Golput di Jawa Barat Diprediksi 50 Persen

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat memprediksi angka golongan putih alias tidak memilih pada pemilihan legislatif dan presiden mendatang mencapai 50 persen dari daftar pemilih tetap yang berjumlah 29.040.008 orang.
Menurut Ketua KPU Jabar Ferri Kurnia Rizyansyah, kondisi tersebut akan meningkat pada tahun 2009,  bila pemerintah tidak dapat mengakomodasi kepentingan hajat hidup orang banyak. “Kecenderungan trennya bisa terjadi mengikuti angka golput pelaksanaan pemilihan kepala daerah,” ujarnya kepada VIVAnews di ruang kerjanya, Bandung, Kamis 8 Januari 2008.

Faktor eksternal seperti krisis global yang menurunkan daya beli masyarakat dan pemutusan hubungan kerja secara massal dapat berefek terhadap pemilu. Sehingga animo masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS), akan mengalami penurunan yang cukup signifikan.

“Hal itu bisa menimbulkan antipati masyarakat politik. Kalau sudah seperti itu, yang dikhawatirkan, masyarakat tidak lagi berpikir berdemokrasi dan siapa pemimpinnya,” kata Ferri.

Dia berharap, pemerintah dapat dengan cepat mengambil sikap untuk memikirkan kepentingan ekonomi masyarakat. “Mudah-mudahan pemerintah dapat fokus memikirkannya sehingga pemilu dan ekonomi Indonesia bisa sukses.”

Jika krisis bisa diatasi, tambah Ferri, angka partisipasi pemilih di Jawa Barat dapat mencapai sekitar 80% seperti pemilu lalu. (vivanews)


Bendera Parpol Dibakar di UIN Syarif Hidayatullah

Tidak puas kepada kinerja partai politik, puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah menggelar aksi demo di depan kampus. Sebagai wujud penolakan, mahasiswa juga membakar bendera parpol.
Keempat bendera parpol tersebut antara lain, PDIP, Golkar, PKS, dan Demokrat.
“Ini adalah simbolisasi, bahwa partai hari tidak bisa  dipercaya. Oleh karenanya kami tolak pemilu,” kata Humas Keluarga Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah (KM UIN) Pipo SMC kepadadetikcom, di depan kampus, Jl Ciputat Raya, Tangerang, Rabu (7/1/2009).
Menurut Pipo, penyelenggaraan pemilu 2009 hanya untuk membodohi rakyat. Munculnya partai-partai baru juga tidak memberikan harapan untuk rakyat.
“Partai baru sama saja, mereka juga haus kekuasaan,” tambahnya.
Selain itu, lanjut Pipo, dana puluhan triliun yang digelontorkan untuk pemilu hanya pemborosan semata. Oleh karenanya, ia dan rekan-rekannya akan memboikot pemilu.
“Kami akan bangun kekuatan untuk ini. Mahasiswa ingin menyampaikan kepada partai kalau rakyat kini tidak bisa dibodohi,” tukasnya.
Selain berorasi dan membakar bendera, mahasiswa juga membagi-bagikan leaflet pada pengguna jalan yang sedang melintas. Aksi ini berakhir pukul 11.55 WIB dan mahasiswa kembali masuk ke kampus mereka. (Detik.com)

 


KPU Akui Kurang Sosialisasi

Komisi Pemilihan Umum mengakui kurang gencar melakukan sosialisasi terkait Pemilu 2009. Namun, hal itu diharapkan tidak memancing kekhawatiran berlebihan atas kesiapan KPU dalam menyelenggarakan pemilu.

”Kami menghargai kekhawatiran itu karena merupakan bentuk perhatian kepada KPU,” kata anggota KPU, Abdul Aziz, Selasa (6/1) di Jakarta.

Ia menanggapi kekhawatiran sejumlah partai politik atas kesiapan KPU menyelenggarakan pemilu. KPU dinilai tidak bekerja maksimal dan mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menyiapkan pemilu (Kompas, 6/1).

Menurut Aziz, langkah KPU selama ini sudah sesuai rencana dan target. Tentang kurangnya sosialisasi, sebagian sudah ditutup oleh berita di sejumlah media massa. Bahkan sejumlah media mulai membuat rubrik khusus tentang pemilu.

Andi Nurpati, anggota KPU yang lain, menambahkan, sejumlah kekhawatiran itu muncul karena belum mengetahui sepenuhnya kerja komisinya.

Dalam dua bulan ke depan, lanjut Andi, KPU akan mengintensifkan pelatihan penyelenggara pemilu. Waktu yang tersisa juga diyakini cukup untuk menyiapkan semua logistik pemilu.

Bahkan, untuk mengantisipasi kemungkinan hambatan penyediaan logistik di sejumlah daerah, KPU sudah menyiapkan sejumlah peraturan, seperti kemungkinan penunjukan langsung.

Tommy Legowo dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia berharap KPU menjawab semua kekhawatiran itu dengan bekerja lebih maksimal. Terutama segera menyelesaikan peraturan pelaksanaan pemilu yang penting dan mengintensifkan sosialisasi. Misalnya, tentang kepastian tanda bagi suara sah dan verifikasi pemantau pemilu.

