Partai Gerindra Riau Salurkan Bantuan Banjir ke Kecamatan Siak Hulu

Partai Gerindra Riau Salurkan Bantuan Banjir ke Kecamatan Siak Hulu

Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Riau mengantar bantuan untuk korban banjir di Desa Lubuk Siam dan Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Kamis (9/3/2017) sore.

Bantuan berupa beras, mie instan dan roti kering yang dimuat empat mobil ini diantar langsung Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Riau, yang juga anggota DPR RI, Nurzahedi atau Eddy Tanjung didampingi Bendahara DPD, Marjoni Hendri dan sejumlah pengurus.

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Desa Lubuk Siam.”Desa kami mulai direndam banjir sejak Sabtu (4/3/2017), hingga hari ini,” kata Kepala Desa, Amri Jono di Kantor Desa setempat.Amri Jono yang didampingi Sekretaris Desa, Efendrizal beserta sejumlah warga menjelaskan, sekitar 215 kepala keluarga (KK) atau hampir setengah dari total 561 KK warganya terdampak banjir tahun ini.

Amri mengucapkan terimakasih kepada Partai Gerindra Riau yang telah peduli dengan musibah yang menimpa desa mereka. “Pak Eddy Tanjung untuk saat ini satu-satunya anggota DPR hadir di desa kami.Kami berjanji akan segera mendistribusikan kepada semua masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Lokasi kedua yang dikunjungi Partai Gerindra Riau adalah Desa Buluh Cina yang juga masih di Kecamatan Siak Hulu. Saat sampai di lokasi ini rombongan disambut hujan yang cukup deras. Penyerahan bantuan juga dilakukan di tengah temaram senja karena hari sudah menjelang Magrib. Bantuan langsung diserahkan Eddy Tanjung kepada Kepala Desa Buluh Cina, M Ralis T.

Ketua DPD Partai Gerindra Riau, Eddy Tanjung, mengatakan penyerahan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian partai kepada masyarakat Riau yang sedang tertimpa musibah. Menurutnya kepedulian ini rutin dilakukan Gerindra dan dilakukan di sejumlah lokasi Riau.

“Bantuan yang kita salurkan untuk dua lokasi ini lebih dari 1 ton beras dan ratusan kotak mie instan dan roti kering. Semoga bantuan kita ini bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.

 

Sumber


Gerindra Harap Tak Ada Tebang Pilih dalam Kasus E-KTP

ektp

Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid berharap, penegakan hukum kasus dugaan korupsi KTP elektronik atau E-KTP, tidak tebang pilih. Hal ini kata ia, berlaku juga pada sejumlah nama ‘besar’ yang sering disebut dalam kasus yang merugikan uang negara sebesar Rp 2,3 triliun itu.

“Gerindra selama ini meneriakkan agar hukum sama tajamnya kepada semua fihak dan prinsip semua orang sama di muka hukum,” kata Sodik di Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Dengan begitu, dia menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum  E-KTP yang akan masuk pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), 9 Maret besok.

“Gerindra selalu berpegangan pada supremasi hukum biar saja proses hukum berjalan,” ucap Sodik.

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya memberi kabar akan ada nama-nama besar yang muncul dalam sidang dakwaan kasus suap E-KTP yang rencananya digelar pada Kamis, 9 Maret 2017.

“Nanti Anda tunggu, kalau Anda mendengarkan dakwaan yang dibacakan, Anda akan sangat terkejut,” kata Agus usai rapat di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Jumat 3 Maret 2017.

KPK telah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi proyek E-KTP. Kedua tersangka itu adalah mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman.

Kedua tersangka tersebut akan disidang dengan satu dakwaan. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, berkas perkara atas terdakwa Sugiharto sebanyak 13 ribu lembar berkas. Sedangkan untuk terdakwa Irman, KPK mencapai 11 ribu lembar.

