Gerindra mulai bersiap menangkan Prabowo di 2019

Gerindra mulai bersiap menangkan Prabowo di 2019 5

Partai Gerindra dipastikan bakal kembali mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu presiden 2019.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan hal itu telah disepakati dalam internal partai.

“Tetapi kalau calon Presiden kita sudah mengusung dan akan mengusung dari kader-kader semua untuk Pak Prabowo,” kata Fadli Zon beberapa waktu lalu.

Menurut Fadli Zon, jika telah mengusung Prabowo dalam Pilpres nanti namun untuk wakilnya belum ditentukan. Partai Gerindra masih membuka kesempatan kepada yang lain seperti dari ormas, perguruan tinggi, LSM dari wartawan juga dari mana-mana. Partai politik salah satu wadah atau jalur untuk rekrutmen bagi para tokoh pemimpin di eksekutif di legislatif.

“Wakilnya nanti kita akan liat kita juga akan dengar juga suara masyarakat dari mana datangnya,” jelas Fadli.

Politikus Gerindra ini enggan berkomentar banyak soal Anies Baswedan menjadi wakil Prabowo di Pilpres 2019 nanti. Apalagi Anies belum dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Belum sampaikah kan RUU-nya saja baru Minggu ini diputuskan. Pak Anies dilantik saja belum, yang jelas sekarang beliau bersama Pak Sandiaga Uno  berkomitmen untuk membenahi Jakarta melayani mengayomi masyarakat Jakarta memimpin masyarakat Jakarta untuk lebih baik lagi,” jelas Fadli Zon.

Gerindra pun mulai bersiap mengingat Pemilu digelar dua tahun lagi. Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik melantik pengurus Dewan Perwakilan Cabang Partai Gerindra Jakarta Pusat menyusul persiapan verifikasi partai politik peserta pemilu 2019 oleh KPU.

“Pelantikan pengurus DPC ini berkaitan dengan partai politik menghadapi verifikasi yang akan dilakukan KPU,” kata Taufik.

Taufik juga menginstruksikan kepada jajaran pengurus cabang dan ranting partai untuk melakukan pendataan anggota. Sebab verifikasi keanggotaan menjadi salah satu unsur paling penting dalam verifikasi partai politik.

Tak hanya itu, kepada pengurus baru, Taufik memberikan tantangan untuk mencari kader partai hingga 200 ribu anggota. “Meski belum ada putusan kita tetap harus siapkan itu. Jangan nanti diverifikasi anggota enggak ada makanya enggak boleh terjadi, karena itu Jakarta Pusat harus ada 200 ribu KTA (Kartu Tanda Anggota),” terang Taufik.

Taufik melanjutkan hal itu merupakan bekal untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden dalam Pilpres 2019 mendatang. Dia menginginkan pengurus DPC Jakarta pusat sebagai simbol Jakata harus busa memenangkan Prabowo nanti.

“Bagi pengurus baru DPC Jakarta Pusat itu simbol Jakarta. Jadi harus bisa memenangkan Pak Prabowo. Dua tahun ini waktu yang sempit bagi partai,” ujar Taufik.

Terlebih, Gerindra yang berkoalisi dengan PKS baru saja memenangkan Pilkada DKI.

Ketua DPP Gerindra, Desmond J Mahesa pernah mengatakan pihaknya masih meyakini adanya kekuatan yang bisa membuat partai memenangkan calon pada pilpres mendatang.

“Karena bicara 2019, karena kita rapat kerja itu awal tahun kemarin. 2019 menunjuk beliau dan kondisi politik bisa berubah. Yang penting bagi dia (Prabowo) partai ini jaga kekompakan,” kata Desmond.

Sementara itu, Ketua DPD Gerindra Jabar Mulyadi mengatakan kemenangan di DKI merupakan sebuah kunci untuk Pilpres 2019. Selain itu, Jawa Barat juga merupakan salah satu wilayah penting.

“Lalu Pilpres 2019, sesuai tahapan di DPR, bahwa pemilu itu akan serentak dengan Pilpres. Rapimda nanti akan membahas dinamika yang berkembang di Jabar. Karena pada akhirnya partai ini strateginya bagaimana Prabowo bisa menjadi presiden pada 2019 nanti,” katanya.

