20 Parpol Lolos Verifikasi di Balikpapan

Sebanyak 20 partai politik dipastikan lolos proses verifikasi faktual yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan, Kalimantan Timur. Verifikasi dilakukan antara 19 hingga 24 Juni.Termasuk diantaranya Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA).

Penanggung Jawab Kelompok Kerja Verifikasi Faktual KPU Balikpapan, M Ramli, mengatakan dua partai politik dinyatakan gagal lolos, yakni Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu dan Partai Indonesia Tanah Air Kita.

Keputusan itu, kata Ramli, merupakan hasil pleno KPU Balikpapan atas verifikasi 22 parpol selama 6 hari. Kegagalan sejumlah parpol, menurut Ramli, terletak pada kelengkapapan persyaratan inti verifikasi, yaitu ada kantor, struktur pengurus inti dan keberadaan 1 ribu anggota. “Satu saja tidak ada, kami anggap tidak lolos,” tuturnya.

Hasil verifikasi ini secepatnya dilaporkan kepada KPU Kaltim untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Pusat. Pada 28 Juni KPU Kaltim akan melakukan pleno hasil verifikasi faktual parpol 14 kota/kabupaten. “KPU Pusat nantinya memutuskan lolos tidaknya mereka,” ujarnya.

22 parpol yang diverifikasi terdiri dari Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Nusantara Kedaulatan Rakyat Indonesia, Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu dan Partai Indonesia Tanah Air Kita, Partai Kristen Indonesia 1945, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Republiku Indonesia, Partai Persatuan Sarikat Indonesia dan Partai Pemuda Indonesia, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Matahari Bangsa, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan dan Partai Barisan Nasional. Demikian pula Partai Persatuan Daerah, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Patriot, Partai Nurani Umat, Partai Buruh, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Merdeka dan Partai Kedaulatan.(tempointeraktif)


Hanya Sembilan Partai di Jabar Lolos Verifikasi

Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat menetapkan hanya sembilan dari 22 partai politik yang mengikuti verifikasi dinyatakan lolos, termasuk diantaranya adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA). Sembilan partai politik tidak lolos, sedangkan empat partai harus diklarifikasi. Demikian dikemukakan Ketua Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik KPU Jabar Ferry Kurnia Rizkyansah di Bandung, Senin (30/6).

Kesembilan parpol yang lolos adalah, Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Hanura, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Patriot, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Karya Perjuangan, Partai Kedaulatan, dan Partai Indonesia Sejahtera.

Sedangkan empat partai yang masih dipertimbangkan atau sedang diklarifikasi, yakni Partai Bhineka Indonesia, Partai Barisan Nasional, Partai Persatuan Daerah, dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.

Sementara penyebab gagalnya verifikasi terhadap sembilan partai lainnya, menurut Ferry, ada beberapa alasan. Misalnya, lokasi sekretariat tidak diketahui, tak ada pengurus partai di tingkat daerah, serta soal keanggotaan di kabupaten atau kota yang kurang dari seribu orang. Selain itu, sebagian besar anggota partai ternyata fiktif.

Untuk diketahui, verifikasi faktual KPU Jawa Barat hanya diterapkan pada 22 partai baru dari 35 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi tahap pertama oleh KPU pusat.(Liputan6.com)


Verifikasi KPU Malang dan Pasuruan tak Meloloskan 11 Partai

Ketua Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, Isa Anshori ,menjelaskan lima partai politik dinyatakan lolos verifikasi faktual, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrasi Pembaruan (PDB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), dan Partai Kedaulatan.

Sedangkan lima partai lainnya, Partai Persatuan Syarikat Indonesia (PPSI), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI), Partai Persatuan Daerah (PPD), dan Partai Republikku, tidak lolos. ‘’Lima partai politik yang tidak lolos karena tiga hal, yakni kantor, kepengurusan, dan keanggotaannya, tak sesuai dengan yang didaftarkan pada kami,’’ katanya kepada Tempo, Minggu (29/6).

Sementara itu, hasil verifikasi KPU Kabupaten Pasuruan, meloloskan sembilan partai yang berhak mengikuti Pemilu 2009 karena lolos verifikasi faktual, dan empat partai yang tidak lolos.

Ketua Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik KPU setempat, Zainal Abidin, mengatakan penetuan akhir dilakukan Senin besok (30/6). ‘’Besok akan diplenokan menjadi keputusan tetap, dan bisa saja ada perubahan,’’ katanya.

