Lonceng Kematian Politisi ‘Katrolan’

Lagi-lagi MK menciptakan terobosan dalam kehidupan berdemokrasi. Rekrutmen wakil rakyat yang selama ini bertumpu pada pola nomor urut sesuai selera parpol, kini tak berlaku lagi. Para politisi ‘katrolan’ dan senior terpaksa saling berebut suara terbanyak.

Dengan aturan baru ini, tak hanya kader katrolan saja yang terdesak. Elit politik gaek pun merasa terancam. Wajah-wajah lama kerap menghiasi nominasi anggota DPR pada nomor urut jadi. Sedangkan politisi junior biasanya harus sabar antre di nomor urut besar, kecuali segelintir kelompok yang harus dikatrol.

Namun, Mahkamah Konstitusi, dalam amar putusan mengenai uji materi UU Pemilu 23 Desember kemarin, membatalkan pemberlakuan pasal 214 huruf a, b, c, d dan e. Pasal tersebut dianggap hanya menguntungkan para caleg yang berada di nomor urut jadi yakni 1, 2, dan 3. Sedangkan, caleg yang berada di nomor urut buntut meski mendapatkan suara terbanyak, tapi perolehan suaranya itu diberikan kepada nomor urut jadi.

Hakim konstitusi Arsyad Sanusi menjelaskan, pasal 214 huruf a, b, c, d, e yang menentukan pemenang adalah yang memiliki suara di atas 30 persen dan menduduki nomor urut lebih kecil adalah inskontitusional, bertentangan dengan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Pasal tersebut dinilai tidak adil karena mengandung standar ganda yang memaksakan pemberlakukan hukum yang berbeda dalam kondisi yang sama.

“Yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing caleg,” kata Arsyad.

KPU sendiri mengaku siap untuk menjalankan putusan MK. Rujukan hukum ini nantinya akan dijadikan KPU sebagai payung dalam menjalankan pemilu.

“KPU akan mengacu dan melaksanakan putusan MK. Itu tidak akan mempengaruhi kerja-kerja KPU,” ujar anggota KPU Andi Nurpatti.

Tanggapan parpol pun beragam. Sebagian mengaku tidak mempermasalahkan putusan sidang yang dipimpin Mahfud MD tersebut. Partai Demokrat misalnya menyambut baik putusan tersebut.

“Partai Demokrat termasuk konsisten mendukung penetapan calon terpilih dengan model suara terbanyak,” ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum kepada INILAH.COM.

Anas menambahkan kebijakan internal partai sudah menetapkan para caleg yang akan terpilih harus berdasarkan suara terbanyak. “Dengan keputusan MK tersebut membuat dasar hukum suara terbanyak menjadi kian kuat dan pasti,” cetus mantan anggota KPU itu.

Hal senada juga dilontarkan Partai Amanat Nasional (PAN). Sekjen DPP PAN Zulkifli Hasan mengaku bersyukur keluarnya putusan tersebut. Sebab, pihaknya sudah sejak lama menginginkan caleg suara terbanyak yang seharusnya melenggang ke kursi legislatif.

“Kita baru merayakan syukuran bahwa yang disuarakan PAN selama ini dikabulkan MK,” ujar Zulkifli.

Partai yang selama ini disebut moderat, PKS, malah memberi tanggapan lain. Partai bernomor urut delapan ini menilai putusan itu bisa memicu konflik jika KPU tidak segera mengeluarkan aturan terkait.

“Suara terbanyak bisa menimbulkan persaingan sesama caleg dalam satu partai. Nanti sesama anggota bisa saling mengugat mengenai hasil suara,” kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq.

Apalagi, kata dia, masalah lain yang mungkin timbul adalah jika pemilih hanya menyontreng tanda gambar partai dalam kertas suara. Tidak jelas suara tersebut akan jatuh kemana, apakah ke caleg nomor urut pertama, kedua, atau ketiga.

“Harus ada peraturan KPU yang mengatur hal-hal itu. KPU jangan terlambat melakukan sosialisasi,” tegasnya.

Di satu sisi, putusan MK memang menyesakkan dada para elit sepuh yang terbiasa enak-enakan menerima limpahan suara. Tetapi di sisi lain, sikap MK itu memberi peluang bagi caleg-caleg muda untuk memaksimalkan masa kampanye. Setidaknya harapan untuk dapat memenangi kompetisi terbuka lebar.

Mau tidak mau, putusan MK ini memang memberi dampak pada regenerasi figur politisi. Akselerasi terhadap proses regenerasi tentu sangat diharapkan dapat terjadi. Impiannya, bukan wajah itu-itu lagi yang duduk di kursi legislatif.(Inilah.com)


Prabowo-Titiek Mesra Saat Melayat

Meninggalnya ibunda Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dora Sigar, membuat mantan istri Prabowo, Siti Hardijanti atau Mbak Titiek ikut melayat. Bahkan keduaya masih terlihat hangat dan mesra.

Sejak tiba di rumah duka Jl Metro Kencana IV, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Titiek langsung disambut Prabowo dan adiknya Hashim Djojohadikusumo. Salam cium pipi kanan dan kiri keduanya langsung bertemu. Senyuman juga masih tertebar pada kedua mantan pasutri ini. Bahkan hingga hendak pulang, Prabowo menghantar hingga mobil tanpa rasa canggung.

“Titik katanya mau ke Paris yah,” kata Prabowo sembari berjalan menghantarkan mantan istrinya ini pulang. Kemudian disambut anggukan dan jawaban “Iyah.”

