Gerindra Minta Anies Investigasi Sebuah Apartemen dan Mall di Jakarta Barat

Gerindra Minta Anies Investigasi Sebuah Apartemen dan Mall di Jakarta Barat

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade meminta Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno, mengambil tindakan tegas terhadap keberadaan Mall dan Apartemen St Moritz Puri Indah, Jakarta Barat.

“Dari informasi beredar yang kami dapatkan, mall di apartemen ini dindikasikan banyak melakukan pelanggaran,” tegas Andre kepada wartawan, Kamis (9/11/2017).

Menurut dia, keberadaan Mall di Apartemen St Moritz sudah mendapatkan perintah bongkar untuk Jembatan Penghubung Mall dari instansi terkait karena menyalahi aturan yang ada.

 Perintah bongkar ini disertai dengan penyegelan di bagian depan Mall di apartemen tersebut. Hanya saja, hingga sekarang Mall di apartemen tetap berjalan alias beroperasi seakan-akan tidak melakukan pelanggaran apa-apa.

Yang memprihatinkan, menurut Andre, tanda penyegelan pada salah dua buah tiang Jembatan Mall apartemen tersebut belakangan tertutup oleh tanaman yang berada di areal Mall. Peringatan terhadap pelanggaran sendiri diketahui telah diberikan sejak tahun 2014 silam.

“Sampai kini tidak jalan, bahkan segelnya ditutup oleh tanaman. Pemprov DKI harus mengambil sikap tegas, jangan hanya berani ke warga Akuarium, warga Bukit Duri, bangunan yang melanggar aturan juga harus ditindak tegas,” kata Andre.

Andre mengingatkan Pemprov DKI tidak boleh kalah dengan pengusaha. Seluruh warga Jakarta tanpa kecuali harus tertib dan taat pada aturan hukum yang berlaku.

Ia juga menyampaikan kekhawatirannya Mall di apartemen bisa tetap beroperasi karena dugaan adanya upeti ke oknum-oknum tertentu di Pemprov DKI.

“Ini soal penegakan hukum, Anies harus bisa menjaga wibawa Pemprop DKI, masa kalah sama konglomerat dan menafikkan kepentingan warga Jakarta lainnya,” ucapnya.

Selain meminta Gubernur Anies, Andre juga meminta Pimpinan Komisi D DPRD DKI Jakarta, khususnya kepada Iman Satria sebagai pimpinan Komisi D dari Fraksi Gerindra, untuk melakukan hal serupa.

Yakni menginvestigasi ini kenapa apartemen St Moritz tetap beroperasi padahal sudah dilakukan penyegelan.

“Jangan sampai aturan bengkok-bengkok, sudah cukup kita belajar dari perizinan reklamasi. Bagaimana aturan dibengkokkan untuk kepentingan konglomerat. DPRD DKI juga harus turun tangan,” demikian Andre Rosiade.

 

Sumber


Insya Allah Gerindra Bersama Kita

Insya Allah Gerindra Bersama Kita

Partai Gerindra beri sinyal akan kompak bersama Demokrat dan PAN dukung Deddy Mizwar di Pilgub Jabar 2018. Selain itu partai berlambang burung Garuda ini juga membidik posisi calon wakil gubernur.

Menanggapi hal itu, Deddy Mizwar tidak mempermasalahkan bila Gerindra ingin gabung dengan PAN dan Demokrat untuk mendukungnya di Pilgub Jabar. Bahkan dia tidak mempermasalahkan bila Gerindra akan menyodorkan nama kader untuk mendampinginya.

“Yah enggak apa-apa kan hak (kalau mau gabung dan menyodorkan nama untuk posisi wakil),” kata Deddy, saat ditemui, di kawasan Jalan Cihapit, Kota Bandung, Kamis (9/11/2017).

Saat ini Deddy tengah intens berkomunikasi dengan Demokrat, PAN dan PKS. Ke tiga partai ini disebut-sebut bakal segera memberi surat keputusan (SK) dukungan untuk Deddy maju di Pilgub Jabar 2018.

Deddy juga menyebut, bila ke tiga partai ini bakal menjadi koalisi inti yang akan mendukungnya dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Untuk posisi wakil dia serahkan kepada pimpinan partai masing-masing untuk membahasnya.

“Insya Allah sekarang yang sedang bergulir kan Demokrat sudah komunikasi dengan PKS. Kalau PAN kan sudah jelas. Insya allah ini akan jadi koalisi inti. Insya Allah Gerindra juga bersama-sama kita,” ucap Deddy.

Diberitakan sebelumnya, Gerindra memberi sinyal akan bersama PAN dan Demokrat mengusung Deddy Mizwar. Partai pimpinan Prabowo Subianto juga membidik posisi wakil.

“Kalau Demokrat Final untuk memutuskan Pak Demiz (sapaan Deddy) dan diusulkan ke poros baru, Gerindra tetap akan terima,” kata Ketua DPD Gerindra Jabar Mulyadi.

 

Sumber


Gerindra Minta Keputusan MK Soal Penghayat Kepercayaan di KTP-KK Tak Jadi Perdebatan

Gerindra Minta Keputusan MK Soal Penghayat Kepercayaan di KTP-KK Tak Jadi Perdebatan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, meminta putusan Mahkamah Konstitusi ‎(MK) tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK), tak jadi perdebatan.

