Seknas Prabowo-Sandi Laporkan Banyak Komisioner KPU ke DKPP

Ilustrasi penyelenggaraan proses penghitungan suara di Pemilu 2019

Sekretariat Nasional (Seknas) dan Tim Advokasi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendatangi kantor Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Kamis (9/5). Relawan kubu 02 itu melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan beberapa komisioner KPU.

“Kurang lebih sekitar lima orang (dilaporkan),” kata Ketua Tim Advokasi Seknas Prabowo-Sandi Yupen Hadi di Bawaslu, Jakarta, Kamis (9/5).

Nama-nama anggota komisioner KPU yang disebut Yupen antara lain adalah Pramono ubaid, Wahyu Setiawan, Ilham Syahputra dan Viryan.

Selain Ketua dan anggota Komisioner KPU, Yupen juga melaporkan Koordinator Divisi SDM Bawaslu Jakarta Pusat, Roy Sofia Patra Sinaga terkait pernyataan yang mengatakan temuan formulir ribuan C1 yang ditemukan di Menteng untungkan Paslon 02.

“Menurut kami itu prejudice, jadi belum ditelusuri dia udah langsung ngomong kalau ini menguntungkan 02 dan itu palsu, segala macam, akhirnya kan orang-orang nuduh seknas curang,” katanya.

Laporan diterima dengan Nomor 01-09/PP. 01/2019. Mereka meminta pertanggungjawaban terhadap penyelanggara pemilu yang dinilai pihak Yupen ugal-ugalan. Termasuk, banyak petugas KPPS yang meninggal dunia dan yang ia dapat data yang meninggal mencapai 550 orang.

“Ini kegagalan yang harus dimintakan pertanggungjawaban,” katanya.

Yupen dan pihaknya juga membawa bukti berupa pemberitaan media, video, bukti pengakuan-pengakuan dan beberapa bukti aturan hukum. Ia juga mengatakan bahwa KPU dari awal sudah membuat pemikiran yang tidak biasa.

Yupen menjelaskan alasan pelaporan ketua KPU komisionernya karena tidak adanya pembagian tugas serta pembidangan.

“Misalnya mengenai banyaknya KPPS yang meninggal. Ini kan bidang penyelenggaraan, siapa kira-kira yang bertanggung jawab selain ketuanya diminta. Orang yang membidanginya juga harus dimintai pertanggungjawaban, jadi tidak serta merta semua harus ditanggung oleh top manejemennya,” tuturnya.

 

Sumber


Prabowo Temui Elite PKS, Sepakat Buka Data Hitung Suara Internal Pekan Depan

konferensi pers di dpp pks

Pertemuan antara capres Prabowo Subianto dan jajaran elite PKS telah berakhir. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat akan membeberkan hasil penghitungan suara Pilpres 2019.

Prabowo keluar dari gedung DPP PKS yang berada di Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2019), pukul 14.46 WIB. Prabowo didampingi Presiden PKS Sohibul Iman menuju mobilnya.

Namun tak ada penjelasan, baik dari Prabowo maupun Sohibul, terkait pertemuan hari ini. Prabowo langsung masuk mobil, sementara Sohibul hanya memperkenalkan Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP PKS Almuzzammil Yusuf.

Menurut Muzzammil, Prabowo, Sohibul, dan sejumlah elite dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) mendengarkan presentasi dari pakar statistik Prof Soegianto Soelistiono mengenai penghitungan suara Pilpres 2019. Selain itu, Prabowo dan PKS sepakat akan membeberkan hasil penghitungan suara ke publik pada Senin (13/5).

“Kita ada kesepakatan, insyaallah akan ada ekspos dari tim IT yang ada di BPN. Insyaallah mengundang berbagai pakar sehingga insyaallah akan memberikan informasi yang konstruktif, yang positif, yang sahih beberapa hari ke depan untuk ada ekspos publik temuan dari BPN terhadap Situng dari KPU dan juga penghitungan internal,” papar Muzzammil seusai pertemuan.

Namun Muzzammil tidak dapat memastikan apakah penghitungan suara yang dilakukan BPN dan PKS itu akan dijadikan dasar gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia hanya menegaskan berani menguji data penghitungan suara yang dilakukan PKS dengan KPU.

