Gerindra Tuding Ada yang ‘Main Kayu’ untuk Tolak #2019GantiPresiden

Gerindra Tuding Ada yang ‘Main Kayu’ untuk Tolak #2019GantiPresiden

Partai Gerindra mengaku prihatin dengan aksi persekusi terhadap Neno Warisman sang deklarator #2019GantiPresiden di area Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Riau, pada Sabtu, 25 Agustus 2018.

“Miris, menyaksikan video yang beredar, di mana seorang emak-emak, Neno Warisman, dipersekusi di Bandara Pekanbaru,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nizar Zahro di Jakarta pada Minggu, 26 Agustus 2018.

Nizar menganggap aksi itu bukanlah hanya penolakan terhadap Neno Warisma tetapi juga gerakan politik #2019GantiPresiden. Sebab sehari setelah peristiwa persekusi di Pekanbaru, massa pro dan kontra #2019GantiPresiden bentrok di Surabaya, Jawa Timur. Aparat dituding membiarkannya.

Anggota Komisi X DPR RI itu menolai kasus persekusi Neno Warisman di Pekanbaru dan Surabaya membuktikkan bahwa aparat tidak netral. Polisi dalam dua kasus itu lebih mendukung massa yang anti terhadap #2019GantiPresiden.

“Aparat sudah terseret dalam politik praktis. Logikanya, aparat tidak akan mungkin tunduk pada kemauan ormas. Aparat sejati hanya akan tunduk kepada undang-undang,” katanya

 

Sumber


Soal Deklarasi Ganti Presiden, Gerindra Sayangkan Tindakan Penghadangan

Soal Deklarasi Ganti Presiden, Gerindra Sayangkan Tindakan Penghadangan

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade menilai bahwa gerakan deklarasi #2019GantiPresiden merupakan bagian dari hak kebebasan berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat.

Andre menyayangkan adanya beberapa tindakan pengadangan yang dilakukan saat deklarasi gerakan 2019 ganti presiden di Surabaya, Jawa Timur.

“Saya rasa ini hal yang biasa saja,hak konstitusi warga untuk menyuarakan aspirasinya menyuarakan pendapatnya. Masalahnya kan gerakan ini ada yang tidak suka.

Ada yang panik dengan gerakan ini sehingga mulailah ada gerakan-gerakan pengadangan. Ini kan cara-cara premanisme,” ujar Andre saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/8/2019) malam.

Andre mengatakan, bila ada kelompok yang tidak setuju atau berbeda pendapat dengan deklarasi #2019GantiPresiden bisa melakukan gerakan tandingan.

“Seharusnya kalau tidak sepakat ya bikin gerakan lain aja. (Misalnya) 2019 Jokowi dua periode itu nggak masalah, bikin saja gerakan lain dan nggak perlu melakukan pengadangan-pengadangan,” kata Andre.

Andre menilai bahwa deklarasi gerakan #2019gantipresiden adalah gerakan rakyat (social movement) bukan gerakan politik dari partai Gerindra.

“Ini (deklarasi gerakan #2019GantiPresiden) tidak ada hubungan dengan partai Gerindra, pak Prabowo dengan gerakan 2019 ganti presiden itu murni gerakan rakyat,” tutur Andre.

Lebih lanjut, Andre berharap, pada pemilu 2019 mendatang bisa berjalan dengan damai, riang, dan gembira.

“Kami terus terang partai Gerindra dan pendukung Prabowo-Sandi menginginkan pemilu yang riang dan gembira,” kata Andre.

Sebelumnya, gerakan #2019GantiPresiden kembali mendapat penolakan. Gerakan itu juga sempat dilarang oleh kepolisian.

Di Surabaya, Jawa Timur, ratusan orang yang menolak acara Deklarasi Ganti Presiden 2019 sampai turun ke jalan pada Minggu pagi.

Sumber


Gatot Gabung, Barisan Prabowo-Sandi Makin Kuat

Gatot Gabung, Barisan Prabowo-Sandi Makin Kuat

Anggota Badan Komunikasi (Bakom) DPP Partai Gerindra Andre Rosiade berharap mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo bisa mendukung pasangan Prabowo-Sandi di pemilu presiden (pilpres) 2019.

Pihaknya mencoba merangkul agar Gatot ikut bergabung dengan Prabowo-Sandi dengan harapan kalau Gatot bergabung maka kekuatan Prabowo-Sandi akan semakin bertambah. Tapi, hal ini diserahkan ke Sandi dan pimpinan parpol yang berkomunikasi dengan Gatot.

“Kita doakan pak Gatot bisa bergabung dengan kami. Prinsipnya pak Prabowo dan Sandi selalu membuka pintu lebar-lebar bagi semua tokoh parpol mauoun non parpol yang ingin bergabung memperkuat pak Prabowo dan Sandi,” kata Andre saat dihubungi.

Menurut Andre, relawan pendukung Gatot terbelah menjadi dua yakni, Gatot Nurmantyo untuk Rakyat (GNR) mendukung Jokowi-Ma’ruf tetapi, ada kelompok Relawan Selendang Putih yang juga mendeklarasikan dukungan kelada Prabowo-Sandi.

“Jadi yang GNR ke Jokowi-Ma’ruf dan yang Selendang Putih ke Prabowo-Sandi. Itu fakta yang terjadi seperti itu,” ujarnya.

Namun, lanjut Andre, pihaknya mendapatkan informasi bahwa Gatot sejauh ini masih bersikap netral dan pihaknya masih terus melakukan komunikasi. “Ya informasinya sih (Gatot) masih netral ya. Ini lagi terus dikomunikasikan terus. Kita tunggu lah ya,” tutupnya.

