KPU : Pilpres Dijadwalkan 27-28 Juli 2009

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan dijadwalkan pemilu presiden (Pilpres) dilakukan 27 Juli 2009 atau 28 Juli 2009.

“Itu permintaan kita, kalau MK mengurangi masa sidangnya,” katanya usai rapat koordinasi pelaksanaan pemilu 2009 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (8/1/2009) malam.

Sementara itu, pelaksanaan pemungutan suara untuk legislatif tetap dilakukan pada 9 April 2009, dan pengumumannya paling lambat 9 Mei 2009. “Kita juga berusaha pengumumannya itu percepat,” imbuhnya.

Ketua KPU mengatakan, persoalan yang dihadapi selama ini adalah ketika KPU akan menetapkan jadwal terbentur belum adanya kesepatan.

Terkait adanya gugatan pemilu, Abdul Hafiz mengungkapkan semua lembaga terkait pemilu dalam rakor sudah sepakat untuk tidak mengganggu agenda nasional tersebut. “Tanggal 1 Oktober 2009, anggota DPR dan DPD yang baru harus
dilantik dan 20 Oktober presiden juga dilantik,” tandasnya.

Dia menjelaskan dalam rakor juga disampaikan keinginan KPU untuk mempercepat penyelesaian sengketa pemilu. “Betul. Jadi, kalau dalam UU MK sengketa hasil pemilu legislatif diselesaikan 30 hari kerja. Kalau full 30 hari kerja dipakai, maka pemungutan suara akan sampai Agustus sehingga KPU minta bisa nggak MK menguranginya,” papar Abdul Hafiz.

Kemudian, sambung dia, untuk sengketa pilpres diharapkan dapat tuntas dalam 14 hari. Pasalnya, jika lebih dari 14 hari kerja, dikhawatirkan akan menggangu penetapan presiden dan wakil presiden.

“Insya Allah, MK mencoba untuk mempertimbangkan. Sekarang sudah ada tim kita, dengan MK untuk merumuskan jadwal. Kita juga sudah siap jadwal, rancangan sudah siap. Kita tinggal mencocokan saja dengan MK,” tegas Abdul Hafiz. (okezone.com)


Pemilu 2009 Ancam Hak-Hak Konsumen

Berlangsungnya Pemilu 2009 diperkirakan akan mengancam hak-hak konsumen. Pasalnya hak konsumen akan terabaikan, karena pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pasti akan sibuk memikirkan pemilihan umum.

”Mereka tidak sempat lagi memikirkan persoalan-persoalan riil yang dihadapi oleh masyarakat,” kata pengurus harian YLKI Sudaryatmo dalam jumpa pers di kantor YLKI, Jakarta, Jumat (9/1/2009).

Menurutnya, yang akan terjadi nantinya pemerintah ataupun DPR hanya akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang populis. “Demi kepentingan 2009 saja,” jelasnya.

Selain itu Sudaryatmo menjelaskan, krisis global tahun 2009 juga mengancam daya beli konsumen. Juga akan berpotensi timbulnya produk-produk bersubstandar. “Padalnya para produsen terlilit kelancaran arus modal dan kemudian menurunkan kualitas produk yang dipasarkan sekalipun harga tetap,” jelasnya.(Okezone.com)


Wah! Gerindra Terpopuler di Jatim

Hasil Riset Surabaya Survey Centre (SSC) periode 15 hingga 25 Desember menunjukkan bahwa Partai Gerindra telah menjelma menjadi parpol baru paling populer di Jatim.

Direktur SSC, Mochtar W. Oetomo mengemukakan hal itu di Surabaya, Jumat (9/1). Riset SSC dilakukan di 38 Kab/Kota di Jatim dengan sampel 1.067 responden dan margin of error kurang lebih tiga persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil riset menunjukkan Gerindra dikenal oleh 70,45 persen masyarakat Jatim melampaui popularitas Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) 65,34 prosen, disusul Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), yakni 53,51 prosen.

Kemudian berturut-turut, Partai Patriot 27,13 prosen, PNBK 17,83 prosen, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) 15,77 prosen, Partai Kedaulatan 10,34 prosen, Partai Indonesia Baru (PIB) 9,11 prosen, Partai Persatuan Rakyat Nasional (PPRN) 7,09 prosen dan Partai Matahari Bangsa (PMB) 6,59 prosen.

“Namun dari tingkat elektabilitas (keterpilihan), perolehan dukungan Gerindra masih jauh dibanding parpol-parpol lama yang sudah mapan seperti PDIP dan Golkar,” katanya.

Ketika responden ditanya, jika pemilu legislatif dilakukan hari ini, parpol apa yang akan anda pilih, nampak sekali parpol-parpol lama dan mapan mendominasi.

Namun demikian, ujar dia, PKNU dan Gerinda mulai menyodok kemapanan partai-partai lama.

PDIP memperoleh elektabilitas paling tinggi dengan 16,10 persen dukungan; Demokrat 14,60 persen; PKB 8,72 persen; Golkar 7,17 persen; PAN 7,12 persen; PKNU 6,09 persen; PPP 5,91 persen; Gerindra 5,90 persen; PKS 3,02 persen dan Hanura 2,30 prosen.

