Gerindra Targetkan Usung Capres di Pemilu 2009

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ambisius menargetkan 20 persen kursi menuju Gedung Senayan. Bahkan partai itu serius mampu mengusung capres di Pemilu 2009.

“Minimal bisa bawa capres. Kalau dari parlemen 20 persen ya kita mudah-mudahan bisa sampai 20 persen,” ujar Ketua Umum Gerindra, Suhardi.

Hal itu disampaikan Suhardi di sela-sela acara Pembekalan Caleg DPR RI Partai Gerindra di Hotel Sahid, Jl Sudirman, Jakarta, Senin (15/9/2008). Acara ini tertutup untuk wartawan.

Sebelumnya Gerindra bertekad mengusung mantan Pangkostrad Prabowo Subianto sebagai capres.

Suhardi belum mau terbuka soal lumbung suara terbanyak Gerindra. “Tidak dibedakan lumbung suara di mana tapi kalau jumlah orang yang paling banyak di Pulau Jawa,” jelasnya.

Menurut Suhardi, partai yang dipimpinnya tidak identik dengan petani. Namun tetap memperhatikan kepentingan rakyat. “Sesuatu yang sudah diketahui semua orang, tapi tidak dikerjakan semua orang,” kata Suhardi.

Sementara soal heboh padi Super Toy, Suhardi menegaskan, masalah itu jangan diperbesar. “Super Toy salah satu sumber terkecil dari sumber kita yang paling banyak,” tandas Suhardi. (detik.com)


Memetakan Kekuatan Partai Politik 2009

Pemilu 2009 tak hanya akan ditentukan oleh penguasaan wilayah partai politik, tetapi juga oleh aspek-aspek kualitatif parpol. Kepercayaan dan harapan terhadap parpol yang terbangun oleh menguatnya soliditas, ideologisasi, dan kepemimpinan parpol akan turut menentukan.

Jumlah partai politik tidak menyebabkan berkurangnya penetrasi partai besar, tetapi lebih berpengaruh pada partai kecil.

Semakin banyak partai, penguasaan wilayah oleh partai kecil semakin sulit. Hal ini terbukti dari konsentrasi yang cenderung mengelompok pada sedikit partai dalam Pemilu 1999. Dari 313 wilayah kabupaten/kota, hanya enam partai dari total 48 partai yang mampu memenangi wilayah. Sebaliknya, dalam Pemilu 2004 jumlah partai berkurang menjadi 24, tetapi terdapat 16 partai yang mampu merebut wilayah.

Jika ditotal, jumlah penguasaan wilayah kabupaten/kota oleh dua partai besar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Golkar, pada Pemilu 1999 mencapai 89,4 persen atau 280 wilayah, dan pada Pemilu 2004 mencapai 81,8 persen atau 360 kabupaten/kota. Pergeseran kekuatan paling signifikan juga hanya terjadi pada Partai Golkar dan PDI-P.

Kalau pada Pemilu 1999 PDI-P mampu menguasai 53 persen atau 166 dari 313 kabupaten/kota, pada Pemilu 2004 hanya mampu meraih 20,2 persen dari 440 kabupaten/kota. Sebaliknya, Partai Golkar, yang tadinya terpuruk dan hanya menguasai 36,4 persen, dalam pemilu terakhir mampu menaikkan penguasaan wilayahnya menjadi 61,6 persen atau 271 kabupaten/kota. Meskipun secara nasional perolehan suara Partai Golkar turun dari 22,4 persen pada tahun 1999 menjadi 21,6 persen pada tahun 2004, sebaran wilayah yang mampu dimenangi partai berlogo beringin ini semakin banyak.

Penguasaan wilayah oleh Partai Golkar pada Pemilu 2004 banyak terjadi di wilayah hasil pemekaran. Dari 143 daerah yang dimekarkan tahun 1999-2004, 72 persen atau 103 wilayah pemekaran dimenangi Partai Golkar pada Pemilu 2004. PDI-P hanya memenangi 12,6 persen wilayah pemekaran, sisanya diperebutkan oleh partai-partai kecil lainnya.

