Gerindra resmi usung Mulyadi di Pilgub Jabar

dpd

Ketua Umum DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi resmi diusung sebagai kandidat calon kepala daerah untuk berlaga di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018-2018 berdasarkan hasil rapimda partai tersebut, di Sentul, Bogor, beberapa waktu lalu.

“Seluruh jajaran pengurus partai di Jawa Barat mendukung penuh Bapak Mulyadi untuk maju dalam Pilgub Jabar 2018, hal ini atas pertimbangan dan aspirasi pengurus, kader dan simpatisan Partai Gerindra yang ada di Jawa Barat,” kata Sekjen DPD Partai Gerindra Jawa Barat Abdul Harris Bobihoe, ketika dihubungi melalui telepon, Rabu.

Menurut dia, sebagai kader sejati Partai Gerindra, sosok Mulyadi memiliki kapasitas, integritas, dan loyalitas terhadap visi dan misi perjuangan partai.

Selain itu, lanjut Harris, sosok Mulyadi juga merupakan putra daerah yang memahami karakteristik sosio-kultur masyarakat Provinsi Jawa Barat.

“Beliau sosok pemimpin muda yang berintegritas dan kreatif. Kepemimpinan kaum muda merupakan yang dirindukan oleh pemilih Jabar,” kata dia.

Menyikapi keputusan DPD Gerindra Jawa Barat yang mengusulkan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat sebagai kandidat calon kepada daerah di Pilgub Jabar 2018, Pengamat Politik Veri Muhlis Arifuzzaman dari Kantor Konsultan Politik dan Lembaga Survei Konsepindo Research and Consulting menilai positif keputusan itu.

“Ditunjuknya Pak Mulyadi sebagai kandidat pada Pilgub Jabar 2018 menunjukan kesiapan internal partai menyambut kontestasi Pilkada 2018. Bagaimana mau siap ikut kontes, kalau calon dari internal saja tidak ada. Saya kira ini tradisi positif,” kata Veri.

Ia mengatakan siapa pun calon yang diusung Partai Gerindra Jabar pasti akan memberi deterrence effect atau efek gentar, akan menjadi lawan berat siapapun.

“Hal ini bukan semata karena Gerindra merupakan pemenang Pilkada DKI Jakarta yang amat heboh itu, namun ibarat bunga, Gerindra sekarang memang sedang mekar-mekarnya,” kata dia.

Ia menambahkan dalam berbagai survei yang dilakukan oleh lembaganya di berbagai daerah terkait Pilkada serentak 2017 dan menyongsong Pilkada Serentak 2018, Partai Gerindra kebanyakan berada di posisi tiga besar.

 

Sumber


Gerindra Nilai Presidential Threshold Tak Relevan Lagi

gerindra

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari Fraksi Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas menilai, presidential threshold pada Pemilu 2019 tak sesuai dengan konstitusi yakni Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Pasalnya, pada Pemilu 2019 telah diputuskan berlangsung serentak, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Sehingga, akan berimplikasi pada ditiadakannya presidential threshold.

“Sesuai dengan putusan MK bahwa pilpres dan pileg serentak sehingga menjadi tidak relevan adanya PT (presidential threshold),” ujar Supratman kepada Okezone, Rabu (3/5/2017).

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu mengungkapkan, keputusan ada tidaknya presidential threshold dalam Pemilu 2019 akan diputuskan pada Rapat Pansus RUU Pemilu pada 18 Mei 2017 atau setelah Paripurna Pembukaan Masa Sidang ke-V.

Sebelumnya, dalam rekomendasi Panja RUU Pemilu ada tujuh fraksi sepakat keputusan pemilu serentak otomatis berimplikasi pada penghapusan presidential threshold. Sedangkan, tiga fraksi lainnya, PDI Perjuangan, Golkar dan Nasdem berpandangan ambang batas dapat disusun oleh pembuat undang-undang.

“Sampai saat ini masih alot karena ada tiga fraksi yang tetap ingin 20% dan ada tujuh fraksi yang 0%,” ujar Supratman.

 

Sumber


Keputusan Gerindra Bikin Gentar

Pilgub jabar

Keputusan DPD Gerindra Jawa Barat mengusulkan Mulyadi untuk ikut dalam Pilkada 2018  mendatang memberikan efek gentar (deterrence  effect) bagi lawan politiknya.

Begitu dikatakan pengamat politik Veri Muhlis Arifuzzaman dari Kantor Konsultan Politik dan Lembaga Survei Konsepindo Research & Consulting seperti diberitakan RMOLJabar.com, Selasa (2/5).

“Ini bukan semata karena Gerindra merupakan pemenang Pilkada DKI yang amat heboh itu, namun ibarat bunga, Gerindra sekarang memang sedang mekar-mekarnya,” jelasnya.