 

Sumber


Jokowi Minta TNI-Polri Sosialisasi Kinerja, Gerindra: Offside!

Offside

Partai Gerindra menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) offside karena memberikan arahan kepada TNI/Polri untuk mensosialisasikan kinerja pemerintah. Alasannya, hal tersebut tak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI/Polri dan bertentangan dengan UU Pemilu 7/2017.

“Kok offside lagi? Ngasih pengarahan nyuruh TNI/Polri supaya mempromosikan dan mensosialisasikan kinerja pemerintah kepada masyarakat di momentum yang tepat, itu sangat bertentangan dengan UU Pemilu,” kata Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria kepada wartawan, Kamis (23/8/2018).

Riza mengatakan pernyataan dari Jokowi sebaiknya segera diproses Bawaslu. Ia menilai kesalahan Jokowi menjadi berkali-kali lipat karena arahan itu juga dilakukan sebelum masa kampanye capres-cawapres Pilpres 2019 dimulai.

“Mensosialisasikan kinerja pemerintah itu termasuk mengampanyekan. Apalagi sekarang belum waktunya kampanye, lebih salah lagi. Waktunya kampanye saja tidak boleh TNI/Polri dilibatkan dalam sosialisasi, apalagi di waktu belum kampanye,” sebut Riza.

Ia berharap Jokowi bisa belajar dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY, kata Riza, senantiasa menjaga netralitas TNI/Polri selama memimpin pada 2004-2014.

“Pak Jokowi belajar sama Pak SBY yang selama sepuluh tahun memimpin tidak pernah melibatkan TNI/Polri dan menjaga netralitas TNI/Polri,” tuturnya.

Riza juga kemudian mengungkit pertemuan-pertemuan Jokowi dengan sejumlah elite partai yang dilakukan di Istana Negara, Jakarta. Pertemuan yang dinilai bersifat politis itu menurut dia tak tepat dilakukan di lokasi yang merupakan fasilitas negara.

Lagi-lagi Riza mencontohkan SBY yang menurut dia tak pernah berkelakuan seperti Jokowi. Ia pun kembali menegaskan agar KPU/Bawaslu berani bertindak.

“Bahkan Pak SBY nggak pernah mengundang-undang rapat untuk kepentingan kampanye atau politik di istana, selalu di rumah atau di tempat-tempat yang tidak ada hubungan dengan fasilitas negara. Pak Jokowi sering menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Itu tidak boleh gitu,” ujar anggota DPR itu.

“Sudah banyak offside-nya. Bawaslu harus berani, harus netral ya. Memang tantangan KPU/Bawaslu menghadapi penguasa seperti pemerintahan sekarang ini yang menggunakan segala cara untuk kepentingannya,” imbuh Riza.

Sebelumnya, Jokowi menitipkan pesan kepada siswa Sesko TNI dan Sespimti Polri untuk mensosialisasikan apa saja kinerja yang telah dicapai oleh pemerintah.

“Saya titip seluruh perwira juga ikut mensosialisasikan, ikut disampaikan pada momen-momen yang tepat untuk menyampaikan itu,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/8).

“Kita harus tahu kenapa kita bangun infrastruktur di Indonesia bagian timur. Untuk apa? Kalau kita mau cepat meningkatan pertumbuhan ekonomi ya bangun di Jawa. Cepat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, return ekonomi baliknya lebih cpet. Infrastruktur hampir kelihatan, tinggal nambah sedikit-sedikit, return politiknya juga lebih cepat karena 60 persen penduduk ada di Jawa. Tapi apakah itu yang mau kita lakukan?” tambah Jokowi.

 

Sumber


Idrus Tersangka, Gerindra Pertanyakan Komitmen Antikorupsi Jokowi

Idrus Tersangka, Gerindra Pertanyakan Komitmen Antikorupsi Jokowi

Politikus Golkar Idrus Marham mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial karena ditetapkan sebagai tersangka KPK. Partai Gerindra mempertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo soal antikorupsi.

“Demikian juga Pak Jokowi punya komitmen seperti apa pemerintahan bersih, nawacita, dan sebagainya kalau terjadi seperti ini biar masyarakat menilai,” kata Ketua DPP Gerindra Habiburokhman kepada detikcom, Jumat (23/8/2018).

Ketum Golkar Airlangga Hartarto merevitalisasi kepengurusan dan mengusung soal slogan Golkar Bersih. Ketika dikaitkan dengan kasus Idrus, Habiburokhman tak banyak komentar dan menyerahkan penilaian kepada masyarakat.

“Itu urusan masing-masing partai, bila terbukti nanti masyarakat yang menilai,” terangnya.

Meski begitu, Habiburokhman mengapresiasi sikap Idrus yang berani mundur. Dia mengaku prihatin kasus korupsi masih terus terjadi.

“Soal mundur kita cukup apresiasi, artinya ketika tersangka langsung mundur tanpa didesak masyarakat. Nggak banyak yang seperti itu. Kedua kasus korupsi ya kita prihatin beliau bisa tersangka, padahal kita kenal sebelumnya di DPR nggak ada masalah, kasus e-KTP aja beliau nggak kena, kasus ini kok nggak kena. Kita prihatin hari gini masih kasus korupsi,” urainya.

Presiden Jokowi juga angkat bicara soal Idrus yang menjadi tersangka. Idrus merupakan menteri Kabinet Kerja yang mundur karena terjerat kasus korupsi.

“Ya, ini kan kasus lama, ya kita menghargai apa yang menjadi wilayah kewenangan KPK,” kata Jokowi usai pelantikan Agus Gumiwang sebagai menteri sosial di Istana Negara, Jakarta.

 

Sumber


618 Pages« First...234...10...Last »