Meski hingga Pemilu 2004 penguasaan wilayah masih didominasi Partai Golkar dan PDI-P, penguasaan wilayah belum tentu menjadi variabel yang menjamin perolehan suara besar. Banyak soal harus diperhatikan, seperti tumbuhnya wilayah hotspot atau sentral penyebaran akibat kemenangan sebuah partai dalam pilkada. Selain itu, juga oleh tingkat pengenalan publik terhadap partai, kepercayaan dan penilaian pemilih terhadap partai, serta dinamika partai.

Wilayah hotspot bisa menjadi titik sentral yang berpotensi menambah kepercayaan partai dan pemilih untuk mengubah peta kekuatan wilayah. Bahkan, pengaruhnya mungkin akan menyebar di wilayah sekitarnya. Kemenangan sebuah partai dalam pilkada di wilayah yang menjadi basis partai lain maupun basis massanya menjadi variabel yang layak diperhitungkan.

Kemenangan calon dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di wilayah Jawa Barat yang dikuasai oleh Partai Golkar dalam pemilu sebelumnya bisa punya imbas ke wilayah-wilayah di dalam maupun sekitar Jawa Barat, seperti Banten dan Jawa Tengah bagian barat. Jakarta telah menjadi wilayah hotspot bagi PKS pada pemilu sebelumnya dengan kemenangannya di wilayah ibu kota negara ini.

Sementara kemenangan PDI-P dalam Pilkada Jawa Tengah bisa berimbas ke wilayah Jawa Timur yang saat ini relatif mencair. Keretakan di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa, yang menguasai sebagian besar wilayah Jawa Timur dalam pemilu sebelumnya, bisa menjadi peluang bagi PDI-P untuk menguat di wilayah ini.

Jika Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur dikuasai PDI-P serta Jawa Barat dan Banten oleh PKS, lumbung suara untuk Partai Golkar akan terkonsentrasi di wilayah-wilayah luar Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Pengenalan partai

Dalam jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas, awal Agustus lalu, terlihat bahwa pengenalan publik terhadap partai-partai baru masih berada di bawah rata-rata. Hanya Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang tercatat berada di atas 50 persen. Partai Hanura pernah didengar oleh 67,9 persen responden dan Partai Gerindra oleh 60,3 persen. Kedua partai ini juga lebih terkenal dibandingkan dengan sejumlah partai lama, seperti PKPB, PKPI, Partai Pelopor, PDK, PPD, maupun PPDI.

Penetrasi iklan di media, bisa jadi, turut mendongkrak popularitas Partai Hanura dan Gerindra. Meski demikian, pengenalan nama partai ternyata tidak identik dengan pengenalan terhadap nama ketua umumnya. Responden yang mampu menyebutkan secara spontan ketika diajukan pertanyaan apakah mengetahui nama Ketua Umum Partai Hanura hanya 36,7 persen dan Partai Gerindra hanya 2,2 persen.

Belum lekatnya nama partai dengan nama ketua umumnya juga dialami partai lama, termasuk Partai Demokrat yang nama ketua umumnya hanya dikenal 4,9 persen responden. Bahkan, nama Ketua Umum Partai Golkar hanya diketahui 49,2 persen responden. Pengenalan publik paling tinggi adalah pada nama Ketua Umum PDI-P, yang diketahui 79,5 persen responden.

Nama ketua umum

Namun, pengenalan nama ketua umum tidak menjamin penetrasi yang kuat untuk menggaet pemilih. Masih ada soal lain yang selayaknya diperhatikan, yakni kepercayaan, soliditas, wacana penguatan ideologi, dan kepemimpinan.

Hingga saat ini hanya 54,7 persen responden yang merasa aspirasi politiknya sesuai dengan salah satu partai yang resmi mengikuti Pemilu 2009. Sisanya, 13,2 persen menyatakan tidak ada partai yang sesuai dan 32,1 persen belum tahu mana partai yang sesuai dengan aspirasi politiknya. Di antara 34 partai politik, PDI-P, PKS, dan Partai Demokrat dianggap sebagai partai yang paling sesuai dengan aspirasi mereka.

