Performa SBY Kecewakan Rakyat

Berbagai kalangan melontarkan kritik tajam atas performa pemerintahan Presiden SBY selama 2008. Fokus kritik masih di seputar komitmen SBY dalam memberantas korupsi yang dianggap mengecewakan. Kalau tak memperbaiki kinerjanya, SBY pasti ditinggal rakyat.

Dalam hal pemberangusan korupsi, Ketua Lembaga Studi Kapasitas Nasional (LSKN) Hartojo Wignjowijoto mengingatkan pemberantasan korupsi di Indonesia diduga telah ‘diperalat’ Presiden SBY sebagai alat politik untuk tebar pesona pada Pilpres 2009. Padahal pemberantasan korupsinya pun baru sebatas ‘kulit pisang’ alias di permukaan.

“Iya untuk promosi supaya dipilih kembali. Sebab tidak ada presiden di Indonesia yang memberantas korupsi,” kata Hartojo dalam sebuah diskusi di Jakarta.

Pemberantasan korupsi dalam masa pemerintahan SBY dinilai tidak sampai menebang akar korupsi. “Namun memang mengesankan, misalnya ketika SBY membiarkan besannya sendiri, Aulia Pohan, ditangkap oleh KPK,” ujar Hartojo.

Sementara pengamat ekonomi, Faisal Basri menilai krisis energi masih menghantui bangsa ini di era SBY. Faisal mengkritik ketidakbecusan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dalam menangani permasalahan energi nasional.

Dia meminta Presiden SBY untuk segera memberhentikan Menteri Energi dan Sumber Daya Miniral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro dari kabinetnya.

Karena, menurut Faisal, dengan tetap berperannya orang yang tidak memiliki ideologi dalam kabinet, secara tidak langsung ia akan mengotori pemerintahan yang sedang berjalan.

“Saya yakin dia (Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro-red) itu kotor, dan siapa yang melindungi atau membiarkan ‘hantu’ itu tetap di kabinet, dia juga ikut kotor. Jadi SBY ikutan kotor juga jika tetap mempertahankannya,” tandas Faisal Basri terpisah.

Sikap Purnomo yang dengan santainya menanggapi keluhan masyarakat terhadap mahalnya harga elpiji pun sungguh sangat menyedihkan. Di mata Faisal, Purnomo telah lepas tanggung jawab terkait langkanya elpiji.

“Apalagi Purnomo mengatakan bahwa pemerintah telah menyerahkan sepenuhnya mekanisme harga elpiji nonsubsidi tersebut ke Pertamina,” tandas Faisal.

Seharusnya pemerintah bisa berperan langsung untuk perbaikan sistem energi nasional yang saat ini sedang tidak stabil. Para analis mencatat, sepanjang kepemimpinan Purnomo Yusgiantoro sebagai Menteri ESDM, terbukti ia juga tidak pernah beres dalam mengurusi listrik.

“Itu juga si Evita Legowo, Dirjen Migas, apa maksudnya menyatakan bahwa bukan tugas pemerintah yang menetapkannya. Gila saja orang seperti itu masih dibiarkan dalam kabinet,” cetus Faisal.

Para pengamat mengharapkan pemerintah bersikap tegas dan efisien dalam mengatasi permasalahan krisis keuangan global yang sedang terjadi.

Berdasarkan fundamental perekonomian yang ada, para analis yakin seharusnya pemerintahan sekarang bisa mensejahterakan rakyatnya. Masalah ekonomi dipersepsikan publik menjadi persoalan terbesar yang tidak bisa diatasi duet SBY.

Hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) pimpinan Umar S Bakry akhir tahun ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa masalah ekonomi belum bisa diatasi dengan baik oleh pemerintahan SBY.
Publik dan pengamat mendesak agar pemerintahan SBY mampu memperbaiki perekonomian pada 2009 agar demokratisasi tak sekedar ritual yang melelahkan. (inilah.com)


Kursi Presiden 2009 Ditentukan Cawapresnya

Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) mencatat, beberapa calon presiden yang berencana maju pada pilpres mendatang, sangat ditentukan oleh calon wakil presiden yang akan mendampinginya.

“Capres ke depan ditentukan oleh cawapresnya seperti yang dapat kita lihat dari hasil survei. Untuk pemilu 2009 tidak akan memunculkan calon baru karena waktu menjelang pemilu tinggal enam bulan,” kata Direktur Eksekutif Puskaptis  Husin Yazid, di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (30/12/2008).

Menurut Yazid, survei yang dilakukan Puskaptis, peluang capres tersebut merujuk pada nama SBY, Megawati Soekarnoputri, dan kemungkinan Jusuf Kalla. “Kalau Golkar mau mengusulkan JK jadi Capres 2009, tetap saja harus melihat siapa yang menjadi cawapresnya,” imbuh Yazid.

Berdasarkan hasil survei Puskaptis, jika SBY dipasangkan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono, kemungkinan terpilih adalah 30,78 persen, sedangkan jika dipasangkan kembali dengan JK, keduanya hanya dipilih 19,90 persen.

