BPN Prabowo Tak Akan Bawa Sengketa Hasil Pilpres ke MK

fadli zon

Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Fadli Zon, mengatakan kubunya tak akan membawa sengketa hasil pemilihan presiden 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Fadli bahkan menilai Mahkamah Konstitusi tak berguna dalam menyelesaikan persoalan pilpres.

“Saya katakan, kemungkinan besar BPN tidak akan menempuh jalan MK, karena di 2014 kita sudah mengikuti jalur itu. Dan kami melihat bahwa MK itu useless dalam persoalan pilpres, tidak ada gunanya itu MK,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019.

Fadli beralasan, pada pemilihan presiden 2014 lalu Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa juga menggugat ke MK. Namun kata dia proses itu sia-sia dan membuang waktu.

“Pada waktu itu maraton sidang-sidang tapi buktinya pun tidak ada yang dibuka. Bahkan sudah dilegalisir, sudah pakai materai,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini. Fadli juga menuding bahwa sebagian hakim MK berpolitik.

Pada 2014 tim Prabowo – Hatta menggugat hasil Pemilu ke MK. Saat itu mereka menilai penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2014 tidak sah menurut hukum. Alasannya, perolehan suara pasangan Jokowi – Jusuf Kalla dinilai diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau disertai dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh KPU.

Gugatan ini kemudian ditolak MK. Mahkamah saat itu menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh kubu Prabowo – Hatta.

Juru kampanye nasional BPN Prabowo-Sandiaga, Raden Muhammad Syafii menyebut bahwa pada 2014 itu MK tak memeriksa bukti-bukti sebanyak 19 truk yang mereka bawa. Dia mengklaim, bukti-bukti kecurangan pemilu yang mereka miliki saat ini lebih dari 19 truk.

“Kami punya keyakinan MK tidak akan melakukan pemeriksaan sama seperti pemilu lalu. Sembilan belas truk saja mereka tidak sanggup apalagi lebih. Jadi MK telah berhasil membuat kami tidak memiliki kepercayaan bahwa mereka akan melakukan persidangan secara objektif,” kata Syafii di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019.

Kemarin, calon presiden 02 Prabowo Subianto mengatakan akan menolak hasil pemilu yang dianggapnya curang. Pernyataan tersebut disampaikan dalam simposium mengungkap fakta-fakta kecurangan pilpres 2019 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019.

“Sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan pemilihan. Hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran, dan ketidakjujuran,” kata Prabowo.

Dalam acara tersebut, tim teknis Badan Pemenangan Nasional Prabowo -Sandiaga menyampaikan pemaparan mengenai berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat pemungutan suara, dan sesudahnya. Di antaranya Kartu Keluarga di beberapa tempat yang mereka nilai manipulatif, data daftar pemilih tetap yang bermasalah, mobilisasi dukungan untuk pasangan calon 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Ada pula dugaan adanya penggunaan sumber daya negara untuk kampanye, tempat pemungutan suara (TPS) tuyul yang memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf, kesulitan mendapatkan izin kampanye di berbagai daerah, dan sebagainya.

Saat ditanya langkah apa yang akan diambil BPN, Fadli dan Syaffi berujar akan menyerahkannya kepada kedaulatan rakyat. Istilah kedaulatan rakyat ini kemarin dilontarkan anggota Dewan Pengarah BPN Amien Rais sebagai ganti ‘people power’ yang sebelumnya dia gaungkan.

“Tolong diingat kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Nanti rakyat akan tunjukkan apa maunya dengan kedaulatan yang dimilikinya ketika kami sudah memastikan Undang-undang Dasar dan peraturan perundang-undangan tidak lagi dilaksanakan,” kata dia.

 

Sumber


Data BPN: Prabowo-Sandi Menang 54,24 Persen

data bpn

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membuka data penghitungan pilpres yang mereka lakukan.

Data itu dibuka di acara bertema “Mengungkapkan Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019” yang digelar di Ballroom Grand Sahid, Jakarta, Senin (14/5).

Wakil Dewan Pembina BPN Prabowo-Sandi Laode Kamaluddin menjelaskan bahwa berdasarkan data yang masuk ke BPN, pasangan nomor urut 02 dinyatakan tampil sebagai pemenang. Pasangan ini mendapatkan dukungan 48.657.483 suara.

“Posisi kita (Prabowo-Sandi) 54,24 persen,” katanya disambut tepuk tangan hadirin.

Sementara itu, terpampang dalam layar bahwa posisi pasangan Joko Widodo-Maruf Amin berada di angka 44,14 persen atau 39.599.832 suara. Sedangkan sebanyak 1,62 persen atau 1.454.975 suara tidak sah.

Adapun data yang masuk berasal dari 444.976 tempat pemungutan suara (TPS) atau sebesar 54,91 persen dari total 810.329 TPS yang ada.

“Data ini bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya tidak akan ada perubahan,” tegasnya.

Data diperoleh melalui form C-1 yang dikumpulan dari para saksi, sekber satgas BPN, dan relawan Prabowo-Sandi.