Menurut Muhlis, dalam banyak survei yang dilakukan pihaknya di berbagai daerah di Pilkada serentak 2017 dan menyongsong pilkada serentak 2018, Gerindra kebanyakan berada di posisi 3 besar.

Karenanya, dia menilai Gerindra sudah siap mengikuti pesta demokrasi warga Jabar tersebut

“Bagaimana mau siap ikut kontes, kalau calon dari internal saja tidak ada? Saya kira ini tradisi positif,” demikian Muhlis

 

Sumber


Ketua Gerindra Jawa Tengah Didukung Maju Pilgub 2018

Ketua Gerindra Jawa Tengah Didukung Maju Pilgub 2018

Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Abdul Wachid didukung para kadernya untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 mendatang. Namun belum diketahui dengan siapa Partai Gerindra akan berkoalisi.

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah sekaligus ketua desk Pilkada, Sriyanto Saputro mengatakan sudah sejak beberapa tahun lalu Gerindra ingin mengusung sendiri calon Gubernur Jawa Tengah. Kemenangan pasangan Anies-Sandi dalam Pilgub DKI Jakarta menjadi pemicu semangat kader di Jawa Tengah.

“Kita siapkan dari kader. Kader yang ada sampai saat ini, Pak Abdul Wachid,” kata Sriyanto di kantor DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Jalan Kanguru Raya, Semarang, Sabtu (29/4/2017).

Dukungan terhadap Wachid, lanjut Sriyanto, sudah mendapat persetujuan dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subiyanto. Wachid didukung sebagai calon Gubernur Jateng, namun belum diketahui siapa yang akan diusung sebagai wakilnya.

“Pak Prabowo saat ke sini sudah mempersilakan. Pak Prabowo berikan wahana sesuai aturan main,” katanya.

Sriyanto mengakui Gerindra tidak bisa maju sendiri dalam Pilgub Jateng sehingga harus berkoalisi. Saat ini Gerindra sudah menjalin komunikasi dengan partai lain terus dilakukan, namun belum ada kepastian dengan partai apa Gerindra akan berkoalisi.

“Gambaran final koalisinya, belum. Penjajagan hampir dengan semua partai,” tegasnya.

Wachid selama ini dikenal sebagai Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI)

Sementara itu Wachid ketika ditanya mengatakan DPD Partai Gerindra Jawa Tengah sebelumnya ikut fokus membantu Anies-Sandi di Pilgub DKI Jakarta. Saat ini, pihaknya akan kembali fokus ke Pilgub Jateng dan segera melakukan deklarasi dukungan.

“Secepatnya (deklarasi), karena kemarin fokus DKI. Ini akan segera deklarasi Jawa Tengah,” kata Wachid.

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan akan mendukung dalam Pilgub Jateng. Ia juga memberikan saran agar lebih mengenal rakyat dan tahu apa yang diinginkan rakyat agar bisa menang dan memimpin Jateng.

“Insya Allah dengan semangat ini saya dukung Pak Wachid untuk berjuang. Kuncinya mengenali dan dekat dengan rakyat,” kata Sandi.

 

Sumber


Maaf Ahok Tak Cukup Obati Luka Hati Umat Islam

Maaf Ahok Tak Cukup Obati Luka Hati Umat Islam

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menyatakan permintaan maaf saja tak cukup untuk mengobati rasa luka hati umat Islam pasca beredarnya Video kampanye Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Di dalam video tersebut tampak sekumpulan warga yang mengenakan peci berbaju muslim. Dibagian belakangnya tampak pula spandung bertuliskan ‘Ganyang China’. Sehingga, Video tersebut dianggap sebagai sebuah upaya menyudutkan umat Islam.

“Saya rasa tidak cukup minta maaf. Ini menurut saya sudah pelanggaran, ini suatu bisa dikategorikan sebagai menyebarkan rasa permusuhan, rasa kebencian,” kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/4).

Wakil Ketua DPR RI ini pun mengamini jika persoalan video kampanye eyang menuai hujatan tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian. Selain itu, ia juga meminta KPI mengusut video tersebut. “Ya mestinya juga dilaporkan kepada pihak kepolisian, dan juga KPI bisa menilai kampanye atau video yang semacam itu kan jelas tidak sesuai dengan aturan yang ada,” pungkas Fadli.

Sebelumnya, Advokad Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan dugaan pelanggaran kampanye Basuki-Djarot ke Bareskrim Mabes Polri, JakartaPusat, Senin (10/4). Tim ACTA datang sekitar pukul 18.04 WIB.

Wakil Ketua ACTA Hendarsam Marantoko mengatakan video tersebut lebih parah dari kasus penodaan agama oleh sebelumnya juga dilakukan oleh Ahok di Pulau Seribu. “Menurut kami, kasus ini lebih parah dari kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok di Pulau Seribu atau yang dikenal dengan kasus Al-Maidah,” kata Hendarsam.

 

Sumber


741 Pages« First...91011...20...Last »