Parpol Asuransikan Kadernya

Manuver partai politik (parpol) dan calon anggota legislatif (caleg) menjelang pemilihan umum (pemilu) 2009 semakin gencar. Salah satu cara yang dipakai untuk menggaet pemilih dengan membagi-bagikan kartu asuransi jiwa.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengklaim pihaknya telah bagikan empat juta kartu asuransi jiwa kepada masyarakat pemegang kartu tanda anggota (KTA) partai tersebut.

”Benar kami mengasuransikan pemegang KTA Gerindra. Asuransi itu mencakup pemberian santunan karena kecelakaan yang mengakibatkan kematian,” kata Muzani. Menurutnya, pembagian kartu itu merupakan wujud dari komitmen Gerindra untuk membantu rakyat.

Selain parpol, cara itu juga dilakukan oleh sejumlah caleg. Syahganda Nainggolan caleg dari Partai Golkar mengaku telah membagikan 8.000 kartu asuransi jiwa kepada warga di Kabupaten Bogor.

Ia ikut bertarung pada pemilu legislatif mendatang dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor. Pendistribusian kartu asuransi jiwa dilakukannya sejak Agustus 2008. Sampai Maret 2009, ia menargetkan dapat menyalurkan sebanyak 100 ribu kartu.

”Saya punya dana kampanye. Daripada saya menyalurkan dana itu untuk hal yang tidak jelas manfaatnya, lebih baik saya menolong masyarakat dengan cara memberikan asuransi jiwa,” kata Syahganda.

Pemegang kartu asuransi itu berhak mendapat empat jenis santunan. Pertama, sebesar Rp1,25 juta jika meninggal akibat kecelakaan. Kedua, Rp250 ribu jika meninggal biasa. Ketiga, Rp1,25 juta jika mengalami cacat cacat tetap atau sebagian akibat kecelakaan. Keempat, santunan perawatan Rp312.500 karena mengalami kecelakaan.

Untuk pengadaan asuransi tersebut, ia bekerjasama dengan PT AJ Bumi Asih Jaya. ”Kalau pemegang kartu itu benar-benar memilih saya, maka asuransinya saya perpanjang hingga lima tahun ke depan,” ujarnya.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Abdul Rahim Gazali caleg dari PAN. Ia menggandeng PT Prudential Life Assurance untuk pengadaan asuransi kepada calon pemilih
Menurut pengakuaannya, hingga kini ia telah mendistribusikan sekitar 50 ribu kartu asuransi jiwa dari 100 ribu yang ditargetkan.

”Sejauh ini, sudah ada 80 klaim yang diajukan dan telah dicairkan. Jadi, asuransi yang kami bagikan itu benar-benar memberikan santunan terhadap pemegang kartunya,” kata Gazali.

Di sisi lain, aksi itu mendatangkan rezeki bagi perusahaan asuransi jiwa. PT AJB Bumiputera 1912 parktis mendapat tambahan premi setelah menandatangani kesepakatan dengan Gerindra.

Kepala Departemen Komunikasi AJB Bumiputera 1912 Ana Mustamin mengatakan nilai premi yang diterima sebesar Rp5.000 untuk setiap kartu per tahun. Hingga kini sebanyak satu juta kartu asuransi telah dibagikan kepada pemegang KTA partai tersebut. Ditargetkan sebanyak empat juta kartu akan didistribusikan.

”Sisanya kami belum tahu karena pertanggungan sudah berjalan sejak April 2008. Mereka mendaftar di cabang asuransi kumpulan Jakarta I di daerah Menteng. Yang menandatangani atas nama Sekretaris Jenderal Gerindra. Saya tidak tahun persisnya kapan kerjasama ini dimulai, tapi di kontraknya pertanggungan mulai April 2008-September 2009,” kata Ana.

Sementara itu, staf Hubungan Masyarakat Prudential yang tidak bersedia dikutip identitasnya mengatakan hingga kini pihaknya masih menelusuri data terkait dengan pendaftaran 50 ribu calon pemilih dari Gazali caleg dari PAN.

“Kami belum dapat memberikan keterangan mengenai itu, sebab data-datanya masih kami telusuri,” katanya.

Di tempat terpisah, Humas dan Promosi Bumi Asih Jaya Rahayu Sih Baksono mengatakan hingga kini kantor pusat asuransi itu belum menerima laporan dari kantor cabang Kabupaten Bogor tentang pendaftaran calon pemilih caleg Syahganda.

