Beredar Ajakan Bikin ‘KTP Prabowo-Sandi’, Gerindra Siap Ambil Langkah Hukum

Prabowo Subianto bersama Dasco

Beredar ajakan untuk mencetak ‘KTP’ Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di aplikasi perpesanan WhatsApp. Partai Gerindra menyebut ajakan membikin ‘KTP-PS’ itu di luar izin Prabowo.

Dalam pesan yang beredar di WhatsApp, si panitia penyelenggara ‘KTP-PS’ mengajak para simpatisan 02 untuk mencetak kartu tersebut dengan cara mengirimkan nama dan foto saja, tak perlu data e-KTP. ‘KTP-PS’ yang dimaksudkan adalah Kartu Tanda Pendukung Prabowo-Sandi.

“KTP-PS ini adalah kenang-kenangan dan tanda mata terbaik untuk Anda, sekaligus ungkapan rasa terima kasih kami pada Anda yang telah membantu perjuangan Prabowo Sandi di Pemilu 2019, hanya dengan membayar Rp 45.000,” begitu bunyi pesan yang beredar di WhatsApp seperti dilihat detikcom, Rabu (3/7/2019).

Dalam pesannya tersebut, si panitia penyelenggara menyebut penerbitan KTP-PS juga disertai sertifikat bagi pendukung setia Prabowo-Sandi. KTP-PS itu juga disebut dapat dijadikan bukti penguat dari banyaknya jumlah pemilih Prabowo-Sandi saat Pilpres 2019.

Dalam pesan beredar tersebut, pihak yang mengatasnamakan ‘Sekretariat KTP Prabowo-Sandi’ mencantumkan alamat mereka yang disebut-sebut berada di depan kediaman Prabowo Subianto di Bojong Koneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pembuatan KTP-PS tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Prabowo Subianto. Dia mengimbau pihak-pihak yang ingin meminjam nama Prabowo dalam setiap kegiatan agar meminta izin terlebih dulu.

“Pembuatan KTP-PS ini adalah di luar sepengetahuan Pak Prabowo, di luar seizin Pak Prabowo seolah-olah resmi dari Pak Prabowo. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada seluruh penyelenggara yang mengatasnamakan apapun yang berbau Prabowo untuk memintakan izin terlebih dahulu mengingat efek yang ditimbulkan bisa berakibat terhadap nama baik Prabowo, Pak Prabowo,” ucap Dasco.

Jika kegiatan tanpa izin tersebut tetap dilakukan, atas arahan Prabowo, Dasco bakal mengambil langkah hukum.

“Apabila kegiatan-kegiatan ini tetap saja dilakukan, maka atas petunjuk Pak Prabowo kami akan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk itu,” ucap Dasco.

 

Sumber

 


Menengok Sejarah Gerindra yang Selalu Pilih Jadi Oposisi

Menengok Sejarah Gerindra yang Selalu Pilih Jadi Oposisi

1. Menjadi Partai Oposisi bersama PDIP

Dalam Pileg 2009, Gerindra dilirik PDIP untuk maju dalam Pilpres 2009. Kala itu PDIP mengusung Ketum Megawati Soekarnoputri menjadi capres. Sedangkan wakilnya diisi oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Megawati-Prabowo harus mengakui keunggulan lawannya, SBY-Boediono yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 2009. Megawati-Prabowo hanya meraup 32.548.105 suara atau 26,79 persen. Sedangkan SBY-Boediono meraih 73.874.562 suara atau 60,80 persen.

Megawati-Prabowo kala itu menerima kekalahannya dan memilih berada di luar kabinet pemerintahan bersama PDIP dan Partai Hanura.

2. Kembali Menjadi Oposisi Periode 2014-2019

Merdeka.com – Kalah dalam Pilres 20014, tidak menggerus suara Partai Gerindra saat Pemilu 2014. Nyatanya suara Partai Gerindra naik signifikan saat Pileg 2014. Gerindra meraup 14.760.371 suara atau 11,81 persen.

Memiliki modal suara yang cukup banyak saat Pileg 2014, Gerindra kembali mencalonkan Prabowo Subianto di Pilpres 2014. Kali ini Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa. Lagi, langkah Prabowo menjadi Presiden kandas. Prabowo kalah dari Jokowi- Jusuf Kalla. Prabowo mendapat 62.576.444 suara atau 46,85 persen. Jokowi menang dengan 70.997.833 atau 53,15 persen.

Gerindra kembali menjadi oposisi. Sebagai oposisi, Gerindra menjadi partai yang cukup kritis terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Prabowo pernah mengkritik pemerintah Jokowi terkait utang Indonesia yang terus naik.

