Akhir Januari, KPU Targetkan Logistik Pemilu Rampung

Mengawali tahun baru, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki target dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Hingga akhir Januari 2009 nanti, KPU menargetkan akan merampungkan produksi logistik pemilu.

“Target yang paling penting yakni produksi logistik pemilu, yang paling penting yaitu surat suara. Targetnya akhir Januari sudah selesai, termasuk di daerah-daerah,” ujar anggota KPU Abdul Aziz saat dihubungi okezone, Jumat (2/1/2009).

Selain surat suara, penambahan kotak dan bilik suara, lanjut Aziz, harus sudah ada dan dikoordinasikan dengan provinsi. Termasuk pengadaan tinta, segel serta peralatan administratif lainnya.

Lebih lanjut Aziz menuturkan, hal penting lainnya yang menjadi target hingga akhir Januari nanti yaitu penyelesaian semua peraturan terkait pelaksanaan pemilu.

“Sejumlah peraturan yang berkaitan dengan pemilu, kami targetkan selesai di Januari ini. Termasuk putusan MK soal pengajuan caleg dengan sistem suara terbanyak,” pungkasnya.(Okezone.com)


KPU-Depdagri Bentuk Tim Penyusun Perppu Surat Suara

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) membentuk tim penyusun draf Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) pemberian tanda surat suara Pemilu 2009.

Tim akan membahas tindaklanjut pertemuan KPU, Presiden, dan DPR yang menyepakati Perppu agar pencontrengan pada surat suara bisa dilakukan pada parpol dan caleg sekaligus. “KPU dan Depdagri sudah sepakat membentuk tim kecil untuk membahas dan menyusun hal-hal yang akan diusulkan untuk Perppu pemberian suara Pemilu 2009. Tim dari KPU itu Pak Sekretaris Jenderal KPU (Suripto Bambang Setyadi). Usulan-usulan untuk Perppu itu juga akan dibahas dalam pleno KPU,” kata anggota KPU Andi Nurpati di Jakarta.

Andi mengatakan tim akan membahas pencontrengan (centang) dan tanda centang yang dihitung sah. “Yang dibahas tim itu pencontrengan yang disulkan untuk Perppu. Apakah nanti ada hal yang berkembang itu nanti tergantung pembahasan tim. Juga akan dibahas apakah nanti bentuknya Perppu atau Perppres. Karena pada pertemuan KPU dengan  Depdagri, usulan yang berkembang bisa Perppu atau Perppres,” ujar Andi.

UU 10/2008 tentang Pemilu Pasal 176 (1) huruf b menyebutkan  pemberian tanda satu kali pada kolom nama parpol atau kolom nomor calon atau kolom nama calon DPR/DPRD. Pada pertemuan KPU, DPR dan Presiden pasal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan banyak surat suara tidak sah. Sebab, pemilih diperkirakan akan banyak memberi tanda ke parpol dan caleg sekaligus sehingga pencotrengan terjadi dua kali pada satu surat suara yang menurut pasal 176 tersebut itu tidak sah.

Apabila Perppu pencontrengan ini telah disahkan KPU akan melakukan revisi Peraturan KPU tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara. Sebab, ujar Andi, dalam Peraturan KPU tersebut menyebutkan hanya sekali mencontreng pada parpol atau nomor urut caleg atau nama caleg yang dinyatakan sah. “Kalau mencontreng dua kali itu tidak sah. Kalau dua kali sah itu yang harus diatur Perppu karena itu bukan kewenangan KPU lagi,” tegasnya.

Anggota Bawaslu Wahidah Suaib mengatakan pihaknya sedang menyusun peraturan untuk pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dan akan memasukkan pencontrengan yang dinyatakan sah. “Kalau mengacu UU Pemilu pencontrengan hanya sekali. Demgan Perppu yang akan diterbitkan pencontrengan bisa dua kali. Implikasinya penghitungan suara akan lama dan pengawasan harus memperhatikan dua tanda itu,” katanya. (Mediaindonesia.com)


Cegah Golput Lewat Aturan

Pemilu 2009 mendatang dihantui potensi tingginya angka golput. Ini terjadi akibat beberapa faktor mulai dari kejenuhan pemilih, perubahan sistem pemilihan, hingga persoalan pencatatan data pemilih. Perlu aturan mendorong partisipasi pemilih ini.