Kesembilan partai yang lolos yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Hanura, PKNU, PPD, Partai Kedaulatan, PPSI, Partai Nahdatul Ummat (PNU), Partai Revolusi Indonesia (PRI), dan Partai Patriot. Sedangkan partai yang tak lolos, yakni PBI, Partai Barisan Nasional (Barnas), Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI), dan Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu (PDKB).

Di Kota Pasuruan hanya dua partai yang tidak lolos, yakni PDKB dan PBI, dan 12 partai dinyatakan berhak mengikuti Pemilu 2009. Menurut Machfudz, Ketua Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik KPU Kota Pasuruan, PDKB tidak lolos karena pengurus dan anggotanya justru mengundurkan diri karena tak bisa memenuhi persyaratan mengenai kantor dan kartu tanda anggota. Sedangkan PBI, semua data yang disampaikan ke KPU tak sesuai dengan kenyataan di lapangan.(Tempo Interaktif)


Dua Parpol di Balikpapan Tak Lolos Verivikasi Faktual

KPUD Kota Balikpapan selesai melakukan verifikasi faktual 22 partai politik. Hasilnya dua partai dinyatakan tidak lolos.
Kedua partai yang tidak lolos yakni, Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu, sebab tidak memenuhi syarat pengurus inti. Saat didatangi KPUD, sekretaris dan bendahara partai tidak ada di tempat.

Satu lagi yang tidak lolos adalah, Partai Indonesia Tanah Air. Partai ini tidak lolos karena alamat yang didatangi KPUD tidak sesuai dengan dokumen yang ada.

“Hasil pleno verifikasi faktual ini akan disampaikan hari ini juga ke KPUD Kaltim,” kata penanggung jawab verifikasi faktual Balikpapan, di kantornya di Jalan Jendral Sudirman, Rabu (25/6/2008).

Dia juga mengungkapkan, rencananya 28 Juni akan digelar pleno KPU Provinsi dilanjutkan rapat koordinasi seluruh Indonesia tanggal 30 Juni. Hasilnya akan diumumkan oleh KPU Pusat pada 5 Juli.

Sementara itu partai yang lolos di antaranya, Gerindra, Hanura, Republiku, Partai Nusantara Kedaulatan Rakyat Indonesia, Partai Kristen Indonesia 45 dan lain-lain.(Okezone.com)


Desak Akta Notariskan Koalisi Parpol

Ada gagasan segar dari Senayan. FKB mengusulkan agar koalisi parpol lebih dipermanenkan. Caranya dibuatkan akta notaris. “Jadi, sifatnya mengikat dan berkekuatan hukum tetap untuk masa waktu satu periode pemerintahan,” kata Abdullah Azwar Anas, anggota Pansus RUU Pemilihan Presiden, di gedung DPR Senayan, Jakarta, kemarin (3/6).

Dorongan membangun koalisi permanen itu bertujuan agar pemerintahan lebih efektif. Sebab, selama ini koalisi sangat cair dan sering berubah-ubah. Yang termasuk harus diaktanotariskan adalah gabungan partai partai politik yang mencalonkan pasangan calon presiden.

Gagasan FKB untuk membangun koalisi permanen mendapatkan sambutan positif dari anggota fraksi lain. Dukungan itu, misalnya, datang dari anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) dan anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP).

“Cuma seperti apa format yang paling pas, nanti lah kita rumuskan bersama. Apakah dengan akta notaris atau cukup MOU saja,” kata anggota FPDIP Yasonna Laoly. Meski begitu, lanjut dia, pada prinsipnya, FPDIP juga berkeinginan untuk membangun sistem politik yang lebih baik. “Jadi, nggak ada masalah,” tegas wakil ketua Pansus RUU Pilpres itu.

Ketua FPPP Lukman Hakim Syaifuddin berpandangan sama. Menurut dia, fraksinya juga menyadari pentingnya membangun koalisi permanen. Terkait dengan itu, memang harus ada kesepakatan hitam di atas putih di antara partai pendukung untuk konsisten mendukung pasangan capres-cawapres tertentu hingga lima tahun ke depan.

Kesepakatan tertulis itu, kata dia, bisa saja diaktanotariskan. Tapi, yang terpenting bagi FPPP, imbuh Lukman, kesepakatan tersebut harus diumumkan. “Apa gunanya ada akta notaris kalau publik tidak tahu?” ujarnya. (indopos)


729 Pages« First...10...726727728...Last »