Sri Mulyani Harusnya Memperkembangkan UMKM Bukan Dimatikan

Sri Mulyani Harusnya Memperkembangkan UMKM Bukan Dimatikan

Kebijakan-kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati kembali disoroti kalangan politisi Senayan. Utamanya terkait kebijakan menurunkan batasan omzet Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari saat ini Rp 4,8 miliar per tahun dan memangkas Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) sebesar 1 persen menjadi 0,5 persen.

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan menduga penurunan batasan omzet PKP itu adalah untuk mencegah pelaku usaha besar sengaja merubah usahanya menjadi UKM hanya untuk menghindari pajak. Jika memang benar itu alasannya, maka kebijakan yang tepat adalah melacak identitas dan mengumumkan pengusaha berlaku curang ke publik.

“Pada konteks ini, pemerintah musti melakukan pengawasan ekstra terhadap pengusaha sebagaimana dimaksud,” katanya dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Rabu (31/1).

Untuk itu, ujar politisi Partai Gerindra ini, pemerintah perlu membangun database UKM yang terintegrasi dan kredibel. Jika tidak, maka kebijakan penurunan batas PKP yang serampangan justru akan mematikan UKM yang ada.

Untuk diketahui, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 57 juta. Hanya saja kata Heri, itu tidak terdata secara terintegrasi, sehingga menyulitkan kontrol dan pengukuran yang lebih valid.

“Karena itu saya tak melihat sisi positif dari kebijakan tersebut. Batas omzet Rp4,8 miliar itu sudah proporsional,” imbuhnya.

Penurunan PKP dinilainya justru akan berdampak pada pendapatan bersih UKM. Kemampuan UKM akan mengalami penurunan. Hal itu karena, sebagian pendapatan UKM akan terserap pajak. Padahal, UMKM sesungguhnya sangat perlu ditumbuhkembangkan.

“Terlebih, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61 persen terdiri dari usaha mikro 30,3 persen, usaha kecil 12,8 persen, dan usaha menengah 14,5 persen. Ini adalah potensi yang musti dirawat dan bukan justru dimatikan,” ketusnya.

Untuk itu, menurut Heri, seharusnya malahan batas omset PKP dinaikkan dan tarif diturunkan. Dengan begitu pasti penerimaan pajak bakalan naik karena diindikasikan banyak pengusaha saat ini yang menahan omzet dibawah PKP, jika melebihi PKP, mereka akan kesulitan menyelenggarakan pembukuan keuangannya.

“Banyak UMKM secara omzet lebih dari PKP 4,8 miliar dengan margin kecil, banyak juga UMKM yang omzetnya di atas 4,8 miliar tapi sulit membuat pembukuan karena keterbatasan tenaga pembukuan. Bahkan kalau mereka disuruh membuat pembukuan pun banyak yang bingung atau bahkan tidak mengerti bagaimana membuat pembukuan. Bukan tidak mau membayar pajak, tapi lebih kepada masalah accounting pembukuan, disamping tenaga accounting yang tidak murah,” urainya.

Lebih lanjut Heri Gunawan menyoroti soal pemangkasan PPH UKM yang tadinya sebesar 1 persen menjadi 0,5 persen dari omset maksimal Rp 4,8 miliar setahun. Terkait itu, anak buah Prabowo Subianto ini menyambut baik.

“Ini langkah positif. Itu dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kemampuan berusaha UMKM. Ujungnya, daya saing UMKM akan lebih baik,” akunya.

Diakuinya bahwa selain persoalan efisiensi, efektivitas, dan kemampuan berusaha, sektor UMKM juga terkendala persoalan permodalan. Karenanya, UMKM membutuhkan stimulus berupa akses modal dan pelatihan modal, termasuk stimulus fiskal.

“Kebijakan penurunan PPh UKM akan sangat membantu meningkatkan daya saing UMKM nasional. Dengan begitu, UMKM diharapkan dapat berkontribusi lebih terhadap PDB. Di samping itu, perlu ada upaya guna menaikkan kelas UMKM. Apalagi, mereka terbukti kuat dan terbilang tahan banting ketika krisis ekonomi sehingga perekonomian nasional bisa keluar dari arus perlambatan ekonomi global,” ujarnya.

Meski demikian, Heri Gunawan mengaku menduga bahwa kedua rencana tersebut sangat berkaitan erat dengan target pajak pemerintah yang terlampau tinggi, yakni sebesar Rp1.618 triliun.

