Pertemuan AHY dan Prabowo Bahas Kerja Sama Politik ke Depan

Pertemuan AHY dan Prabowo Bahas Kerja Sama Politik ke Depan

Wakil Sekretaris Jenderal Partai GerindraAndre Rosiade mengatakan, kedatangan Agus Harimukti Yudhoyono ( AHY) ke kediaman Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, di Kertanegara, Jakarta, Selasa (31/10/2017), membahas kerja sama politik.

“Membicarakan Gerindra dan Demokrat untuk bekerja sama membangun bangsa. Lalu bicara perkembangan politik terkini dalam negeri dan internasional. Intinya silaturahim lah,” kata Andre saat dihubungi, Rabu (1/11/2017).

Andre mengatakan, awalnya AHY berkirim surat kepada Prabowo untuk meminta waktu bertemu.

Prabowo menyatakan bersedia dan meluangkan waktunya bertemu dengan AHY.

Ia mengatakan, pertemuan Prabowo dan AHY merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Juli lalu.

Ia menilai, pertemuan Prabowo dan AHY seperti pertemuan antara junior dan senior di TNI dan politik.

“Intinya silaturahim lah. AHY kan punya agenda ya. Yang saya tangkap, ya. AHY ketemu berbagai tokoh, dan AHY ini putra mahkota SBY dan calon Ketua Umum Demokrat ke depan. Pasti tentu AHY punya target dan agenda politik,” lanjut dia.

Agus Harimurti Yudhoyono, putra sulung Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Selasa (31/10/2017).

Pertemuan itu dilakukan di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa sore.

“Tadi sore dari jam 17.00 sampai 18.30 WIB. AHY dan Pak Prabowo cukup lama bertukar pikiran mengenai geo-politik internasional dan hubungannya dengan Indonesia,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik saat dikonfirmasi, Selasa malam.

 

Sumber

 


Fadli Zon Yakin Sekali Mayoritas Rakyat Ingin Jokowi Diganti

Fadli Zon Yakin Sekali Mayoritas Rakyat Ingin Jokowi Diganti

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tidak mempersoalkan sejumlah lembaga survei yang menempatkan elektabilitas Presiden Joko Widodo lebih tinggi dari Prabowo Subianto. Menurut dia, itu wajar saja terjadi karena Jokowi setiap hari seperti kampanye dengan meresmikan proyek-proyek pemerintah dan lainnya.

“Ya wajarlah, kan setiap hari Pak Jokowi seperti kampanye meresmikan ini, itu. Ya wajar,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/10).

Namun, kata Fadli, yang jadi masalah adalah ketika Jokowi sudah berkuasa dan memiliki panggung, elektabilitasnya tidak lebih dari 40 persen.  Fadli menegaskan, hal itu menunjukkan sebagian besar  atau 60 persen rakyat Indonesia menginginkan pemimpin baru.

“Kalau petahana di bawah 40 persen elektabilitasnya berarti lebih dari 60 persen rakyat Indonesia menginginkan pemimpin baru.  Nggak  perlu pintar-pintar amat melihat logika itu,”  ujar wakil ketua DPR ini.

Dia pun heran terhadap survei yang menempatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah masih tinggi. Padahal, banyak fakta menyatakan bahwa daya beli masyarakat turun.

“Ya kita harus melihat pertanyaan survei seperti apa. Jangan-jangan salah survei begitu loh,” ungkapnya.

Fadli mengaku sudah turun ke lapangan dan melihat kondisi kehidupan masyarakag kelas menengah ke bawah maupun atas. Saat ini, masyarakat merasakan perekonomian yang merosot.

“Bukan meroket kemudian terjadi pelambatan atau stagnan. Kalau ekonomi mengalami stagnan, ini akan berbahaya,” katanya.

Menurut Fadli, bisa jadi memang ada shifting atau perpindahan pola konsumsi dari konvensional ke online. Namun, katanya, jumlahnya terlalu kecil.

Yang jelas, kata dia, ekonomi sekarang sudah mengarah pada kondisi stagnan. Kemampuan membeli melemah, kesenjangan semakin meningkat.

“Hanya sedikit orang yang menikmati kue pembangunan. Ini menurut saya menjadi alarm kepada pemerintah,” tegasnya.

 

Sumber


Gerindra khawatir Polri jadi alat kekuasaan

Gerindra khawatir Polri jadi alat kekuasaan

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra,Sufmi Dasco Ahmad menyoroti kasus ujaran kebencian yang telah menarik perhatian masyarakat. Dia khawatir dalam penanganan kasus ujaran kebencian instansi Polri dijadikan alat pemegang kekuasaan.

“Kami menyoroti kasus ujaran kebencian yang terjadi beberapa waktu lalu. Pertama kinerja Polri menangani kami khawatir ada gejala Polri mengarah menjadi alat kekuasaan,” kata Dasco dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/10).

Salah satunya dalam penanganan kasus Asma Dewi. Dia menuturkan bahwa saat menangkap Asma Dewi, ada anggota Polri yang menanyakan hubungan Asma Dewi dengan Partai Gerindra dan juga Prabowo Subianto.