Kekhawatiran ini diungkapkan Dede Mariana, Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah Universitas Padjadjaran. Ia memperkirakan, angka golput ini dapat mencapai setidaknya 40 persen dari total pemilih.

“Ini terjadi akibat Pemilu saat ini masih menekankan prosedur-prosedur berdemokrasi ketimbang yang substansial. Golput merupakan antiklimaks dari kejenuhan rakyat di dalam demokrasi,” ujarnya. Ia mencontohkan, masih banyak anggota masyarakat yang belum merasa mendapatkan manfaat langsung terkait haknya memilih. Akibatnya, terjadi apatisme politik.

Belum lagi, potensi kejenuhan politik yang terjadi di masyarakat. Di Indonesia, jelas Dede, tiap 3 hari itu ada pencoblosan. “Ini bisa membuat masyarakat bosan,” ucapnya.

Di Kota Bandung misalnya, dalam rangkaian Pemilu maupun Pilkada, angka partisipasi pemilih dari tahun ke tahun, setiap event, selalu turun. Terakhir, dalam Pilwakot, sebanyak 33,75 persen pemilih tidak menggunakan haknya.

Potensi golput pun semakin besar dengan adanya perubahan sistem pencoblosan, kini menjadi pencontrengan. Belum lagi, soal database pemilih. Dalam kasus, kerap kali ditemui adanya data pemilih ganda. Untuk itu, selain ketelitian database pemilih, faktor sosialisasi pun menjadi sangat penting. Menurutnya, sosialisasi ini tidak hanya menjadi tugas KPU, melainkan juga pemerintah dan juga partai politik.

Guna mendorong tingginya angka partisipasi pemilih, ia tidak melihat wacana fatwa haram golput oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai solusi. “Sebaiknya, didorong lewat aturan. Seperti di Australia, barangsiapa yang tidak datang ke bilik suara didenda 100 dollar,” ucap Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung ini.(Kompas.com)


Perppu Tak Beralasan, Ganti Desain Surat Suara Lebih Masuk Akal

Keputusan Presiden SBY yang akan menerbitkan Perppu untuk mengatasi kemungkinan adanya pemberian suara yang salah akibat memberi tanda dua kali atau lebih pada kartu suara Pemilu 2009 dinilai tak beralasan. Hal tersebut akan berimbas berkurangnya beberapa pasal yang sudah diatur mengenai tata cara pemberian suara untuk Pemilu angota DPR, DPD, maupun DPRD Provinsi.

Ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, Kamis (1/1). Ray menjelaskan, dalam hitungan Lingkar Madani penerbitan Perppu tersebut akan mengubah setidaknya pasal 153 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemberian suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan memberikan tanda satu kali pada surat suara. Kemudian, pada ayat (2) yang menyatakan bahwa pemberian tanda satu kali itu, pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan, dan efesien dalam penyelenggaraan pemilu.

Terkait dengan pasal di atas, pasal lain juga akan mengalami perubahan. Yakni, pasal 165 ayat (1) pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan atau catatan lain pada surat suara dan pasal 165 ayat (2) surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain dinyatakan tidak sah. Selain itu, pasal 176 ayat (1) hurup (b) juga harus mengalami perubahan karena terkait dengan suara untuk pemilu DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan sah apabila pemberian satu kali pada kolom nama partai atau kolom nomor calon atau kolom nama calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Bagi kami, pada kenyataannya, Perppu yang dimaksud akan menghilangkan banyak pasal dan ayat dalam UU No 10 tahun 2008. Terhitung Perppu tersebut akan menghapuskan 3 (tiga) pasal dan 2 (dua) ayat serta 1 (satu) hurup. Persoalannya, hingga sekarang, tak ada penjelasan yang komprehensif dari KPU maupun pemerintah tentang hal ihwal genting yang menjadi dasar penerbitan Perppu,” ungkapnya.

