Gerindra Hormati Rencana Jokowi Keluarkan Perppu KPK, tapi Belum Tentu Setuju

muzani

Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, partainya menghormati rencana Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) atas Undang-undang KPK hasil revisi.

Menurut Gerindra, hal itu sepenuhnya menjadi wewenang Presiden.

“Pandangan kami itu seluruhnya wilayah eksekutif wilayah Presiden dan kami menghormati hak preogratif Presiden jika dipandang perlu untuk mengeluarkan perppu,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2019).

Muzani mengatakan, jika nanti Presiden benar-benar menerbitkan perppu, tiga bulan setelah dikeluarkan perppu harus mendapat persetujuan DPR.

Namun, sebelum perppu tersebut terbit, DPR tidak bisa mencampuri kekuasaan eksekutif.

Muzani sendiri belum mau berkomentar apakah nanti Fraksi Gerindra akan setuju jika perppu benar-benar diterbitkan.

Sikap Gerindra, kata dia, menyesuaikan dengan langkah yang diambil Presiden.

“Karena perppu ini belum keluar, kami tidak bisa berkomentar, dan tentu saja kami harus membaca isi perppu tersebut jika keluar,” ujar Muzani.

“Pandangan kami baru akan disampaikan pada saat pembahasan atau persetujuan dari dewan,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo akhirnya melunak soal tuntutan mahasiswa dan masyarakat untuk mencabut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi.

Jokowi yang sebelumnya menolak mencabut UU KPK kini mulai mempertimbangkan untuk menerbitkan perppu.

“Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kami, utamanya masukan itu berupa perppu. Tentu saja ini kami hitung, kalkulasi, dan nanti setelah itu akan kami putuskan dan sampaikan kepada senior-senior yang hadir pada sore hari ini,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan Jokowi seusai bertemu puluhan tokoh di Istana Merdeka.

 

Sumber


Sedang Cemas dengan Kondisi Negara, Prabowo: Huru-Hara, Revolusi, dan Perang Saudara

prabowo-subianto

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengakui dirinya sedang cemas dengan kondisi yang terjadi di Negara Indonesia saat ini.

“Saya merasa terus terang saja isi hati saya kecemasan. Saya merasa cemas, saya merasa cemas apa yang sedang terjadi kepada negara kita dan mungkin akan terjadi kepada negara kita,” ujar Prabowo di Hambalang, Bogor, (26/9).

Kecemasan Prabowo ini dipicu setelah mengetahui ciri-ciri negara gagal yang telah dipaparkan oleh Niail Ferguson, seorang sejarahwan dari Inggris. Di mana ancaman sebuah negara berupa inflasi, ledakan penduduk, pengangguran, kesenjangan penghasilan, korupsi, dan radikalisme.

Dan dari ciri-ciri tersebut, Prabowo mengatakan kesemuanya ada di Indonesia. Maka besar kemungkinan, akan terjadi kekacauan di negara tersebut. Tetapi, ia meminta publik untuk tidak salah paham dengan kecemasannya.

“Huru-hara, revolusi dan perang saudara,” ucap Prabowo.

“Saya tidak bermaksud punya niat, nanti (dibilang) Prabowo ini menghasut atau sebagainya, maka saya buka forum terbuka, jangan ada lagi 01 02,” tandasnya.

 

Sumber


Politikus Gerindra: Jokowi Tunjukkan Arogansi Kekuasaan

jokowi

Anggota Komisi III DPR sekaligus Anggota Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Muhammad Syafii menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sama sekali tak mengerti tentang demokrasi selama menjabat sebagai presiden Republik Indonesia. Dia berkaca dari sikap Jokowi dalam menyikapi sejumlah peristiwa.

Hal itu ia sampaikan untuk merespons pernyataan Jokowi yang berkomitmen untuk menegakkan demokrasi di Indonesia.

“Tapi kok itu masih jadi pilihan rakyat. Kita anggota DPR pernah diancam dijemput paksa, itu terjadi di era Jokowi, siapa bilang dia jaga demokrasi? Jokowi enggak ngerti demokrasi,” kata Syafii di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9).

Kritikan keras Syafii lontarkan kepada Jokowi itu bukan tanpa alasan. Dia bercermin pada tindakan represif aparat keamanan terhadap mahasiswa yang berdemonstrasi menolak sejumlah rancangan undang-undang kontroversial belakangan ini.

Salah satunya yakni tewasnya dua mahasiswa dari Universitas Halu Oleo Kendari, Randy (21) dan Yusuf Kardawi (19) usai terlibat bentrok antara mahasiswa dengan polisi di gedung DPRD Sultra.

Syafii juga menyinggung kembali aksi represif aparat keamanan di sekitar Kantor Bawaslu, Jakarta pada 21-22 Mei lalu. Kala itu, banyak masyarakat yang menjadi korban tewas dan ditangkap oleh pihak kepolisian.

Diketahui, Mabes Polri pernah memastikan empat dari sembilan korban jiwa dalam aksi kerusuhan 22 Mei meninggal akibat terkena peluru tajam.

“Kemudian [Jokowi] jaga demokrasi, demokrasi apa yang dijaga? Kebebasan berpendapat? Sejak 21-22 Mei ditembak-tembaki juga. Ditangkapi. Dia menunjukkan arogansi kekuasaan,” kata Syafii.