“Tentunya kalau ini disampaikan ke KPU, Bawaslu, dan masyarakat, dan apa yang kita sampaikan terbukti kebenarannya tentu akan menjadi rujukan semua pihak karena pemilu luber-jurdil itu amanat konstitusi, rujukan semua pihak. Tinggal diuji aja nanti oleh KPU dan Bawaslu,” ujar Muzzammil.

 

Sumber


Prabowo Dengarkan Masukan Ahli Statistik Pemrotes Situng

Relawan mengentri data dan pindai form C1 hitung cepat berbasis aplikasi SITUNG

Calon Presiden 02 Prabowo Subianto mendatangi DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan pada Rabu (8/5) siang. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf mengatakan kedatangan Prabowo sebatas dalam rangka silaturahim dengan para petinggi dan kader PKS.

Almuzzammil mengatakan, dalam pertemuan ini turut dihadirkan ahli bernama Soegianto. Tujuannya untuk mencocokkan perhitungan C1.

Nama Soegianto Soelistiono sebagai salah satu tenaga pendidik di Universitas Airlangga ramai di dunia maya. Sosok tersebut dibicarakan lantaran kerap kali melancarkan protes Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (Situng KPU) lewat media sosial. Dalam media sosial Facebook, dia kerap dipanggil dengan sebutan ‘Profesor Soegianto’.

Sebelumnya, Soegianto Soelistiono mengunggah protes di laman Facebook-nya, Rabu, 1 Mei 2019. Soegianto yang kerap disebut pakar Informasi Teknologi Unair itu mengklaim menemukan salah input sebanyak 57.794 suara dalam Situng KPU.

“Ini silaturahim saja. Ahli IT beri masukan ke tim IT kami. Tamu hadir Amien, Fuad Bawazier dengan pimpinan PKS ada Pak Sohibul, Pak Hidayat, Pak Sekjen. Mereka ingin minta info ke tim IT kami,” katanya saat menemui wartawan.

Almuzzammil mengklaim Soegianto sebagai ahli statistik yang termasuk Relawan Ganti Presiden. Soegianto bakal memaparkan masukannya terkait proses perhitungan suara terkini. Prabowo dan petinggi BPN diharapkan ikut memberi masukan.

“PKS siap terima masukan,” ujarnya.

Di sisi lain, Almuzzammil enggan merinci pertemuan akan membahas kelanjutan koalisi dengan Gerindra. “Pertemuan ini adalah intinya pada yang bertamunya Profesor Sugianto,” ucapnya.

Terpantau, menantu Presiden ke-2 RI Soeharto itu tiba pukul 13.50 WIB dengan mengenakan pakaian safari. Prabowo diterima kedatangannya oleh Presiden PKS Sohibul Iman, Tifarul Sembiring, Hidayat Nur Wahid beserta petinggi PKS lainnya.

PKS adalah salah satu parpol dalam koalisi Adil dan Makmur yang mengusung Prabowo dan Sandiaga Uno sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2019. Selain PKS, dalam koalisi itu terdapat pula Gerindra, Demokrat, PAN, dan Berkarya. Pasca hari pencoblosan pemilu pada 17 April lalu, beredar kabar retaknya koalisi Adil dan Makmur.

 

Sumber


Gerindra Setuju Usul PKS soal Hak Angket dan Pembentukan Pansus Pemilu 2019

Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan IV DPR, di Kompleks Parlemen

Anggota Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono menyatakan setuju dengan usul Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) soal penggunaan hak angket dan membentuk Panitia Khusus ( Pansus) terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Pemilu) 2019.

“Kami dari Fraksi Partai Gerindra setuju dengan mengadakan atau segera membentuk pansus pemilu,” ujar Bambang dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan IV DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2019).

Menurut Bambang, mekanisme hak angket dan pembentukan pansus sangat penting dalam melakukan investigasi penyelenggaraan pemilu. Sebab saat ini muncul berbagai dugaan terkait adanya kecurangan pemilu.

Di sisi lain, kata Bambang, DPR juga harus mencari penyebab banyaknya anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan panitia pengawas pemilu yang meninggal dunia selama proses penghitungan suara.

“Kami tegaskan kami mendukung adanya Pansus pemilu. Mohon segera dibentuk agar kita bisa (melakukan investigasi) dan ini tidak terjadi secara terus menerus, anggota ini mengalami kecelakaan yang seperti ini,” kata Bambang.