“Utang-utang kita sudah sangat membahayakan. Selain utang pemerintah, ada utang lembaga-lembaga keuangan milik pemerintah dan BUMN dan kalau dijumlahkan sungguh sangat besar,” kata Prabowo, 26 Juni 2018.

3. Bagaimana Pasca Pilpres 2019?

Pertarungan antara Prabowo melawan Jokowi kembali terjadi dalam Pilpres 2019. Kali ini, Prabowo berpasangan dengan politikus muda Sandiaga Uno.

KPU menetapkan Jokowi- Ma’ruf Amin sebagai presiden-cawapres terpilih dengan memperoleh 85.607.362 suara atau 55,50 persen. Sedangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih 68.650.239 suara atau 44,50 persen.

Setelah Prabowo menerima kekalahan, santer terdengar isu Gerindra akan bergabung dalam koalisi pemerintahan. Namun, Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra Muhammad Syafi’i meyakini Prabowo Subianto memilih berada di luar pemerintahan. Menurutnya, keberadaan oposisi menyehatkan iklim demokrasi.

“Menurut saya, demokrasi yang sehat itu harus ada check and balance, yaitu, selain partai pendukung, harus ada partai oposisi dan saya meyakini Gerindra akan tetap pada posisi sebagai oposisi,” ujar Syafi’i.

 

Sumber


Gerindra Masih Nyaman Sebagai Partai Oposisi

prabowo-sandi

Partai Gerindra tak tergiur masuk ke koalisi pemerintahan presiden dan wakil presiden RI 2019-2024 terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Menurut Politikus Partai Gerindra, Hendarsam Marantoko, hingga kini Gerindra masih nyaman sebagai kubu oposisi.

“Terkait masalah oposisi atau koalisi, kita mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, Kami nyaman dengan oposisi. Enggak ngiler amat masuk ke koalisi,” kata Hendarsam di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 29 Juni 2019.

Ia menegaskan, Partai Gerindra selama ini bahkan masih bisa menjadi partai terbesar kedua di Indonesia tanpa masuk ke koalisi pemerintahan. Selama pemerintahan Jokowi-JK lima tahun belakangan ini, politisi Gerindra disebut belum ada yang masuk ke kursi kabinet.

“Kita terbesar kedua tanpa masuk ke koalisi, tanpa menteri di jabatan pemerintahan, Kita ini sudah orang kaya, jadi bukan sesuatu hal yang menggiurkan (masuk koalisi),” katanya.

Namun begitu, dia melanjutkan, Gerindra  bisa masuk ke koalisi, jika kepentingan negara bisa lebih cepat didapat.

“Ya, tidak menutup kemungkinan, kalau kepentingan negara itu lebih cepat kita dapatkan melalui itu (koalisi),” katanya.

Mengomentari pidato Joko Widodo, Dia mengatakan sudah selayaknya Presiden menjadi pemimpin semua golongan. “Mengapa polarisasi ini terjadi segala macam, memang selama 5 tahun pemerintah pak Jokowi seperti itu. Kita mengingatkan pak Jokowi untuk menjadi pemimpin bagi semua golongan tidak hanya pendukungnya,” katanya.

 

Sumber


Lempar Sinyal Gerindra Jadi Oposisi, Fadli Zon: Kita Tak Ingin Pemerintah Minus Kontrol

Fadli-Zon

Sikap Partai Gerindra masih menjadi misteri pasca Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait hasil Pilpres 2019.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon melontarkan sinyal bahwa pihaknya siap menjadi oposisi. Fadli Zon mengatakan Indonesia harus terus dijaga. Cara menjaganya, menurutnya, bisa dengan memastikan parlemen tetap berfungsi.

“Ke depan, apapun posisinya, saya kira kita semua harus sama-sama menjaga Indonesia. Dan untuk menjaga Indonesia kita bisa melakukannya dengan cara membuat lembaga parlemen kita tetap berfungsi,” ujar Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 28 Juni 2019.

Fadli Zon dengan tegas menyatakan partainya tak ingin pemerintah ke depan minus kontrol. Dirinya menyebut itu merupakan komitmen Partai Gerindra.

“Kita tidak ingin kembali ke zaman otoritarian dan hegemoni kekuasaan pemerintah yang minus kontrol. Itu komitmen Gerindra dan Pak Prabowo, menjaga demokrasi untuk Indonesia,” pungkas Fadli Zon.

 

Sumber


Pasca Putusan MK, Prabowo dan Gerindra Komitmen Jaga Demokrasi

fadli zon

Fadli Zon Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menjelaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai membacakan putusan sengketa Pilpres (Pemilihan Presiden) 2019. Semua telah sama-sama mendengarkan bagaimana putusan akhir Mahkamah.