“Dalam kasus Asma Dewi kami mendapat info bahwa pada saat ditangkap beliau ditanya apakah anggota Gerindra kemudian ditanya juga apakah beliau menerima dana dari yayasan Pak Hashim Djojohadikusumo,” ungkapnya.

“Nah yang kami tanyakan atas dasar apa penyidik Polri menanyakan hal tersebut dan mengapa sangat tendensi kepada kami Partai Gerindra dan keluarga Pak Prabowo dengan tuduhan membabi buta seperti itu pak Kapolri? Apakah karena kami partai di luar pemerintah? Itu perlu dijawab,” ujarnya.

Dia menyayangkan adanya tuduhan-tuduhan dari para penyidik Polri terhadap partai berlambang burung Garuda tersebut. Terutama dalam dugaan Asma terlibat dalam kepentingan Pilpres 2019.

“Penyidikan sampaikan ke media soal Asma Dewi yang jadi anggota WA (Whatsapp) grup gerakan merah putih, lalu menyatakan tak menutup kemungkinan tersangka memiliki peran penting dari rentetan kebencian yang dipersiapkan untuk Pilpres 2019. Hal ini kami sayangkan karena anggota Polri memberi umpan media berspekulasi dan menuduh tanpa dasar sama sekali,” ucapnya.

Sebelumnya, polisi menangkap Asma Dewi karena menyebarkan ujaran kebencian dan diduga melakukan transfer Rp 75 juta ke Saracen. Asma Dewi merupakan wakil bendahara Presidium 212 di saat kepemimpinan Ustaz Ansufri Idrus Sambo.

“Siapapun itu enggak ada kaitannya, dengan aktivitas yang bersangkutan dalam kegiatan-kegiatan demonstrasi, dalam kaitan dengan sebuah perkumpulan atau pertemuan dengan siapapun, itu diabaikan sama penyidik, tidak menjadi konsen penyidikan,” kata Kabagpenum Divhumas Mabes Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (13/9).

“Karena yang dilihat oleh penyidik adalah bagaimana perbuatan melawan hukum itu bisa memenuhi unsur-unsur yang dipidanakan pasal yang dikenakan. Pasal dipidanakan pasal 28, ujaran kebencian SARA,” tambah dia.

 

Sumber


Pencabutan Moratorium Reklamasi Jadi ‘Jebakan’

Pencabutan Moratorium Reklamasi Jadi 'Jebakan'

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni mencurigai momentum pencabutan penghentian sementara (moratorium) reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Pencabutan dilakukan saat Gubernur Djarot akan lengser dari jabatannya.

Di sisi lain, Anies-Sandi yang janji kampanyenya menolak reklamasi akan dilantik. Pencabutan moratorium ini, menurutnya, adalah sebuah jebakan. Ia pun menilai, pemerintah pusat sewenang-wenang dalam memutuskan sikap terkait reklamasi.

“Kalau pemerintah ambil alih juga jangan sewenang-wenang. Reklamasi itu dicabut jadi ‘jebakan batman’ untuk Anies-Sandi,” kata dia saat dihubungi, Senin (9/10) malam.

Ghoni mengatakan, fraksinya akan mengawal sikap Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Jika Anies-Sandi menolak reklamasi, fraksi Gerindra akan menolak pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi.

“Iya (menolak pembahasan raperda reklamasi), apalagi Gerindra sebagai partai pengusung, kita harus ikut keputusan gubernur itu sendiri, kita harus bersama-sama,” kata dia.

Ghoni menambahkan, dirinya belum diberitahu pimpinan DPRD terkait surat permintaan dari Djarot untuk pembahasan raperda reklamasi. Sebagai ketua fraksi, menurutnya, harus diberitahu jika gubernur melayangkan surat permintaan pembahasan raperda.

 

Sumber


Gerindra Bangun Komunikasi Tolak Perppu Ormas

Gerindra Bangun Komunikasi Tolak Perppu Ormas

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan Gerindra saat ini sedang membangun komunikasi dengan Fraksi lainnya di DPR untuk menolak Perppu Ormas. Sudah sangat jelas, kata dia, sikap Gerindra menolak dan akan berusaha membatalkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tersebut.

“Kita akan sampaikan juga secara informal tentunya mengajak partai-partai yang memungkinkan untuk sama-sama menolak ini,” ujar dia saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (11/10).

Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR-RI ini juga menjelaskan, ada banyak penolakan yang terjadi di masyarakat terkait Perppu Ormas tersebut. Fadli juga menilai, Perppu tersebut berpotensi merusak demokrasi di Indonesia. “Karena ini (Perppu Ormas) merusak dan mengganggu demokrasi kita,” ujar dia.

Oleh sebab itu, lanjut Fadli, Fraksi Gerindra akan serius membahas permasalahan tersebut dalam rapat paripurna di penghujung bulan Oktober. “Pokoknya komunikasi aja dulu,” ujar dia mengakhiri.

 

Sumber


581 Pages123...10...Last »