Tekan Suara Tak Sah, Pemerintah Buat Perpu Pemilu

Pemerintah tengah mempersiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) atas Undang-Undang Pemilu yang diprediksi akan menyulitkan masyarakat.

Kebijakan ini untuk menekan besarnya jumlah suara tidak sah dalam pemilu. “Untuk menghindari banyak suara rakyat yang hilang,” ujar Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary kepada wartawan di Istana Negara usai rapat konsultasi pemerintah dengan KPU dan DPR, Sabtu (27/12/2008).

Hafiz menambahkan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10/2008 tentang Pemilu 2009 cukup menyulitkan. Disebutkan bahwa suara yang dianggap sah adalah apabila pemilih memberikan tanda contreng pada gambar partai atau kolom nomor urut caleg atau kolom nama caleg. Jadi harus dipilih salah satu.

Hal ini berbeda dengan aturan Pemilu 2004 yang membolehkan mencoblos di kolom tanda gambar partai dan atau nama calon. “Beliau (presiden) berpendapat ini (aturan dalam UU No 10/2008) menyulitkan. Jangan sampai orang sudah datang ke TPS tapi suaranya tidak sah,” tukas Hafiz.

Untuk mempersiapkan Perpu ini, Hafiz menambahkan, presiden meminta ada pertemuan antara pemerintah, KPU dan Bawaslu. “Beliau menyarankan sebelum akhir 2008 supaya ada pertemuan,” tuturnya.

“Jadi ke depan akan ada perpu untuk memperbolehkan mencontreng dua-duanya (gambar partai dan nama caleg),” tukasnya.(Okezone.com)


Prabowo Rangkul Partai Pemuda

Dukungan politik bagi Prabowo Subianto untuk maju ke bursa capres terus bertambah. Untuk memenuhi ambisi politiknya, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu kini merangkul konstituen Partai Pemuda Indonesia (PPI).

“Nama Prabowo menjadi salah satu yang paling diminati untuk diusulkan sebagai ikon dan capres PPI,” kata Ketua DPP PPI Yudho Enjanarko dalam siaran persnya, Jakarta Sabtu (26/12).

Menurutnya, nama-nama seperti Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, Sri Sultan HB X dan beberapa figur nasional lain sempat menjadi perbincangan serius di kalangan internal PPI.

Namun dari sejumlah nama tersebut, figur Prabowo-lah yang paling diminati. Dia menjelaskan, sosok presiden mendatang haruslah orang yang benar- benar paham tentang permasalahan bangsa ini.

Yudho mengatakan, meski Gerindra sudah mengusung Prabowo sebagai capres, PPI tidak merasa kecil hati untuk mengusung Prabowo. Sebab menurutnya, Gerindra adalah partai baru dan akan butuh mitra koalisi strategis dengan parpol lain.

“Akan sangat ideal bagi Gerindra dan Prabowo apabila mereka memperkuat jaringan pendukungnya dengan parpol baru yang juga memiliki suara di akar rumput yang kuat seperti PPI,” tambahnya.

Selain itu, kata dia, presiden mendatang harus punya kemampuan ekstra dan cekatan untuk mengatasi persoalan bangsa. Hal seperti itu harus dilakukan oleh extra-ordinary people dengan extra-ordinary effort.

“Prabowo dinilai memiliki sejumlah nilai positif yang layak diapresiasi dan diaktualisasi. Antara lain sebagai figur yang populis, inklusif, idealis dan tentu saja nasionalis. Rasa cintanya terhadap bangsa Indonesia adalah sesuatu yang tidak terbantahkan lagi,” paparnya.

Selain itu, lanjutnya, usia Prabowo yang masih cukup produktif merupakan pertimbangan lain dari PPI untuk menjadikannya sebagai ikon pemuda calon pemimpin nasional dalam Pilpres 2009.

Keunggulan lain dari Prabowo, imbuhnya, bekas Pangkostrad itu dinilai secara fenomenal telah tampil menjadi ikon baru pemimpin masa depan bangsa Indonesia. “Hal ini diperkuat dengan semakin kuatnya jaringan baik up-link ataupun down-line yang secara nyata telah menyebar ke berbagai pelosok nusantara,” tuturnya.

