Perppu Ormas Murahan

Perppu Ormas Murahan
Politikus Partai Gerindra Romo Muhammad Syafi’i menyebut Perppu ormas yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo adalah Perppu murahan.
Menurut Syafi’i tak ada kegentingan yang membuat Perppu ini harus dibentuk oleh Presiden.
“Perppu ini kan menjadi sangat murahan, karena dalam UUD Presiden memang berkewenangan mengeluarkan Perppu, tapi dalam ihwal yang memaksa. Tolong digambarkan dong kegentingan yang sangat memaksa saat ini,” ucap Romo Syafi’i di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7).
Romo bahkan menyebut pemerintah telah melanggar hukum dan melakukan tindakan yang semena-mena dengan menerbitkan Perppu. “Yang memaksa saat ini menurut saya pelanggaran-pelanggaran hukum yang di lakukan oleh pemerintah, seandainya boleh rakyat harus mengeluarkan Perppu,” ucap Syafi’i.
“Peraturan hukum itu yang tidak diikuti, ia ingin keinginanya yang bisa dicapai walaupun ia menerabas hukum,” lanjutnya.
Dengan tidak terpenuhinya syarat kegentingan yang memaksa, Syafi’i mengatakan penerbitan Perppu itu melanggar aturan. “Perppu ini bentuk penerabasan, karena persyaratan yang diinginkan kegentingan yang memaksa tidak ada,” kritik Romo.

Presidential Threshold 20% untuk Jegal Capres Tertentu

Presidential Threshold 20% untuk Jegal Capres Tertentu

Gerindra masih ngotot ingin meniadakan ambang batas pengajuan calon presiden (capres) atau presidential threshold (PT) di RUU Pemilu. PT 20 persen tak cocok diterapkan di pemilu serentak.

“Kami tetap perjuangkan nol persen. Menurut kami, ada inkonsistensi dan inkonsistensional karena pemerintah sepertinya tetap berhasrat berharap 20 persen,” kata Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Seperti diketahui, Pansus RUU Pemilu bersama pemerintah akan membahas lima paket terhadap lima isu krusial di RUU Pemilu. Gerindra akan memilih paket yang angka PT nol persen.

“Pilihnya pokoknya yang ada nol,” tegas Muzani.

Agar punya kolega dalam penentuan lima paket itu, Gerindra mengaku terus menjalin komunikasi dengan fraksi lain di DPR. “Kami sudah berhalo-halo dengan banyak fraksi. Mudah-mudahan tak ada voting, itu lebih bagus,” ujar Muzani.

Selain itu, Muzani menyebut keinginan pemerintah soal angka PT 20 persen untuk menjegal calon tertentu. Pemerintah dianggap tak mau banyak capres di Pilpres 2019 mendatang.

“Sepertinya untuk mencegah calon tertentu, memundurkan calon yang lain, dan seterusnya. Ada suasana itu. Dan menurut saya sih, ini kan perhelatan demokrasi, sudahlah, kita buka apa adanya saja,” ucap dia.

Berikut lima paket isu krusial RUU Pemilu:

Paket A
1. Presidential threshold: 20-25 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: sainta lague murni

Paket B
1. Presidential threshold: 0 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota harre

Paket C
1. Presidential threshold: 10-15 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota harre

Paket D
1. Presidential threshold: 10-15 persen
2. Parliamentary threshold: 5 persen
3. Sistem pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-8
5. Metode konversi suara: sainta lague murni

Paket E
1. Presidential threshold: 20-25 persen
2. Parliamentary threshold: 3,5 persen
3. Sistem pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota harre

 

Sumber


Gerindra Nilai Pemerintah Terlalu Mudah Terbitkan Perppu

Gerindra Nilai Pemerintah Terlalu Mudah Terbitkan Perppu

Politikus Partai Gerindra Muhammad Syafii menilai pemerintah terlalu mudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Syafii berpendapat, tidak ada kondisi genting yang memaksa sebagai unsur penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ormas karena Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah secara lengkap mengaturnya.

“Perppu ini kan menjadi sangat murahan, karena dalam UUD, Presiden memang berkewenangan mengeluarkan Perppu, tapi dalam ihkwal yang memaksa. Tolong digambarkan dong kegentingan yang sangat memaksa saat ini,” kata Syafii di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/7).

