Fadli Zon Tegaskan Prabowo Subianto Bukan Militer Lagi

Fadli Zon Tegaskan Prabowo Subianto Bukan Militer Lagi

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan Prabowo Subianto berkomintmen mengikuti pemilihan presiden 2019 (Pilpres 2019). Hal itu, kata Fadli, untuk menunjukkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu tunduk kepada supremasi sipil.

“Pak Prabowo kan bukan militer lagi, dia sudah purnawirawan, dia sipil dari puluhan tahun yang lalu,” kata Fadli, seusai pembukaan musyawarah nasional Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAKAMMI) di Hotel Royal Kuningan, Sabtu, 3 Februari 2018.

Fadli mengatakan tidak masalah dengan manuver Presiden Joko Widodo yang melibatkan banyak purnawirawan TNI. Dia mengtakan partainya juga memiliki wadah untuk para purnawirawan yang ingin terjun ke politik. “Namanya Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya,” ucap Wakil Ketua DPR itu.

Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya merupakan organisasi sayap Partai Gerindra yang menampung para purnawirawan TNI yang ingin berpolitik. Fadli beralasan, para purnawirawan tersebut masih sangat bernergi, maka disediakan wadah oleh Partai Gerindra untuk menyalurkan pemikirannya.

Fadli berujar, dalam Pilpres 2019 nanti partainya akan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dia mengklain Prabowo dapat mengubah Indonesia ke haluan yang baru.

Menurut Fadli, saat kampanye pemilihan presiden 2014 lalu, Jokowi menyampaikan 100 janjinya yang akan diselesaikan dalam waktu lima tahun. Namun, Fadli menilai, janji-janji tersebut masih sedikit yang terealisasi. Karena itu, dia menganggap Jokowi lebih baik memimpin satu periode saja.

 

Sumber


Hasil Verifikasi Gerindra memenuhi syarat

Hasil Verifikasi Gerindra memenuhi syarat

Partai Gerindra Kabupaten Tegal dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagai calon perserta Pemilu 2019. Pernyataan itu dibeberkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal saat melalukan verifikasi pengurus partai politik di Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Tegal, Selasa (30/1).

“Partai Gerindra sudah memenuhi syarat,” kata Ketua KPU Kabupaten Tegal, Sukartono, usai melakukan verifikasi.

Dia menjelaskan, verifikasi kepengurusan parpol ini terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Sedangkan syarat lainnya, adanya 30 persen keterwakilan perempuan, status domisili kantor, dan 5 persen keanggotaan parpol yang tersebar minimal 50 persen dari jumlah kecamatan di Kabupaten Tegal, atau tersebar di 9 kecamatan dari 18 kecamatan

“Hasil verifikasi di Partai Gerindra, persebarannya melebihi minimal 50 persen, karena ada 14 kecamatan persebaran anggotanya,” terangnya.

Dia mengemukakan, verifikasi itu dilakukan pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Keputusan MK, yakni parpol peserta Pemilu 2014 meskipun telah diajukan verifikasi faktual sebelum tahun 2012, tapi wajib dilakukan verifikasi lagi. Selain itu, KPU RI juga melakukan perubahan terhadap Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program, dan Jadwal Tahapan Pemilu 2019 menjadi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018. KPU juga merubah Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Verifikasi dan Pendaftaran Parpol Calon Peserta Pemilu 2019 menjadi Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018.

“Jadwal verifikasi dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 30 Januari-1 Februari 2018. Kami awali verifikasi ini di Partai Gerindra,” ujarnya.

Dia mengaku tidak hanya melakukan verifikasi di Partai Gerindra, tapi juga akan melakukan di parpol lainnya di Kabupaten Tegal yang berjumlah 13. Yaitu, PDI Perjuangan, PKB, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Nasdem, PKS, Partai Demokrat, PPP, PBB, PKPI, Partai Garuda, dan Partai Berkarya.

“Masa perbaikan verifikasi tanggal 3-5 Februrai 2018, dan verifikasi hasil perbaikan dilaksanakan tanggal 6 Februrai 2018,” bebernya.

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tegal, H Fatkhudin Rosyidi bersyukur karena verifikasi kepengurusan parpol bisa berjalan lancar dan telah memenuhi persyaratan. Bahkan, Gerindra melebihi persyaratan sebaran keanggotaan yang disyaratkan KPU. “Syarat KPU hanya 51 anggota, kami penuhi dengan 81 anggota,” katanya.

Fatkhudin menambahkan, Gerindra Kabupaten Tegal menargetkan bisa menang dalam Pilbup Tegal, Pilgub Jateng, penambahan kursi di legislatif dan puncaknya memenangkan Pilpres 2019.

