Butuh figur baru dalam Pilpres 2009

Munculnya figur baru di kancah kepemimpinan nasional dalam pemilihan presiden secara langsung pada 2009 saat ini sangat didambakan banyak pihak. Hal itu terjadi karena rata-rata figur calon presiden yang diusung sejumlah partai politik saat ini umumnya tokoh-tokoh lama yang track record-nya di mata rakyat tidaklah begitu baik. Tak heran, ketika ada pihak yang memunculkan duet Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Prabowo Subianto sebagai calon presiden alternatif dalam pilpres 2009, banyak pihak yang menilai positif terutama untuk mengurangi dominasi figur-figur lama.

Sebab, keberadaan figur-figur lama yang begitu dominan di hampir semua tatanan pemerintahan Indonesia, terutama di tingkat nasional, saat ini menyebabkan regenerasi kepemimpinan nasional di negeri tercinta ini menjadi stagnan. Selain itu, upaya pengembangan kehidupan politik di tanah air hingga kini cenderung jalan di tempat, karena tokoh-tokoh yang dimunculkan umumnya figur-figur lama yang kualitas dan kredibilitasnya tetap diragukan masyarakat.

Kenyataan itu terjadi karena sejak reformasi digulirkan dan Orde Baru pimpinan mantan Presiden Soeharto tumbang hingga kini Indonesia belum juga mampu melepaskan diri dari keterpurukan baik di bidang ekonomi maupun politik. Padahal, sejumlah tokoh nasional seperti BJ Habibie, Abdurakhman Wahid [Gus Dur], Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono [Presiden RI sekarang] secara bergantian telah memimpin negeri ini. Memang, kehidupan demokrasi di tanah air pascareformasi telihat semakin baik, namun hampir semua tatanan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia hingga sekarang tetap terpuruk.

Untuk itu munculnya keinginan sejumlah pihak agar figur-figur baru tampil dalam bursa kepemimpinan nasional untuk menggantikan muka lama dalam pemilihan presiden secara langsung pada 2009, tentu merupakan hal wajar yang layak didukung. Sebab, tampilnya figur baru seperti Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Prabowo Subianto  dalam pilpres 2009 itu, selain memungkinkan rakyat memiliki banyak pilihan terhadap figur tokoh yang layak memimpin Indonesia pada masa mendatang, juga agar regenerasi kepemimpinan nasional di negeri ini tak jalan di tempat.

Apalagi, hingga kini calon-calon presiden yang dimunculkan sejumlah parpol dalam pilpres 2009 umumnya masih didominasi tokoh-tokoh lama seperti Megawati [PDI-P], Wiranto [Partai Hanura], Abddurahman Wahid [PKB], Susilo Bambang Yudhoyono [Demokrat], Jusuf Kalla [Partai Golkar], dan Sutiyoso [belum jelas parpol yang mengusungnya]. Nama Sutiyoso dalam bursa calon presiden barangkali memang termasuk wajah baru, namun ia sesunguhnya bukanlah figur baru karena telah dua periode Sutiyoso menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Dari nama-nama calon pemimpin nasional yang muncul itu, jelaslah bahwa figur-figur yang diusung parpol menjadi calon presiden dalam pilpres 2009 hampir tidak ada satu pun yang termasuk wajah baru. Padahal, track record tokoh-tokoh yang sebagian besar pernah menjadi presiden, wakil presiden, atau calon presiden itu di mata rakyat umumnya tidaklah baik. Mereka umumnya dianggap telah gagal memperbaiki kesejahteraan rakyat dan tatanan kehidupan sosial-ekonomi Indonesia yang sampai sekarang masih memprihatinkan keadaannya.