“Termasuk dari partai koalisi,” pungkasnya.

 

Sumber


Prabowo-Sandiaga Gelar Simposium Ungkap Klaim Kecurangan Pemilu

Prabowo-Sandiaga di Hotel Grand Sahid Jaya

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sore ini menggelar simposium ‘Mengungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2019’. Sang capres dan cawapres hadir dalam acara tersebut.

Acara digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019). Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 15.50 WIB. Ia tampak mengenakan baju safari warna cokelat dan peci hitam.

Sandiaga datang menyusul di belakang Prabowo. Dia tampak mengenakan kemeja biru dan peci hitam.

Saat memasuki ruangan, keduanya disambut riuh para relawan yang hadir. Prabowo dipanggil sebagai ‘Presiden Republik Indonesia’ oleh pembawa acara saat memasuki ruangan.

Turut hadir sejumlah elite dan tokoh pendukung Prabowo-Sandi. Di antaranya Ketua BPN Djoko Santoso, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Siti Hediati Harijadi (Titiek Soeharto), Waketum Gerindra Fadli Zon, dan Waketum Partai Demokrat Syarif Hasan.

 

Sumber


Prabowo-Sandi Menang 64,09 Persen di Kalimantan Selatan

prabowo dan jokowi dalam acara debat

Pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengungguli pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pilpres 2019.

Hal tersebut merupakan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional dalam negeri dan penetapan hasil pemilu 2019 untuk Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasangan Prabowo-Sandi memperoleh 1.470.163 suara (64,09 persen), sedangkan Jokowi-Ma’ruf memperoleh 823.939 suara (35,91 persen).

“Dengan ini rekapitulasi suara pemilu Provinsi Kalimantan Selatan sah,” ujar Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari saat mengesahkan rekapitulasi suara dalam negeri di Kantor KPU, Menteng, Jakarta, Minggu (12/5/2019).

Jumlah pemilih yang terdaftar Kalimantan Selatan sebanyak 2.995.206 orang. Dari angka tersebut, yang menggunakan hak pilih sebanyak 2.382.103 orang.

Dari jumlah yang menggunakan hak pilih itu, suara yang sah sebanyak 2.294.102.

Hasil tersebut sekaligus mempertebal raihan suara Prabowo di Pilpres 2014. Prabowo yang kala itu berpasangan dengan Hatta Rajasa unggul di Kalimantan Selatan dengan perolehan 50,05 persen.

Sedangkan Jokowi yang saat itu berpasangan dengan Jusuf Kalla memperoleh 49,95 persen suara.

 

Sumber


BPN Prabowo Sebut Tak Punya Rencana Laksanakan People Power

Jubir BPN Prabowo-Sandi

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade menyatakan pihaknya tak punya rencana melaksanakan gerakan people power dalam menyikapi hasil Pemilu 2019.

Dia menegaskan pihaknya menyerahkan gerakan people power kepada rakyat karena gerakan people power merupakan kehendak rakyat.

“[Gerakan] people power itu kehendak rakyat, ya terserah rakyat saja,” kata Andre lewat pesan singkat, Jumat (10/5).

BPN, menurut Andre, akan selalu menempuh langkah yang sesuai konstitusi dalam proses Pemilu 2019, salah satunya dengan mendatangi Bawaslu untuk melapor mengenai dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Andre berkata pihaknya menduga telah terjadi kecurangan terkait pemenangan pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Kecurangan itu terjadi dari sebelum hingga hari penyelenggaraan pemungutan suara berlangsung.

“Kami menduga kecurangan terkait pemenangan pasangan 01 yang terjadi tidak hanya saat tahap pencoblosan itu saja. Tapi kecurangan sudah terjadi dari sebelum pencoblosan alias terstruktur, sistematis, masif, dan brutal,” ujar Andre.

Rencana aksi people power itu pertama kali dilontarkan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais saat aksi 313 di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat pada Minggu (31/3) silam.

Aksi 313 menuntut agar KPU menjalankan pemilihan umum 17 April 2019 secara jujur dan adil. Saat itu Amien mengatakan Dia mengatakan pengerahan massa akan dilakukan jika tim kampanye Prabowo menemukan bukti kecurangan pemilu secara sistematik, terukur dan masif. Namun dia berharap kecurangan itu tidak terjadi.

“Kami enggak akan ke MK lagi, kami langsung people power,” kata Amien Rais di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta.

Rencana gerakan people power kemudian mendapat respons dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mengancam bakal menggunakan pasal terkait tindak pidana makar.

Menurut dia, aturan yang tertuang dalam Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu bisa digunakan apabila gerakan people power mengandung unsur ingin menjatuhkan pemerintahan.

“Kalau seandainya ada ajakan untuk pakai people power, itu mobilisasi umum untuk melakukan penyampaian pendapat, harus melalui mekanisme ini. Kalau tidak menggunakan mekanisme ini, apalagi kalau ada bahasa akan menjatuhkan pemerintah, itu pasal 107 KUHP jelas,” kata Tito saat berbicara di Rapat Kerja Komite I DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5).

 

Sumber