Berkunjung ke Israel, Gerindra: Gus Yahya Harus Beri Penjelasan

Gus Yahya Harus Beri Penjelasan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyarankan agar Dewan Pertimbangan Presiden, Yahya Cholil Staquf atau biasa disapa Gus Yahya memberikan penjelasan kepada publik terkait kedatangannya ke Israel belum lama ini.

Kedatangan Gus Yahya bertemu Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu menuai sejumlah komentar publik. Terutama para elite politik di Indonesia.

Menurut Ahmad Muzani Yahya harus memaparkan maksud dirinya pergi ke Israel dan pertemuannya dengan Presiden serta PM Israel Benjamin Netanyahu. Sebab, kepergian Yahya ke Israel telah menimbulkan polemik sensitif di tengah masyarakat.

“Apa yang dibicarakan ketika beliau (Yahya Staquf) ketemu dengan Presiden Israel dan PM Israel. Dalam kapasitas apa beliau pergi ke Israel supaya tidak terjadi kesimpang siuran atas masalah ini,” ujar Muzani saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018).

 Muzani juga mempertanyakan keberangkatan Yahya ke Israel tersebut sudah diketahui Jokowi atau belum. Mengingat posisi Yahya sekarang ialah sebagai Dewan Petimbangan Presiden ( Watimpres).

“Saya pengen tahu. Beliau penasehatnya Presiden. Saya tidak tahu protokolernya gimana. Apakah harus ijin presiden itu saya kurang tahu,” tutupnya.

 

Sumber


Gerindra Nilai SP3 Beri Kepastian Hukum untuk Rizieq

Gerindra Nilai SP3 Beri Kepastian Hukum untuk Rizieq

Partai Gerindra menilai penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus dugaan percakapan porno pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab memberikan sebuah kepastian hukum.

“Satu masalah, satu perkara, kalau tak memenuhi unsur pidana saya kira sebaiknya dihentikan dan itu memberikan kepastian hukum terhadap siapapun,” kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di rumah Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Jakarta, Sabtu (16/6).

Muzani berharap kasus Rizieq dapat menjadi pelajaran bagi kepolisian agar ke depannya penyelidikan suatu kasus memenuhi unsur pidana secara lengkap.

“Sehingga tak memakan energi dan tak memakan waktu dan tak menimbulkan satu prasangka yang bermacam-macam,” katanya.

Muzani enggan mengaitkan penerbitan SP3 itu bermuatan politis. Dia pun enggan menduga polisi belum mengumumkan SP3 kasus Rizieq karena maksud tertentu.

“Mungkin teman-teman Polisi masih sibuk lebaran kali ya. Mungkin di kampungnya masing-masing,” katanya.

Muzani mengatakan pihaknya juga baru mengetahui SP3 itu usai Rizieq mengumumkannya melalui tayangan di YouTube.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga tidak menceritakan terkait hal tersebut usai menemui Rizieq di Makkah.

“Dari cerita yang diceritakan Pak Prabowo kepada kami, masalah ini tak dibicarakan oleh Habib Rizieq ke pak Prabowo. Sama sekali tak dibicarakan,” ujarnya.

Sampai saat ini SP3 kasus dugaan chat mesu Rizieq-Firza Husein baru sebatas klaim sepihak dari Rizieq.

CNNIndonesia.com telah mencoba mengonfirmasi kabar penghentian kasus ini ke Polda Metro Jaya. Namun Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mempersilakan untuk mengonfirmasi ke Mabes Polri.

Silakan ke Mabes [konfirmasi]… Pak Iqbal [Karopenmas Polri Brigjen Pol M Iqbal],” kata Argo lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/6) saat ditanya perihal SP3 Rizieq Shihab.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis Mabes Polri belum memberikan klarifikasinya.

Sejak terjerat kasus konten pornografi di Polda Metro Jaya pada Januari 2017 lalu, Rizieq lantas meninggalkan Indonesia untuk umrah. Namun, hingga saat ini Rizieq tak juga kembali pulang ke Tanah Air.

 

Sumber


Gerindra Puji Anies-Sandi yang Tetap Senyum Saat Disoraki

Gerindra Puji Anies-Sandi yang Tetap Senyum Saat Disoraki

Partai Gerindra memuji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno yang tetap senyum meski disoraki warga. Menurut Gerindra, hal itu merupakan contoh sikap negarawan.

“Yang paling kami senangi peristiwa kemarin itu bagaimana kenegarawanan dan jiwa besar Mas Anies dan Bang Sandi menghadapi sorakan itu. Beliau berdua tetap tersenyum, menyalami dan tidak membesar-besarkan masalah. Itu contoh pemimpin,” kata Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade kepada detikcom, Sabtu (16/6/2018).

Andre menilai sorakan itu masih terkait dengan belum move on-nya para pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purmana (Ahok) yang kalah saat pilkada 2017 lalu. Menurutnya, para pendukung Ahok kerap mengeluarkan nyinyiran di media sosial untuk Anies-Sandi.

“Kalau kita baca nyinyiran di medsos ya dari netizen-netizen yang selama ini mendukung Pak Ahok masih terlihat bahwa pendukung Pak Ahok belum move on. Pendukung Pak Ahok ini kan pendukung Pak Jokowi. Ya jadi mereka pendukung Pak Ahok dan Pak Jokowi ini kan kecewa dengan kekalahan Pak Ahok. Kekalahan Pak Ahok kan berimbas kepada Pak Jokowi juga karenanya wajar masuk tahun politik nyinyiran masih ada,” ucapnya.