Selain dari aspek aspirasi, PDI-P juga menempati peringkat paling tinggi dilihat dari sisi penguatan wacana ideologi kepartaian dan kepemimpinan saat ini. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini, dalam beberapa aspek, berebut pengaruh dengan PKS. Sisi-sisi yang menjadi kekurangan PDI-P diisi oleh PKS, demikian juga sebaliknya. PKS menempati peringkat tertinggi dilihat dari aspek dipercayai membawa perubahan dan memiliki solidaritas keanggotaan paling kuat. Partai Golkar, meskipun penguasaan wilayahnya paling besar saat ini, memiliki peringkat lebih rendah dalam aspek-aspek penting di atas dibandingkan dengan PDI-P dan PKS.

Dinamika partai

Dengan memperhitungkan penguasaan wilayah dan aspek-aspek kualitatif seperti ini, Pemilu 2009 akan sangat ditentukan oleh dinamika partai. Dinamika yang diperlihatkan sebuah partai akan menutupi sejumlah kelemahan lainnya.  (Litbang Kompas)


Langkah Kuda Prabowo-Gerindra

Prabowo Subianto memilih turun langsung ke masyarakat ketimbang bertumpu pada mesin partai. Daya sentuh nurani mereka kuat. Prabowo dan Partai Gerindra akan jadi kuda hitam pada Pemilu 2009 nanti.

Langkah kuda, begitulah yang dilakukan Prabowo dan Gerindra. Mereka memperkuat basis konstituen dan jaringan sosial di berbagai pelosok Tanah Air. Gerakan ke akar rumput ini, diprediksi para analis politik, bakal lebih membumi dalam upaya mensukseskan perolehan suara bagi partai nasionalis ini.

Menurut Glenny Kairupan, seorang tokoh Gerindra dan mantan perwira Baret Merah Kopasus, Prabowo dan Gerindra menyadari mesin partai di Indonesia dewasa ini tak bisa sepenuhnya diandalkan. Karena itu, diperlukan kerja keras. Mereka harus turun ke masyarakat petani, nelayan, pedagang tradisional, dan lapisan bawah lainnya untuk meraih basis sosial yang kuat.

“Kita sudah tak bisa hanya mengandalkan mesin politik partai dalam meraih dukungan. Prabowo dan kami semua sebagai kekuatan Gerindra sadar sepenuhnya bahwa slogorde partai mesti bekerja keras, melakukan langkah-langkah nyata dengan turun ke bawah, membangun jaringan di daerah-daerah,’’ kata Glenny, Ketua Partai Gerindra yang juga pengajar Lemhannas kepada INILAH.COM.

Analis politik Yudi Latif, mantan Wakil Rektor Universitas Paramadina, melihat Prabowo dan Gerindra memiliki daya sentuh nurani yang kuat. Komitmen dan visi-misinya jelas, yakni membangun pertanian, kebaharian dan pedesaan. Sebuah mimpi rakyat miskin yang sejak lama diabaikan.

“Siapapun akan tersentuh untuk menolong Prabowo dan Gerindra. Jika Prabowo bersikap mengayomi, ramah dan terbuka kepada semua anak bangsa yang miskin dan lemah, serta bersungguh-sungguh meminta tolong kepada mahasiwa dan masyarakat, partainya akan makin besar, kuat dan berwibawa,’’ kata Yudi Latif, Direktur Reform Institute itu.

Glenny Kairupan, pensiunan Mayjen TNI dan mantan Danrem Dili, menegaskan Gerindra komit dan prihatin atas kesulitan rakyat dewasa ini. “Prabowo dan Gerindra terbuka dan komit untuk amanat rakyat. Kita menyadari sebagian rakyat sudah kecewa dan tak perduli kepada partai politik karena perilaku yang tak etis dan tak santun dari sebagian besar politisi di masa lalu,” kata Glenny.