“Untuk terdakwa Sugiharto, berkas yang kita sampaikan sekitar 13.000 lembar, dan jumlah saksi 294 orang dan 5 ahli dan dokumen lain terkait proses penyidikan. Terdakwa Irman berkas sekitar 11,000 lembar jumlah saksi 73 orang dan 5 ahli,” papar Febri di Gedung KPK Jakarta Selatan, Rabu, 1 Februari 2017.

 

Sumber


Gerindra Tak Sependapat dengan Survei TII yang Sebut DPR Terkorup

Gerindra Tak Sependapat dengan Survei TII yang Sebut DPR Terkorup

DPR mendapat predikat sebagai lembaga terkorup dalam survei Transparency International Indonesia (TII). Wakil Ketua F-Gerindra DPR Sufmi Dasco Ahmad dengan tegas menolak predikat tersebut.

“Soal kritik membangun oke, tapi kalau sebagai terkorup nggak sependapat. Prosentase nggak semua, kalau prosentase ya kecil,” ujar Dasco saat dihubungi, Rabu (8/3/2017).

Dasco berpendapat tidak semua anggota DPR melakukan praktik korupsi. Ia menjelaskan masih banyak anggota DPR yang berkontribusi memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Ada 560 anggota DPR, kalau semua dipukul rata, kan kasihan. Padahal dari 560 anggota itu juga banyak yang berkarya yang kemudian bekerja membawa amanah sebagai anggota legislatif memperjuangkan aspirasi konstituen dapil,” ungkap Dasco.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini mengatakan kasus anggota DPR yang terlibat korupsi saat ini sudah menurun. Ia menilai hal itu merupakan dampak program KPK yang gencar memberantas korupsi.

“Semakin giatnya KPK memberantas korupsi, menimbulkan efek jera kawan-kawan anggota, kawan-kawan lebih hati-hati. Kalau dilihat periode sekarang, perkaranya nggak terlalu tinggi, efek penegakan hukum KPK ada manfaatnya,” tutupnya.

Survei oleh Global Corruption Barometer (GCB) yang disusun TII itu memperlihatkan 65% masyarakat Indonesia menganggap level korupsi meningkat dalam 12 bulan terakhir.

Hasilnya menunjukkan sebagian besar masyarakat menempatkan DPR di peringkat pertama lembaga negara yang dianggap paling korup, diikuti birokrasi pemerintah, dan DPRD.

 

Sumber


Partai Gerindra akan Gelar Seleksi Terbuka

Partai Gerindra akan Gelar Seleksi Terbuka

Partai Gerindra memutuskan akan mengelar seleksi terbuka untuk menentukan figur atau kandidat kepala daerah yang akan diusung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB tahun 2018 mendatang.

Dengan pola tersebut, diharapkan bisa diperoleh figur terbaik yang layak diusung Partai Gerindra. Demikian ditegaskan Ketua DPD Parta Gerindra NTB, H. Wilgo Zainal, S.E., saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 7 Maret 2017 malam.

Ia menjelaskan, keputusan untuk menggelar seleksi terbuka tersebut sesuai dengan petunjuk dari DPP. Supaya Partai Gerindra tidak salah memilih figur yang akan diusung pada Pilkada NTB mendatang. “Keputusan ini sesuai petunjuk dan perintah dari DPP. Dan, memang DPP sudah memberikan mandat kepada DPD untuk menentukan figur calon kepala daerah yang akan diusung nanti,” terangnya.

Seleksi terbuka sendiri akan dimulai pada Bulan April mendatang atau paling lambat Bulan Mei. Dimana semua tokoh masyarakat, tokoh politik maupun yang lain boleh mendaftar untuk mengikuti seleksi terbuka ini. Baik itu mendaftar untuk diusung sebagai calon Gubernur maupun calon Wagub.

Termasuk juga kader Partai Gerindra sendiri, tidak dilarang untuk ikut dalam seleksi tersebut. “Terpenting bisa memenuhi persyaratan yang diatur. Dan, semua punya peluang yang sama. Baik itu kader Partai Gerindra sendiri maupun dari luar kader Partai Gerindra,” tambahnya.