“Sementara Megawati apabila dipasangkan dengan Hidayat Nur Wahid memperoleh 40,21 persen, ini berbeda jauh jika dia dipasangkan dengan Sutiyoso yang hanya mendapatkan 11,19 suara,” jelasnya. (okezone)


Waspadai Korupsi Besar-besaran Jelang Pemilu

Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra M Hamzah mengingatkan agar pemerintah dan masyarakat mencermati kemungkinan terjadinya penggunaan uang negara, baik APBD dan APBN untuk kepentingan Pemilu 2009. Peluang digunakannya uang negara tersebut, dikatakan Hamzah, ada kecenderungan terjadi menjelang Pemilu 2009.

Ia memaparkan, sejumlah kasus korupsi yang ditangani KPK dan melibatkan pejabat di tingkat daerah maupun pusat, terjadi pada rentang tahun 2003-2004. Seperti diketahui, pada tahun 2004 diselenggarakan pemilu langsung untuk pertama kalinya.

“Kalau kita lihat, kasus korupsi besar terjadi dalam kurun waktu 2003-2004. Nah, apa ada korelasinya dengan pemilu. Beberapa ahli sudah menyampaikan, dan ini pandangan yang berbahaya dan harus dicermati oleh pemerintah. Kenapa pemilu harus meminta partisipasi BUMN? Korupsi juga bisa terjadi di APBN dan APBD,” kata Chandra dalam “Evaluasi Total Indonesia 2008” di Jakarta, Senin (29/12).

Selaku pimpinan lembaga yang mengupayakan pembersihan pemerintahan lewat upaya pemberantasan korupsi, ia berharap, Pemilu 2009 bisa berlangsung tanpa politik uang yang mengotorkan proses demokrasi. “Kita semua berharap, pemilu berlangsung bersih agar politik itu tidak dibiayai dari uang-uang hasil korupsi,” ujarnya.

Chandra menambahkan, apa yang dilakukan KPK pada tahun 2008 ini ingin memberikan pelajaran agar pada tahun 2009 tidak ada penyelewengan APBN dan APBD, apalagi untuk kepentingan politik. Tujuannya agar apa yang terjadi pada tahun 2003-2004 tidak terjadi lagi.

Namun, KPK mengingatkan, terkait sumber dana partai politik yang kemungkinan didapat secara tidak “halal”, KPK tidak bisa menindaknya. Kewenangan tersebut berada di KPU.

“Tapi, kalau yang berkaitan dengan pemerintah, tugas KPK. Dan tidak ada kompromi bagi kami kalau ditemukan indikasi korupsi,” tegas Chandra. (kompas)


Perpu Pemilu 2009 Payung Hukum KPU

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah, DPR, dan KPU, terkait pemberian tanda contreng dalam mekanisme pemberian suara oleh pemilih. Perpu ini akan melengkapi seluruh aturan KPU yang membutuhkan payung hukum.

“Yang paling disepakati presiden adalah Perpu yang mengatur tentang hal-hal yang belum secara detail diatur. Misalnya tentang pencontrengan yang mengancam kertas suara yang tidak sah,” ujar Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dalam acara refleksi akhir tahun 2008 DPP PKB ‘Mengukur Keberpihakan Pemerintahan SBY-JK Terhadap Ketahanan Pangan, Energi dan Keuangan’ di Hotel Aston, Jakarta, Senin (29/12/2008).

Menurutnya, DPR akan mendukung Perpu tersebut. Karena Perpu tersebut menjadi cara cepat agar seluruh masalah-masalah di pemilu dapat diatasi dengan baik. Selain itu Perpu ini juga akan melengkapi kekurangan dan tumpang tindihnya undang-undang yang sekarang terjadi. Salah satu yang agak krusial yakni sistem proporsional dan distrik yang tidak proporsional.

“Daerah pemilihan yang terlalu luas itu juga kita harap presiden menangkap itu. Misal 6 kabupaten dengan keterwakilan hanya 5 kursi. Bagaimana proporsionalitasnya. Di situ harus dibenahi dengan perpu itu,” jelas pria yang kerap dipanggil Cak Imin ini. (okezone)


Gerindra Sambut Dukungan PPI Calonkan Prabowo

Partai Gerindra menyambut baik niat dari Partai Pemuda Indonesia (PPI) yang berencana mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden di Pemilu 2009 mendatang.

Partai yang berlambang kepala burung garuda ini menganggap, ada kesepahaman visi dan misi yang diusung oleh partai ini.

“Iya, kita bersimpati kepada partai tersebut yang telah berencana seperti itu, Berarti PPI mempunyai cita-cita yang sama dengan kita (Gerindra) menuju kepada pemimpin yang baru,” ujar Ketua Umum Partai Gerindra, Suhardi.

Lebih lanjut dia menambahkan, bahwa hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari PPI mengenai rencana pencalonan Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto, menjadi calon presiden kepada Gerindra.

“Sejauh ini memang sudah banyak partai-partai peserta pemilu yang berencana untuk mencalonkan Prabowo sebagai Presiden pada 2009 nanti. Dan dari Gerindra sendiri belum ada pernyataan resmi,” pungkasnya.(Okezone.com)


594 Pages« First...10...572573574...580...Last »