Sebelumnya, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa mengusulkan DPR menggunakan hak angket dan membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Ledia menilai DPR perlu mengevaluasi secara menyeluruh penyelenggaraan pemilu. Sebab, hingga saat ini tercatat sebanyak 554 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan panitia pengawas pemilu yang meninggal dunia.

Ia juga menyoroti persoalan lain selama pemilu, antara lain banyaknya kesalahan input dalam Sistem Penghitungan (Situng) perolehan suara milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu, Ledia menegaskan perlu adanya evaluasi terkait akuntabilitas penyelenggara pemilu.

“Kami juga melihat ada banyak masalah. Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pemilu supaya hal yang sama tidak terulang,” kata Ledia.

 

Sumber


Prabowo Bicara Kecurangan dengan Media Asing, Bagaimana Pemberitaannya?

prabowo

Capres Prabowo Subianto kemarin secara khusus mengundang media asing dan meminta agar dugaan kecurangan Pemilu 2019 disampaikan ke dunia. Lalu, bagaimana pemberitaannya?

Pertemuan Prabowo dengan media asing itu berlangsung di kediaman Prabowo di Jl Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin (6/5/2019). Berdasarkan keterangan dari BPN Prabowo-Sandi, media internasional yang diundang antara lain Reuters, Asahi Shimbun, Bloomberg, AFP, Al Jazeera, NHK, Nikkei, AP, SMH, VOA, dan Anadolu.

Sehari setelahnya, belum banyak media asing yang menulis hasil wawancara dengan Prabowo. Salah satu yang sudah memberitakannya adalah The Strait Times dengan judul ‘Indonesian presidential hopeful Prabowo Subianto calls for data irregularities to be corrected’. Dalam pertemuan itu, Prabowo menyerukan agar kesalahan input data dari TPS diperbaiki.

“Yang kami minta adalah koreksi semua kesalahan. Kami ingin audit IT. Sesederhana itu. Semua salah entri ini harus diperbaiki. Hanya itu yang kami minta,” kata Prabowo seperti dilansir The Strait Times.

“Kami meminta verifikasi dan perbaikan dari semua kesalahan ini. Jika mereka memperbaiki ini sebelum 22 Mei, itu sangat mudah. Kalau mereka serius, kami memiliki banyak pakar. Kami bisa mendapatkan pakar internasional. Tinggal lakukan audit IT yang rasional,” sambungnya.

Prabowo menambahkan, yang dia minta adalah perbaikan kesalahan yang akan menunjukkan komitmen proses demokrasi yang jujur dan benar. Audit oleh pihak ketiga independen yang diterima kedua kubu akan masuk akal.

Jawaban itu disampaikan Prabowo setelah ditanya dalam jumpa pers apakah Prabowo akan mengambil langkah hukum atau meminta pendukungnya turun ke jalan apabila hasil KPU tidak menguntungkannya.

Prabowo mengakui, seusai pengumuman KPU, masih ada langkah hukum berupa gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun dia mengatakan timnya pesimistis keadilan akan terwujud. Setelah bolak-balik ditanya apakah dia akan meminta pendukungnya untuk protes, Prabowo menegaskan bahwa dia bukan diktator.

“Apa pun yang dilakukan rakyat, itu adalah keputusan rakyat. Saya bukan diktator. Saya tidak akan menyuruh rakyat melakukan ini atau itu. Saya tidak akan menyerukan rakyat untuk turun ke jalan, tapi saya yakin mereka akan melakukannya. Karena jika Anda melihat sejarah, rakyat Indonesia bukan kambing. Mereka tidak akan hanya menerima begitu saja,” paparnya.

Prabowo mengatakan bukti kecurangan Pemilu 2019 menumpuk. Seperti ditulis The Strait Times, Prabowo terkesan tidak akan menyerah tanpa perlawanan.

“Kali ini, saya tidak akan menerima hasil kecurangan. Pada 2014, saya sebenarnya tidak menerima (hasilnya) dalam hati. Tapi demi kebaikan negara, saya menerimanya. Saya datang ke pelantikan, saya memberi selamat (ke Jokowi),” kata Prabowo.

“Tapi kali ini pelanggarannya terlalu banyak. Jadi ini tidak mungkin. Saya tidak akan menerima pemilu yang curang,” tutupnya.

 

Sumber