“Target pemerintah terlampau amibisius sedangkan potensi penerimaan makin menurun. Rasanya pemerintah sendiri sudah tahu kalau target penerimaan tidak akan tercapai tapi sangat ambisius menetapkan target penerimaan yang akibatnya fiskus pajak mengambil cara yang paling gampang menurut mereka sendiri yaitu mengejar Wajib Pajak yang sudah ada,” tegasnya.

Apalagi, bebernya, lebih dari 70 persen penerimaan APBN bersumber dari pajak. Sementara realisasi penerimaan pajaknya selama ini terus melenceng dari target. Pada sisi lain, pemerintah dihadapkan dengan beban jatuh tempo utang yang kalau ditotal untuk tahun 2018 dan 2019 bisa mencapai Rp810 triliun.

“Ini adalah beban yang nyata dan akan terus berulang. Implikasinya seperti yang kita lihat sekarang menjadi beban rakyat termasuk UMKM,” tutup Heri

 

Sumber


Polri Seharusnya Tolak Usulan Pati Jadi Pj Gubernur

Polri Seharusnya Tolak Usulan Pati Jadi Pj Gubernur

Polri diharapkan tidak terlibat politik praktis dengan menolak usulan dua perwira tinggi (pati) menjadi penjabat (Pj) gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Hal itu dinilai agar tidak merusak profesionalitas Polri.

“Kalau Polri mau profesional dan independen, tidak mau ditarik-tarik dan terlibat politik praktis harusnya berani menolak permintaan Mendagri,” kata Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid kepada Okezone, Kamis (1/2/2018).

Ia menilai, Polri seharusnya dapat menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugasnya melakukan pengamanan di Tanah Air.

“Harusnya Polri terus menjaga dan meningkatkan profesionalisme, bekerja menjaga keamanan dalam posisi sebagai polisi dan bukan sebagai gubernur,” ucap Sodik.

 Ia pun tidak setuju keamanan dijadikan alasan dengan menunjuk perwira tinggi kepolisian aktif menjadi Pj gubernur. Menurutnya, seharusnya struktur kepolisian daerah yang perlu diperkuat untuk menjaga keamanan saat pilkada.

“Untuk kepentingan keamanan tidak usah Polri jadi Plt (pelaksana tugas) gubernur, tapi perkuat jajaran Kapolda,” katanya.

Sebagaimana diketahui, dua nama pati aktif Polri yang diusulkan menjadi pj gubernur pada Pilkada Serentak 2018 yakni Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Mochamad Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin. Iriawan diproyeksikan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat dan Sormin menjadi Pj Gubernur Sumatera Utara.

Diusulkannya dua nama pj gubernur ini disebabkan masa jabatan gubernur yang ada akan berakhir pada Juni 2018. Masa jabatan Gubernur Jabar bakal selesai pada 13 Juni 2018, sedangkan Gubernur Sumut pada 17 Juni.

 

Sumber

 


Fadli Zon sebut rakyat ingin Jokowi cukup satu periode

Fadli Zon sebut rakyat ingin Jokowi cukup satu periode

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan banyak masyarakat yang menginginkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) cukup satu periode saja. Karena di kepemimpinan Jokowi saat ini masyarakat banyak mengalami kesulitan.

“Harapan masyarakat demikian keinginan cukup satu periode-lah (kepemimpinan Presiden) sudah capek, makin susah,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/1).

Menurut Fadli, masyarakat mengalami berbagai kesulitan di pelbagai sektor. Mulai dari pertanian, retail dan perdagangan.

“Jadi saya kira ada suatu perubahan. Apa yang dilakukan di satu periode ini saja banyak menimbulkan kesulitan di berbagai sektor,” ucapnya.

“Di sektor pertanian enggak tercapai mau swasembada, nelayan juga sudah banyak sekali di sektor retail dan pedagang. Dan lebih banyak laporan juga,” sambung Ketua DPR ini.

 

Sumber


Gerindra Minta Provokator Mobilisasi Tukang Becak Ditindak

Gerindra Minta Provokator Mobilisasi Tukang Becak Ditindak

Partai Gerindra DKI Jakarta mengingatkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, harus bertindak tegas jika ada pihak yang sengaja memobilisasi tukang becak ke Jakarta. Ketua Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik mengakui diduga ada provokator yang memobilisasi tukang becak dari luar DKI ke Jakarta.

