Fadli Zon Nilai Kebijakan Mencla Mencle Bisa Jadi ‘New Disaster’ Bukan ‘New Normal’

Fadli Zon Nilai Kebijakan Mencla Mencle Bisa Jadi ‘New Disaster’ Bukan ‘New Normal’

Pemerintah makin gencar mensosialisasikan protokol baru new normal untuk aktivitas warga di tengah pandemi Corona (Covid-19). Menteri Kesehatanpun telah mengeluarkan aturan aktivitas bagi perkantoran dan industri sebagai upaya mendukung keberlangsungan usaha di tengah pandemi.

Akan tetapi, langkah pemerintah ini dikritisi olah Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Fadli Zon. Ia menganggap pemerintah mencla mencle dan penuh inkonsistensi dalam penanganan Corona selama ini.

“Kebijakan mencla mencle n penanganan Covid-19 penuh inkonsistensi, bisa menjadi “new disaster” (bencana baru) bukan “new normal,” tulis Fadli di akun Twitternya, @fadlizon yang dikutip pada Rabu, (27/5/2020).

Ia pun mengkhawatirkan bukan hanya kasus penyebaran Corona tapi kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia bisa pudar. Namun, ia berharap prediksinya itu salah.

“Tak hanya soal kasus penyebarannya, tp kepercayaan dunia thd kita makin pudar. Bisa jd kita tak bisa masuk ke byk negara. Mudah2an prediksi sy salah,” tambah Fadli.

Diketahui, Selasa kemarin Presiden Jokowi sudah melakukan pengecekan pemberlakuan protokol new normal ke sejumlah tempat seperti Stasiun MRT Jakarta sampai Summarecon Mall Bekasi. Pengecekan dilakukan sebelum pemberlakukan resmi sejak 1 Juni 2020.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengeluarkan keputusan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 yang mengatur aktivitas bagi perkantoran dan industri sebagai upaya mendukung keberlangsungan usaha di tengah pandemi.

Ada beberapa panduan protokol yang harus diterapkan perusahaan terhadap karyawannya selama berkeja di kantor. Misalnya kewajiban perusahaan membentuk tim penanganan Covid-19 di tempat kerja.

Lalu, ada juga kewajiban mengecek suhu tubuh karyawan dengan menggunakan alat thermogun sebelum masuk area tempat kerja. Meniadakan jam kerja lembur dan shift 3. Begitupun karyawan wajib menggunakan masker selama perjalanan sampai selama berkerja di kantor.

 

Sumber


Jokowi Sambangi Summarecon Mal Bekasi, Fadli Zon: Pasar Rakyat Apa Kabar?

Jokowi Sambangi Summarecon Mal Bekasi, Fadli Zon

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon melontarkan pujian bernada menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tengah beraksi mengecek kesiapan pusat perbelanjaan modern atau mal menyambut kehidupan New Normal.

 Lewat akun Twitternya @fadlizon, Anggota DPR RI itu bahkan menyebut bila Presiden ketujuh RI tersebut bisa dibilang sebagai Duta Mal Indonesia.

“Luar biasa kepedulian Pak @jokowi pada mall, bisa dikatakan “Duta Mall Indonesia”. Apa kabar pasar tradisional dan pasar rakyat?” cuit Fadli pada Selasa (26/5).

Cuitannya itu merespons postingan foto-foto Presiden Jokowi saat berada di Summarecon Mal Bekasi di akun @malbekasi yang mengabarkan kegiatan suami Iriana tersebut di pusat perbelanjaan ternama itu.

“Hari ini, Presiden RI Bapak @jokowi didampingi President Director Summarecon, Adrianto P. Adhi melakukan kunjungan ke Summarecon Mall Bekasi hari ini, dalam rangka peninjauan & persiapan Tatanan Normal Baru,” cuit @malbekasi.

Diketahui bahwa pemerintah sebelumnya telah mempertimbangkan untuk memulai aktivitas warga dalam tatanan kehidupan normal baru. Namun, hal itu tetap dengan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona.


