Ketua KPU Tetap Ingin DPT Diubah

Meski banyak ditentang, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary tetap berharap jumlah daftar pemilih tetap (DPT) bisa diubah. Hal tersebut menurut dia bisa dilakukan dengan diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu).

“Kalau saya sih masih ingin,” kata Hafiz, Rabu 13 Januari 2009.

Hafiz mengatakan, semua warga negara yang memiliki hak pilih harus dipastikan bisa menggunakan hak pilihnya. Dia menambahkan, bukan masalah jika ada pihak yang menilai dirinya tidak konsisten.

“Silahkan dinilai tidak konsisten, terlalu akomodatif, kita sejak awal semangatnya jangan sampai ada yang tidak terdaftar,” ujarnya.

Dengan banyaknya pihak yang menolak perubahan DPT, Hafiz menyerahkan keputusan final para peraturan yang mengatur DPT. KPU siap jika nantinya akan ada perpu yang mengamanatkan agar DPT diubah. Namun pihaknya juga siap jika akhirnya DPT tidak diubah.

“Kalau tidak ya kita kunci pemilih di angka 171 sekian juta, jadi tidak ada perubahan lagi,” jelasnya.

KPU sebelumnya pernah menuai kritik karena melakukan perubahan DPT beberapa waktu lalu. Rencana pengubahan dengan perpu akhir-akhir ini juga menimbulkan kontroversi.(Okezone.com)


KPU Minta TNI Bantu Distribusi Logistik

Ada sejumlah wilayah yang mustahil dilalui kendaraan darat dan udara.

Komisi Pemilihan Umum minta bantuan lembaga Tentara Nasional Indonesia guna mengamankan distribusi logistik pemilihan umum, terutama ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Ketua Komisi Pemilihan Umum, Abdul Hafiz Anshary, menyontohkan daerah yang memiliki medan sulit itu, seperti Mentawai, Nias, Sangir, Talaut, Papua, Papua Barat dan Maluku Utara.

Hal itu diungkapkan Hafiz usai usai bertemu Panglima TNI, Jenderal Joko Santoso, di Jakarta,  Rabu 14 Januari 2009.

Menurut Hafiz untuk mencapai wilayah itu mustahil melalui jalur darat dan udara. Jadi, kata dia, pilihan terbaik melalui transportasi laut.

Persoalannya, bila memilih jalur laut, kata dia, itu juga tidak dapat menggunakan angkutan pelayaran biasa. Karena kapal biasa terlalu resiko mengarungi laut menuju ke daerah itu. Yang aman untuk pengiriman itu, kata Hafiz, hanya armada milik tentara.

Itu sebabnya, Hafiz meminta bantuan TNI AD, TNI AL dan TNI AU untuk mendukung distribusi logistik. Sebab, batas waktu pengiriman logistik adalah Maret 2009. (vivanews)


Pemilu Berkah Buat Ekonomi

Belanja partai politik diperkirakan bakal membengkak sehingga mendongkrak ekonomi.

Pesta demokrasi, Pemilu, yang bakal digelar April 2009 nanti dianggap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai berkah bagi perekonomian nasional. Dengan adanya Pemilu, Menkeu optimistis ekonomi bisa tumbuh positif.
“Saya yakin karena pada saat pemilu, partai politik akan banyak menghabiskan uang,” ujar Sri Mulyani dalam diskusi panel ‘Indonesia
and The Global Economy’ di Jakarta, Rabu 14 Januari 2009. Dengan begitu, lanjutnya, kegiatan ekonomi masyarakat tetap bisa hidup.

Pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi bisa terjaga pada kisaran 4,5-5,5 persen. Selain melalui pemberian stimulus yang dianggarkan di APBN 2009, rasa aman juga menjadi stimulus bagi sektor lain. Dalam asumsi baru anggaran 2009, pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar lima persen.