 

Sumber


Parpol yang Bisa Usung Capres, Kok Pemerintah Ngotot?

Parpol yang Bisa Usung Capres, Kok Pemerintah Ngotot

Ketua DPP Gerindra, Ahmad Riza Patria menyayangkan sikap pemerintah yang ngotot presidential threshold 20 persen. Menurut Riza, yang berhak mengusung capres adalah parpol, bukan pemerintah.

“Nah, ini PT (presidential threshold) belum selesai. PT ini, saya heran kok pemerintah ngotot? Padahal yang punya kewenangan usung capres parpol atau gabungan parpol, pemerintah tak memiliki kewenangan,” ujar Riza dalam acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017).

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kemendagri berulangkali menyampaikan bahwa presidential threshold yang ideal sebesar 20 persen. Riza menyampaikan, karena usulan tersebut pembahasan RUU Pemilu tak kunjung selesai.

“Sejak awal saya apresiasi yang disampaikan Mendagri dan Presiden bahwa RUU Pemilu domain DPR. Berilah keleluasaan kepada DPR untuk mengelola. Dalam perjalanan, ada satu pasal yang belum bergerak, saya sampaikan pemerintah nggak ada kewenangan,” jelas Riza.

Politikus Gerindra ini mengatakan, saat ini sudah tidak dibutuhkan lagi presidential threshold. Hal tersebut berdasarkan putusan MK soal Pemilu serentak.

“Kedua, PT ini karena serentak sudah banyak pakar, ahli, menyatakan ini ilegal kalau ada PT. Masa pemilu 2019 menggunakan Pemilu 2014? Nanti parlemen yang duduk 2019 ada parpol baru dan ada parpol yang tidak,” urainya.

 

Sumber


Habiburokhman desak polisi tangkap pelaku penyerangan pakar IT ITB

Habiburokhman

Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Habiburokhman meminta aparat penegak hukum segera menangkap pelaku penyerangan pakar IT ITB Hermansyah.

“Belajar dari pengalaman lalu, kita berharap polisi menangkap pelaku dalam waktu dekat. Kita ingat kasus bendera tauhid saja bisa dalam beberapa hari orang yang tidak dikenal bisa ditangkap. Apalagi ini di jalan tol yang punya teknologi CCTV,” ujar dia di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin.

enurut Habiburokman, penangkapan pelaku harusnya tidak terlalu sulit apalagi jika dilakukan spontan atau tak terencana.

“Yang kita pertanyakan, kalau ini spontanitas, seharusnya tidak terlalu sulit bagi aparat kepolisian untuk menangkap pelakunya. Kecuali memang ini terencana, sehingga sudah ada rencana penghilangan alat bukti. sehingga menjadi sulit,” tutur dia.

Habiburokhman tiba di RSPAD Gatot Soebroto sekitar pukul 10.40 WIB bersama salah seorang rekannya. Setelah meminta izin pihak rumah sakit, dia pun bergegas menuju ruangan Hermansyah dirawat.

“Saya ke sini sebagai anak bangsa yang prihatin, peristiwa yang demikian buruk bisa terjadi menimpa beliau. Belum bisa ditemui secara langsung, hanya keluarganya saja,” pungkas dia, berlalu.

 

Sumber


Agenda Pansus Hak Angket Sepertinya Menyudutkan KPK

Agenda Pansus Hak Angket Sepertinya Menyudutkan KPK

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan agenda Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini terkesan menyerang lembaga antirasuah itu. Pansus Hak Angket saat ini tengah berada di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung untuk menemui para terpidana korupsi atau koruptor.

“Sekarang ini mengesankan bahwa beberapa agenda yang diselenggarakan oleh Pansus Hak Angket sepertinya agak menyudutkan Kuningan,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juli 2017.

Pansus Hak Angket sendiri terdiri dari tujuh fraksi termasuk Gerindra. Muzani menuturkan pihaknya berharap hak angket ini melakukan upaya-upaya untuk penguatan terhadap KPK, bukan melemahkannya.

Ia berujar partainya tegas menolak bila pansus hak angket KPK ini malah melemahkan KPK. “Pasti Gerindra tidak setuju,” ucapnya.

