Verifikasi KPU Malang dan Pasuruan tak Meloloskan 11 Partai

Ketua Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, Isa Anshori ,menjelaskan lima partai politik dinyatakan lolos verifikasi faktual, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrasi Pembaruan (PDB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), dan Partai Kedaulatan.

Sedangkan lima partai lainnya, Partai Persatuan Syarikat Indonesia (PPSI), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI), Partai Persatuan Daerah (PPD), dan Partai Republikku, tidak lolos. ‘’Lima partai politik yang tidak lolos karena tiga hal, yakni kantor, kepengurusan, dan keanggotaannya, tak sesuai dengan yang didaftarkan pada kami,’’ katanya kepada Tempo, Minggu (29/6).

Sementara itu, hasil verifikasi KPU Kabupaten Pasuruan, meloloskan sembilan partai yang berhak mengikuti Pemilu 2009 karena lolos verifikasi faktual, dan empat partai yang tidak lolos.

Ketua Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik KPU setempat, Zainal Abidin, mengatakan penetuan akhir dilakukan Senin besok (30/6). ‘’Besok akan diplenokan menjadi keputusan tetap, dan bisa saja ada perubahan,’’ katanya.

Kesembilan partai yang lolos yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Hanura, PKNU, PPD, Partai Kedaulatan, PPSI, Partai Nahdatul Ummat (PNU), Partai Revolusi Indonesia (PRI), dan Partai Patriot. Sedangkan partai yang tak lolos, yakni PBI, Partai Barisan Nasional (Barnas), Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI), dan Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu (PDKB).

Di Kota Pasuruan hanya dua partai yang tidak lolos, yakni PDKB dan PBI, dan 12 partai dinyatakan berhak mengikuti Pemilu 2009. Menurut Machfudz, Ketua Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik KPU Kota Pasuruan, PDKB tidak lolos karena pengurus dan anggotanya justru mengundurkan diri karena tak bisa memenuhi persyaratan mengenai kantor dan kartu tanda anggota. Sedangkan PBI, semua data yang disampaikan ke KPU tak sesuai dengan kenyataan di lapangan.(Tempo Interaktif)


Dua Parpol di Balikpapan Tak Lolos Verivikasi Faktual

KPUD Kota Balikpapan selesai melakukan verifikasi faktual 22 partai politik. Hasilnya dua partai dinyatakan tidak lolos.
Kedua partai yang tidak lolos yakni, Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu, sebab tidak memenuhi syarat pengurus inti. Saat didatangi KPUD, sekretaris dan bendahara partai tidak ada di tempat.

Satu lagi yang tidak lolos adalah, Partai Indonesia Tanah Air. Partai ini tidak lolos karena alamat yang didatangi KPUD tidak sesuai dengan dokumen yang ada.

“Hasil pleno verifikasi faktual ini akan disampaikan hari ini juga ke KPUD Kaltim,” kata penanggung jawab verifikasi faktual Balikpapan, di kantornya di Jalan Jendral Sudirman, Rabu (25/6/2008).

Dia juga mengungkapkan, rencananya 28 Juni akan digelar pleno KPU Provinsi dilanjutkan rapat koordinasi seluruh Indonesia tanggal 30 Juni. Hasilnya akan diumumkan oleh KPU Pusat pada 5 Juli.

Sementara itu partai yang lolos di antaranya, Gerindra, Hanura, Republiku, Partai Nusantara Kedaulatan Rakyat Indonesia, Partai Kristen Indonesia 45 dan lain-lain.(Okezone.com)


Desak Akta Notariskan Koalisi Parpol

Ada gagasan segar dari Senayan. FKB mengusulkan agar koalisi parpol lebih dipermanenkan. Caranya dibuatkan akta notaris. “Jadi, sifatnya mengikat dan berkekuatan hukum tetap untuk masa waktu satu periode pemerintahan,” kata Abdullah Azwar Anas, anggota Pansus RUU Pemilihan Presiden, di gedung DPR Senayan, Jakarta, kemarin (3/6).