 

Sumber


Gerindra Dukung Anies Libatkan Masyarakat dalam Penggantian Nama Jalan

Dukung Anies Libatkan Masyarakat dalam Penggantian Nama Jalan

DPP Gerindra DKI setuju dengan sikap Gubernur Anies Baswedan menghentikan sosialisasi penggantian nama Jalan Buncit Raya menjadi Jalan AH Nasution. Anies akan melibatkan masyarakat maupun budayawan untuk penggantian nama jalan, meski hal itu tidak tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Tanah, dan Bangunan di DKI.

“Prinsip kita setuju apa yang dilakukan oleh Pak Anies,” kata Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Prabowo Soenirman kepada Okezone, Jumat (2/2/2018).

Menurutnya, Anies tidak ingin memutuskan penggantian nama jalan dilakukan secara sepihak. Karena itu, Prabowo mengatakan, Anies akan melibatkan semua unsur dalam penggantian nama jalan, termasuk di dalam budayawan.

“Gubernur ingin melibatkan masyarakat serta tidak mau sepihak. Jika perlu dengan mengubah keputusan gubernur,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya, Gubenur DKI itu juga akan melibatkan Badan Musyawarah (Bamus) Betawi sebelum mengambil kebijakan mengganti nama jalan. “Semua unsur masyarakat perlu dilibatkan termasuk Bamus Betawi,” ujarnya.

Sebelumnya diketahui, Anies memberhentikan sosialisasi perubahan nama Jalan Buncit Raya menjadi AH Nasution. Anies akan meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk sejarawan, budayawan, maupun ahli tata kota.

Ia menyatakan, pihaknya akan mengubah Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Tanah, dan Bangunan Umum di Daerah Khusus Ibu Kota. Selain itu, nantinya dalam Kepgub tersebut juga akan diatur soal mekanisme pergantian nama, agar pergantian tersebut tidak dapat dilakukan dengan sesukanya. Pasalnya, dalam Keputusan Gubernur itu, tidak dicantumkan bahwa harus melibatkan masyarakat dalam penggantian nama jalan.

 

Sumber


Sri Mulyani Harusnya Memperkembangkan UMKM Bukan Dimatikan

Sri Mulyani Harusnya Memperkembangkan UMKM Bukan Dimatikan

Kebijakan-kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati kembali disoroti kalangan politisi Senayan. Utamanya terkait kebijakan menurunkan batasan omzet Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari saat ini Rp 4,8 miliar per tahun dan memangkas Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) sebesar 1 persen menjadi 0,5 persen.

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan menduga penurunan batasan omzet PKP itu adalah untuk mencegah pelaku usaha besar sengaja merubah usahanya menjadi UKM hanya untuk menghindari pajak. Jika memang benar itu alasannya, maka kebijakan yang tepat adalah melacak identitas dan mengumumkan pengusaha berlaku curang ke publik.

“Pada konteks ini, pemerintah musti melakukan pengawasan ekstra terhadap pengusaha sebagaimana dimaksud,” katanya dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Rabu (31/1).

Untuk itu, ujar politisi Partai Gerindra ini, pemerintah perlu membangun database UKM yang terintegrasi dan kredibel. Jika tidak, maka kebijakan penurunan batas PKP yang serampangan justru akan mematikan UKM yang ada.

Untuk diketahui, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 57 juta. Hanya saja kata Heri, itu tidak terdata secara terintegrasi, sehingga menyulitkan kontrol dan pengukuran yang lebih valid.

“Karena itu saya tak melihat sisi positif dari kebijakan tersebut. Batas omzet Rp4,8 miliar itu sudah proporsional,” imbuhnya.

Penurunan PKP dinilainya justru akan berdampak pada pendapatan bersih UKM. Kemampuan UKM akan mengalami penurunan. Hal itu karena, sebagian pendapatan UKM akan terserap pajak. Padahal, UMKM sesungguhnya sangat perlu ditumbuhkembangkan.

“Terlebih, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61 persen terdiri dari usaha mikro 30,3 persen, usaha kecil 12,8 persen, dan usaha menengah 14,5 persen. Ini adalah potensi yang musti dirawat dan bukan justru dimatikan,” ketusnya.

Untuk itu, menurut Heri, seharusnya malahan batas omset PKP dinaikkan dan tarif diturunkan. Dengan begitu pasti penerimaan pajak bakalan naik karena diindikasikan banyak pengusaha saat ini yang menahan omzet dibawah PKP, jika melebihi PKP, mereka akan kesulitan menyelenggarakan pembukuan keuangannya.