Sejak sebelum putusan itu dibacakan, Fadli melihat publik telah memiliki dua sikap atas putusan yang bakal dibacakan Mahkamah. Pertama, sebagian dari mereka sudah bisa menebak hasilnya. Dan kedua, sebagian yang lain berharap akan ada kejutan sikap dari majelis hakim.

Sikap pertama, kata dia, umumnya berangkat dari ‘conventional wisdom’ bahwa MK memang tidak akan pernah keluar dari koridor hukum acara mereka dalam menyelesaikan sengketa Pilpres.

“Bagi mereka, obyek sengketa Pilpres adalah hasil Pemilu, dan itu artinya hasil rekapitulasi KPU (Komisi Pemilihan Umum). Meskipun Tim Kuasa Pemohon telah menyampaikan argumen bahwa Hasil Pemilu dalam konteks naskah konstitusi bukanlah semata hasil rekapitulasi suara, tapi menyangkut dua elemen penting, yaitu “Proses Pemilu” dan “Hasil Suara”, namun argumen ini ternyata tak dapat diterima oleh mahkamah,” ujar Fadli dalam pesan singkatnya, Jumat (28/6/2019).

Sementara, sikap kedua, menurut Fadli, umumnya berangkat dari optimisme bahwa mungkin akan ada di antara hakim Mahkamah yang menyimak kegelisahan publik yang berharap agar MK benar-benar bertugas menegakkan konstitusi, bukan sekadar menjadi penjaga undang-undang. Sebab, MK memang punya kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Dan dalam kaitannya dengan Pemilu, tugas konstitusional MK adalah menjaga kemurnian asas Pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Tapi tadi malam kita sudah sama-sama mendengar putusan MK. Mereka telah menolak seluruh permohonan tim kuasa hukum kami. Jadi, harapan sebagian masyarakat kepada hakim Mahkamah ternyata bertepuk sebelah tangan,” jelasnya.

Sebagai bagian dari BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandi, juga sebagai salah satu pimpinan Partai Gerindra, Fadli mengaku kecewa karena bukti-bukti kecurangan tidak satupun diterima Mahkamah. Meski begitu, dia tetap menghormati keputusan MK.

“Tentu saja kecewa mendengar putusan tersebut. Bukti-bukti kecurangan yang kami sampaikan tak satupun yang diterima Mahkamah. Namun demikian, dalam konteks hukum dan ketatanegaraan, saya menghormati putusan tersebut,” tegasnya.

“Tadi malam Pak Prabowo juga sudah menyampaikan pernyataan resmi menghormati putusan tersebut, meskipun keputusan tersebut sebenarnya mengecewakan,” tembahnya.

Fadli menilai pernyataan Prabowo tadi malam itu sangat baik. Pertama, Prabowo mengungkapkan simpatinya atas kekecewaan yang dialami oleh para pendukungnya. Namun, Prabowo juga menyampaikan bahwa bagaimanapun semua harus patuh pada konstitusi. Terkait dengan soal keadilan, Prabowo menyerahkan sepenuhnya soal kebenaran dan keadilan yang hakiki kepada Allah SWT.

Selanjutnya kata Fadli, Prabowo juga mengimbau agar para pendukungnya tetap bersemangat dalam berjuang untuk Indonesia.

“Kita ingin mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Kita ingin mewujudkan Indonesia yang sungguh-sungguh merdeka, merdeka secara politik, merdeka secara ekonomi, dan merdeka secara budaya. Kita ingin kekayaan Indonesia dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin menghentikan mengalirnya kekayaan Indonesia lari ke luar negeri. Semua itu harus tetap diperjuangkan meskipun tidak berada di dalam pemerintahan,” kata Fadli mengutip pernyataan Prabowo.

“Saya kira itu adalah pernyataan seorang negarawan. Sayangnya, bangsa ini telah kehilangan kesempatan dipimpin oleh seorang berkualitas negarawan, bukan ‘salesman’, amatiran, atau politikus yang sering bicara ngawur atau mengancam-ancam anak bangsanya sendiri,” tegas Fadli.

Ke depan, apapun posisinya, Fadli menegaskan kalau semua pihak harus sama-sama menjaga Indonesia.

“Dan untuk menjaga Indonesia kita bisa melakukannya dengan cara membuat lembaga parlemen kita tetap berfungsi. Kita tidak ingin kembali ke zaman otoritarian dan hegemoni kekuasaan Pemerintah yang minus kontrol. Itu komitmen Gerindra dan Pak Prabowo, menjaga demokrasi untuk Indonesia,” pungkas Fadli.

 

Sumber