“Di lihat saja di medsos orang-orang yang selama ini suka mem-bully Mas Anies dan Bang Sandi apapun kebijakan pasti di-bully mulai Anies belum dilantik saja di-bully, pidato pribumi di-bully, anies menutup Alexis di-bully, dampak (pilgub DKI) masih ada,” sambungnya.

Sebelumnya, Anies dan Sandi disoraki warga saat hendak memasuki Istana Bogor untuk bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi saat lebaran kemarin. Peristiwa itu kemudian dinilai politikus PKS Nasir Djamil sebagai bentuk belum move on-nya para pendukung Ahok.

“Sepertinya masih ada pendukung Ahok yang belum move on dari Pilkada DKI. Seharusnya mereka tetap menghormati Anies dan Sandi yang datang sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Apalagi kehadiran mereka berdua ingin bersilaturahmi di hari yang baik ini,” kata Nasir kepada detikcom, Jumat (15/6) kemarin.

 

Sumber


Politisi Gerindra Anggap Menteri Nasir “Ngawur” jika Data Akun Seluruh Mahasiswa

Politisi Gerindra Anggap Menteri Nasir Ngawur jika Data Akun Seluruh Mahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Nizar Zahro menilai, langkah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang akan mengawasi akun media sosial para mahasiswa merupakan kebijakan “ngawur” yang tidak jelas targetnya.
“Kebijakan Menristekdikti (Mohammad Nasir) yang akan mewajibkan mahasiswa baru untuk melaporkan akun medsos bisa dibilang sebagai kebijakan tidak jelas targetnya,” kata Nizar di Jakarta, Senin (11/6/2018), seperti dikutip Antara.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, kebijakan tersebut tidak jelas targetnya karena dari awal menganggap semua mahasiswa perlu diawasi. “Saya menilai kerja model seperti ini sangat tidak produktif. Upaya pemberantasan radikalisme seharusnya dilakukan secara preventif dan senyap,” ujarnya.
Dia memperkirakan, kebijakan tersebut akan menyulut aksi penolakan dari mahasiswa, baik yang akan dilakukan secara terbuka atau dalam gerakan bawah tanah.
“Oleh karena itu, lebih baik kebijakan tersebut dibatalkan saja. Tidak tepat jika semua mahasiswa baru diperlakukan sama, karena secara mayoritas pasti mahasiswa yang bersih dari paham radikalisme,” katanya.
Menurut dia, Menristekdikti tidak boleh memata-matai privasi mahasiswa yang tidak terlibat radikalisme.

Menteri Nasir sebelumnya mengatakan, pihaknya sudah meminta para rektor untuk mendata akun media sosial mahasiswa yang ada di perguruan tinggi tersebut.
“Iya semuanya (nomor telepon seluler dan media sosial) akan didata. Nanti pada penerimaan mahasiswa baru, saya minta rektor untuk mencatat semua nomor ponsel dan akun media sosial mahasiswa baru,” ujar Menteri Nasir.
Pendataan itu untuk memantau jejak digital mahasiswa tersebut di akun media sosialnya.
Pihaknya bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan juga Badan Intelejen Negara (BIN) dalam pendataan itu.

Selain itu, pihaknya juga meminta rektor untuk mendata pegawai, dosen maupun mahasiswa yang terpapar radikalisme.
Sebelum diberikan tindakan lebih lanjut, oknum yang terpapar itu diminta untuk kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Sebenarnya di kampus tidak apa-apa, karena kami sudah melarang kegiatan yang menjurus pada radikalisme. Paparan radikalisme saat ini banyak berasal dari media sosial,” ujar dia.


Taufik Gerindra Sebut 3 Plt Kepala Dinas Pilihan Anies Sudah Tepat

Taufik Gerindra Sebut 3 Plt Kepala Dinas Pilihan Anies Sudah Tepat 1

WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta, M.Taufik, menyebut keputusan Gubernur Anies Baswedan mencopot 3 kepala dinas secara mendadak sudah tepat. 

Begitu juga dengan Plt yang ditunjuk menduduki 3 jabatan tersebut, Taufik juga menyebut sudah pas.

“Sudah pas kok itu,” ujar M.Taufik yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta itu.

Sebelumnya Anies Baswedan diketahui mencopot 3 kepala dinas, antara Agustino Darmana (Kadis Perumahan), Sopan Adrianto (Kadis Pendidikan), dan Indrastuty Rosari Okita (Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa-BPPBJ)

Sebagai gantinya, Anies menunjuk 3 Plt menduduki jabatan itu, antara lain Bowo Irianto sebagai Plt Kadisdik, dan Blessmiyanda sebagai Plt Kepala BPPBJ.

Bowo Irianto memiliki pengalaman tinggi karena berkarir sejak awal di Dinas Pendidikan DKI. Bahkan Bowo pernah menempati berbagai jabatan di Disdik DKI, salah satunya adalah Kasudin Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu. Bahkan terakhir Bowo menjabat Wakadisdik DKI.

Begitu juga Blessmiyanda, namanya sudah dikenal di urusan pengadaan barang dan jasa sejak lama karena merupakan assesor di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Bahkan Blessmiyanda merupakan Kepala BPPBJ DKI pertama saat institusi itu dibentuk pada tahun 2015 lalu.

Kepala LKPP, Agus Prabowo, juga mengakui kemampuan Blessmiyanda. “Kalau Bless memang kami kenal. Dia memang orang pengadaan,” ujar Prabowo kepada Warta Kota, beberapa waktu lalu.

Namun, Prabowo tak mau berkomentar lebih jauh terkait hal itu. Prabowo hanya menyatakan Blessmiyanda harus membuktikan dulu kinerjanya di era Anies-Sandi.

 

Sumber

 


604 Pages123...10...Last »