Dorongan membangun koalisi permanen itu bertujuan agar pemerintahan lebih efektif. Sebab, selama ini koalisi sangat cair dan sering berubah-ubah. Yang termasuk harus diaktanotariskan adalah gabungan partai partai politik yang mencalonkan pasangan calon presiden.

Gagasan FKB untuk membangun koalisi permanen mendapatkan sambutan positif dari anggota fraksi lain. Dukungan itu, misalnya, datang dari anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) dan anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP).

“Cuma seperti apa format yang paling pas, nanti lah kita rumuskan bersama. Apakah dengan akta notaris atau cukup MOU saja,” kata anggota FPDIP Yasonna Laoly. Meski begitu, lanjut dia, pada prinsipnya, FPDIP juga berkeinginan untuk membangun sistem politik yang lebih baik. “Jadi, nggak ada masalah,” tegas wakil ketua Pansus RUU Pilpres itu.

Ketua FPPP Lukman Hakim Syaifuddin berpandangan sama. Menurut dia, fraksinya juga menyadari pentingnya membangun koalisi permanen. Terkait dengan itu, memang harus ada kesepakatan hitam di atas putih di antara partai pendukung untuk konsisten mendukung pasangan capres-cawapres tertentu hingga lima tahun ke depan.

Kesepakatan tertulis itu, kata dia, bisa saja diaktanotariskan. Tapi, yang terpenting bagi FPPP, imbuh Lukman, kesepakatan tersebut harus diumumkan. “Apa gunanya ada akta notaris kalau publik tidak tahu?” ujarnya. (indopos)


RUU Pilpres Di-Deadline Agustus

Pembahasan RUU Pilpres ditarget selesai Agustus nanti. Meski diperkirakan banyak deadlock, target tersebut dinilai realistis untuk penyelenggara pemilu guna mempersiapkan perangkat suksesi dalam waktu setahun.

Saat ini seluruh fraksi telah menyelesaikan daftar inventarisasi masalah (DIM) atas draf RUU Pilpres yang diajukan pemerintah. “Fraksi-fraksi akan menyerahkan DIM kepada pemerintah setelah menyampaikan pandangan awal terhadap RUU tersebut,” ujar Ketua Pansus RUU Pilpres DPR Ferry Mursyidan Baldan tadi malam (31/5). Seluruh fraksi juga sudah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan RUU Pilpres.

Menurut Ferry, beberapa poin krusial yang diperkirakan akan menyita waktu pembahasan, antara lain, syarat dukungan bagi calon presiden, sumber dana kampanye, serta partai dan gabungan partai yang berhak mengajukan pasangan calon presiden. “Tapi, ada mekanisme lobi yang bisa mempercepat pembahasan,” lanjutnya.

Terkait beberapa substansi pasal, Sofyan Mile dari Fraksi Partai Golkar mengusulkan, kampanye dilakukan calon presiden/wakil presiden sejak ditetapkan KPU. Kampanye boleh dilakukan terus-menerus hingga tiga hari sebelum pencoblosan.

Calon juga berhak mengumumkan kriteria kabinet dan perlu diselenggarakan debat publik yang diikuti semua calon setidaknya lima kali selama masa kampanye. “Sementara soal money politics dan sumber dana kampanye diatur secara tegas,” katanya.

Bachrum Rasyir, anggota Fraksi Partai Bintang Reformasi (FPBR), mengusulkan bahwa persyaratan mencalonkan presiden dan wakil presiden diajukan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 10 persen kursi di DPR atau 15 persen perolehan suara sah secara nasional. Usul itu berbeda dengan ketentuan dalam UU No 23/2003 yang menggariskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik berhak mengajukan calon bila memperoleh 15 persen kursi di DPR atau 20 persen perolehan suara sah secara nasional.

Sementara itu, Agus Hermanto, dari Fraksi Partai Demokrat, mengatakan bahwa Pilpres 2009 harus lebih baik dibandingkan dengan Pilpres 2004, baik dari segi teknis maupun substansi perundang-undangan. Namun, diingatkan bahwa pemilu dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) belum cukup, tetapi harus lebih efektif dan efisien.