Selain ke Sukamiskin, dua hari lalu, Pansus Hak Angket mengunjungi kantor Badan Pemeriksa Keuangan untuk meminta laporan keuangan dan kinerja KPK dari 2006-2016. Dari pertemuan itu, Pansus Hak Angket mengantongi tiga indikasi kesalahan KPK.

Selain bertemu dengan BPK dan para terpidana korupsi, Pansus Hak Angket juga menjadwalkan untuk menggelar rapat dengar pendapat dengan pakar hukum tata negara. Selain itu akan ada pula pertemuan dengan kepolisian dan mengundang KPK.

Ketua Pansus Hak Angket, Agun Gunanjar, mengatakan tujuan hak angket ini untuk menyelidiki KPK mulai dari posisinya dalam sistem tata negara, dugaan penyalahgunaan anggaran, dugaan konflik antara penyidik dan komisioner, bagaimana operasional KPK dalam menjalankan tugaas dan fungsinya. Agun berkali-kali membantah bahwa hak angket ini bertujuan untuk melemahkan KPK.

 

Sumber


Kenaikan Dana Bantuan Parpol Belum Signifikan

Kenaikan Dana Bantuan Parpol Belum Signifikan

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyambut baik rencana pemerintah yang akan menaikkan dana bantuan partai politik menjadi Rp1.000 per suara dari semula Rp108 per suara. Fadli bahkan menilai besaran kenaikan dinilai belum memadai untuk membantu Parpol membiayai kebutuhan kaderisasi dan pendidikan parpol.

“Sejak awal dana parpol ini harus ada kenaikan dan dan harusnya itu signifikan (kenaikannya) saya sih yang mendorong harusnya bisa Rp5 ribu per suara bukan Rp1.000,” katanya di Kompeks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (5/7).

Sebab, besaran Rp1.000 per suara tersebut sudah pernah diberlakukan pada periode pemerintahan sebelumnya. Namun diturunkan kembali menjadi Rp108 per suara.

“Makanya kalau sekarang kembali lagi ke Rp1.000 itu tidak kenaikan, sebaiknya lima ribu kalau bisa 10 ribu. Karena itu kan bagian untuk pendidikan demokrasi kita,” ujarnya.

Sebab Fadli menegaskan, partai politik adalah bagian dari pilar demokrasi yang penting. Di sisi lain pembiayaannya besar dan partai politik dalam aturannya tidak diperkenankan memiliki badan usaha.

“kalau cuma segitu ya tanggung. Supaya kita juga mengurangi usaha pencarian-pencarian dana ke yang lain. Itu salah satu cara untuk mematangkan demokrasi,” katanya.

Menurut Wakil Ketua DPR tersebut, pemaksimalan besaran dana bantuan partai politik juga dinilai bisa menekan korupsi yang dilakukan oleh Parpol. Sebab, hal tersebut juga telah dipraktekkan di beberapa negara lainnya yang anggaran untuk Parpolnya cukup besar.

“Sudah pasti tidak akan korupsi dong dana itu kan dipakai untuk partai politik untuk membiayai kegiatan sehari-hari,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan telah menyepakati besaran kenaikan bantuan dana partai politik sebesar Rp1000 suara. Kenaikan ini rencananya mulai berlaku tahun depan.

“Sekarang kita berupaya mengusulkan Rp 1.000 dari sebelumnya Rp 108, kan wajar. Soal nanti disetujui Menkeu (menteri keuangan) dan badan anggaran (Banggar) DPR, kita tunggu,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (3/7).

Tjahjo mengatakan usulan kenaikan dana bantuan akan dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2017. “Kami tahap pengusulan. Ini kan mau dibahas di RAPBNP, tunggu nanti disahkan di anggaran,” ujarnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Soedarmo juga membenarkan usulan kenaikan tersebut. Saat ini Kemendagri kata dia, tengah menggodok revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009.

Adapun dengan bantuan parpol sebelumnya, sembilan partai yang memperoleh kursi DPR hasil Pemilu 2009 mendapat bantuan mencapai Rp 9,2 miliar.

Sedangkan apabila dikonversikan kepada partai peraih kursi DPR hasil Pemilu 2014 jumlahnya mencapai Rp 13,2 miliar. Dengan kenaikan Rp 1.000, 10 parpol tersebut akan mendapat bantuan Rp 130 miliar.

 

Sumber


577 Pages123...10...Last »