“Memang kita mengakui selain beragama ada aliran kepercayaan. Nggak apa-apa kalau sudah jadi keputusan MK kita nggak bisa berdebat lagi,” kata Riza saat dihubungi wartawan di Jakarta. Rabu (8/11/2017).

 Menurutnya dengan adanya putusan MK ini, mau tidak mau pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus mengakomodir setiap aliran kepercayaan dalam kolom agama di KTP.

“Nggak masalah (ditulis di KTP), abis gimana lagi udah keputusan MK ada aliran penganut kepercayaan,” kata Riza.

Ketua DPP Partai Gerindra itu meminta pemerintah harus segera memikirkan langkah selanjutnya pasca keputusan ini.

Sementara Komisi II, siap membicarakan langkah selanjutnya bersama pemerintah terkait revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

“Kedepan kita revisi soal agama dan kewarganegaraan. Dibuat revisi UU nya supaya lebih kuat,” kata Riza.

Diberitakan sebelumnya, MK mengabulkan gugatan atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Setelah disahkan penganut aliran kepercayaan selain enam agama resmi yakni Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu, bisa dicantumkan dalam kartu kependudukan.

 

Sumber


Gerindra Gelar Fit and Proper Tes Bacabup-Cawabup

Gerindra Gelar Fit and Proper Tes Bacabup-Cawabup

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra menggelar kegiatan fit and proper tes untuk 42 bakal calon bupati (bacabup) dan bakal calon wakil bupati (bacawabup) dari 10 kabupaten penyelenggara pilkada serentak 2018.

Kegiatan dilaksanakan selama dua hari yakni tanggal 7-8 Nopember 2017 di lokasi Sekolah Lapang Nekamese, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.

 Pantauan Pos Kupang, Selasa (7/11/2017), kegiatan dibuka Ketua DPD Gerindra NTT, Ir. Esthon L Foenay dihadiri juga Ketua DPP Gerindra, Fari Francis, Wakil Sekjen DPP Gerindra, Udi Sundoro, Ketua panitia, Gabriel Beri Bina.

Informasi dari Gabriel Beri Bina menyebutkan, kegiatan diatur bertahap dimana tahap pertama diikuti para bacalon wilayah NTT II (Timor, Rote dan Sumba) tanggal 7 Nopember dan tahap kedua untuk bacalon dari wilayah NTT I (Flores dan Alor).

Kegiatan fit and proper tes menghadirkan tim penguji dari DPP dan akademisi beberapa perguruan tinggi di Kupang.

 

Sumber


Gerindra akan Pecat Kadernya Jika Terlibat Narkoba

Gerindra akan Pecat Kadernya Jika Terlibat Narkoba

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan partainya akan memecat kadernya yang menduduki kursi Wakil Ketua Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali berinisial JGKS apabila terbukti menggunakan narkoba. “Kami tidak menolerir perilaku anggota kami yang melanggar hukum. Siapapun termasuk Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali jika terbukti melanggar hukum akan diberhentikan secara tiga rangkap,” kata Sufmi Dasco di Jakarta, Ahad (5/11).

Dia mengatakan, JGKS akan diberhentikan secara tiga rangka apabila terbukti melanggar hukum. Ketiganya yakni sebagai anggota partai, sebagai anggota DPRD dan sebagai pengurus partai.

Menurut dia, Majelis Kehormatan Partai Gerindra akan mencari informasi ke Bali untuk kemudian memutuskan langkah-langkah berikutnya. “Kami tidak akan memberikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan. Kami persilakan dia mengurus sendiri masalah hukum yang dia hadapi,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, Gerindra mendukung pihak Kepolisian yang menjalankan tugasnya dan menyerahkan sepenuhnya persoalan hukum tersebut kepada pihak Kepolisian. Dia berharap yang bersangkutan bisa diproses berdasarkan alat-alat bukti yang ada sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. “Partai Gerindra adalah partai kader, kami tidak pernah takut kehilangan kader yang melakukan pelanggaran hukum,” katanya.

Selain itu, dia juga menyerukan kepada anggota dan pengurus Gerindra di Bali untuk tetap tenang dalam melakukan kerja-kerja organisasi kepartaian dan biarkan persoalan tersebut diurus oleh aparat penegak hukum. Sebelumnya, anggota Kepolisian Resor Kota Denpasar menggrebek rumah Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali dari Fraksi Partai Gerindra di Jalan P Batanta No.70, Desa Dauh Puri, Denpasar Barat, pada Sabtu (4/11).

Dalam penggeledahan yang dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Denpasar Kompol Wayan Arta Ariawan beserta tim dari Polresta Denpasar serta Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, aparat antara lain menemukan tas hitam, paket narkoba jenis sabu-sabu siap edar beserta alat isap, senjata api dan sejumlah senjata tajam. Polisi masih menyelidiki asal narkoba dan senjata api yang ditemukan di kediaman rumah anggota dewan itu.

Dalam perkembangannya, aparat Kepolisian Resor Kota Denpasar masih memburu Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali berinisial JGKS atau Mang Jongol yang melarikan diri saat polisi menggerebek rumahnya karena menduga dia menggunakan narkoba.

 

Sumber


746 Pages123...10...Last »