Gerindra menyadari, karena mesin partai terbatas dan sukar diandalkan, maka Prabowo dan Partai Gerindra harus memacu ‘langkah kuda’ di daerah-daerah maupun perkotaan. Mereka mengajak para aktivis dan simpatisan serta relawan untuk meminta dukungan rakyat di segala lapisan. Dengan spirit kebangsaan, Gerindra berkomitmen untuk memberdayakan kaum miskin di sektor pertanian, kelautan, dan pedesaan sebagai tanggung jawab moral dan solidaritas sosial.

Menurut Glenny, kehidupan berdemokrasi di Indonesia setelah era reformasi di mana seluruh masyarakat mempunyai kebebasan berserikat, mengeluarkan sikap dan pendapat, tetap harus mempertimbangkan dan menjunjung etika. Dengan begitu, tindak dan pikiran politik, tidak terjebak pada sikap sempit, sektoral, mau menang sendiri dan menyerang, terlebih bila dilandasi oleh kepentingan politik yang kuat.

“Kami di Gerindra khawatir kalau etika politik tidak tertata dengan baik, akan muncul budaya seenaknya sendiri. Ini berbahaya untuk generasi mendatang,” kata Glenny Kairupan, analis strategi di Lemhannas. (inilah.com)


Gerindra Bahas Pemenangan Prabowo di MGH

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bertekad menang berarti di Sulsel. Hal ini dimaksudkan untuk memuluskan perjalanan pendiri partai, Prabowo Subiyanto, melenggang ke Istana Negara. Strategi meraih target di Sulsel dibahas di Makassar Golden Hotel (MGH), Makassar, Selasa (9/9).
Ada tiga langkah yang dilakukan Gerindra untuk menghadapi pemilu, memperbesar anggota (kuantitas) dengan menggalakkan kartu anggota, sosialisasi yang terus dilakukan hingga taraf kalangan bawah, dan menghadirkan saksi di tiap tempat pemungutan suara (TPS).

Acara yang dirangkaikan buka puasa dan salat tarawih itu dihadiri Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani dan 23 pimpinan DPC se-Sulsel. “80 persen kader Gerindra yang bertarung dalam pemilihan calon anggota legeslatif masih balita (bawah 50 tahun) dan merupakan kader daerah,” kata Muzani dalam sambutannya.

Muzani juga mengakui kalau Gerindra tidak mengikuti langkah-langkah beberapa parpol yang mengutamakan suara terbanyak. Ia juga juga tidak menginginkan Gerindra seperti beberapa parpol pada tahun 1999 dan tahun 2004 menggembirakan secara kuantitas namun tidak siap dalam kepengurusan tingkat daerah.  (Tribun-Timur.com)


Pemilu 2009 Bisa Jadi Puncak Pertarungan Kekuatan Modal

Politik uang kemungkinan besar masih akan terjadi pada Pemilu 2009 mendatang. Bahkan bukan tidak mungkin, pesta demokrasi tersebut akan menjadi titik puncak bertarungnya kekuatan modal.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pakar ICMI, Muslimin Nasution, dalam pidato sambutannya saat membuka acara Silaturahmi ICMI di Menara Bank Mega, Jl Kapten Tendean, Jakarta, Sabtu (6/9/2008).

“Pemilu 2009 bisa menjadi puncak kekuaran modal yang memang sudah disiapkan. Politik kita belum mampu menghilangkan politik uang, ini berimbas pada elit politik yang terlibat pada rentenir politik,” kata Muslimin.

Muslimin juga mengatakan dirinya belum bisa melihat manfaat reformasi yang sudah bergulir sejak 10 tahun lalu. Menurutnya, hal ini disebabkan berbagai hal.

“Pertama kita tidak mempunyai pemimpin yang kuat. Kedua kita tidak mempunyai arsitektur pembangunan sehingga reformasi tidak bisa kita nikmati,” ujar Muslimin. (detik.com)


577 Pages« First...10...572573574...Last »