Karena itu tentu sangatlah tepat jika ada pihak yang berusaha menduetkaan Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai alternatif pasangan calon presiden dalam pilpres 2009. Meski keduanya belum mewakili komunitas rakyat Jawa dan luar Jawa, namun pasangan dari sipil-militer ini track record-nya di mata rakyat jauh lebih baik dibandingkan tokoh-tokoh lama. Sri Sultan yang selama ini menjadi Raja dan Gubernur DI Yogyakarta dikenal sangat jujur, merakyat, demokratis, dan bijak dalam mengambil setiap keputusan, sedangkan Prabowo yang mantan Komandan Kopassus itu memiliki tabiat sangat tegas. Untuk itu memadukan karakter kedua tokoh ini tentu sangatlah tepat karena saat ini Indonesia membutuhkan tipikal memimpin yang seperti itu guna mengatasi keterpurukan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat negeri ini. (harianterbit)


Desak Akta Notariskan Koalisi Parpol

Ada gagasan segar dari Senayan. FKB mengusulkan agar koalisi parpol lebih dipermanenkan. Caranya dibuatkan akta notaris. “Jadi, sifatnya mengikat dan berkekuatan hukum tetap untuk masa waktu satu periode pemerintahan,” kata Abdullah Azwar Anas, anggota Pansus RUU Pemilihan Presiden, di gedung DPR Senayan, Jakarta, kemarin (3/6).

Dorongan membangun koalisi permanen itu bertujuan agar pemerintahan lebih efektif. Sebab, selama ini koalisi sangat cair dan sering berubah-ubah. Yang termasuk harus diaktanotariskan adalah gabungan partai partai politik yang mencalonkan pasangan calon presiden.

Gagasan FKB untuk membangun koalisi permanen mendapatkan sambutan positif dari anggota fraksi lain. Dukungan itu, misalnya, datang dari anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) dan anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP).

“Cuma seperti apa format yang paling pas, nanti lah kita rumuskan bersama. Apakah dengan akta notaris atau cukup MOU saja,” kata anggota FPDIP Yasonna Laoly. Meski begitu, lanjut dia, pada prinsipnya, FPDIP juga berkeinginan untuk membangun sistem politik yang lebih baik. “Jadi, nggak ada masalah,” tegas wakil ketua Pansus RUU Pilpres itu.

Ketua FPPP Lukman Hakim Syaifuddin berpandangan sama. Menurut dia, fraksinya juga menyadari pentingnya membangun koalisi permanen. Terkait dengan itu, memang harus ada kesepakatan hitam di atas putih di antara partai pendukung untuk konsisten mendukung pasangan capres-cawapres tertentu hingga lima tahun ke depan.

Kesepakatan tertulis itu, kata dia, bisa saja diaktanotariskan. Tapi, yang terpenting bagi FPPP, imbuh Lukman, kesepakatan tersebut harus diumumkan. “Apa gunanya ada akta notaris kalau publik tidak tahu?” ujarnya. (indopos)


RUU Pilpres Di-Deadline Agustus

Pembahasan RUU Pilpres ditarget selesai Agustus nanti. Meski diperkirakan banyak deadlock, target tersebut dinilai realistis untuk penyelenggara pemilu guna mempersiapkan perangkat suksesi dalam waktu setahun.

Saat ini seluruh fraksi telah menyelesaikan daftar inventarisasi masalah (DIM) atas draf RUU Pilpres yang diajukan pemerintah. “Fraksi-fraksi akan menyerahkan DIM kepada pemerintah setelah menyampaikan pandangan awal terhadap RUU tersebut,” ujar Ketua Pansus RUU Pilpres DPR Ferry Mursyidan Baldan tadi malam (31/5). Seluruh fraksi juga sudah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan RUU Pilpres.

Menurut Ferry, beberapa poin krusial yang diperkirakan akan menyita waktu pembahasan, antara lain, syarat dukungan bagi calon presiden, sumber dana kampanye, serta partai dan gabungan partai yang berhak mengajukan pasangan calon presiden. “Tapi, ada mekanisme lobi yang bisa mempercepat pembahasan,” lanjutnya.

Terkait beberapa substansi pasal, Sofyan Mile dari Fraksi Partai Golkar mengusulkan, kampanye dilakukan calon presiden/wakil presiden sejak ditetapkan KPU. Kampanye boleh dilakukan terus-menerus hingga tiga hari sebelum pencoblosan.