Prabowo dan Titiek kemudian terlibat percakapan kecil hingga menuju pagar halaman rumah Prabowo. Kemudian salam cipika-cipiki kembali mengiringi perpisahan kedua mantan pasutri ini, hingga Titiek memasuki mobil VW Carravelle warna hitam yang sudah menunggu di depan pagar.

Saat ditanya komentarnya tentang ibunda Prabowo, Titiek enggan memberikan. “Ngga usah yah, sudah malam,” ujar Titiek. Prabowo pun juga menimpali “Ngga usah-ngga usah, sudah-sudah,” ujar Prabowo sambil menutup pintu mobil.

Sebelumnya, keluarga Cendana, Bambang Trihatmojo juga melayat ke rumah duka. Suami artis Mayangsari yang memakai kemeja biru kotak-kotak ini tiba pukul 22.41 WIB. Begitu juga capres PBR Rizal Ramli yang tiba pukul 22.54 WIB dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin. Bambang Tri meninggalkan rumah duka pukul 23.00 WIB. Tidak ada statement yang keluar dari putra mantan presiden Soeharto ini. Dia hanya bersalaman dengan Hashim dan langsung masuk ke mobilnya. (Inilah.com)


KPU Siap Tetapkan Caleg dengan Suara Terbanyak

Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan sistem nomor urut dan menggunakan sistem suara terbanyak untuk menentukan calon legislatif di pemilu 2009.

“KPU harus laksanakan keputusan MK,” ujar anggota KPU Andi Nurpati di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2008).

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, menurut Andi, KPU akan mengacu pada keputusan MK.

“Penentuan Anggota DPR, DPD dan DPRD harus mengunakan suara terbanyak, tidak lagi melihat nomor urut, ” jelasnya.

Menurut Andi, keputusan MK tidak akan menggangu kinerja KPU dalam penyelenggaraan pemilu. “Tidak akan menggangu, karena baru akan ditetapkan pada pleno penetapan calon terpilih,” tegasnya.

MK telah mengabulkan permohonan uji materi UU 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum pasal 214 huruf a, b, c, d, e mengenai sistem nomor urut, dengan demikian penentuan calon legislatif harus mengacu pada putusan MK dengan menggunakan suara terbanyak. (Detik.com)


MK Putuskan Suara Terbanyak Caleg

Caleg yang bertarung di Pemilu 2009 kini tak bisa berleha-leha lagi. MK menghapus sistem nomor urut dalam UU Pemilu dan penetapan caleg terpilih kini berdasarkan suara terbanyak.

Demikian putusan MK atas uji materiil UU 10/2008 tentang Pemilu pasal 214 huruf a, b, c, d dan e.

“Menimbang bahwa dalil pemohon beralasan sepanjang mengenai pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU 10/2008 maka permohonan pemohon dikabulkan,” kata Ketua MK Mahfud MD saat membacakan putusannya di gedung MK, Jakarta, Selasa (23/12).

Dalam putusannya MK menilai, pasal tersebut hanya menguntungkan para caleg yang berada di nomor urut jadi yakni 1, 2, dan 3. Sedangkan, caleg yang berada di nomor urut buntut meski mendapatkan suara terbanyak, tapi perolehan suaranya itu diberikan kepada nomor urut jadi.

Hakim konstitusi Arsyad Sanusi menjelaskan, pasal 214 huruf a, b, c, d, e yang menentukan pemenang adalah yang memiliki suara di atas 30 persen dan menduduki nomor urut lebih kecil adalah inskontitusional, bertentangan dengan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Pasal tersebut, lanjut Arsyad, tidak adil karena mengandung standar ganda yang memaksakan pemberlakukan hukum yang berbeda dalam kondisi yang sama.

“Yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing caleg,” kata Arsyad.(Inilah.com)


Popularitas Prabowo Kalahkan Megawati

Indonesian Political Marketing Research menemukan Susilo Bambang Yudhoyono masih tetap calon presiden terpopuler untuk 2009. Fakta baru yang menarik adalah, Prabowo Subianto berhasil menyalip Megawati Soekarnoputri di tempat kedua.

Survei dari lembaga riset politik MarkPlus ini menemukan Yudhoyono dianggap 62,8 persen dari 16.800 responden pantas sebagai calon presiden. Jumlah 62,8 persen ini terdiri dari 35,3 persen disebut pertama oleh responden, 18,5 persen secara spontan ketika diajukan pertanyaan dan 9,1 persen ketika dibantu.

Prabowo meraih 45,3 persen dan Megawati 37,7 persen. Namun Megawati lebih banyak disebut pertama yakni 15,2 persen, dibandingkan Prabowo yang hanya 9,2 persen.

Berikutnya baru Sri Sultan Hamengku Buwono X yang mendapat 28,9 persen, Soetrisno Bachir 20,9 persen, Amien Rais 20,1 persen, Wiranto 20,1 persen, Jusuf Kalla 16 persen, Hidayat Nur Wahid 14,4 persen dan Abdurrahman Wahid 11,8 persen.

Survei ini berbasis daerah pemilihan, melibatkan 16.800 responden di 33 provinsi. Responden dibagi berdasarkan kuota jenis kelamin, status ekonomi & sosial dan usia. Tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error 0,75 persen. Survei dilakukan minggu pertama dan minggu ketiga November 2008, namun baru dilansir hari ini, Selasa, 23 Desember 2008, di MarkPlus Instiute of Marketing (MIM) Campus Lantai 3 Segitiga Emas Business Park CBD B01/01, Jalan Prof Dr Satrio Kav 6, Jakarta Selatan. (vivanews)