Peristiwa Lord M Nuh Refleksi Kekacauan Kebijakan Publik

Peristiwa Lord M Nuh Refleksi Kekacauan Kebijakan Publik
Anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Fadli Zon mengomentari peristiwa lelang motor Jokowi sebagai kekacauan kebijakan publik di Indonesia.
Meskipun demikian, Fadli Zon menganggap acara lelang motor bertanda tangan Presiden Joko Widodo itu tetap menghibur. Ya, dalam acara tersebut, muncul sosok M Nuh yang menjadi pemenangnya.
Hal ini disampaikan Fadli Zon melalui cuitan yang diunggah ke akun Twitter miliknya, @fadlizon, pada Rabu (27/5/2020).
“Peristiwa Lord M Nuh ini semacam cermin refleksi kekacauan komunikasi dan kebijakan publik di Indonesia,” cuit Fadli.
“Disconnected alias nggak nyambung. Tapi tetap menghibur,” imbuh pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Ia pun membagikan tautan berita terkait pengakuan Muhammad Nuh atau M Nuh yang disebut-sebut sebagai “Lord Nuh Prank of The Year”.
Sebagaimana diketahui, M Nuh, pemenang lelang motor Jokowi membuat pengakuan saat dihubungi oleh Ketua DPP Partai Berkarya Vasco Ruseimy.
Pria asal Jambi itu tertawa terbahak-bahak ketika disebut-sebut banyak orang sebagai pengusaha. Hal ini terungkap dalam video yang diunggah ke kanal YouTube Macan Idealis pada Sabtu (23/5/2020).
Awalnya, Vasco bertanya, “Kalau dimana-mana informasi berita, katanya antum pengusaha besar dari Jambi, mau beli motornya Pak Jokowi.”
“Itu dia orang yang bilang, ana enggak bilang ana pengusaha,” jawab M Nuh sambil tertawa terbahak-bahak.
M Nuh mengira kegiatan lelang dalam konser yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah acara kuis.
“Itu sebenarnya pas ana buka sudah pertengahan dia kuis, pas lagi interaksi kuis,” cerita M Nuh kepada Vasco.
M Nuh pun mengikuti acara lelang itu meskipun penawaran harganya naik terus. Sebab, ia merasa tidak ada beban dan berpikir ini adalah acara kuis yang mendapatkan hadiah.
“Ikutin gimana? Bang Nuh emang punya uang segitu? Itu kan makin lama makin gede,” tanya Vasco.
M Nuh menjawab, “Pikiran ana enggak disitu, ana semakin nawar gede uang ana tambah banyak gitu.”
Ia pun mengira acara lelang yang disiarkan oleh beberapa stasiun televisi itu merupakan “acara Jokowi bagi-bagi hadiah buat masyarakat.”
Sumber

Politikus Gerindra Minta Pemerintah Benahi Data Penerima Bansos, Percayakan pada Kades

Politikus Gerindra Minta Pemerintah Benahi Data Penerima Bansos, Percayakan pada Kades

Politikus Gerindra, Novita Wijayanti meminta pemerintah segera membenahi data penerima bantuan sosial atau  bansos untuk masyarakat terdampak virus corona atau Covid_19.

Diketahui, terdapat perbedaan data penerima bansos antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

“Harus segera di-update data terbaru bagi para penerima bansos Covid_19, agar penyalurannya pun tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan,” kata Novita kepada wartawan, Jakarta, Kamis (21/5/2020).

Novita menyarankan, dalam perbaikan data, pemerintah pusat harus mempercayakan pendataan masyarakat penerima bantuan kepada para Kepala Desa (Kades) yang berkoordinasi dengan RT/RW.

Jangan kemudian, sambung dia, data yang diberikan dari tingkat desa kepada pusat, justru berbeda ketika implementasi dilapangan.

“Jangan sudah minta (data) tapi yang keluar nama-nama penerima dari atas beda dengan yang didata Kades. Kasian Kades jadi benturan sama masyarakat,” ujar Anggota Komisi V DPR itu.

Novita menyoroti pengawasan dalam penyaluran bansos sembako di masyarakat.