Calon juga berhak mengumumkan kriteria kabinet dan perlu diselenggarakan debat publik yang diikuti semua calon setidaknya lima kali selama masa kampanye. “Sementara soal money politics dan sumber dana kampanye diatur secara tegas,” katanya.

Bachrum Rasyir, anggota Fraksi Partai Bintang Reformasi (FPBR), mengusulkan bahwa persyaratan mencalonkan presiden dan wakil presiden diajukan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 10 persen kursi di DPR atau 15 persen perolehan suara sah secara nasional. Usul itu berbeda dengan ketentuan dalam UU No 23/2003 yang menggariskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik berhak mengajukan calon bila memperoleh 15 persen kursi di DPR atau 20 persen perolehan suara sah secara nasional.

Sementara itu, Agus Hermanto, dari Fraksi Partai Demokrat, mengatakan bahwa Pilpres 2009 harus lebih baik dibandingkan dengan Pilpres 2004, baik dari segi teknis maupun substansi perundang-undangan. Namun, diingatkan bahwa pemilu dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) belum cukup, tetapi harus lebih efektif dan efisien.

Patrialis Akbar asal FPAN mengemukakan, pilpres tidak saja luber, tetapi juga harus jujur dan adil (jurdil) serta akuntabel. Sedangkan parpol yang berhak mengajukan calon adalah partai yang mencapai ambang batas parliamentary threshold (PT). PAN juga mengusulkan agar dilakukan penghematan anggaran.

Karena itu, pemilu legislatif dan pilpres sebaiknya digabung (diselenggarakan bersamaan). Kesederhanaan juga perlu ditunjukkan dalam iklan di media massa yang harus dibatasi. (indopos)


Komisi Yudisial Mulai Investigasi Calon Hakim Agung

Komisi Yudisial (KY) mulai menginvestigasi track record 31 calon hakim agung yang lulus masuk seleksi tahap ketiga.

“Mulai Senin (2/6), tim investigasi yang terdiri atas enam komisioner dan enam pendamping, sudah berangkat ke daerah tempat tinggal atau tempat tugas calon hakim agung sebelumnya. Investigasi ini akan berakhir pada 20 Juni 2008 mendatang,” kata Kepala Biro Seleksi dan Penghargaan KY, Eddy Hary Susanto, di Jakarta, Senin (2/6).
Dikatakan, sejumlah daerah tempat tinggal atau tempat tugas calon hakim agung yang didatangi itu, seperti, Medan (Sumatera Utara), Manado (Sulawesi Utara), dan daerah Papua.

Ia mengatakan tim itu akan mengecek dari lingkungan keluarga para calon hakim agung itu, dan lingkungan tempat kerja sebelumnya di daerah.

“Investigasi ini tidak lain untuk mengetahui apa yang belum pernah diungkap calon hakim agung pada seleksi sebelumnya,” katanya.

Sebelumnya dilaporkan, sebanyak 14 orang dari 45 calon hakim agung, dinyatakan gugur tidak dapat mengikuti seleksi tahap III setelah gagal dalam seleksi tahap II yang digelar Komisi Yudisial (KY).

“Sebanyak 31 calon bisa mengikuti seleksi tahap III atau tahap wawancara, sedangkan 14 calon lainnya tidak bisa mengikuti seleksi berikutnya,” kata Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Agung KY, Mustafa Abdullah, di Jakarta, Senin (26/5).

KY melakukan seleksi calon hakim agung untuk mendapatkan sebanyak 14 hakim agung yang tahun ini, telah pensiun, mengundurkan diri dan meninggal.

Ia mengatakan sebanyak 14 calon hakim agung itu, gugur setelah dalam seleksi tahap kedua yang berkaitan dalam pencarian kualitas dan kepribadian tidak dapat memenuhi persyaratan. “Untuk tahap dua itu, penilaiannya berupa perpaduan antara kualitas dan kepribadian,” katanya.

