone)


Waspadai Pencoblosan Ulang Pilpres!

Putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa Pilkada Jawa Timur dinilai sebagai terobosan hukum yang berani. Vonis ini akan implikasi besar terhadap proses demokrasi di Indonesia. Vonis yang sama tak mustahil diterapkan pada Pilpres 2009.

UU MK No 24/2003 pasal 10 menyebutkan salah satu fungsi MK adalah memutus perselisihan pemilu. Dalam konteks perkara pilkada, sejak keluarnya UU No 12/2008 tentang Pemerintah Daerah, sengketa pemilu kepala daerah tak lagi menjadi kewenangan Mahkamah Agung (MA). Kewenangan itu diambil alih oleh MK.

Dengan demikian, perkara sengketa pemilu kepala daerah, pemilu legislatif (DPR,DPRD, dan DPD), serta pemilu presiden, kini jadi kewenangan MK. Terkait dengan keputusan MK dalam sengketa pemilu kepala daerah Jatim, kelak MK bisa juga menerapkan terobosan hukum itu di Pilpres 2009.

MK sebagai peradilan konstitusi, dalam putusan sengketa pemilu kepala daerah Jatim lebih mementingkan keadilan substantif daripada keadilan prosedural. Ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 18 ayat (4) UUD yang mengharuskan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia, sebagaimana diatur dalam pasal 22 E UUD 1945.

Terobosan hukum MK dimaksud untuk memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan massif. Menurut Hakim Konstitusi MK Marurarar Siahaan, jika MK hanya membatasi penghitungan ulang di Pemilu Kepala Daerah Jatim, maka sulit menemukan keadilan dalam penyelesaian sengketa pemilu kepala daerah Jatim.

“Karena kemungkinan besar terjadi hasil Ketetapan KPU lahir dari proses yang melanggar prosedur hukum dan keadilan,” kata Maruarar.

Pengamat hukum tata negara Andi Irman Putra Sidin berpendapat, langkah yang ditempuh MK dalam sengketa pemilu kepala daerah Jawa Timur sudah tepat. “MK telah melakukan terobosan hukum yang memegang prinsip konstitusionalnya, dan mengabaikan UU MK,” kata Andi Irman kepada INILAH.COM, Selasa (2/12) di Jakarta.

Menurut dia, apa pun isi undang-undang yang terkait suatu persoalan, maka adanya putusan yang bertumpu pada kekuasaan peradilan (MK) tidak menjadi soal asal tetap merujuk pada UUD 1945.

Namun sayang, langkah terobosan MK dalam sengketa pemilu kepala daerah tidak diikuti dengan perombakan kewenangan MK dalam perselisihan pemilu yang masih terpaku pada urusan selisih perolehan suara semata.

“Harusnya MK juga membuat terobosan lebih besar, yaitu membuka dirinya untuk tidak hanya memutus hasil perolehan suara semata,” kata Irman.

Implikasi dari terobosan hukum MK, setidaknya menjadi warning dalam pelaksanaan Pemilu 2009 mendatang. Kondisi ini membuka peluang adanya pemilu ulang di suatu dapil tertentu maupun pemilu ulang baik di pemilu legislatif maupun pemilu presiden.

“Implikasinya, dalam Pemilu 2009 besok jangan macam-macam berupaya melakukan kecurangan, karena dampaknya luar biasa. Bisa jadi ada pemilu ulang di sejumlah dapil,” tegasnya.

Hal ini diakui pila oleh Ketua MK Moh Mahfud MD. Langkah terobosan MK dalam sengketa pemilu kepala daerah Jatim dilakukan agar pada masa-masa yang akan datang, proses demokrasi (berupa pemilu kepala daerah maupun pemuilu nasional) benar-benar dapat dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tak boleh dicederai oleh pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif.

“Pilihan Mahkamah masih dalam koridor penyelesaian sengketa hasil pemilu kepala daerah,” tegasnya seakan menepis anggapan jika putusuan MK melampaui kewenangannya sebagaimana diatur dalam UU No 24/2003.

Menurut mantan koordinator staf ahli MK tersebut, potret MK selama lima tahun terakhir ini lebih mengadili sengketa hasil pemilu pada kuantatif. Putusan sengketa pemilu kepala daerah Jawa Timur menjadi tonggak awal bagi MK untuk beranjak pada keputusan yang kualitatif.

“Dampaknya, KPU harus siap untuk melakukan pemilu atau pilkada ulang dengan format keputusan MK seperti di sengketa pemilu kepala daerah Jatim,” katanya.
Lompatan hukum MK patut diapresiasi setinggi-tingginya. Vonis itu sekaligus jadi peringatan bagi politisi maupun partai politik untuk tidak bermain curang dalam Pemilu 2009. Kalau tidak, maka tak mustahil akan ada pemilu legislatif maupun pemilu presiden ulang. Kalau ini terjadi, jelas akan menghabiskan biaya yang lebih mahal. (inilah)


Pemilih Muslim Pilih Partai Sekuler Karena Kompetensi

Peningkatan elektibilitas sejumlah partai Islam belum mengancam dominasi partai sekuler. Pemilih muslim diprediksi akan tetap memilih partai sekuler karena dianggap lebih memiliki kompetensi daripada identitas politik Islam.