“Syaratnya pemilu harus terselenggara dengan aman,” kata dia. Sri Mulyani tidak mengharapkan krisis politik yang terjadi pada 1997-1998 kembali terulang. (vivanews)


Sengketa Caleg Satu Parpol Dimasukkan Perpu

Sengketa antarcalon legislatif (caleg) dalam satu partai politik (parpol), seperti caleg yang satu merasa suaranya diambil caleg lain, hendaknya diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Solusi sengketa antarcaleg itu diperlukan guna meminimalkan adanya konflik di tengah aneka krisis dewasa ini.
“Kalau seorang caleg merasa suaranya diklaim oleh caleg lain dalam satu parpol, ke mana yang bersangkutan mengadu? Makanya kami harap hal seperti itu menjadi perhatian oleh parpol dan Pemerintah,” ujar Fauzan Khalid, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah NTB, Rabu (14/1) di Mataram.

Presiden berkeinginan untuk menerbitkan Perpu untuk mengatur pemberian tanda dua kali pada surat suara Pemilu 2009 (Kompas 13/1). Menurut Fauzan, soal sengketa antarcaleg dalam satu parpol juga hendaknya dimasukkan dalam Perpu itu, apalagi sengketa antarcaleg itu juga tidak diatur dalam UU nomor 10 tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

“Kalau peserta pemilu menuding penyelanggara pemilu curang, sudah ada mekanisme, misalnya mengadukan persoalan itu ke Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, jika caleg nomor urut 2 merasa suaranya diambil oleh nomor urut 4, sedang di interen parpolnya hal itu tidak bisa diselesaikan, lalu bagaimana mekanismenya dan yang bersangkutan mau mengadu ke mana?” kata Fauzan.

Persoalan demikian bisa saja terjadi seperti halnya konflik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), dimana antara dua pasangan calon kepala daerah yang meski perbedaan suaranya cukup jauh 300.000 , justru dipersoalkan, ucap Fauzan.

Karenanya, agar potensi konflik tidak meledak, Pemerintah diharapkan memberikan rujukan hukum yang jelas dan tepat, juga dengan adanya ketentuan itu KPUD masih punya kesempatan untuk secepatnya melakukan sosialisasi kepada parpol dan masyarakat.(Kompas.com)


KPU Pertimbangkan Minta Bantuan TNI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus disibukkan oleh persiapan Pemilu yang tinggal 3 bulan lagi. Jika diperlukan, KPU pun akan meminta bantuan TNI terkait pendistribusian logistik.
“Kami minta dukungan dari TNI untuk distribusi logistik kalau diperlukan. Jadi bukan 100 persen TNI. Sebenarnya secara fungsional sudah otomatis, cuma ini secara formal saja,” ujar Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari.

Hal itu disampaikan Hafiz dalam dialog kenegaraan bertajuk ‘Potensi Kerawanan Pemilu 2009 Secara Teknis dan Administratif’ di Gedung DPD, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2009).

Hafiz menjelaskan, pihaknya sudah bertemu secara khusus dengan Panglima TNI Djoko Santoso terkait persiapan pemilu. “Beliau (panglima) menegaskan bahwa TNI pada posisi netral tidak boleh itervensi, tetapi bersedia membantu apabila diperlukan,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Hafiz, sekjen dan wasekjen KPU akan bertemu secara khusus dengan kapuspenkum Mabes TNI guna menyusun jadwal dan melihat dalam hal apa saja bantuan TNI akan diperlukan.

“Sebenarnya hanya kalau terpaksa saja, daerah-daerah yang sulit dijangkau seperti Maluku, Sulawesi, Papua, Sumut, Sulut, dan lain-lain. Misalnya kalau membutuhkan helikopter dan kapal TNI apabila kondisi medan tidak memungkinkan,” pungkasnya.

Selain mengharapkan bantuan TNI dalam pendistribusian logistik, KPU juga mengharapkan kontribusi TNI untuk membantu kepolisian dalam pengamanan pemilu.

“Walaupun domain keamanan (pemilu) ada di polisi, tetapi tetap kita minta back up dari TNI,” tandasnya.(Detik.com)