“Kalau asuransi massal seperti itu harus ada persetujuan dulu dari pusat. Namun sampai saat ini kami belum menerima laporannya,” ujar Rahayu.

Jika laporan itu belum sampai, lanjutnya, berarti belum ada persetujuan dari pusat.
“Ini berarti Syahganda belum melakukan kerjasama dengan Bumi Asih Jaya,” paparnya.

Perusahaan asuransi jiwa lainnya yang dilirik adalah PT Asuransi Takaful Keluarga (Takaful). Presiden Direktur PT Asuransi Takaful Keluarga Agus Edi Sumanto mengatakan sudah ada dua parpol dan caleg yang melakukan pendekatan.

“Ada dua partai besar yang sudah mendekati kami. Bahkan sudah ada yang sampai tahap MoU (memorandum of understanding

). MoU itu ditandatangani pada Agustus 2008. Tapi realisasinya sampai sekarang belum ada,” kata Agus tanpa bersedia merinci kedua parpol itu.

Selain partai, Agus mengatakan pada Desember 2008 dua caleg juga telah menyatakan keinginan mereka untuk mendaftarkan asuransi jiwa bagi para pendukungnya. Keduanya telah berada dalam tahap pegajuan proposal dari pihak Takaful.

“Dia bilang nanti kalau jadi totalnya bisa jutaan orang. Tapi saya tidak tahu persis jutanya itu berapa juta. Kan belum deal,” kata Agus. (Mediaindoneia.com)


Survei: 60% Pemilih Tidak Tahu Sistem Contreng

Hasil survei Indo Barometer menyebutkan sekitar 61,3 persen responden mengatakan cara pemberian suara yang benar pada Pemilu 2009 adalah dengan menyoblos. Hanya 24,6 persen responden yang tahu bahwa memilih dengan memberi tanda contreng atau centang.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menyatakan, hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih akrab dengan kebiasaan lama, yaitu memilih dengan mencoblos.

“Sosialisasi KPU (Komisi Pemilihan Umum) berarti juga belum mencukupi. Semoga ke depan bisa dimaksimalkan,” ujar Qodari dalam siaran pers Hasil Survei Nasional bertajuk ‘Pengetahuan dan Harapan Masyarakat terhadap Pemilu 2009’ di Hotel Atlet Century Park, Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta, Minggu (11/1/2009).

Berdasarkan survei tersebut juga terlihat bahwa mayoritas responden, 60,8 persen, masih menilai jika memberi tanda pada gambar partai dan nama calon anggota DPR sekaligus, maka surat suara sah. Hanya 28,7 persen yang tahu kalau hali itu tidak sah dan 10,5 persen mengaku tidak tahu.

“Jika UU Pemilu No 10/2008 tidak direvisi maka ada potensi 60 persen suara rusak (tidak sah). Ini bisa membuat anarki pemilu,” tukas Qodari.

Survei tersebut dilakukan pada 16-26 Desember 2008 di seluruh Indonesia dengan melibatkan 1.200 responden. Selain belum akrab dengan cara memilih, responden yang merasa sudah terdftar untuk memilih baru mencapai 67,2 persen, sekitar 18,3 persen tidak terdaftar, dan ada 14,5 persen mengaku tidak tahu.

“Ini angka yang mengkhawatirkan karena merupakan indikasi potensi ‘golput administratif’ terbilang besar,” tuturnya.

Terkait dengan waktu pelaksanaan Pemilu Legislatif, 9 April 2009, baru sekitar 51,8 persen yang mengaku tahu pemilihan legislaitf dilakukan bulan April. Sebanyak 25,5 persen menjawab tidak tahu, dan sisanya menjawab pemilu legislatif dilaksanakan pada Mei, Juni, Juli, dan lainnya.

“Baru separuh dari pemilih yang mengetahui dengan benar kapan pemilu legislatif akan dilaksanakan,” imbuhnya. (Okezone.com)


Fraksi di DPR Sudah Saatnya Ditiadakan

Fraksi sebagai perpanjangan tangan partai di parlemen dinilai sudah perlu dihapuskan. Dengan demikian wakil rakyat yang duduk di parlemen menjadi wakil dari konstituennya. Sedangkan partai harus berada di luar parlemen.

Hal itu disampaikan pakar sosiologi yang juga Guru Besar Tamassath University of Bangkok, Thailand, Iwan Said. Menurut dia, berbagai persoalan yang terjadi di tubuh parlemen, seperti ketidakcocokan antara eksekutif dan legislatif, kebanyakan terjadi karena tarik-ulur kepentingan partai yang dimainkan melalui fraksi.