“Ambil tindakan dari Pemda, suruh Satpol PP cegah. Itu namanya provokator,” kata Taufik kepada wartawan, Senin (29/1).

Diakui dia, Gerindra mensinyalir ada kelompok yang dengan sengaja ingin mengganggu program-program Anies-Sandi dengan mengacaukan di lapangan. Salah satunya adalah soal kebijakan becak yang akan dibolehkan kembali beroperasi di Jakarta.

Taufik yakin ada pihak provokator yang dengan sengaja memobilisasi tulang becak dari luar DKI. “Pasti ada, pendekatannya bisa dilihat kesitu,” ujarnya menambahkan.

Tentu pernyataannya ini berdasarkan indikasi-indikasi yang berkembang. Di antaranya masuknya becak dari luar Jakarta. Tiba tiba seperti ada yang memobilisasi becak-becak yang masuk Jakarta.

Padahal yang diperbolehkan oleh Gubernur DKI adalah becak yang ada di kawasan Jakarta dan itupun di wilayah-wilayah tertentu. Namun ia menolak bila pihak yang memobilisasi itu dikaitkan dengan partai politik tertentu.

“Kalau saya menganggap orang yang memobilisasi itu sama dengan provokator yang harus ditindak tegas,” katanya.

Anies-Sandi menurutnya jangan sampai membiarkan mereka mengambil manfaat dari kelemahan kebijakan ini. Harus ditindak tegas dengan segera.

 

Sumber


Menurut Gerindra, Penjabat Gubernur dari Polri Akan Melanggar Dua UU

Menurut Gerindra, Penjabat Gubernur dari Polri Akan Melanggar Dua UU

Ketua DPP Partai MendagriNizar Zahro menilai, langkah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk jenderal polisi aktif sebagai Pejabat Gubernur telah melanggar dua undang-undang.

Pertama, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 28 ayat 3 UU Kepolisian menyatakan, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

“Ini memberikan pengertian tidak diperbolehkan menduduki jabatan seperti PLT gubernur bila mana masih aktif,” kata Nizar kepada Kompas.com, Senin (29/1/2018).

Selain itu, Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa anggota Polri atau prajurit TNI hanya diperbolehkan mengisi jabatan ASN tertentu sesuai yang diatur UU TNI atau UU Kepolisian.

“Yaitu, jabatan yang ada pada instansi pemerintah pusat dan tidak termasuk jabatan pada instansi daerah,” kata Nizar.

Nizar menekankan, langkah Mendagri mengusulkan Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan menjadi Pejabat Gubernur Jawa Barat dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara, telah melanggar kedua UU tersebut.

“Maka dari itu, tidak heran bila ada hidden politik di balik penunjukan dua petinggi Polri sebagai plt gubernur di Jabar dan Sumut,” ujar Nizar.

Nizar juga tak bisa menerima alasan yang dikemukakan Mendagri bahwa usulan ini dilakukan atas dasar adanya kerawanan di dua provinsi tersebut.

Sebab, kerawanan dan kerusuhan dalam pilkada merupakan tanggung jawab dari pihak kepolisian, bukan Pejabat Gubernur  atau Pemda.

“Sementara itu, tugas gubernur lebih pada menjalankan roda pemerintahan dan birokrasi setempat sehingga tugas pelayanan publik tetap berjalan dan terlayani,” kata dia.

Oleh karena itu, kata Nizar, penunjukan petinggi Polri sebagai penjabat gubernur harus ditolak karena rawan bermuatan politis dari pihak tertentu untuk memenangkan pilkada.

Menurut dia, lebih baik jika penjabat gubernur dijabat oleh pihak dari Kemendagri atau dari sekda setempat.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, belum ada kepastian siapa saja yang akan diangkat menjadi penjabat gubernur daerah peserta Pilkada 2018. Namun, persoalan tersebut sudah menyebabkan kegaduhan.

Tjahjo mengatakan, nama-nama calon penjabat gubernur akan melalui sejumlah tahapan terlebih dahulu, mulai dari usulan resmi Kepala Polri dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan hingga dikirimkan kepada Presiden melalui Menteri Sekretariat Negara untuk disetujui.

“Dari Kapolri, lisan sudah (disampaikan). Sementara dari Menko Polhukam belum keluar,” ujar Tjahjo melalui pesan singkatnya, Senin (29/1/2018).

 

Sumber


585 Pages123...10...Last »