Anggota Komisi III DPR ini menganggap saat ini ada kecenderungan pemerintah melanggar UU dan peraturan hukum untuk mencapai keinginan tertentu.

Hal itu, menurutnya, terlihat dari penerbitan Perppu Ormas yang dianggap tidak dalam kondisi genting dan terlalu dipaksakan.

“Jadi Perppu ini bentuk penerabasan, karena persyaratan yang diinginkan kegentingan yang memaksa tidak ada,” ujarnya.

Selain menerbitkan Perppu Ormas, pemerintah sebelumnya juga pernah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak atau lebih dikenal sebagai Perppu Kebiri. Perppu itu disebut menjadi jawaban atas kekurangan atas UU sebelumnya.

Secara terpisah, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) melalui keterangan tertulisnya berpendapat bahwa penerbitan Perppu Ormas tidak memenuhi tiga prasyarat kondisi sebagaimana dinyatakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 38/PUU-VII/2009.

Tiga prasyarat itu, yakni kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU. Kemudian kekosongan hukum karena UU yang dibutuhkan belum ada atau tidak memadai, serta kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan prosedur normal pembuatan UU.

“Ketiga prasyarat itu tidak terpenuhi karena tidak adanya situasi kekosongan hukum terkait prosedur penjatuhan sanksi terhadap ormas,” ujar aktivis PSHK Rizky Argama dalam keterangan PSHK, hari ini.

PSHK menambahkan, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas secara jelas telah mengatur mekanisme penjatuhan sanksi, termasuk pembubaran terhadap ormas yang asas maupun kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Saat ini,DPR menyatakan telah menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah diterbitkan pemerintah, kemarin.

“(Perppu) sudah masuk ke DPR, dan DPR akan memproses sesuai peraturan perundangan,” kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

Agus menjelaskan, karena merupakan diskresi pemerintah, maka Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas secara otomatis akan digantikan Perppu sebelum disahkan DPR sebagai UU.

 

Sumber


Gerindra Sebut Pemerintah Ingin Cegah Capres Tertentu

Gerindra Sebut Pemerintah Ingin Cegah Capres Tertentu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, pemerintah berupaya mencegah calon presiden tertentu dalam pemilu presiden 2019.

Hal itu, kata dia, terlihat dari sikap pemerintah yang tidak ingin mengubah syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam revisi UU Pemilu.

Syarat presidential threshold yang dipertahankan pemerintah, yakni 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional.

“Sepertinya begitu untuk mencegah calon tertentu, memundurkan calon yang lain, dan seterusnya. Ada suasana itu. Menurut saya, (Pilpres) ini kan perhelatan demokrasi, sudahlah kita buka apa adanya saja,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/7/2017).

Ia mengatakan, semestinya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu serentak, dengan sendirinya presidential threshold harus dihapus.

Sebab, menurut dia, hasil pemilu legislatif 2014 tidak relevan digunakan sebagai dasar untuk mengusung capres-cawapres 2019, karena situasi politik yang berbeda.

Ia berharap, pemerintah tak mengambil opsi kembali ke undang-undang lama jika pembahasan hari ini kembali buntu.

Kebuntuan pembahasan, kata Muzani, bisa diselesaikan dengan mekanisme voting sehingga tak perlu kembali ke undang-undang lama.

Jika nantinya diharuskan voting, Muzani menyatakan, Gerindra akan memilih paket dengan opsi presidential threshold 0 persen. Dengan demikian, semua parpol bisa mengusung capres-cawapres sendiri.

“Milihnya pokoknya yang ada 0-nya. Sekali lagi menurut saya enggak patut (pakai undang-undang lama). Ini kan pembahasannya sudah tingkat akhir. Kalau enggak ada kata sepakat, ya sudah voting,” papar Muzani.

Pansus RUU Pemilu menetapkan lima paket terkait lima isu krusial untuk pengambilan keputusan pada Rapat Kerja Pansus RUU Pemilu bersama pemerintah.

Rencananya, jika DPR bersama pemerintah langsung menyetujui salah satu dari lima paket, maka UU Pemilu yang baru akan langsung disahkan.