“Seharusnya seorang legislator ya mengurusi hal-hal yang menjadi kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, kepentingan konstituennya. Jadi ya harus memikirkan legislasi yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Bukan kepentingan politik partai atau fraksi,” kata Iwan Said dalam sebuah diskusi di Medan, Sabtu (10/1/2009).

Iwan yang bergelar Dharma Wisesa itu mengatakan, banyak persoalan dalam pemerintahan yang tidak mudah diselesaikan karena benturan kepentingan antarfraksi tersebut. Sehingga pada akhirnya justru kepentingan rakyat terbengkalai.

Disebutkan dia, dalam pemilihan umum, rakyat memilih langsung calon legislatif yang diinginkan sebagai wakil mereka di parlemen. Dengan demikian calon terpilih seharusnya mempertimbangkan kepentingan raktar dalam tindakannya, bukan justru suara fraksi yang menjadi dominan, padahal satu orang anggota DPR terpilih mewakili sekian ribu pemilih.(Detik.com)


Ketua KPU: Logistik Aman, Tidak Ada Alasan Pemilu Diundur

Logistik Pemilu 2009 dipastikan tidak ada masalah. KPU pun tetap konsisten menyelenggarakan pemilu pada 9 April 2009.

“Tidak ada logistik yang terbengkalai, itu hanya isu. Jika H-1 logistik tidak ada di TPS, baru dibilang terbengkalai. H-1 saja belum. Tidak ada masalah dengan pengadaan logistik. Jadi kami tidak ada alasan untuk mengundur pemilu,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary.

Hal ini disampaikan Hafiz di sela-sela acara rapat koordinasi nasional Partai Pemuda Indonesia di Hotel Sahid, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (10/1/2009).

Menurut dia, KPU saat ini sedang konsisten untuk melaksanakan pemilu pada 9 April 2009.

“Kalau Bawaslu mengatakan terbengkalai, tanya sama Bawaslu kapan seharusnya logistik sesuai UU. Jangan asal ngomong saja Bawaslu,” ujarnya.

Hafiz mengatakan, KPU sedang mengusulkan Keppres 80/2003 yang berisi yaitu perpendekan masa pelelangan dan penunjukkan langsung dalam hal-hal tertentu menyangkut hal yang darurat. “Kami tetap akan berusaha pemilu tanggal 9,” kata Hafiz.(Detik.com)


Prabowo dan Sultan Hadiri Rakornas PPI, SBY Tak Datang

Calon Presiden (Capres) Prabowo Subijanto dan Sri Sultan Hamengku Buwono X menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Pemuda Indonesia (PPI). Walau belum menjadi keputusan, sejumlah tokoh akan dijadikan ikon capres dari PPI, termasuk kedua tokoh itu.

“Kita tetap berpandangan, masih banyak capres yang memiliki kapasitas, kualitas, integritas, bisa dijadikan ikon dan diberi kesempatan,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPI Nicko Silitonga kepada wartawan di sela-sela Rakornas PPI di Hotel Sahid Sudirman, Jl Sudirman, Jakarta, Sabtu (10/10/2009).

Hal itu disampaikan Nicko Silitonga terkait kedantangan Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Gerindra Prabowo Subiyanto dan Sri Sultan HBX dalam acara tersebut. Nicko juga mengatakan, sebenarnya dalam jadwa acara diundang Presiden SBY, namun hingga kini belum jelas kehadirannya.

PPI, lanjut Nicko, sebenarnya memiliki banyak tokoh yang bisa dijadikan capresnya, yaitu SBY, Prabowo, Rizal Ramli dan Sri Sultan. Selain itu, PPI juga tengah melirik tokoh lainnya, seperti Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin dan juga Ketua Umum DPP PPI sendiri, Hasanuddin Yusuf.

“Namun, pembahasan itu semua nanti akan mengerucut pada saat Rapat Pimpinan Nasional, dijadwalkan satu bulan lagi,” ungkapnya.

Terkait target perolehan suara dalam Pemilu 2009 mendatang, Nicko mengatakan, pihaknya tidak muluk-muluk tentang hal itu. “Kita realistis saja, target kita 7 persen sampai 8 persen atau setara 40-50 persen kursi di parlemen,” pungkasnya.(Detik.com)


618 Pages« First...10...584585586...590...Last »