Seleksi tersebut lanjut Wilgo bukan hanya untuk Pilkada NTB saja. Tetapi juga untuk kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada. Seperti Pilkada Lombok Barat (Lobar), Lombok Timur (Lotim) maupun Kota Mataram. “Jadi proses seleksinya akan terkonsentrasi. Untuk Pilkada NTB sekaligus untuk pilkada kabupaten/kota lainnya,” terangnya.

Disinggung kabar kalau Partai Gerindra sudah ada komitmen untuk mengusung H.M. Suhaili, FT., pada Pilkada NTB mendatang, anggota DPR RI asal NTB ini, menegaskan itu  belum pasti. Memang, komunikasi antara Partai Gerindra dengan H.M. Suhaili, FT., sendiri cukup intens. Tetapi belum sampai pada keputusan apakah Partai Gerindra akan mengusung Ketua DPD I Partai Golkar NTB tersebut.

“Kita akui, informasi kalau Partai Gerindra akan mengusung H.M. Suhaili, FT., cukup gencar. Tapi saya pastikan, sampai sekarang ini belum ada keputusan apapun,” tandasnya.

Terlebih dengan adanya seleksi terbuka itu nantinya, tidak ada jaminan kalau Partai Gerindra akan mengusung H.M. Suhaili, FT. Kalau kemudian, pihak H.M. Suhaili, FT., tidak ikut mendaftar dalam seleksi tersebu tersebut. Karena yang akan diusung oleh Partai Gerindra nantinya adalah mereka yang mendaftar dan terpilih dalam seleksi.

“Jadi silahkan buat siapa saja yang punya keinginan untuk maju pada pilkada mendatang dan ingin diusung Partai Gerindra, mendaftarkan diri. Baik itu Pilkada NTB, maupun pilkada kabupaten/kota lainya,” ujarnya.

Dan, pihaknya menjamin semua punya peluang yang sama. Tidak ada yang diberikan keistimewaan. “Hasil seleksi terbuka inilah yang nantinya akan menentukan siapa yang akan diusung oleh Partai Gerindra. Baik untuk Pilkada NTB, Pilkada Lobar, Lotim dan Kota Bima,” pungkas anggota Banggar DPR RI ini.

 

Sumber


Anies-Sandi Kalahkan Ahok-Djarot di Dua Survei, Fadli Zon: Alhamdulillah

Alhamdulillah

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon bersyukur elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang diusungnya, Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi), unggul di dua lembaga survei.

“Ya alhamdulillah, mudah-mudahan bukan hanya (unggul) di survei,” jelas Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2017).

Fadli menambahkan, keunggulan elektabilitas ini diharapkan menular hingga hari pencoblosan putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Pasangan yang diusung Gerindra dan PKS ini akan bertarung melawan pasangan petahana, Basuki T Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot), pada 19 April 2017.

“Mudah-mudahan unggul di tanggal 19 nantinya, tapi saya yakin akan menang,” tegasnya.

Sebelumnya, LSI Denny JA mempublikasikan hasil riset mereka terkait elektabilitas dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Survei digelar sebelum kampanye Pilgub DKI putaran II yakni pada 27 Februari sampai 3 Maret 2017.

Hasil survei menunjukkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengungguli pasangan Ahok-Djarot. Dalam survei ini, pasangan Anies-Sandi unggul dengan angka 49,7% suara sementara Ahok-Djarot 40,5% suara.

Tak hanya itu saja, hasil survei Media Survei Nasional (Median) memperlihatkan elektabilitas pasangan Anies-Sandi unggul dari pasangan Ahok-Djarot. Pasangan nomor urut tiga itu dipilih 46,3% responden. Selisihnya lumayan jauh yakni 6,6% dari elektabilitas Ahok-Djarot yang hanya 39,7%.

 

Sumber


732 Pages« First...91011...20...Last »