MK yakin

Secara terpisah Wakil Ketua MK Abdul Mukhtie Fadjar, Selasa, yakin pemilihan presiden tetap dapat dilaksanakan pada Juli 2009. Semua pihak, lanjutnya, harus berpegang pada kalender konstitusional yang ada, yakni Presiden sudah harus dilantik pada 20 Oktober 2009. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah harus dilantik pada 1 Oktober 2009.

Menurut Mukhtie, pihaknya hanya membutuhkan satu kali koordinasi dengan KPU untuk menjernihkan hal tersebut.

Sebelumnya, Andi Nurpati mengkhawatirkan kemungkinan molornya jadwal pilpres hingga pertengahan Agustus jika MK tidak berhasil menyelesaikan sengketa pemilu lebih cepat (Kompas, 6/1).

Menurut Mukhtie, penyelesaian sengketa pemilu sangat tergantung dari kapan KPU akan mengumumkan hasil pemilu legislatif dan banyaknya perkara yang masuk.

Andi Nurpati kemarin mengklarifikasi bahwa KPU tidak pernah berniat memundurkan jadwal pilpres. Namun, untuk menentukan jadwal pemilihan tersebut, KPU perlu mempertimbangkan pihak lain, seperti MK.

Fungsionaris Partai Amanat Nasional, Nasrullah, menyebutkan, pernyataan KPU yang membuka kemungkinan adanya pemunduran jadwal pilpres merupakan bukti ketidakmampuan KPU. KPU seharusnya mampu memberikan kepastian tentang jadwal pemilu dan berusaha keras agar semua berjalan sesuai dengan jadwal.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Pendidikan dan Pemberdayaan Anak Bangsa Santoso Arief Prihandoyo mengatakan, kemungkinan terjadinya sengketa pemilu tidak perlu dijadikan kambing hitam untuk memundurkan pilpres. KPU harus menyiapkan aturan serinci mungkin sehingga menutup peluang terjadinya konflik.(kompas)


Gubernur Kampanye Harus Izin Presiden

Menteri Dalam Negeri Mardiyanto menegaskan para menteri dan gubernur yang ingin melakukan kampanye harus mendapatkan izin dari presiden. Namun, untuk peraturan rincinya, akan diatur oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU.
”KPU sudah mulai melakukan pembahasan soal ini, sebab kalau tidak Bawaslu tidak bisa menilai,” jelas Mardiyanto usai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai acara penganugerahan Upakarti di Istana Negara, Jakarta, Rabu 7 Januari 2009.

Ia mengatakan hal itu sesuai peraturan Undang-Undang nomor 10/2008 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa kampanye presiden, gubernur, atau kepala daerah disusun oleh KPU.

Oleh sebab itu, ia akan terus melakukan komunikasi intensif dengan KPU dan membahas bagaimana mekanisme kampanye yang dibolehkan bagi para gubernur dan kepala daerah.

Namun, Mardiyanto mengingatkan, izin berkampanye tersebut hanya untuk pemilu legislatif dan pemilihan presiden.”Untuk pilkada tidak boleh, nanti menjadi masalah,” jelasnya. (okezone)


Bawaslu Tolak Tunjuk Langsung dalam Logistik Pemilu

Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) tentang penunjukan langsung, ditolak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Anggota Bawaslu Bambang Eka Cahyo Widodo meminta KPU untuk belajar dari pengalaman Pemilu 2004. “Perpres penunjukan langsung berpotensi korupsi seperti yang dulu dan ini harus hati-hati,” ujarnya usai sidang Dewan Kehormatan KPU di lantai 2 Gedung KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (7/1/2009).

Dikatakan Bambang, masalah logistik seharusnya melalui lelang yang prosesnya terbuka. Dengan begitu, kemungkinan permainannya kecil.

“Kalau penunjukan langsung yang menentukan hanya segelintir orang dan tidak ada pengawasan publik,” tukasnya.

Bambang pun mengungkapkan hampir semua kasus pengadaan barang dan jasa memang bersumber dari penunjukan langsung. “Kalau tidak percaya, tanya saja ke KPU dan ke Kejaksaan Agung,” kata dia.

Ditambahkan, proses penunjukan langsung sudah pasti tidak obyektif. Bambang mengkritisi teknis perencanaan KPU lemah, karena ada selang waktu antara November-Desember setelah penetapan DCT dan DPT yang tidak secara efektif digunakan oleh KPU.

“Malah ada perubahan data dan saya telah mengingatkan hal itu akan mengganggu proses pengadaan logistik dan ini terbukti. Artinya memang, perencanaan KPU tidak bagus,” tandasnya.

Sebelumnya, KPU berencana mengusulkan dikeluarkannya Perpres tentang penunjukan langsung pengadaan logistik, berupa kotak suara dan bilik suara pada pemilu mendatang. Hal ini bertujuan untuk mengatasi situasi dan kondisi darurat, seperti terjadinya bencana alam sehingga proses pengadaan barang tidak bisa dilakukan dengan mekanisme Keppres 80. (okezone)


615 Pages« First...10...584585586...590...Last »