Syafii menegaskan bahwa aksi melakukan demonstrasi merupakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang. Sudah menjadi kewajiban polisi pula untuk mengawal proses demonstrasi agar berjalan aman.

Bukan sebaliknya dengan bertindak represif terhadap mahasiswa atau elemen masyarakat lain ketika menyampaikan pendapat.

“Ini sikap yg harus dievaluasi oleh pemerintah kita, karena ini sudah abuse of power. Kita ingatkan kepada Kapolri untuk bertindak tegas terhadap anggotanya, harus berpedoman pada perundang-undangan, jangan sikap emosional, karena ini kepentingan bangsa dan negara,” kata dia.

Aksi unjuk rasa terjadi di berbagai daerah sejak Senin lalu (23/9). Umumnya, massa demonstran menyuarakan penolakan pengesahan RKUHP serta rancangan undang-undang lain yang bermasalah.

Unjuk rasa dilakukan di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Malang, Medan, Palembang, Makassar dan kota lainnya.

Banyak demonstran yang ditangkap. Korban luka pun berjatuhan. Baik dari polisi mau pun kalangan pendemo.

Presiden Jokowi lalu angkat suara. Dalam kesempatan bertemu dengan sejumlah tokoh nasional di Istana Negara, dia meyakinkan bahwa demokrasi akan terus ditegakkan.

“Jangan sampai Bapak, Ibu sekalian ada yang meragukan komitmen saya mengenai ini (menjaga demokrasi),” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (26/9).

Sejauh ini korban tewas dari kalangan mahasiswa juga sudah ada. Mereka adalah mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari Randy (21) dan Muh Yusuf Kardawi (19) saat bentrok dengan aparat di Kendari pada Kamis.

 

Sumber


Gerindra: Jika Terbukti Polisi Tembak Mahasiswa Kendari, Harus Dipecat

muhammad syafi'i

Anggota Fraksi Gerindra DPR RI Muhammad Syafi’i atau yang akrab disapa Romo Syafi’i mengaku prihatin dengan sikap represif aparat kepolisian dalam menangani aksi demonstrasi. Rasa prihatin juga ia sampaikan atas penembakan mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Anggota Komisi III DPR RI ini menilai, jika yang melakukan penembakan mahasiswa di Kendari adalah polisi, maka personel tersebut jelas harus dipecat.

“Untuk penembakan itu ada SOP-nya, tembakan peringatan, untuk membuat mereka tak melakukan tindakan anarkistis. Bila tanpa tembakan peringatan, lalu tiba-tiba menembak, polisi itu harus dipecat. Kapolri bertindak tegas untuk meredakan emosi masyarakat terhadap yang melanggar UU itu,” kata Romo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9)

Selain itu, Romo khawatir dengan sikap kepolisian yang akhir-akhir ini terbilang represif. Bahkan, lanjut dia, sikap represif ini sudah tercermin sejak aksi 21-22 Mei lalu di depan Bawaslu.

“Itu juga korban cukup banyak, kemudian hari ini penolakan perundang-undangan korban juga ada. Ini sikap yang harus dievaluasi oleh pemerintah kita, karena ini sudah abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan),” ujarnya.

Lebih jauh, Politikus Gerindra itu berpandangan, dengan tindakan represif aparat itu, negara Indonesia telah bergeser dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Sehingga, dia meminta Presiden Jokowi segera melakukan evaluasi.

“Saya sudah lama mengatakan Indonesia sedang bergeser dari negara hukum ke negara kekuasaan. Dan itu sudah berlangsung cukup lama, dan ini memang harus dievaluasi,” tandasnya.

Sumber


Gerindra Minta Kapolda Tindak Tegas Anggota yang Pukuli Mahasiswa

demo

Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Agus Andrianto, diminta untuk melakukan tindakan tegas kepada anggota yang melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa saat unjuk rasa dan berakhir bentrok di depan Gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa lalu, 24 September 2019.

Hal itu diungkapkan Ketua DPD Gerindra Sumut, Gus Irawan Pasaribu didampingi Sekretaris Robert L. Tobing kepada wartawan di Medan, Jumat 27 September 2019. Ia menyesalkan sikap ‘brutal’ dipertontonkan, saat mengamankan sejumlah mahasiswa dalam bentrokan tersebut.

“Untuk itu, kami meminta Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Agus Andrianto untuk menegakkan aturan sesuai ketentuan kepada oknum yang telah bertindak di luar standar operasional pengamanan sebagai pelajaran kepada yang lainnya. Sehingga, hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa mendatang,” kata Gus Irawan.

Ketua Komisi VII DPR itu juga menyatakan prihatin, terkait dengan pemukulan oleh aparat keamanan, justru terjadi di kantor DPRD Sumut, tempat para anggota dewan bertugas bernama Pintor Sitorus.

Dengan itu, DPD Gerindra Sumut meminta agar Kapolda meminta maaf secara terbuka atas tindakan represif yang dilakukan anggotanya, karena menimbulkan korban di kalangan mahasiswa dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

“Semoga apa yang terjadi saat ini, tidak berulang di kemudian hari. Karena, kami memahami bahwa institusi Kepolisian adalah institusi yang mengayomi seluruh anak bangsa di negeri ini,” tutur Gus Irawan.

 

Sumber