Patrialis Akbar asal FPAN mengemukakan, pilpres tidak saja luber, tetapi juga harus jujur dan adil (jurdil) serta akuntabel. Sedangkan parpol yang berhak mengajukan calon adalah partai yang mencapai ambang batas parliamentary threshold (PT). PAN juga mengusulkan agar dilakukan penghematan anggaran.

Karena itu, pemilu legislatif dan pilpres sebaiknya digabung (diselenggarakan bersamaan). Kesederhanaan juga perlu ditunjukkan dalam iklan di media massa yang harus dibatasi. (indopos)


Komisi Yudisial Mulai Investigasi Calon Hakim Agung

Komisi Yudisial (KY) mulai menginvestigasi track record 31 calon hakim agung yang lulus masuk seleksi tahap ketiga.

“Mulai Senin (2/6), tim investigasi yang terdiri atas enam komisioner dan enam pendamping, sudah berangkat ke daerah tempat tinggal atau tempat tugas calon hakim agung sebelumnya. Investigasi ini akan berakhir pada 20 Juni 2008 mendatang,” kata Kepala Biro Seleksi dan Penghargaan KY, Eddy Hary Susanto, di Jakarta, Senin (2/6).
Dikatakan, sejumlah daerah tempat tinggal atau tempat tugas calon hakim agung yang didatangi itu, seperti, Medan (Sumatera Utara), Manado (Sulawesi Utara), dan daerah Papua.

Ia mengatakan tim itu akan mengecek dari lingkungan keluarga para calon hakim agung itu, dan lingkungan tempat kerja sebelumnya di daerah.

“Investigasi ini tidak lain untuk mengetahui apa yang belum pernah diungkap calon hakim agung pada seleksi sebelumnya,” katanya.

Sebelumnya dilaporkan, sebanyak 14 orang dari 45 calon hakim agung, dinyatakan gugur tidak dapat mengikuti seleksi tahap III setelah gagal dalam seleksi tahap II yang digelar Komisi Yudisial (KY).

“Sebanyak 31 calon bisa mengikuti seleksi tahap III atau tahap wawancara, sedangkan 14 calon lainnya tidak bisa mengikuti seleksi berikutnya,” kata Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Agung KY, Mustafa Abdullah, di Jakarta, Senin (26/5).

KY melakukan seleksi calon hakim agung untuk mendapatkan sebanyak 14 hakim agung yang tahun ini, telah pensiun, mengundurkan diri dan meninggal.

Ia mengatakan sebanyak 14 calon hakim agung itu, gugur setelah dalam seleksi tahap kedua yang berkaitan dalam pencarian kualitas dan kepribadian tidak dapat memenuhi persyaratan. “Untuk tahap dua itu, penilaiannya berupa perpaduan antara kualitas dan kepribadian,” katanya.

Materi seleksi tahap III itu sendiri, kata dia, berupa wawancara yang dilakukan oleh enam komisioner KY dari 26 Juni sampai 4 Juli 2008 dan pada 11 Juli 2008 akan didapatkan sebanyak 18 calon yang selanjutnya diserahkan ke DPR untuk memperoleh enam hakim agung periode I.

Kemudian, untuk seleksi periode II yang berakhir pada akhir 2008 mendatang, akan mendapatkan delapan hakim agung baru hingga secara keseluruhan akan mendapatkan sebanyak 14 hakim agung yang baru.

“Kami juga akan melakukan investigasi ke daerah atau tempat tinggal para calon yang lolos ke seleksi tahap III untuk mengetahui profil sesungguhnya calon itu,” katanya.

Pada pembukaan lowongan untuk seleksi hakim agung itu, KY memperoleh sebanyak 72 calon kemudian pada seleksi tahap I lolos sebanyak 49 calon dan pada materi karya ilmiah sebanyak empat orang gugur, hingga yang lolos ke seleksi tahap kedua sebanyak 45 orang. (republika)


732 Pages« First...10...730731732