“Banyak UMKM secara omzet lebih dari PKP 4,8 miliar dengan margin kecil, banyak juga UMKM yang omzetnya di atas 4,8 miliar tapi sulit membuat pembukuan karena keterbatasan tenaga pembukuan. Bahkan kalau mereka disuruh membuat pembukuan pun banyak yang bingung atau bahkan tidak mengerti bagaimana membuat pembukuan. Bukan tidak mau membayar pajak, tapi lebih kepada masalah accounting pembukuan, disamping tenaga accounting yang tidak murah,” urainya.

Lebih lanjut Heri Gunawan menyoroti soal pemangkasan PPH UKM yang tadinya sebesar 1 persen menjadi 0,5 persen dari omset maksimal Rp 4,8 miliar setahun. Terkait itu, anak buah Prabowo Subianto ini menyambut baik.

“Ini langkah positif. Itu dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kemampuan berusaha UMKM. Ujungnya, daya saing UMKM akan lebih baik,” akunya.

Diakuinya bahwa selain persoalan efisiensi, efektivitas, dan kemampuan berusaha, sektor UMKM juga terkendala persoalan permodalan. Karenanya, UMKM membutuhkan stimulus berupa akses modal dan pelatihan modal, termasuk stimulus fiskal.

“Kebijakan penurunan PPh UKM akan sangat membantu meningkatkan daya saing UMKM nasional. Dengan begitu, UMKM diharapkan dapat berkontribusi lebih terhadap PDB. Di samping itu, perlu ada upaya guna menaikkan kelas UMKM. Apalagi, mereka terbukti kuat dan terbilang tahan banting ketika krisis ekonomi sehingga perekonomian nasional bisa keluar dari arus perlambatan ekonomi global,” ujarnya.

Meski demikian, Heri Gunawan mengaku menduga bahwa kedua rencana tersebut sangat berkaitan erat dengan target pajak pemerintah yang terlampau tinggi, yakni sebesar Rp1.618 triliun.

“Target pemerintah terlampau amibisius sedangkan potensi penerimaan makin menurun. Rasanya pemerintah sendiri sudah tahu kalau target penerimaan tidak akan tercapai tapi sangat ambisius menetapkan target penerimaan yang akibatnya fiskus pajak mengambil cara yang paling gampang menurut mereka sendiri yaitu mengejar Wajib Pajak yang sudah ada,” tegasnya.

Apalagi, bebernya, lebih dari 70 persen penerimaan APBN bersumber dari pajak. Sementara realisasi penerimaan pajaknya selama ini terus melenceng dari target. Pada sisi lain, pemerintah dihadapkan dengan beban jatuh tempo utang yang kalau ditotal untuk tahun 2018 dan 2019 bisa mencapai Rp810 triliun.

“Ini adalah beban yang nyata dan akan terus berulang. Implikasinya seperti yang kita lihat sekarang menjadi beban rakyat termasuk UMKM,” tutup Heri

 

Sumber


Polri Seharusnya Tolak Usulan Pati Jadi Pj Gubernur

Polri Seharusnya Tolak Usulan Pati Jadi Pj Gubernur

Polri diharapkan tidak terlibat politik praktis dengan menolak usulan dua perwira tinggi (pati) menjadi penjabat (Pj) gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Hal itu dinilai agar tidak merusak profesionalitas Polri.

“Kalau Polri mau profesional dan independen, tidak mau ditarik-tarik dan terlibat politik praktis harusnya berani menolak permintaan Mendagri,” kata Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid kepada Okezone, Kamis (1/2/2018).

Ia menilai, Polri seharusnya dapat menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugasnya melakukan pengamanan di Tanah Air.

“Harusnya Polri terus menjaga dan meningkatkan profesionalisme, bekerja menjaga keamanan dalam posisi sebagai polisi dan bukan sebagai gubernur,” ucap Sodik.

 Ia pun tidak setuju keamanan dijadikan alasan dengan menunjuk perwira tinggi kepolisian aktif menjadi Pj gubernur. Menurutnya, seharusnya struktur kepolisian daerah yang perlu diperkuat untuk menjaga keamanan saat pilkada.

“Untuk kepentingan keamanan tidak usah Polri jadi Plt (pelaksana tugas) gubernur, tapi perkuat jajaran Kapolda,” katanya.

Sebagaimana diketahui, dua nama pati aktif Polri yang diusulkan menjadi pj gubernur pada Pilkada Serentak 2018 yakni Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Mochamad Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin. Iriawan diproyeksikan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat dan Sormin menjadi Pj Gubernur Sumatera Utara.

Diusulkannya dua nama pj gubernur ini disebabkan masa jabatan gubernur yang ada akan berakhir pada Juni 2018. Masa jabatan Gubernur Jabar bakal selesai pada 13 Juni 2018, sedangkan Gubernur Sumut pada 17 Juni.

 

Sumber

 


754 Pages123...10...Last »