Materi seleksi tahap III itu sendiri, kata dia, berupa wawancara yang dilakukan oleh enam komisioner KY dari 26 Juni sampai 4 Juli 2008 dan pada 11 Juli 2008 akan didapatkan sebanyak 18 calon yang selanjutnya diserahkan ke DPR untuk memperoleh enam hakim agung periode I.

Kemudian, untuk seleksi periode II yang berakhir pada akhir 2008 mendatang, akan mendapatkan delapan hakim agung baru hingga secara keseluruhan akan mendapatkan sebanyak 14 hakim agung yang baru.

“Kami juga akan melakukan investigasi ke daerah atau tempat tinggal para calon yang lolos ke seleksi tahap III untuk mengetahui profil sesungguhnya calon itu,” katanya.

Pada pembukaan lowongan untuk seleksi hakim agung itu, KY memperoleh sebanyak 72 calon kemudian pada seleksi tahap I lolos sebanyak 49 calon dan pada materi karya ilmiah sebanyak empat orang gugur, hingga yang lolos ke seleksi tahap kedua sebanyak 45 orang. (republika)


Verifikasi Faktual Parpol Rentan Manipulasi

Verifikasi faktual partai politik rentan manipulasi. Minimnya pengawasan di daerah menyebabkan kemungkinan terjadinya hal ini, apalagi hingga hari ini Panitia Pengawas Pemilu (panwas) belum terbentuk.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (3/6), mulai melakukan verifikasi faktual parpol peserta pemilu tahun 2009. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus Koodinator Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu Agustiani Tio kepada SH ,Senin (2/6) mengatakan titik rawan yang mungkin terjadi antara lain alamat kantor, sampling keanggotaan 10 persen dan nama anggota yang digunakan parpol lain di kota/kabupaten setempat maupun di daerah sekitarnya.

“Ini yang menjadi permasalahan dan sulit diawasi terutama di daerah yang jauh tidak terjangkau Bawaslu,” ujarnya.

Terkait alamat kantor, perlu diketahui apakah kantor tersebut permanen, di sewa hingga pemilihan presiden atau dipakai sementara selama verifikasi faktual saja.
Tio mengatakan Panwas di daerah belum terbentuk karena belum ada anggaran dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Untuk sementara, anggaran Bawaslu diperoleh dari anggaran darurat (kode 69) KPU. Anggaran ini akan dicairkan melalui Menteri Keuangan kepada sekretariat Bawaslu.

Namun, sayangnya anggaran tersebut belum dapat diterima karena SOTK Bawaslu belum selesai dibahas Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN).
“Bawaslu tidak diperkenankan menggunakan anggaran,” ujarnya.

Upaya yang dilakukan agar verifikasi faktual tetap diawasi adalah memberdayakan panwas di kabupaten / kota. Sesuai surat edaran (SE) bersama antara KPU dan Bawaslu, maka panwas di daerah yang bertugas untuk mengawasi pemilihan umum (pemilu) kepala daerah (kada) akan bekerja ganda hingga pemilihan presiden mendatang. Pembiayaan pengawasan di daerah yang sedang melangsungkan pemilu kada berasal dari APBD daerah setempat.
Sementara itu, Mantan Anggota Bawaslu Didik Supriyanto kepada SH, di kesempatan terpisah mengatakan, kondisi ini sama seperti saat pemilu 2004 silam. Manipulasi antara parpol dengan petugas di tingkat kabupaten / kota rawan terjadi, tidak hanya petugas KPU melainkan petugas Panwas.

Namun dikatakannya, yang paling penting adalah pengawasan dari lembaga pemantau, bukan pada petugas.

Sebelumnya, simpang siurnya kepastian dana membuat Bawaslu mengadu kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antashari Azhar, Minggu (1/6). Mereka ragu, karena khawatir bisa terindikasi korupsi jika menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Menurut Antasari Azhar, jika sudah dianggarkan dalam APBD, maka penggunaan dana seleksi bukanlah perbuatan korupsi.( sinarharapan)


582 Pages« First...10...580581582