”Partai-partai non-Islam (tidak berideologi Islam) dipersepsi pemilih muslim bukan hanya lebih Pancasilais, tapi secara umum lebih punya program, figur-figur yang lebih baik bagi rakyat, dan empati atau kepedulian serta perhatian kepada rakyat,” ujar Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) Dodi Ambardi dalam diskusi Partai Islam, Subur atau Terkubur di 2009? di Jakarta kemarin (2/12).

”Persepsi tentang kompetensi dan empati itu yang menjadi dasar pilihan terhadap partai, bukan identitas,” tambahnya.

Berdasar survei LSI, 52 persen pemilih muslim akan memilih partai sekuler pada pemilu, 8 persen memilih PPP atau PKS, dan 7 persen memilih partai berbasis organisasi massa Islam seperti PKB dan PAN.

Dodi mengatakan, hanya sedikit pemilih muslim yang menjadikan masalah agama dan moral sebagai prioritas. Mereka umumnya memprioritaskan masalah sosial-ekonomi harus ditangani pemerintah yang diisi figur yang kompeten, atau oleh partai politik yang dinilai memiliki kompetensi dan empati.

Menurut Dodi, riset LSI menemukan bahwa pemilih muslim lebih mengutamakan pertimbangan rasional. Dia mencontohkan, dalam penggunaan jasa perbankan, muslim Indonesia lebih mengutamakan jaminan keamanan yang diberikan bank, keuntungan yang diperoleh, dan aksesibilitas, dibandingkan sistem ekonomi syariah yang dianggap sesuai dengan hukum agama.

Karena menggunakan pemikiran rasional, partai-partai sekuler yang dinilai lebih mampu menjaga rasionalitas akan mendapat dukungan besar dari pemilih muslim maupun pemilih nonmuslim. ”Di antara partai yang ada, Partai Golkar dan PDIP dipandang sebagai partai yang paling punya komitmen kepada Pancasila. Sementara PKS adalah partai yang dinilai paling Islam,” terangnya.

Di antara partai-partai Islam, yang mengalami kemajuan paling berarti dari sikap elektoral pemilih adalah PKS. Namun, Dodi yakin kemajuan PKS belum mengancam partai-partai sekuler, terutama PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Demokrat.

”Peningkatan dukungan kepada PKS di satu pihak dan penguatan dukungan kepada partai-partai non-Islam menunjukkan, kenaikan dukungan kepada PKS terjadi dengan menggerogoti partai-partai Islam yang ada,” jelas dosen Fisipol UGM itu.

Temuan survei LSI mengindikasikan elektoral partai yang mengusung politik ideologis akan menurun. (jawapos)


Penjadwalan Pilpres Terbentur Peraturan MK

Penyusunan jadwal pemilihan presiden (Pilpres) terbentur Peraturan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan penanganan perselisihan hasil Pemilu legislatif selama 30 hari. KPU berharap lama penanganan perselisihan itu dipersingkat supaya pelaksananaan Pilpres tidak melampaui 5 Juli sesuai Pilpres 2004. “KPU kan bahas  jadwal Pilpres 2009, terbentur waktu 30 hari penanganan perselisihan hasil Pemilu Legislatif yang diatur dalam Peraturan MK No 14/2008. Padahal penetapan hasil Pemilu Legislatif itu  9 Mei, kalau ditambah 30 hari berarrti  9 Juni baru dimulai tahapan Pilpres, padahal Pilpres 2004 itu dilaksanakan 5 Juli,” jelas anggota KPU Andi Nurpati di Jakarta, Kamis (1/1).

Pengaruhnya, lanjut Andi,  pemungutan suara  Pilpres 2009 baru bisa pertengahan Agustus atau minggu kedua. Untuk pemungutan suara putaran kedua Pilpres jadinya minggu ketiga September. Pada Pilpres 2004 itu dilaksanakan 20 September.

KPU, ujar Andi, meminta masa penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu legislatif yang memakan waktu 30 hari dipersingkat MK. “KPU dan MK sudah membentuk tim untuk membahas bagaimana caranya supaya masa penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu legislatif dipersingkat tanpa mengurangi kualitas penanganan perkara. Kalau untuk penanganan perselisihan perkara hasil Pilpres kan 14 hari. Apakah disamakan, itu nanti akan dibahas KPU dan MK,” ujar Andi yang merupakan anggota tim dari KPU.  Anggota KPU yang juga menjadi anggota tim itu adalah I Gusti Putu Artha.  (Mediaindonesia.com)


743 Pages« First...10...730731732...740...Last »