“Gencarnya iklan Gerindra dan Prabowo jelas adalah faktor utama menanjaknya popularitas keduannya. Sementara menyodoknya PKNU jelas adalah berkah dari ributnya PKB. PKNU dan Gerindra telah menjelma menjadi parpol yang harus diperhitungkan oleh parpol-parpol lama yang sudah mapan,” ujar Mochtar.

Sementara itu, SBY masih memperoleh elektabilitas paling tinggi dengan 23,61 persen dukungan. Disusul Megawati dengan 15,79 persen; Prabowo 12,23 persen; Sri Sultan 6,83 persen; Amien Rais 4,86 persen; Gus Dur 4,32 persen; Hidayat Nur Wahid 3,51 persen; Wiranto 2,69 persen dan Jusuf Kalla 1,33 persen dukungan.

“Peta tersebut tentu saja tidak permanen. Karena ketika pertanyaan dibuat berpasangan dan ‘head to head’, ternyata Sultan menjadi figur yang sangat menentukan dan mempunyai elektabilitas yang tinggi ketika diposisikan sebagai Wapres,” pungkasnya.(Inilah.com)


Survei Pesanan adalah Pelacuran

Survei tentang popularitas partai politik atau calon presiden semakin marak mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. Beberapa survei dinilai pesanan, karena metodologinya didesain agar keluar seperti yang dipesankan. Survei yang seperti ini dinilai sama dengan pelacuran.

“Kalau Anda melakukan survei tanpa ada yang pesan, untuk menunjukkan kecenderungan, fenomena yang ada dimasyarakat, oke, fine. Tetapi, kalau Anda dipesan, kemudian hasilnya diumumkan ke publik yang menguntungkan pemesan, Anda telah rusak secara moral. Itu yang dikatakan pelacur,” ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Laode Ida dalam diskusi Perspektif Indonesia bertema ‘Survei Politik atau Politik Survei’ Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (9/1/2009) dalam rilis yang diterima detikcom.

Laode menekankan, independensi surveyor harus terjamin. Jika survei pesanan tergantung negosiasi pemesan dan surveyor maka metodologinya akan mudah sekali direkayasa.

Sementara Direktur Riset Institut Survei Publik (ISP) Isra Ramli mengatakan, kegiatan survei sama seperti profesi dokter yang mendiagnosa gejala penyakit. Menurut dia, semua profesi sangat mungkin melakukan pelanggaran kode etik. Tidak berarti karena ada surveyor yang melakukan moral hazard maka kegiatan survei diadili sebagai profesi yang moral hazard.

“Orang yang dibayar atas keahliannya bukan berarti kemudian dia pelacur. Moral hazard, tidak hanya terjadi pada profesi survei. Moral hazard ini kejahatan. Jangan karena ada moral hazard, kita mengadili profesi tadi,” ujarnya.

Kemunculan isu politik survei, imbuh Isra, ditengarai karena konflik kepentingan yang menimbulkan persoalan etis. Yaitu posisi apakah lembaga survei boleh berkampanye untuk kliennya yang menjadi kandidat, apakah lembaga survei boleh menjadi konsultan.

Isra menambahkan, lembaga survei yang boleh menjadi konsultan selalu berpretensi untuk memenangkan kandidat yang menjadi kliennya, sementara survei justru menyampaikan informasi yang apa adanya.

“Apabila dijalankan bersamaan akan menimbulkan konflik. Persoalan etis tersebut belum terjawab, bagaimana mengatasi konflik kepentingan yang mungkin muncul,” tutur Isra. (Detik.com)


KPU Prioritaskan Logistik untuk Luar Negeri

Pengadaan logistik pemilihan umum 2009 untuk tempat pemilihan di luar negeri menjadi prioritas Komisi Pemilihan Umum. Komisi ini memiliki 117 negara perwakilan yang menyelenggarakan pemilihan.

“Kami menyampaikan ke percetakan alat-alat pemilihan untuk mendahulukan dan mendistribusikan ke sana,” kata anggota Komisi Pemilihan Umum, Andi Nurpati, dalam diskusi sosialisasi Undang-Undang Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2008 yang diselenggarakan redaksi stasiun antv.

Sarana prasarana pemilihan umum untuk Provinsi Papua juga menjadi prioritas. Distribusi logistik ke daerah itu didahulukan. Sebab,  kata Andi, wilayahnya sulit dijangkau.

Menurut Andi prioritas distribusi ke wilayah terjauh itu untuk antisipasi gangguan pelaksanaan pemilihan karena keterlambatan datangnya logistik.

Untuk percetakan surat suara, komisi membagi empat zona. Masing-masing zona hanya mencetak dan distribusi di daerah yang telah ditentukan komisi. Penetapan zona itu untuk mengindari salah pengiriman logistik seperti yang terjadi pada pemilihan umum 2004. (vivanews)


604 Pages« First...10...572573574...580...Last »