Gerindra: Muchdi Aktif, Energi Baru

Partai Gerindra sangat bersyukur dengan keputusan pengadilan yang menyatakan Muchdi Pr tidak bersalah. Sebagai Waketum Gerindra, Muchdi diharapkan dapat bergabung kembali. “Kita berharap aktif kembali sebagai waketum. Ini merupakan energi baru,” kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani saat dihubungi INILAH.COM, Jakarta, Rabu (31/12).

Muzani mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghormati keputusan tersebut. Masyarakat dalam negeri maupun luar negeri menyoroti jalannya persidangan sejak awal sampai akhir. Hal ini, ujarnya, menunjukkan persidangan dilakukan sangat transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi.

“Hakim sulit untuk membuktikan keterlibatan Muchdi Pr. Keputusan ini dari sebuah lembaga peradilan yang dihormati. Oleh karena itu harus kita hormati pula,” paparnya.

Dengan keputusan itu, Muzani belum memikirkan akan mengelar suatu perayaan. Saat ini, Gerindra hanya bisa mengucapkan syukur. (Inilah.com)


Bawaslu Menduga Ada Kejanggalan

Tender Tinta Pemilu 2009

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menginvestigasi dugaan ‘permainan’ tender tinta.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menginvestigasi dugaan ‘permainan’ dalam proses tender pengadaan tinta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum. Maka itu, Badan pengawas akan menggandeng lembaga pemantau pemilu untuk mendalami dugaan penyimpangan ini.
“Bawaslu akan menginvestigasi apakah ada permainan dalam proses itu,” ujar anggota Badan Pengawas Pemilu, Agustiani Tio, usai diskusi di Kantor Pemilihan Umum, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 19 Desember 2008.

Seperti diketahui, Komisi telah membagi proses prakualifikasi tinta menjadi empat paket. Untuk paket satu dan dua pemenangnya ada tiga perusahaan. Sedangkan, paket tiga dan empat pemenangnya hanya ada dua perusahaan. Padahal, syarat minimal agar bisa diteruskan prosesnya adalah pemenang dengan tiga perusahaan. Karena itu harus diulang.

Komisi memang membuka kembali tender tinta untuk paket tiga dan empat. Tetapi, tender senilai Rp 20 miliar yang dibuka itu ternyata menggunakan metode pascakualifikasi. Padahal, mekanismenya masih dalam proses prakualifikasi. “Akibatnya, perusahaan yang tadi tidak lolos prakualifikasi bisa langsung ikut penawaran (tender),” ujar Agustiani.

Menurut Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Yuna Farhan, Komisi dinilai tertutup ketika melakukan proses prakualifikasi tender. “Kami bingung dengan apa yang dilakukan KPU. KPU sudah menandatangani dan mendeklarasikan pakta integritas, itu konsekuensinya KPU  harus transparan dalam proses,” ujar Yuna. (vivanews)


Kepak Partai Gerindra Singgah di SD di Depok

Larangan kampanye ke instutusi pendidikan oleh UU bukan halangan partai menggalang simpati masyarakat di lingkungan sekolah. Berbagai cara dilakukan untuk mensiasatinya.

Seperti yang dilakukan oleh Partai Gerindra. Lewat organisasi sayap kepemudaannya, Tunas Indonesia Raya (Tidar),  Jumat (19/12/2008) pagi ini mereka bagi-bagi beasiswa kepada 65 murid SDN Pondokcina 3, Depok.

“Tidak munafik, kami memang organisasi sayap Partai Gerindra,” ujar Ketua Umum Tidar, Arya Djojohadikusumo, kepada wartawan di SDN Pondokcina 3 Jalan Yahya Nuh No 2 Pondok Cina.

Arya yang juga kerabat dekat Prabowo menyangkal jika pemberian beasiswa kali ini merupakan bagian dari kampanye partai. Meski sebagai organisasi sayap, pihaknya tidak diberi pesanan khusus oleh partai maupun capres Gerindra, Prabowo.

“Ini bukan kampanyelah. Tapi jika dari aksi ini masyarakat tertarik dengan Partai Gerindra kami tidak bisa melarang. Apalagi puluhan bendera Tidar yang berlogo sama dengan partai berada di sepanjang jalan dan lingkungan sekolah,” tambahnya.

Selain ‘tebar pesona’ di SDN Pondokcina 3, Tidar juga akan melakukan hal yang sama di SD-SD di Jabar, Jateng, Yogyakarta dan Jatim.