Padahal, menurutnya ada cara lain yang lebih memungkinkan KPU dan pemerintah untuk menghindari adanya Perppu yang berdampak pada penghapusan pasal-pasal dan ayat-ayat dalam UU yang begitu banyak dan besar. Cara lain yang lebih masuk akal, sambungnya lagi, adalah KPU dengan segala kewenangan yang diberikan oleh UU dapat mengubah ulang format dan desain surat suara yang lama ke format dan desain yang lebih memungkinkan meminimalisasi adanya penghapusan pasal dan ayat yang begitu banyak dalam Perppu.

Yakni, format yang menjadikan surat suara di mana nama, nomor, dan lambang partai politik menjadi backround surat suara. Sementara nomor caleg dapat dihapuskan dari surat suara atau tetap dimuat. Oleh karena itu, nama caleg dapat menjadi dominan dan ukuran penulisan nama caleg juga dapat dibesarkan dalam satu kolom.

Dengan format surat suara seperti ini, kata Ray, besar kemungkinan pemilih akan terhindar dari kesalahan pemberian suara. Pasal tentang pemberian tanda satu kali dalam pemberian suara tetap dapat dipertahankan.(Kompas.com)


Spanduk Kampanye Ilegal Akan Ditertibkan

Spanduk dan atribut kampanye partai maupun calon legislatif yang kini bertebaran di sepanjang jalan Jakarta dinilai sebagai pelanggaran dan akan segera ditertibkan pada Januari 2009 ini.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta Ramdansyah mengatakan, Januari ini pihaknya selaku pengawas kegiatan kampanye akan melakukan penertiban terhadap spanduk kampanye ilegal. Untuk itu, pihaknya akan bekerjasama dengan aparat kepolisian serta Satuan Polisi Pamong Praja  (Satpol PP) sebagai petugas lapangan.

Menurutnya, ribuan spanduk yang saat ini terpasang tak hanya menjadikan Jakarta sebagai hutan spanduk sehingga mencemarkan etika, estetika dan kebersihan namun partai politik (parpol) seakan terpancing untuk berlomba melanggar pemasangan alat peraga.

“Ada empat komponen agar kota tidak menjadi hutan bendera dan spanduk yakni kedewasaan dan kesadaran tinggi parpol dan politisi dalam berpolitik, ketegasan penyelenggara pemilu, dukungan pemerintah dan partisipasi warga,” katanya, Kamis (1/1/2009).

Setidaknya, ada dua aturan yang dilanggar oleh para pemasang spanduk yaitu UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu Legislatif dan Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2008 bahwa dilarang berkampanye memasang alat peraga di tempat ibadah, rumah sakit, lembaga pendidikan, jalan protokol dan jalan tol.

Penempatan alat peraga juga disyaratkan harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan, sesuai dengan peraturan pemerintah daerah yang termaktub dalam Pasal 101 UU No 10/2008.

Sebelumya, dua surat teguran dilayangkan Panwas berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional sejumlah parpol yang diselenggarakan di sebuah lokasi pameran dan meeting di Jakarta.

Pelanggaran terjadi karena parpol  memasang alat  peraga sepanjang pagar tol dari  pintu tol Bogor, Bandara Soekarno-Hatta hingga Bekasi.

Ramdan menegaskan itu adalah pelanggaran pemasangan alat peraga yang memanfaatkan fasilitas pemerintah. “Berdasarkan Pasal 84 ayat 1h bagi pelanggar dapat dikenakan pidana enam bulan dan denda Rp6-24 juta,” pungkasnya. (Okezone.com)


622 Pages« First...10...597598599...610...Last »