Karena ada beberapa tempat selain data yang tidak tepat, barang bantuan pun banyak yang tidak sesuai ketentuan.

Oleh sebab itu, Ia pun menilai perlu ada perubahan skema dari bantuan sembako ke uang tunai, dalam meminimalisir terjadinya hal tersebut.

“Kalau skemanya diubah menjadi uang tunai, akan sangat berdampak positif pada kondisi perekonomian di daerah, dan menstimulus daya beli masyarakat terhadap barang akan meningkat,” paparnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat, masih ada data yang tidak sinkron terkait warga penerima bantuan sosial (bansos) saat pandemi virus corona atau Covid_19

“Memang ini ada data yang tidak singkron. Oleh sebab itu saya minta ini segera diselesaikan, agar masyarakat yang menunggu bantuan ini betul-betul bisa segera mendapatkan,” kata Jokowi.

 Selain itu, Jokowi meminta mekanisme bansos dibuat lebih terbuka dan transparan ke depannya.

entunya, dengan melibatkan RT dan RW untuk mendata pembagian bansos tersebut.

“Libatkan, saya kira dilibatkan RT, RW, desa, dibuat mekanisme lebih terbuka, lebih transparan,” ucap Jokowi.

 

Sumber

 

 

 

 


Anies Posting Sembako ‘Dibiayai APBD DKI’, Gerindra Minta Tak Dipersoalkan

Gerindra Minta Tak Dipersoalkan

Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi Gerindra, Habiburokhman meminta agar postingan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal bantuan sosial dibiayai APBD DKI tidak dipersoalkan. Habib meminta agar pemerintah pusat dan daerah bergotong-royong dalam menangani Corona.

“Jangan berpolemik yang nggak substantif. Saya pikir nggak perlu dipertentangkan apa yang tertulis di paket bahan pokok yang didistribusikan pemprov atau kementerian, keduanya bukan bantuan tapi memang hak rakyat karena memang pakai uang negara,” kata Habib saat dihubungi, Selasa (19/5/2020).

Menurut Habib hal yang patut diperhatikan saat ini adalah bantuan sosial itu tepat sasaran. Sehingga warga bisa memenuhi kebutuhannya.

“Yang penting adalah bagaimana jumlah bahan pokok yang didistribusikan mencukupi jumlah warga yang membutuhkan,” kata dia.

Habib menyebut masih banyak warga DKI Jakarta yang belum menerima bantuan. Menurutnya banyak warga miskin yang kekurangan bahan pokok.

“Tiap malam saya keliling dapil saya Jaktim untuk distribusi bantuan. Saya lihat sendiri masih banyak warga miskin yang kekurangan bahan pokok,” ungkpanya.

Lebih lanjut, Habib menegaskan semua pihak harus bekerja sama dalam meringankan beban masyarakat. Dia menyebut antara pemda dan pusat perlu bergotong-royong.

“Kita harus gotong royong dengan Pemprov, Kementerian dan berbagai pihak untuk ringankan beban rakyat,” tegasnya.

Dilihat detikcom, Senin (18/5), Anies mengunggah beberapa foto di akun Instagram pribadinya, @aniesbaswedan saat mengawal pembagian sembako di wilayahnya. Bantuan ini berasal dari pembiayaan APBD DKI, seperti yang tertera pada stiker di foto terakhir.

“Sejak 14 Mei 2020 lalu Pemprov DKI Jakarta sudah kembali menyalurkan bantuan sembako kepada warga, yang karena kondisi perekonomian masa pandemi, membutuhkan bantuan. Saat terjadi pandemi, interaksi fisik antar-orang harus dikurangi untuk memutus mata rantai virus corona. Itu sebabnya diberlakukan #PSBBJakarta. Bagi warga yang tidak memiliki tabungan dan kondisi ekonomi pas-pasan maka bantuan pangan amat dibutuhkan. Distribusi bantuan ini berlangsung bertahap sampai tanggal 22 Mei 2020,” tulis Anies dalam deskripsi foto yang diunggah.

 

Sumber