Kegiatan belajar mengajar di SDN itu saat ini ditiadakan karena siswa baru selesai ujian dan hari Senin mendatang akan menerima raport.

Panitia membangun panggung hiburan dengan sound system yang keras di tengah lapangan. Para murid juga dimobilisir mengikuti acara penyerahan beasiswa.

“Kemarin kami melakukan ini di SD N Palmerah 11, Jakarta Barat,” kata Arya. (detik.com)


Prabowo: Kalau Cuma Bagi Uang, Saya Juga Bisa

Calon Presiden yang diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto, mengkritik kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk di antaranya menaikkan gaji PNS dan memberikan bantuan langsung tunai (BLT).

“Kalau hanya bagi-bagi uang melalui cara menaikkan gaji pegawai negeri sipil dan BLT, kemudian dananya dari bantuan negara lain, ini namanya bohong dan sangat aneh terjadi. Saya juga bisa lakukan seperti itu,” katanya dihadapan 500 orang caleg seluruh Kalimantan Barat, Kamis (18/12).

Prabowo Subianto juga mempertanyakan alasan masih dipertahankannya sistem ekonomi neoliberalisme dengan mengagung-agungkan pasar bebas tanpa kendali oleh pemerintahan sekarang ini. Sudah jelas, tuturnya, sistem tersebut ambruk di Eropa dan Amerika Serikat yang diuntungkan hanya segelintir orang, para konglomerat.

“Semakin yakin saya, sistem tersebut sangat keliru diterapkan di Indonesia. Mengapa kita tidak kembali ke sistem ekonomi hasil pemikiran pendiri bangsa ini dengan dasar kerakyatan dan sifat kekeluargaan,” ujar mantan Pangkostrad ini.

Parahnya lagi, kata Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini, alokasi anggaran buat 60 persen petani hanya sebesar Rp 16 triliun (1,6 persen), sedangkan APBN jumlahnya mencapai Rp 1.000 triliun.

“Apakah ini masuk akal? Masak 60 persen rakyat Indonesia yang petani hanya dialokasi pembiayaannya Rp 16 triliun,” ujar Prabowo. Sesaat kemudian, hadirin yang memadati Gedung Wanita Kartini serentak menyatakan, “Tidak”. (kompas)


Hati-Hati, Anggota Dewan Yang Doyan Bolos Jelang Pemilu

Menjelang Pemilu, kader-kader partai disibukkan dengan berbagai persiapan. Tak terkecuali para kader partai yang masih berstatus sebagai anggota dewan. Tak sedikit yang akhirnya “menelantarkan” tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat alias bolos dalam berbagai agenda.

Untuk mengantisipasi kondisi ini, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Effendi Choiri berencana mengenakan sanksi kepada anggota fraksinya yang mulai mangkir dari tanggung jawabnya. Menurut pria yang akrab dipanggil Gus Choi ini, mengumumkan nama-nama anggota yang jarang hadir dalam setiap agenda DPR dapat menjadi langkah awal antisipasi.

“Nanti kita mau umumkan, kalau perlu menjelang akhir tahun ini, mana-mana anggota yang aktif dan yang tidak aktif, atau nanti waktu reses kita rekap siapa-siapa yang aktif dan tidak,” ujar Gus Choi di Gedung DPR RI, Kamis (18/12).

Gus Choi mencatat saat ini, banyak anggota dewan yang mulai jarang mengikuti agenda DPR, baik rapat pansus, komisi, maupun paripurna karena sibuk dengan agenda kampanyenya di dapil masing-masing. Sanksi awal ini dinilai paling tepat supaya agar publik dapat menilai kinerja para anggota dewan tersebut. “Karena ini politik biar publik yang menilai, selama satu tahun, waktu RUU Transnational, saya di ruangan tinggal bertiga, PDIP ada empat orang padahal tanda tangan ada,” ujar Gus Choi.

Pola pikir anggota dewan bukan lagi ke arah menyelesaikan tanggung jawab sepenuhnya, namun lebih berpikir “tahunya beres” saja. “Kalau tidak ada voting dianggap tidak ada masalah berarti kalau nggak ada voting berarti di komisi udah selesai,” tandas Gus Choi. Gus Choi berharap Sekretariat Jendral DPR dan Pimpinan DPR juga memperhatikan masalah ini.


741 Pages« First...10...726727728...730...Last »