Realitas inilah yang telah dilihat oleh pengurus dan kader-kader PPI di daerah. “Karena alasan itulah, mereka mengusulkan kepada saya agar PPI untuk tidak ragu lagi mengusung dan mendukung Prabowo sebagai kandidat capres,” tukasnya.
Ketika ditanyakan apakah ini usulan pribadi ataukah pernyataan resmi PPI, Yudho menjawab Rakornas Pemenangan Pemilu PPI pada Januari 2009 akan menjadikan statemen ini menjadi resmi. (inilah)


Mekanisme Suara Terbanyak Tak Perlu Perpu

Dalam rapat  dengan Presiden SBY, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari sempat meminta SBY untuk memperkuat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal caleg terpilih ditentukan dengan suara terbanyak, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang (Perpu).

Menurut Abdul Hafiz, pada prinsipnya Presiden SBY tidak keberatan untuk mengeluarkan perpu kalau memang dibutuhkan. Namun Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memiliki pandangan lain.

“Menurut Mahfud itu tidak diperlukan karena kekuatan hukum putusan MK sudah sejajar dengan Undang-Undang,” jelas Abdul Hafiz usai rapat konsultasi pemerintah dengan KPU dan DPR, di Istana Negara, Sabtu (27/12/2008).

Lebih lanjut, menurut Abdul Hafiz, dalam pertemuan itu, Ketua MK mengatakan selanjutnya persoalan suara terbanyak itu diatur oleh KPU.

“Jadi pendapat Mahfud enggak perlu ada revisi UU, dan enggak perlu ada perpu. Sekarang KPU saya yang atur lebih lanjut penetapannya,” kata dia.  (okezone)


Pengadaan Logistik KPU Bisa Tanpa Tender

Sebagian kalangan ada yang menganggap Keppres 80 tahun 2003,  bisa menjadi hambatan pelaksanaan pengadaan logistik KPU secara cepat, padahal Pemilu 2009 sudah di depan mata.

Menurut Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary Keppres baru bisa saja dibuat oleh Presiden, jika memang diperlukan.

“Presiden anggap kalau memang diperlukan, demi kepentingan yang lebih luas bisa diberikan keppres baru untuk memudahkan proses pengadaan barang khusus untuk pemilu,” ujar Abdul Hafiz usai rapat konsultasi pemerintah dengan KPU dan DPR, di Istana Negara, Sabtu (27/12/2008).

Mengenai arahan Wapres Jusuf Kalla yang meminta KPU untuk mempercepat tender logistik pemilu, menurutnya, Wapres memandang tidak perlu mengubah keppres, dan mengusulkan pengadaan logistik dilakukan tanpa tender, dan menetapkan harga berdasarkan perkiraan harga sendiri (HPS).

“Lalu KPU tinggal cari siapa yang bisa melaksanakan itu. Dalam hal ini kan Depdag, Deperin, BPKP juga kumpul bersama, kemudian misalnya harga surat suara Rp100, sekarang untuk sekian ratus juta siapa yang adakan.

Menurut wapres, itu tidak bertentangan dengan Keppres 80 Tahun 2003, pengadaan cepat, akurasi terjaga daripada tender ambil harga termurah sementara kualitasnya rendah,” terang Abdul Hafiz. (okezone)


Pengadaan Logistik KPU Bisa Tanpa Tender

Sebagian kalangan ada yang menganggap Keppres 80 tahun 2003,  bisa menjadi hambatan pelaksanaan pengadaan logistik KPU secara cepat, padahal Pemilu 2009 sudah di depan mata.

Menurut Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary Keppres baru bisa saja dibuat oleh Presiden, jika memang diperlukan.

“Presiden anggap kalau memang diperlukan, demi kepentingan yang lebih luas bisa diberikan keppres baru untuk memudahkan proses pengadaan barang khusus untuk pemilu,” ujar Abdul Hafiz usai rapat konsultasi pemerintah dengan KPU dan DPR, di Istana Negara, Sabtu (27/12/2008).

Mengenai arahan Wapres Jusuf Kalla yang meminta KPU untuk mempercepat tender logistik pemilu, menurutnya, Wapres memandang tidak perlu mengubah keppres, dan mengusulkan pengadaan logistik dilakukan tanpa tender, dan menetapkan harga berdasarkan perkiraan harga sendiri (HPS).

“Lalu KPU tinggal cari siapa yang bisa melaksanakan itu. Dalam hal ini kan Depdag, Deperin, BPKP juga kumpul bersama, kemudian misalnya harga surat suara Rp100, sekarang untuk sekian ratus juta siapa yang adakan.

Menurut wapres, itu tidak bertentangan dengan Keppres 80 Tahun 2003, pengadaan cepat, akurasi terjaga daripada tender ambil harga termurah sementara kualitasnya rendah,” terang Abdul Hafiz. (okezone)


618 Pages« First...10...597598599...610...Last »