 

Sumber


Gerindra mulai bersiap menangkan Prabowo di 2019

Gerindra mulai bersiap menangkan Prabowo di 2019 5

Partai Gerindra dipastikan bakal kembali mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu presiden 2019.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan hal itu telah disepakati dalam internal partai.

“Tetapi kalau calon Presiden kita sudah mengusung dan akan mengusung dari kader-kader semua untuk Pak Prabowo,” kata Fadli Zon beberapa waktu lalu.

Menurut Fadli Zon, jika telah mengusung Prabowo dalam Pilpres nanti namun untuk wakilnya belum ditentukan. Partai Gerindra masih membuka kesempatan kepada yang lain seperti dari ormas, perguruan tinggi, LSM dari wartawan juga dari mana-mana. Partai politik salah satu wadah atau jalur untuk rekrutmen bagi para tokoh pemimpin di eksekutif di legislatif.

“Wakilnya nanti kita akan liat kita juga akan dengar juga suara masyarakat dari mana datangnya,” jelas Fadli.

Politikus Gerindra ini enggan berkomentar banyak soal Anies Baswedan menjadi wakil Prabowo di Pilpres 2019 nanti. Apalagi Anies belum dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Belum sampaikah kan RUU-nya saja baru Minggu ini diputuskan. Pak Anies dilantik saja belum, yang jelas sekarang beliau bersama Pak Sandiaga Uno  berkomitmen untuk membenahi Jakarta melayani mengayomi masyarakat Jakarta memimpin masyarakat Jakarta untuk lebih baik lagi,” jelas Fadli Zon.

Gerindra pun mulai bersiap mengingat Pemilu digelar dua tahun lagi. Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik melantik pengurus Dewan Perwakilan Cabang Partai Gerindra Jakarta Pusat menyusul persiapan verifikasi partai politik peserta pemilu 2019 oleh KPU.

“Pelantikan pengurus DPC ini berkaitan dengan partai politik menghadapi verifikasi yang akan dilakukan KPU,” kata Taufik.

Taufik juga menginstruksikan kepada jajaran pengurus cabang dan ranting partai untuk melakukan pendataan anggota. Sebab verifikasi keanggotaan menjadi salah satu unsur paling penting dalam verifikasi partai politik.

Tak hanya itu, kepada pengurus baru, Taufik memberikan tantangan untuk mencari kader partai hingga 200 ribu anggota. “Meski belum ada putusan kita tetap harus siapkan itu. Jangan nanti diverifikasi anggota enggak ada makanya enggak boleh terjadi, karena itu Jakarta Pusat harus ada 200 ribu KTA (Kartu Tanda Anggota),” terang Taufik.

Taufik melanjutkan hal itu merupakan bekal untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden dalam Pilpres 2019 mendatang. Dia menginginkan pengurus DPC Jakarta pusat sebagai simbol Jakata harus busa memenangkan Prabowo nanti.

“Bagi pengurus baru DPC Jakarta Pusat itu simbol Jakarta. Jadi harus bisa memenangkan Pak Prabowo. Dua tahun ini waktu yang sempit bagi partai,” ujar Taufik.

Terlebih, Gerindra yang berkoalisi dengan PKS baru saja memenangkan Pilkada DKI.

Ketua DPP Gerindra, Desmond J Mahesa pernah mengatakan pihaknya masih meyakini adanya kekuatan yang bisa membuat partai memenangkan calon pada pilpres mendatang.

“Karena bicara 2019, karena kita rapat kerja itu awal tahun kemarin. 2019 menunjuk beliau dan kondisi politik bisa berubah. Yang penting bagi dia (Prabowo) partai ini jaga kekompakan,” kata Desmond.

Sementara itu, Ketua DPD Gerindra Jabar Mulyadi mengatakan kemenangan di DKI merupakan sebuah kunci untuk Pilpres 2019. Selain itu, Jawa Barat juga merupakan salah satu wilayah penting.

“Lalu Pilpres 2019, sesuai tahapan di DPR, bahwa pemilu itu akan serentak dengan Pilpres. Rapimda nanti akan membahas dinamika yang berkembang di Jabar. Karena pada akhirnya partai ini strateginya bagaimana Prabowo bisa menjadi presiden pada 2019 nanti,” katanya.

 

Sumber


578 Pages123...10...Last »